Dana Kampanye

(Sebuah Catatan Ringan Untuk Marzuki Alie)

Selama ini pendanaan partai politik kerap berasal dari dana yang tidak jelas, padahal kewajiban partai itu banyak dan untuk menggerakkannya butuh dana yang besar, justeru itulah ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar kampanye partai dibiayai oleh negara, uwenak tenaaaaaaaaan.

Ungkapan Marzuki soal sumber dana parpol yang tak jelas adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan, banyak sudah kader partai terjerumus kedalam bui karena mencari dana untuk keperluan kampanye dengan cara yang melanggar hukum.

Tapi ketika Marzuki sampai pada kesimpulan bahwa “Kampanye Partai Dibiayai oleh Negara” , maka sontak kuping kita menjadi panas dibuatnya, degup jantung semakin kuat dibuatnya, karena antara masalah yang timbul dengan solusi yang diberikan seakan terasa sekenanya saja, tidak memikirkan cara terbaik dan cenderung menempuh jalan pintas.

Berjibunnya kewajiban partai politik dalam mengemban tugasnya sebagai pilar demokrasi bangsa adalah sebuah tanggung jawab yang harus dupikul oleh Parpol itu sendiri. Untuk menggerakkan roda organisasi dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan yang matang hingga kepelaksanaan yang baik, adalah tugas para kader partai itu. Biaya yang ditimbulkan dari pengelolaan parpol itu juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen partai itu sendiri.

Kampanye Partai Politik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingan partai sebagai upaya meraup suara dalam pemilihan umum, ini mutlak menjadi kepentingan partai dan tidak identik dengan kepentingan negara, oleh karenanya biaya yang timbul tidak bisa dibebankan kepada negara.

Parpol yang baik adalah parpol yang mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, termasuk ketergantungan dana kepada negara. Kader partai harus urun rembug mengeluarkan uang dari sakunya untuk membiayai partai semisalnya dengan cara membayar iyuran. Kader yang tak mau membiayai partai sebaiknya tidak usah ikut berpartai dan pengurus Parpol yang tidak mampu membiayai kegiatan partainya sebaiknya mengundurkan diri saja.

Parpol yang tidak mampu membiayai kampanye sendiri sebaiknya tidak usah berkampanye, atau perlu dipikirkan untuk membubarkan diri saja, itu lebih baik daripada keberadaannya membebani keuangan negara.

Selayaknya, Marzuki menghimbau agar seluruh politisi tidak menghambur-hamburkan uang dalam berkampanye, tidak perlu jor-joran memasang baliho. Jika tidak ada dana tak usah berkampanye lewat televisi. Lakukanlah kampanye dengan cara yang sesederhana mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin pula.

Bila memang sang calon yakin akan dirinya mampu dan diterima oleh masyarakat pemilih kenapa harus bersetungkus lumus dan menghambur-hamburkan uang untuk meraup suara, kenapa harus menebar Baliho disetiap sudut dan ruang, bukankah seorang politisi itu tidak dinilai dari tampangnya yang gagah seperti di Baliho itu, tetapi integritas diri dan dedikasinyalah yang membuat dia bisa dipercayai untuk menjadi wakil rakyat.

Selama ini telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, kampanye yang semestinya merupakan sarana pemaparan gagasan dan program partai berubah menjadi ajang menyampaikan bujuk rayu dan janji palsu ditambah dengan memberikan kaos oblong dan tebaran Baliho. Jadilah kampanye seperti pamer kekuatan antar kader partai.

Kampanye yang semestinya menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin, berubah menjadi arena menabur beras dan mie instan, sehingga masyarakat pemilih jadi terbiaus dan menjatuhkan pilihannya tidak lagi kepada siapa yang pantas, tetapi kepada calon mana yang banyak memberikan dana. Hasilnya dapat dilihat, wakil rakyat yang terpilih bukan lagi merupakan orang-orang pilihan, tetapi orang-orang yang berkantong tebal, pintar memberikan bujuk rayu  dan pandai memoles janji palsu.

Setelah terpilih mereka bukan lagi memikirkan kepentingan rakyat, tetapi berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama kampanye.  Agar dana kampanye itu tidak lagi berasal dari sumber yang tidak jelas maka diperlukan sikap keterbukaan dalam menghimpunnya, dan harus diaudit setelah selesai pemilu, itu lebih baik dari pada merengek-rengek meminta agar biaya kampanye  ditanggung oleh negara.