Negeri Para PENYAMUN

Pelantikan Hambit Bintih Sebagai Buoati akan dilaksanakan didalam tahanan, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dinegeri manapun, termasuk dinegeri para penyamun.

Dengan dalih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Mendagri bersikeras akan tetap melantik Habib Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, meskipun saat ini yang bersangkutan berada didalam tahanan KPK dengan status sebagai tersangka.

Masih dalam tahun ini juga,  Rusli Zainal yang menjadi tersangka dan ditahanan oleh KPK , tetap menjabat sebagai Gubernur Riau sampai akhirnya keluar surat mendagri yang menonaktifkannya sebagai Gubernur. Berbulan-bulan pemerintah daerah Riau dikendalikan Rusli dari  dalam tahanan, membuat aparat birokrasi dibawahnya kesulitan karena harus bolak balik Jakarta Pekanbaru untuk keperluan sebuah tanda tangan Gubernur.

Kewenangan Rusli baru berakhir setetalah Mendagri mengangkat Wakil Gubri Mambang Mit sebagai PLT, itupun terjadi seminggu sebelum masa tugasnya berakhir, sebuah kebijakan yang tentunya sudah tidak bijak lagi, semestinya mendagri bisa bergerak lebih cepat, menunjuk PLT sesaat Rusli sudah ditahan oleh KPK.

Peristiwa yang sama dialami pula oleh Banten, Atut yang kini sudah meringkuk dalam tahanan tetap memegang kekuasaan sebagai pucuk pimpinan di Banten. Kedudukan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur senasib sepananggungan dengan Mambang Mit di Riau. Meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat tetapi tidak memiliki kewenangan apapun, meskipun Gubernur yang diwakilinya kini sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya secara baik namun dia tetaplah seorang wakil yang harus patuh pada atasannya, karena belum ada keputusan Mendagri.

Kita bisa merasakan betapa perihnya perasaan rakyat Riau  dan Banten yang harus menerima kenyataan dipimpin oleh seorang tersangka dari balik terali besi. Bagi masyarakat Riau dan Banten (juga bagi kebanyakan masyarakat dipropinsi lain) pemimpin itu merupakan panutan, orang yang ditaati perintahnya dan diteladani sikap dan prilakunya.

Adalah suatu hal yang TIDAK PATUT, bila orang tercela dan cacat hukum dibiarkan memimpin rakyat disuatu wilayah, semestinya ketika seseorang Gubernur sudah ditahan sebagai tersangka seketika itu pula Mendagri mengambil kebijakan untuk memberhentikannya sementara waktu. Bila dikemudian hari ternyata keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum membebaskannya dari segala sangkaan maka jabatan itu bisa dikembalikan. Sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati, dan yang lebih penting lagi rakyat yang diperintah tidak merasa dipermalukan.

Kembali kepersoalan Bupati Gunung Mas, selayaknya Mendagri menangguhkan pelantikan Habib Bintih dan menunjuk pejabat lain sebagai pejabat sementara, mengingat yang bersangkutan kini berada didalam tahanan yang tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan dengan efektif.

Tetapi Kenyataannya menjadi lain, rakyat Gunung Mas harus menelan pil pahit sebagai kado akhir tahun, Habib Bintih yang sebentar lagi akan dihadapkan kemeja hijau akan dilantik sebagai Bupati pada tanggal 31 Desember mendatang. Dan yang lebih mirisnyanya lagi pelantikan itu akan dilaksanakan didalam tahanan, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dinegeri manapun, termasuk dinegeri para penyamun.

4:02 PM | 0 comments | Read More

Saya Takut di SOMASI

Ternyata dugaan saya itu keliru, Presiden bukan hanya sekedar bersiap-siap menghadapi situasi politik yang semakin menghangat menjelang pemilu dan pilpres ditahun 2014 mendatang, tetapi juga memagar dirinya dari serangan seorang kompasianer.

Saya tersenyum kecut ketika membaca seorang kompasianer disomasi oleh pengacara keluarga SBY, ternyata itulah salah satu dari tujuan keluarga Cikeas menyewa pengacara ternama sekelas Palmer Situmorang. Tidak ada yang salah dari somasi itu, tetapi sangat lucu kedengarannya bila seorang penulis disebuah blog keroyokan disomasi oleh pengacara ternama yang disewa oleh orang nomor satu negeri ini.

Saya bukan ingin berpihak kepada sesama kompasianer, dan tidak pula bermaksud ingin merendahkan sang pengacara, tapi tindakan seperti itu sama saja menembakkan sebutir peluru untuk membunuh nyamuk. Mubazir dan tidak tepat guna.

Semula saya menduga SBY  menunjuk pengacara untuk menghadapi serangan-serangan yang mengarah ke keluarga SBY, karena dalam beberapa bulan belakangan ini  baik SBY maupun anggota keluarganya, disebut-sebut dalam beberapa kasus korupsi.

Keterangan pers Wakil Presiden Bodiono sesaat setelah diperiksa KPK  menyebut Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas gelembung dana talangan Bank Century.  Keterangan Boediono ini ditafsirkan oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk menarik SBY ke pusaran mega skandal Bank Century, karena UU no 24 tahun 2004 menegaskan LPS bertanggungjawab kepada presiden.

Dalam kasus yang lain seperti kasus suap impor daging sapi, disebut pula nama Bunda Putri dan Sengman Tjahya. Kedua nama ini oleh berbagai pemberitaan media disangkut pautkan pula dengan keluarga SBY. Demikian jga halnya dengan persidangan kasus suap mantan Kepala SKK Migas dan kasus Hambalang, nama anak SBY disebut berulang-ulang.

Wajar jika seorang tokoh sekalibar SBY melindungi keluarganya, situasi yang sedemikian rupa memang mengharuskannya untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai isu-isu diatas melebar menjadi fitnah dan menjadi amunisi  politik bagi pihak lain untuk balik menyerangnya, maklumlah ditahun politik ini segala isu bisa dipelintir orang menjadi senjata untuk menyerang.

Sebagai seorang kepala negara, SBY pastilah bercita-cita ingin menyerahkan kekuasaannya dengan damai dan elegan, jadi sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan, perlu dipersiapkan untuk menangkalnya, maka karena itulah beliau menyewa Palmer sebagai juru bicara keluarga sekaligus sebagai penasehat hukumnya.

Namun ternyata dugaan saya itu keliru, ternyata Presiden bukan hanya sekedar bersiap-siap menghadapi situasi politik yang semakin menghangat menjelang pemilu dan pilpres ditahun 2014 mendatang, tetapi juga memagar dirinya dari serangan seorang kompasianer.

Tindakan ini seharusnya diapresiasi oleh para kompasianer lainnya, karena dengan somasi yang dilayangkan itu KOMPASIANER menjadi tersanjung, eksistensi seorang kompasianer benar-benar diperhitungkan.  Walaupun hanya menulis diblog keroyokan tetapi isi tulisannya ditanggapi oleh orang nomor satu dinegeri ini.

Bravo Kompasiner

3:58 PM | 0 comments | Read More

Kemana SBY Setelah Lengser

Hari ini, SBY mengundang dua tokoh Nasional untuk membahas situasi politik menjelang suksesi 2014 dan masalah krisis konstitusi. Pertama SBY bertemu dengan Pendiri Gerindra Prabowo Soebiyanto dan setelah melantik duta besar untuk negara sahabat, siangnya Presiden bertemu dengan ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang yang juga ahli tata negara Yusril Ihza Mehendra.

Dengan Prabowo, SBY menyatakan keinginannya untuk turun panggung dengan damai dan penuh kekeluargaan, sementara dengan Yusril  beliau berdiskusi masalah ketatanegaraan, termasuk diantaranya mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga “TERTINGGI” negara, meskipun tidak difungsikan sepenuhnya seperti zaman orba dulu, tapi setidak-tidaknya untuk mengatasi suatu keadaan bila terjadi krisis konstitusi.

Dari pembicaraan presiden dengan kedua tokoh tersebut, terkandung makna bahwa SBY sudah mulai bersiap-siap untuk lengser keprabon, meninggalkan kursi presiden yang sudah didudukinya selama 10 tahun. Beliau berharap bisa turun dengan tenang dan konstitusional. Sebuah harapan yang tidak berlebihan tetapi juga tidak sederhana.

Bagi SBY, masih tersisa waktu 10 bulan lagi, yang bisa dimanfaatkannya untuk berkemas dengan rapi, termasuk mempersiapkan mental bagi anak dan isterinya bila sudah kembali sebagai rakyat biasa, bermukim tetap di Cikeas atau kembali kekampung halamannya di Pacitan. Setelah itu tentu akan berkiprah sesuai dengan bidang keahliannya.

Setelah tidak lagi menjadi presiden, mungkin SBY akan serius mengurus Partai Demokrat, mengingat partai ini memiliki ketergantungan yang kuat pada dirinya. Sejak PD didirikan hingga sekarang, figur SBY merupakan tokoh sentral yang tak tergantikan. Bahkan menurut Ruhut, SBY merupakan tokoh yang belum ada tandingannya, akibatnya pundak SBY jadi terbebani karenanya, melepas PD bisa menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan bahkan banyak pihak yang memperkirakan paska lengsernya SBY Demokrat akan kolap.

Selain tetap sebagai ketua Partai, mungkin juga SBY akan go international menjadi sekjen PBB, mana tau prestasinya selama sepuluh tahun menjadi presiden RI dipantau oleh pemimpin negara-negara sahabat dan dianggap cukup cakap untuk jabatan itu.

Atau mungkin juga SBY akan mendirikan group band, mengingat kemampuannya bernyanyi dan  bermusik sudah tidak diragukan lagi.  Disela kesibukkannya sebagai kepala negara beliau masih sempat menciptakan lagu, bahkan sempat pula rekaman dan konon kabarnya compact disc rekaman lagu-lagu beliau laris manis. Potensi ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, paling tidak group Band seperti Noah, Slank dan Ungu harus memperhitungkannya sebagai saingan baru diblantika musik negeri ini.

Bila dilihat dari sukses SBY dalam menciptakan lagu bukan tidak mungkin dia akan menjadi sebuah kebanggaan yang tiada tara bagi bangsa Indonesia, kehadirannya akan menjadi pendongkrak kelesuan industri rekaman yang selama ini  terkulai layu didera oleh pembajakan.

Selain menjadi diplomat tingkat international dan penyanyi terkenal, mungkin juga SBY akan membuka restoran dengan masakan khas nasi gorengnya, sering diberitakan bahwa SBY memasak sendiri nasi goreng untuk tamu-tamu negara, jika ini yang dilakonkannya maka warung tegal bakal mendapat saingan, mengingat nasi goreng SBY sudah mendapat cap jempol dari beberapa tamu asing yang pernah merasakannya.

SBY adalah seorang putera terbaik negeri ini , banyak hal yang bisa dilakukannya setelah tidak lagi menjadi presiden, yang tak mungkin bagi beliau hanyalah kembali sebagai tentara, mengingat usianya sudah tidak muda lagi, namun kesemuanya itu bisa beliau lakukan jika proses politik pada 2014 ini berjalan normal, tidak terjadi sesuatu yang diluar dugaan menyangkut suksesi nasional pada bulan oktober mendatang.

Semoga

11:10 PM | 0 comments | Read More

Atut, dari Kursi Kekuasaan ke Teralai Besi

Ratu Atut Chosiah demikianlah namanya, merupakan gubernur wanita pertama dinegeri ini, Atut yang pada priode 2002 – 2007 , menjabat sebagai Wakil Gubernur naik ketampuk pemerintahan di banten pada tahun 2005, menggantikan Djoko Munandar Gubernur Banten yang didakwa telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta, karena melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membagi-bagikan uang sejumlah Rp 14 miliar kepada anggota DPRD Banten.

Priode berikutnya Atut kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten, dua kali berturut-turut dia unggul dalam pemilukada, dan terakhir pada tanggal 30 Oktober 2011 KPUD Banten menetapkan pasangan Atut dan Rano sebagai Gubernur terpilih untuk priode 2011 / 2016.

Atut yang dalam masa kekuasaannya dinilai berhasil membangun dinasty politik di Banten, Orang nomor satu diprovinsi itu memiliki kerabat dekat dilingkungan kekuasaannya. Kakak kandungnya  Ratu Tatu Chasanah menjabat sebagai wakil Bupati Serang, Kakak tirinya Tb Chaerul Jaman menjabat sebagai Walikota Serang. Kemudian ada pula nama Airin Rachmi Diany, Ipar Gubernur ini menjabat sebagai Walikota Tangsel, dan masih dtitambah lagi dengan anaknya yang konon saat ini terdaftar dalam DCS sebagai wakil rakyat.

Selain dianggap berhasil membangun dinasty politik, Atut juga juga dikenal bergaya hidup hedonis, sepatunya berlogo H dan tas tangannya produk Hermes dengan harga ratusan juta rupiah. Dia juga dikenal hobby plesiran keluar negeri, weekend di Singapore dan tercatat dua kali merayakan malam pergantian tahun di Taiwan.

Tempat belanjanya juga bukan di Pasar Banten, tetapi di Daikokuya Jepang dan tempat-tempat belanja kesohor lainnya diluar negeri. Tempo memberitakan pada Februari 2011 yang lalu Atut terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, pulang dengan membawa jam lantai yang dibelinya di Thinker Noveelty Singapore dengan harga ratusan juta.

Dalam jejaring Sosial Atut disebutkan sebagai pemimpin yang berpenampilan satu milyar, tetapi rakyatnya hidup susah. Dan lebih menariknya lagi salah satu pemilik akun malah mengomentari ratu Atut dengan jam tangan ratusan juta tetapi permak wajahnya pakai ember plastik.

Seiring waktu berjalan, ternyata Atut tak bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir sebagai pemimpin Banten, kekuasaan Atut yang seakan tak tergoyahkan itu menjadi rontok seketika, karirnya terhenti sebelum waktunya, hidup yang penuh canda tawa kegembiraan berganti dengan isak tangis yang mengharu biru.

Atut, Wanita Indonesia pertama yang manjadi Gubernur, yang telah berhasil membangun dinasty politik dan bergaya hidup hedonis itu kini telah ditetapkan oleh KPK  sebagai tersangka. Tinggallah sederetan pasang sepatu mahal dan tas tangan tangan yang bermerk. Atut terlempar dari kursi kekuasaan kelorong gelap, hari-hari kedepan akan dilaluinya dari balik terali besi, tempat dimana dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

12:39 AM | 0 comments | Read More

Menunggu Ani Menjawab Tudingan Wikileaks

“Kita yakin ibu negara kita adalah seorang wanita pintar  yang tidak hanya berani berkata bodoh kepada bangsanya sendiri (seperti diakun Instagramnya  tempo hari), tetapi juga berani menjawab tudingan pihak asing.”

The Australian menurunkan berita yang membuat jantung penghuni Cikeas berdegup lebih kencang dari biasanya. Ani Yudhoyono, perempuan nomor satu dinegeri ini disebutkan memiliki pengaruh besar terhadap SBY dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia .

“Ibu Negara Indonesia telah memperluas pengaruhnya dengan istana dan muncul sebagai penasehat paling tinggi yang tak terbantahkan untuk presidem,”  tulis harian The Australian, mengutipkabel diplomatik rahasia Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta 2007 yang dibocorkan oleh Wikileaks.

Disebutkan juga ibu Ani memanfaatkan statusnya sebagai ibu negara  untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya, termasuk menyingkirkan Jusuf Kalla.Selain itu, Ani Yudhoyono juga dianggap sedang menyiapkan kursi kekuasaan untuk Agus Harimurti Yudhoyono. Itulah yang menjadi alasan Defence Signal Directorate melakukan penyadapan terhadap SBY dan isterinya.

Sudi Silalahi, mensesneg yang namanya disebut-sebut dalam berita itu sudah membantah dan bantahan serupa juga datang dari Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah yang pucuk pimpinannya terdiri dari keluarga besar Cikeas.

Berbeda dengan keluarga Cikeas dan Partai Demokrat, PKS seolah mengakui kebenaran berita tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menuturkan, banyak pihak dalam negeri sudah mengetahui bahwa Ani Yudhoyono sangat berpengaruh di kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Soal Bu Ani yang katanya sangat berpengaruh, enggak perlu disadap, semua orang juga sudah tahu. Sudah menjadi rahasia umum," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (16/12/2013). 

Kita memang tidak akan menelan bulat-bulat berita yang dilansir oleh media asing itu, bisa jadi ini merupakan akal-akalan Australi untuk menutupi prilaku intelijennya yang ketahuan telah menyadap pejabat negeri ini.

Tetapi, apapun alasannya, SBY dan Bu Ani selaku pihak yang dirugikan,  seharusnya segera memberikan klarifikasi atas berita tersebut. Apakah hasil sadapan yang dibocorkan oleh Wikileaks itu merupakan informasi benar atau hanya  sekedar menebar fitnah. Membiarkan berita ini berkembang akan membuat masyarakat mengambil kesimpulan sendiri, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan kegaduhan politik.

Kembali kesoal pengaruh ibu negara terhadap presiden, sesuatu yang semestinya tidak diragukan lagi, karena satu-satunya orang paling dekat dan selalu bersama presiden itu adalah ibu negara. Semakan seminum sepanjang waktu, tidur seranjang sepanjang malam, sehilir semudik dalam tangis dan tawa.

Namun, sedekat apapun keduanya bukan berarti tanpa batas pemisah. Pemisah yang paling tegas itu adalah “akal sehat” yang seaktu-waktu bisa tergelincir menjadi “akal jahat”. Jika ibu negara memainkan perannya sebagai penopang yang kuat terhadap ide dan pemikiran kepala negara, menjaga dengan sepenuh hati agar sang presiden tidak tergelincir melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan ketatanegaraan maka selamatlah negeri ini, tapi sebaliknya jika  dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarga sendiri, tentu akan buruk akibatnya.

Ibu Ani tentu sudah mahfum akan hal itu, dia sadar betul akan posisi pentingnya sebagai seorang isteri kepala negara, justeru itulah kita ingin melihat dan mendengar langsung jawaban Bu Ani atas tudingan Wikileaks itu, kita yakin ibu negara kita ini seorang wanita pintar dan berpendidikan yang tidak hanya berani mengatakan bodoh kepada bangsanya sendiri seperti diakun Instagram tempo hari tetapi juga berani menjawab tudingan pihak asing.

Kami tunggu Bu

9:05 PM | 0 comments | Read More

Rhoma dan Jokowi

Presiden akan berganti pada tiap-tiap priode yang ditentukan, sementara Seniman besar seperti Rhoma tidak akan pernah ada duanya

Saat diskusi Mencari Pemimpin Masa Depan Pilihan Umat, Selasa (3/12/2013), di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, si Raja Dangdut Rhoma Irama secara eksplisit mengungkapkan keinginannya untuk berdued dengan Jokowi. Alasannya sederhana sekali yakni sama-sama merakyat.

"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Rhoma pasangan sama Jokowi sangat mungkin. Ini bisa jadi pasangan ideal. Saya rasa seperti itu,”  katanya dengan mimik serius.

“Saya lihat Beliau (Jokowi) orang yang merakyat. Lalu, dangdut itu juga kan segmennya rakyat dan punya rakyat,” ujar Rhoma lebih lanjut.

Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, termasuk kemungkinan merangkul lawan untuk dijadikan teman, dalam politik tidak ada lawan atau kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Itulah kira-kira yang mendasari pemikiran Rhoma Irama.

Namun rencana duet itu sendiri merupakan sesuatu yang terlalu dini untuk diungkapkan, bahkan terkesan menjadi guyonan politik yang tidak lucu, mengingat status Rhoma sendiri hingga kini belum jelas, apakah dia benar-benar menjadi capres dari PKB atau hanya sekedar menjadi alat permainan politik untuk meningkatkan elektabilitas partai.

PKB sampai hari ini belum memutuskan nama capres dari partai tersebut, masih menunggu hasil pemilu bulan April mendatang.  Menurut perhitungan sementara, kemungkinan PKB untuk dapat mengajukan calon sendiri itu sangat kecil sekali. Syarat perolehan kursi DPR sebesar 20 % dan atau meraih suara Nasional sebesar 25 % sangat memberatkan partai ini.

Andaikan persyaratan itu terpenuhi dan PKB bisa mengajukan Capres sendiri maka Rhoma masih harus bertarung dengan tokoh sekaliber Jusuf Kalla dan Mahfud MD, keduanya harus diperhitungkan secara matang. Bila pemilihan Capres PKB diserahkan musyawarah internal partai maka kemungkinan besar pilihan itu akan jatuh kepada Mahfud MD, karena beliau adalah kader partai.

Mungkin saja PKB berkoalisi dengan PDI-P, tetapi belum tentu koalisi kedua partai itu akan melahirkan duet Rhoma dan Jokowi, tergantung perolehan suara siapa yang lebih besar. Jika PDI-P lebih unggul dalam perolehan suara tentu format duetnya akan terbalik menjadi Jokowi dan Rhoma,  itupun jika PDI-P tidak melirik partai lain yang lebih memungkinkan untuk diajak berkoalisi.

Rhoma terlalu jauh melangkah, status dirinya sendiri belum jelas sudah berani mengajak orang lain untuk berduet. Sebagai seorang yang sudah pernah malang melintang didunia politik alangkah baiknya Rhoma kembali merenung apakah niat PKB untuk mencalonkanya itu tulus atau hanyalah akal-akalan belaka.

Sebagai orang yang punya nama besar dalam kehidupan berkesenian, sebaiknya Rhoma kembali kejati dirinya sebagai seorang seniman. Banyak orang yang mampu dan berkesempatan menjadi presiden, tetapi amat sedikit orang yang mampu menjadi seorang seniman besar.

Presiden akan berganti pada tiap-tiap priode yang ditentukan, sementara Seniman besar seperti Rhoma tidak akan pernah ada duanya, semoga tulisan ini mampu mengetuk hati sang Raja Dangdut.

12:32 PM | 0 comments | Read More

Boediono Menolak Panggilan DPR

Partai Demokrat berusaha keras untuk membatalkan pemanggilan Boediono oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kasus Bailout Bank Century DPR RI. Berbagai alasan mereka lontarkan dan salah satu diantaranya adalah pemanggilan itu dianggap bermuatan politik.

Boediono sendiri juga sudah menyatakan tidak akan hadir memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI pada 18 Desember mendatang, karena dinilai dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

7:27 PM | 0 comments | Read More

Untuk Boni Hargens

Saudaraku Boni Hargen

Niat saudara untuk memperkarakan dugaan Rasis yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul cukup menggembirakan banyak orang, termasuk saya, dan saya  berkeyakinan bahwa sambutan baik itu bukan hanya dari sayasendiri, tetapi ada berjuta-juta rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan proses hukum ini berlanjut ke Pengadilan.

Kegembiraan ini bukan karena rasa benci dan dendam kepada seorang Ruhut, dan bukan pula karena ingin menggembosi Partai Demokrat, tetapi untuk mencuci otak si Poltak dan para petinggi Partai Demokrat agar mereka sadar bahwa etika berbicara didepan publik sangat diperlukan.

1:45 PM | 0 comments | Read More

Andi Nurpati dan Kasus Surat Palsu MK

(Catatan Aksi Melawan Lupa) 

Belakangan ini Andi Nurpati kembali aktif berbicara diberbagai media, mantan anggota KPU yang pernah dihebohkan terlibat dalam kasus surat palsu MK itu kini terlihat dengan tangkasnya menangkis isu-isu  yang berhubungan dengan kasus Hambalang dan SKK Migas. Sebuah kasus yang banyak menyeret nama kader partai. Entah sebuah kebetulan atau memang ada kaitannya, Andi Nurpati yang  selama ini nampak diam sekarang muncul setelah Jenderal Polisi Sutarman dilantik sebagai Kapolri.

Munculnya Andi Nurpati   mengingatkan publik pada kasus pemalsuan surat keputusan MK tentang sengketa pemilu Sulawesi Selatan yang dilaporkan oleh  Mahfu MD (ketua MK waktu itu) ke Polisi pada Juli 2010 silam. Kasus ini sempat menimbulkan ketegangan antara Polri dengan MK.

Dalam keterangannya saat dengar pendapat dengan Panitia Kerja di komisi II DPR Mahfud MD selaku ketua MK waktu itu menjelaskan kronologi kejadiannya berdasarkan temuan tim investigasi internal yang dibentuk lembaga tersebut.

Kasus ini Bermula dari penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai calon terpilih berdasar SK KPU Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Penetapan itu dilakukan berdasar surat penjelasan panitera MK Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009.

Lalu, pada 11 September 2009, MK menegaskan bahwa surat tanggal 14 Agustus 2009 itu PALSU. “Surat panitera Mahkamah Konstitusi yang asli adalah nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009,” ucap Mahfud.

Menurutnya, surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. "Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama," ucapnya.  
Mahfud juga menekankan, surat diberikan di Studio Jak TV atas permintaan Andi.
“Setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya yang bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat atas kedua surat tersebut,” ungkap Mahfud waktu itu.

Pada rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009, KPU dipimpin oleh Andi Nurpati, dia tidak menggunakan surat asli tertanggal 17 Agustus. KPU justru menggunakan surat PALSU tertanggal 14 Agustus.

Saat pertemuan antara MK dan KPU tanggal 20 Oktober 2009, Andi menyebutkan surat MK tanggal 17 itu tidak dipergunakan karena tidak distempel. Sehingga dalam pleno 2 September itu, KPU menggunakan surat tanggal 14 Agustus yang kata Andi Nurpati diterimanya melalui faks MK nomor 0213800239. Sementara perangkat faksimile dengan nomor yang disebutkan Andi itu sudah tidak aktif sejak Juli 2009.

Namanya juga disebut  beberapa kali oleh saksi dipersidangan tersangka Masyhuri Hasan dan Zainal Arifin Hoesin. Aryo, seorang stang staff KPU dalam keterangannya sebagai saksi dipersidangan (di PN Jakarta Pusat) mengaku “berbohong” . Dia diminta mengaku menerima surat itu di Kantor KPU, padahal sebenarnya di menerimanya dari Andi Nurpati di kantor Jak TV.

Saat dengar pendapat antara sekjen KPU dengan Panja Mafia Pemilu pada 7 Juli 2011 malam terungkap bahwa Andi Nurpati memerintahkan seorang staf KPU yang bernama Sugiharto untuk mengetik surat yang isinya meminta penjelasan kepada MK, surat itu ditujuakan kepada Panitera MK, bukan kepada ketua MK, serta dikirimkan melalui faksimile ke nomor yang juga diberikan oleh Andi Nurpati.

Surat keputusan MK yang asli tertanggal 17 Agustus 2009 itu kemudian baru diserahkan Andi Nurpati ke biro hukum KPU  pada Juli 2010, ketika itu dia akan hengkang dari KPU kekursi DPP Partai Demokrat.

Dari berbagai keterangan dalam kasus pemalsuan Surat Keputusan MK mengerucut pada nama ANDI NURPATI, tapi polisi waktu itu bersikukuh menyebutkan belum cukup bukti, dan secara kebetulan pula saat itu kabareskrimnya adalah Jenderal Sutarman yang saat ini sudah menjadi Kapolri.

Barangkali dengan dilantiknya beliau sebagai Kapolri Andi Nurpati merasa lebih aman untuk kembali tampil didepan publik, dan kasus surat Palsu MK akan terkubur seumur hidup.

10:09 AM | 0 comments | Read More

Goyang Dangdut di Panggung Politik

Dangdut dan Goyang bagaikan kuku dengan kulit, sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak afdol bila menyanyikan lagu-lagu dangdut tanpa disertai goyang. Belum diakui eksistensinya sebagai penyanyi dangdut, kalau tak bisa membuat pendengar dan penotonnya jadi bergoyang, dan tidak mungkin penyanyi bisa menggoyang penonton kalau penyanyinya sendiri tidak bergoyang-goyang.

Seperti tak mau kalah dengan penyanyi dangdut, para politisi kita juga sudah mulai keranjingan bergoyang ria, masing-masing petinggi partai mulai menggoyang lawan poltiknya dengan berbagai isu, beragam cara dilakukan, berbagai modus dijalankan, tak peduli siang maupun malam. Setiap peristiwa yang terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan politik meraih kuasa dan kedudukan.

Goyangan para politisi ini kian terasa ketika waktu pemilu sudah sedemikian dekatnya dan beberapa partai mulai sibuk dengan calon presidennya masing-masing. Partai yang menganggap dirinya sudah besar mengusung calon dari partainya sendiri, sementara partai yang kurang percaya diri mulai melirik partai lain untuk dijadikan teman kongsi dalam percaturan politik.

Diantara sekian banyak pimpinan partai, yang paling cerdas memainkan perannya adalah Muhaimin Iskandar. Ketua umum PKB ini sadar bahwa partainya tidak akan mampu meraup suara yang cukup untuk mengusung calon presiden sendiri. Perolehan suara pada pemilu yang lalu merosot jauh dari pemilu sebelumnya. Justeru itulah barangkali dia tidak berniat maju sebagai calon presiden dari PKB.

Meskipun tidak diperhitungkan dalam pilpres mendatang, tapi Muhaimin tak hilang akal, dia menggunaka Rhoma Irama untuk menggoyang pangung politik nasional. Rhoma disebut-sebut sebagai bakal capres dari PKB, meskipun wacana itu diragukan ketulusannya oleh banyak pihak tetapi sang Raja Dangdut tetap percaya diri untuk maju sebagai capres dari PKB.

Saking percaya dirinya sang Raja Dangdut ini, belum apa-apa sudah berniat ingin melakukan amandemen UUD ’45 dan membubarkan MK. Sampai disitu gagasan Rhoma masih bisa diterima, lha diakan baru berencana. Tapi ketika dia sampai pada alasan bahwa fungsi MK  itu sama dengan MA, sehingga keberadaan MK itu menjadi mubazir dan harus dibubarkan, maka panggung politik negeri ini benar-benar bergoyang. Goyangannya terasa kuat sekali sehingga orang yang tertidur pulas menjadi tersentak, sadar bahwa Rhoma Irama hanyalah seorang penyanyi dangdut.

Diatas panggung musik Dangdut, dia bolehlah disebut sebagai rajanya. Penampilannya mengundang decak kagum, hentakan musiknya mendunia, popularitasnya melebihi siapapun dinegeri ini. Dan nilai plus yang dimiliki Rhoma itu difahami betul oleh Muhaimin sebagai pendongkrak perolehan suara PKB pada pemilu yang akan datang.

Dan ketika Pemilu usai dilaksanakan maka giliran Rhoma yang tersentak, sadar bahwa menjadi Raja Dangdut itu lebih cocok bagi dirinya daripada menjadi calon presiden dari PKB, karena popularitas saja tidaklah cukup untuk dibawa maju sebagai capres, masih banyak yang harus dipersiapkan, termasuk salah satunya ilmu pengetahuan yang bisa membedakan antara fungsi MK dan MA.

Tarik maaaang

10:06 AM | 0 comments | Read More

Kondom Gratis

Tanggal 1 Dsember diperingati sebagai hari AIDS sedunia, maksudnya untuk mengingatkan manusia akan bahaya penyakit yang hingga kini belum ada obatnya. Seluruh dunia tau bahwa penyakit berbahaya ini paling banyak ditularkan oleh pelaku hubungan seks bebas yang suka berganti-ganti pasangan. Justeru itu dihimbau kepada kaum Adam dan Hawa agar tetap setia pada pasangannya masing-masing. Jangan suka gonta ganti baut atau mur, cukup satu saja, bila kepepet boleh pakai seks toys, atau masturbasi.

Untuk tahun ini, peringatan hari AIDS ditandai dengan pembagian kondom gratis selama sepekan. Sebuah mobil Box  dengan warna Merah mencolk dihiasi gambar seorang artis seksi wara wiri keluar masuk kampus , membagi-bagikan kondom untuk para mahasiswa kita. Pembagian Kondom Gratis ini merupakan program menteri kesehatan dengan Komisi Penanggulangan Aids Nasional.

Kondom diyakini bisa menangkal penularan Aids, tapi membagi-bagikan kondom secara gratis menjadi tindakan salah kaprah, kegiatan yang semula bertujuan ingin mengingatkan manusia akan bahaya Aids  bergeser menjadi tindakan yang melegalkan hubungan seks secara bebas.

Untuk apa Kondom dipakai kalau bukan untuk berhubungan seks, tidak mungkin dijadikan balon dalam pesta ulang tahun, kecuali jika pesta tersebut diramaikan dengan kegiatan tukar pasangan.

Jika penggunaan kondom dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah penularan Aids, pastilah ditujukan kepada orang-orang yang suka gonta – ganti pasangan, bukan bagi pasangan suami/isteri yang sah, apalagi bagi mahasiswa yang sebagian besar masih belum menikah.

Pembagian kondom kepada mahasiswa itu bisa diartikan pemerintah seolah-olah menganjurkan, silakanlah berhubungan seks, meskipun belum menjadi pasangan yang sah, nikmatilah kebebasan ini sepuas-puasnya, asal dengan satu syarat pakai kondom. Jangan khawatir, tidak perlu beli, pemerintah menyediakannya dengan gratis.

Padahal, kondom bukan satu-satunya alat yang bisa mencegah penularan AIDS, Tindakan yang lebih ampuh sebenarnya adalah sikap setia dengan pasangan dan tidak melakukan hubungan seks pra nikah. Penggunaan kondom hanyalah sebatas tindakan darurat, dalam arti sudah tidak ada jalan lain lagi, misalnya bagi salah satu dari pasangan yang sudah tertular AIDS, dianjurkan memakai kondom jika ingin berhubungan seks.

Pemerintah tidak lagi menganjurkan mahasiswa kita agar menjunjung tinggi nilai luhur dan norma yang berlaku, tapi mebiarkan mereka melakukan hubungan seks secara bebas, lalu kondom dibagi-bagikan selama sepekan sebagai alat penangkal AIDS dan hamil diluar nikah. Karena itu pulalah mobil box besar bergambar artis merangsang mondar mandir membawa ribuan bahkan jutaan kondom kedalam kampus. Dan kehadiran mobil itu akan disambut dengan sorak sorai gembira  “KONDOM Gratis, Horeeee ……. ayo kita coba disudut kampus.”

10:04 AM | 0 comments | Read More

Siapa Yang KENTUT, Akan Mencium BAUnya

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab keluhan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf yang merasa hanya Demokrat yang menjadi sasaran tembak dari KPK.

“Apa benar, di KPK isunya hanya partai Demokrat. Kita dukung penuh pemberantasan korupsi tetapi apa iya di KPK hanya Demokrat disebut. Ini harap dibuka lebar-lebar, yang kita dorong pemberantasan korupsi berkeadilan.”  Ujar Nurhayati sebagaimana yang dikutip oleh para pemberita.

Ungkapan itu adalah bentuk kegelisahan Nurhayati sebagai petinggi Partai Demokrat, dia wajar merasa gusar karena sepanjang tahun, nama kader Partainya menghiasi media karena tersangkut kasus suap dan korupsi, menjadi bulan-bulanan dalam pemberitaan.

Sebagai pembuka kisah buramnya adalah Nazaruddin, mantan bendahara PD ini tersangkut kasus lalu disikat oleh KPK. Nazaruddin tak sendiri, langkahnya diikuti oleh Angelina Sondakh yang terkenal dengan istilah apel Malang dan Apel Washington, lalu mengantarkannya kedalam bui dengan masa hukuman 12 tahun penjara plus denda sekian milyar.

KPK terus mengembangkan informasi yang diperoleh dari persidangan Nazaruddin dan Anggie, hasilnya penetapan ketua umum PD Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Anas menyebutkan bahwa pengunduran dirinya itu hanyalah sebuah langkah awal, ibarat buku itu baru merupakan halaman pertama, “masih banyak halaman-halaman berikutnya yang perlu dibuka untuk kepentingan kemajuan bangsa,” ujar Anas kala itu. Ungkapan Anas itu ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai sebuah signal bahwa ada banyak rahasia yang ditangannya. Sesuatu yang wajar tentunya, karena Anas adalah seorang yang memegang teraju pada sebuah partai yang sedang berkuasa.

Anas sendiri hingga hari ini belum diadili, baru sebatas ditetapkan sebagai tersangka, ketika rumahnya digeledah oleh KPK terselip cerita surat kaleng, sasarannya tentu saja Partai Demokrat. Berbarengan dengan itu kasus SKK Migas yang dalam proses persidangan telah pula menyeret-nyeret nama kader Partai Demokrat, bahkan nama RI 1 (yang juga ketua umum PD) muncul dalam BAP seorang terdakwa.

Dalam persidangan seorang terdakwa terungkap pula bahwa ada 2 (dua) anggota DPR dari Fraksi PD yang minta THR. Anggota FPD yang dimaksudkan itu adalah Sutan Bathugana dan Tri Mulyanto, buntutnya KPK melakukan pencekalan terhadap salah seorang pendiri PD Iryanto Muchdi, yang juga merupakan seorang pendiri Partai Demokrat.

Terhadap kasus minta THR yang disebut-sebut melibatkan Sutan dan Tri ini, Nurhayati mengatakan akan diselesaikan secara internal, artinya ada keengganan dari Fraksi PD untuk membukanya kepublik, padahal jika benar ini terjadi maka tindakan keduanya adalah perbuatan melawan hukum, jangankan minta THR, menerima pemberian (THR) yang tidak dimintapun tidak boleh, perbuatan itu masuk kategori menerima gratifikasi.

Apakah KPK hanya mengejar kasus yang menimpa partai Demokrat saja? jawabnya tentu saja tidak, banyak kasus-kasus yang lain, seperti century, kasus suap ketua MK, kasus  suap Impor daging Sapi, dan lain sebagainya.

Jika benar seperti yang dikatakan oleh Nurhayati bahwa Partai Demokrat mendukung pemberantasan korupsi maka mau tidak mau, suka atau tidak suka dia harus mendukung proses penegakan hukum terhadap kadernya sendiri.  Tangan mencencang tentu bahu yang harus memikul, itulah resiko yang harus ditanggung. Akan halnya perbuatan kader PD itu berdampak buruk pada elektabilitas partai tentu harus diterima sebagai sebuah kenyataan bahwa Siapa yang Kentut, akan Mencium baunya sendiri.

9:59 AM | 0 comments | Read More

JK dan Boediono Berbeda Soal Century

Jusuf Kalla menulis di Kompasiana tentang Century dengan  judul “Century, Skandal Perampokan Sistemik”. Dengan detail JK (begitu beliau biasa dipanggil) menuliskan peristiwa yang terjadi saat Dana Talangan untuk Bank Century itu dikucurkan, mulai dari kondisi ekonomi Indonesia hingga sampailah pada peristiwa perampokan dana Bank Century oleh pemiliknya, selengkapnya tulisan tersebut dapat dilihat pada link inihttp://politik.kompasiana.com/2013/11/28/century-skandal-perampokan-sistemik-614868.html

Saya berkeyakinan bahwa apa yang ditulis oleh JK itu tidak akan jauh berbeda dengan keterangan yang sudah diberikannya kepada KPK, justeru itulah terdengar pengakuan dari Abaraham Samad bahwa pak JK cukup mengetahui hal ikhwal kasus Bank Century.

JK sampai pada suatu Kesimpulan bahwa Bank Century dirampok secara sistemik oleh pemiliknya dalam hal ini Robert Tantular, sementara pada waktu itu kondisi  Bank Century dinyatakan tidak memiliki kecukupan dana dan sedang kalah kliring, Pernyataan JK itu menyiratkan bahwa yang dirampok itu adalah dana talangan yang dikucurkan BI

Karena urusan rampok merampok ini pulalah barangkali, dana talangan itu membengkak dari jumlah semula yang ditetapkan sebesar Rp. 630 Milyar menjadi Rp. 2,7 Triliun dan kemudian total akhirnya menjadi Rp. 6,7 Triliun, sepuluh kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan oleh Bank itu sendiri.

Penggelembungan Dana hingga sedemikian besarnya inilah yang menjerat dua petinggi BI yakni Siti Fajriah dan Budi Mulya yang diduga secara bersama-samamelakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai gagal yang berdampak sistemik. Siti Fajriyah sendiri hingga hari ini belum bisa dimintakan keterangannya karena masih terkulai layu dalam keadaan sakit, sementara Budi Mulya sudah meringkuk ditahanan KPK, menunggu proses lebih lanjut.

Kemungkinan adanya oknum lain yang terlibat dalam pemberian FPJP ini masih terus menjadi kajian KPK, dan justeru itulah barangkali penyidik KPK memeriksa Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Boediono dalam keterangan persnya usai diperiksa KPK menyebutkan bahwa pemberian dana talangan terhadap Bank Century itu adalah tindakan mulia, yakni menyelamatkan Bank yang berdampak sistemik, akan halnya kemudian uang tersebut dirampok oleh pemiliknya sudah bukan tanggung jawab BI lagi.

Disatu sisi JK menilai kasus Century, sebagai perampokan sistemik, disisi lain Boediono menganggapnya sebuah Tindakan mulia. Keterangan keduanya bukan hanya berbeda tetapi malah bertolak belakang. Keterangan siapa diantaranya yang  benar masih menjadi teka teki.

Kenapa Boediono dan JK bisa berbeda ? hanya proses hukumlah yang bisa menjawabnya, dan proses itu kini sedang berjalan di KPK, kedua tokoh ini sudah diperiksa oleh penyidik KPK, Cuma hasilnya yang belum diketahui oleh publik, justeru itulah kita menaruh harapan besar bahwa lembaga anti rasuah ini akan mengungkap tabir rahasia dari mega skandal yang bernama Century ini.

9:57 AM | 0 comments | Read More

Benarkah Australi Telah Mempersatukan Kita Kembali

Entah karena pemahaman saya yang dangkal, sehingga merasa aneh membaca pernyataan Ramadhan Pohan yang menyebutkan bahwa Australi telah berhasil mempersatukan kita.  

Pernyataan ini secara tersirat mengakui bahwa bangsa ini telah terpecah belah menjadi beberapa bagian, kemudian dipersagtukan kembali oleh Australi dengan cara menyadapan.

“Australia telah berhasil mempersatukan kita, Bangsa Indonesia. 

Apa yang disampaikan oleh pemerintah baik itu dari pak Martu (Menlu), Djoko Suyanto (Menkopohukam) dan pak SBY sendiri selaku presiden itu sama dengan DPR dan rakyat. Bahkan PDIP  yang biasanya selalu berseberangan dengan kami (PD) itu menyuarakan hal yang sama,”  ujar Pohan sebagaimana yang dikutip oleh salah satu media online.

Dan kedangkalan pemahaman saya semakin menjadi-jadi ketika anggota Fraksi PD ini melanjutkan kata-katanya “Tetapi isu penyadapan ini berbeda, kita benar-benar merasa satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, inilah nasionalisme,” sambung Pohan lagi

Apakah perbedaan pendapat dalam menyiapi kebijakan pemerintah bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak bersatu ? Jika jawabnya “Iya,”  maka samalah artinya kita menyikapi perbedaan itu sebagai sebuah ancaman. Sebagai contoh sikap PDIP berbeda dengan PD soal kenaikan harga BBM bisa dianggap sebagai perpecahan. Padahal itu hanyalah perbedaan pendapat, bukan perbedaan bahasa, dan itu sah adanya.

PDIP berhak mempunyai pendapat yang berbeda dengan pemerintah, tidak selamanya harus memiliki pandangan yang sama, dan itulah gunanya musyawarah mufakat dilembaga perwakilan untuk melahirkan sebuah kebijakan yang benar-benar matang dan menguntungan rakyat banyak.

Akan halnya menghadapi serangan dan tekanan yang datang dari luar, semisal penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing, maka seketika itu pula perasaan sebangsa dan setanah air kita akan muncul dengan sendirinya. Ini bukanlah hal baru, bukan ada karena Australi menyadap pembicaraan presiden, tetapi memang sudah ada sejak lama, seperti yang terukir dalam sejarah tentang lahirnya pergerakan Boedi Utomo, lalu kemudian disusul oleh Sumpah Pemuda yang melahirkan kebulatan tekad satu Bangsa, satu Bahasa dan satu tanah air, tanah Indonesia.

Semakin saya coba untuk mencerna pernyataan Pohan ini semakin dangkal rasanya daya pikir otak saya. Tak terbayangkan oleh saya gangguan pihak luar itu dibutuhkan untuk menumbuh suburkan rasa Nasionalisme kita. jika logika ini diperturutkan, maka bersiap-siaplah kita  untuk terus menerus diganggu dan digerogoti oleh bangsa lain.

9:54 AM | 0 comments | Read More

Wapres diperiksa KPK

Kasus Bail Out Bank Century tak ubahnya seperti “taik”  terapung disungai, Hilir mudik dihadapan kita, kadang timbul terkadang tenggelam, tergantung pada suhu politik negeri ini. Kalau lagi panas tinggi kasusnya mencuat kepermukaan, kalau dingin mengendap kedasar Sungai

Hari ini kabarnya, (ini baru kabar lho) Boediono, mantan Gubernur BI yang kini menjadi wakil presiden itu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk Budi Mulya, tersangka dalam kasus Bail Out Bank Century.

Tak seorangpun yang tau dimana Boediono diperiksa, para pemberita yang biasanya piket di KPK merasa tak melihat kehadirannya, konon kabarnya beliau diperiksa dikomplek istana kepresidenan, tempat dimana Boediono berkantor, tapi itu juga tidak bisa dipastikan. 

Sementara itu menurut Johan Budi, Juru bicara KPK, prihal pemeriksaan Boediono ini akan dijelaskan oleh pimpinan KPK pada Senin 25 Nopember mendatang.

Pemeriksaan Boediono diluar kantor KPK membuat publik berkesimpulan bahwa KPK telah memperlakukan Bordiono secara istimewa, padahal tiap-tiap warga negara (termasuk wapres) sama kedudukannya dimata hukum. Namun sungguhpun demikian, diperiksanya 

Boediono dalam kasus Century sudah merupakan langkah maju, tak perduli dimana Boediono diperiksa, toh UU juga tidak membatasi tempat pemeriksaan seseorang, yang penting bukan tempat tapi hasil pemeriksaannya.

Hasil pemeriksaan inilah yang ditunggu-tunggu, publik sudah tak sabar lagi, ingin segera tau kemana arahnya,  maklum kasus ini sudah terlalu lama dan tiap kali KPK menetapkan nama tersangka rasa keadilan publik belum jua terpuaskan, karena dianggap belum benar-benar sampai pada pelaku utamanya.

Budi Mulya ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai gagal yang berdampak sistemik.

Karena sangkaan terhadap Budi disebut secara bersama-sama, maka timbul pertanyaan, bersama siapakah Budi melakukan perbuatan melawan hukum. Desember tahun lalu Ketua KPK menyebutkan bahwa Budi dan mantan Deputy BI Siti Fajriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait kasus Century. Hampir setahun berlalu, Fajriah tak juga berhasil diperiksa oleh KPK karena yang bersangkutan sampai kini katanya masih dalam keadaan SAKIT.

Budi dan Siti Fajriah, ketika FPJP itu ditetapkan hanyalah seorang Deputy Gubernur BI, mereka masih punya atasan yang disebut sebagai Gubernur BI. Menjadi sesuatu hal yang aneh jika dua Deputy bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan deputy Gubernur BI yang lain, dan keputusan sebesar FPJP tentang pengucurkan uang negara triliyunan rupiah itu sangat mustahil jika tidak melalui persetujuan Gubernur BI yang waktu itu dijabat oleh Boediono.  Karena itulah mata kita tertuju kepada Boediono sambil tentunya tetap berprasangka baik dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Saat menetapkan Budi jadi tersangka pada Minggu lalu, ketua KPK berharap Budi akan menyebut aktor lain dalam kasus Century, dan saat ini KPK juga sedang mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Bank Century.

Siapakah pihak lain yang dimaksudkan oleh Abraham Samad itu ? Kita tunggu saja, apakah pemeriksaan Boediono hari ini akan memberikan jawabannya, ataukah kita harus menunggu lebih lama lagi sampai adanya pergantian rezim  dinegeri ini

9:45 AM | 0 comments | Read More

Bersikap Keras Terhadap Australi

Berita penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australi terhadap presiden dan delapan pejabat tinggi lainnya telah menjadi buah bibir ditengah khalayak. Banyak pengamat menganjurkan agar presiden mengambil sikap tegas dan banyak pula yang menyarankan agar menyikapinya dengan tenang, tanpa emosi tetapi tetap mengambil sikap yang menunjukan jati diri kita  sebagai negara berdaulat.

Presiden sendiri nampaknya cukup berhati-hati mengambil langkah dalam menyikapi tindakan usil negara kangguru tersebut, dan terakhir diputuskan untuk menarik Dubes RI kembali ke Jakarta, tindakan presiden itu tentunya memberi sinyal agar PM Australi segera mengambil langkah-langkah agar hubungan kedua negara tidak semakin memburuk.

Cuma masalahnya, ditengah riuhnya pemberitaan tentang pembajakan oleh negara tetangga itu, Nurhayati Assegaf mengeluarkan pernyataan yang menggelikan. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini seolah ingin membatasi gerak langkah presiden dalam mengambil sikap terhadap Australi.

“indonesia tak perlu mengajari Australia, karena mereka harusnya paham bahwa dalam kode etik diplomasi menarik seorang Dubes dari posnya merupakan tindakan yang paling keras.” Demikian kata Nurhayati Assegaf sebagaimana dikutip oleh kantor berita Antara.

Ketua fraksi Partai Demokrat ini seakan ingin menegaskan bahwa presiden sudah bereaksi keras  terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australi. Karena tindakan presiden itu dianggap PALING keras , maka setelah penarikan Dubes tidak akan ada tindakan lain lagi. Meskipun pada kenyataannya keputusan presiden memanggil Dubes kembali ke Jakarta tidak digubris oleh Australi.

Penarikan Dubes itu memang sebuah langkah bijak, tetangga yang usil harus diberi pelajaran, kalau tidak bisa dengan diplomasi yang dilakukan oleh menlu, perlu diambil sikap seperti menarik Dubes kembali. Tetapi adalah sebuah kekeliruan jika keputusan menarik Dubes  itu dianggap sebagai sebuah tindakan “PALING” keras.

Menarik Dubes itu biasa dilakukan dalam hubungan antar negara, tergantung pada pasang surutnya hubungan bilateral negara dimaksud. Tindak lanjut dari penarikan Dubes itu bisa berupa pemutusan hubungan Diplomatik, atau bisa pulih kembali setelah ada kesepahaman. Jadi, menarik Dubes dari negara sahabat itu baru langkah awal, bukan tindakan yang PALING keras seperti yang disebutkan oleh ketua fraksi PD itu.

Tetapi jika Presiden SBY melanjutkan tindakannya dengan mengusir Dubes Australi dari Jakarta, kemudian beliau angkat telpon dan bilang sama  PM Australi, “Ente, kalau tidak minta maaf, hubungan Indonesia dan Australi cukup sampai disini saja”, trak, lalu gagang telpon diletakkan dengan bunyi yang sedikit agak keras.

Beranikah SBY bertindak seperti itu ? Ya terserah beliau, kalau berani barulah bisa disebut presiden telah mengambil tindakan “PALING KERAS” . Kalau tidak berani ya sudah, diam sajalah, tak usah ada puja puji yang tingginya  selangit, biarkan saja presiden dengan segenap perangkat pemerintahan mengambil keputusan. Presiden pasti akan mengambil langkah-langkah bijak untuk menyelesaikan masalah penyadapan ini, meskipun tanpa dibarengi dengan puja dan puji dari Nurhayati Assegaf.

9:33 AM | 0 comments | Read More

Marzuki Menerima Uang Sogok

Sumber Gambar inilah.com

Majalah Tempo pekan ini menurunkan Berita bahwa ketua DPR dan dua anggota DPR lainnya menerima uang SOGOK  dari  kontraktor untuk memuluskan proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp. 1,16 T itu. Menurut Tempo, Marzuki menerima Rp. 250 jt, Anas Urbaningrum (mantan ketua Fraksi PD) sebesar Rp. 500 jt dan Pius Lustrilanang dari Fraksi Gerindra menerima sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Berita ini kemudian disambut oleh beberapa pihak, termasuk dari kalangan internal Partai Demokrat sendiri. Panitia Konvensi Partai Demokrat bereaksi  akan memanggil Marzuki, bak  gayung bersambut,  Ruhut ikut pula memintanya agar segera membuka kotak pendora kasus sogok menyogok ini.

Sebelumnya, Mantan Ketua MK, Mahfud MD juga mengingatkan Marzuki agar segera melaporkan hal ini ke KPK. Tak kurang pula garangnya Fachri Hamzah dari PKS berteriak agar Marzuki bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Marzuki yang namanya disebut dalam laporan Tempo itu Kontan saja jadi meradang,  sambil membela diri diapun memelempar tudingan kepihak lain. Marzuki menyebutkan bahwa ada fraksi dan anggota DPR yang patut diduga telah menerima uang sogok terkait rencana pembangunan gedung baru DPR dimaksud, tetapi dia tidak mau menyebutkan  fraksi dari partai apa dan siapa anggota DPR yang menerima uang sogokan itu.

Dilain kesempatan Marzuki juga mengatakan bahwa yang menerima uang sogok itu adalah  anggota BURT DPR, tetapi sekali lagi Marzuki tak mau menyebutkan nama,

“Saya nggak mau nyebut nama, salah satunya anggota BURT,’  kata Marzuki diruang kerjanya pada tanggal 11 Nop 2013 yang lalu

Sikap Marzuki yang enggan menyebut   nama Fraksi dan anggota BURT DPR yang menerima Sogok ini disambut baik oleh Ketua Fraksi PPP yang menyebutkan bahwa kasus itu sudah selesai dan tak perlu dibawa ke KPK, cukup dibahas dikalangan internal DPR saja.

Keengganan Marzuki dan sambutan dari FPPP ini perlu diluruskan, andaikan benar Marzuki tau ada transaksi sogok menyogok di DPR maka sebagai warga negara dia berkewajiban melaporkannya kepenegak hukum. Melihat atau mengetahui orang melakukan tindak pidana tetapi tidak melaporkannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.  Aapa lagi hal itu terjadi dilembaga yang dia pimpin, tentu secara moral Marzuki berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.

Jika Marzuki mengetahui tetapi tidak melapor kepada pihak berwajib, maka pertanyaan selanjutnya adalah “Ada apa dengan Marzuki ?” . Mungkinkah dia sendiri ikut terlibat didalamnya.

Pertanyaan tersebut pantas diajukan karena jabatan Marzuki  di DPR, selain sebagai ketua DPR dia juga ketua BURT. Transaksi Sogok menyogok itu terjadi dilembaga yang dia pimpin (DPR) dan persisnya pada Badan (BURT) yang juga dipimpinnya.

Marzuki tau, tetapi diam, maka kuat dugaan Marzuki ikut menikmati hasil sogokan tersebut. Logikanya seperti itu,  jika dia tidak ikut menerima sogokan tentu hal ini sudah lama dilaporkannya, untuk apa dia diamkan, bahkan terkesan dia rahasiakan, dan terbuka kepublik setelah Tempo memberitakannya.

Kasus ini juga tidak bisa diselesaikan hanya oleh kalangan internal DPR saja sebagaimana yang disebutkan oleh ketua Fraksi PPP, penyelesaian secara internal melalui BK DPR hanyalah untuk pelanggaran etika, tetapi bagi anggota DPR yang melanggar hukum harus diselesaikan secara hukum. Penyelesaian secara internal akan terkesan DPR ingin menyepelekan persoalan dan terkesan ingin melindungi anggotanya yang melanggar hukum.

Proyek tersebut boleh saja batal, tetapi pidana yang timbul bersamaan dengannya tidak serta merta menjadi batal. Proyek pembangunan gedung baru DPR itu batal karena tekanan publik, sementara pihak-pihak yang mendapatkan uang Sogokan itu telah memanfaatkan tekanan publik menjadi alat  untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Mereka-mereka yang mendapat keuntungan pribadi itu menurut Marzuki adalah Anggota lembaga yang dipimpinnya, dan oleh karenanya Marzuki tidak bisa berlepas tangan, dia harus segera melaporkan anggota Dewan yang melanggar hukum itu kepihak yang berwajib. Bila tidak, maka jangan salahkan jia rakyat membuat kesimpulan sendiri bahwa Marzuki telah menerima uang SOGOK.

9:30 AM | 0 comments | Read More