Bersikap Keras Terhadap Australi

Berita penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australi terhadap presiden dan delapan pejabat tinggi lainnya telah menjadi buah bibir ditengah khalayak. Banyak pengamat menganjurkan agar presiden mengambil sikap tegas dan banyak pula yang menyarankan agar menyikapinya dengan tenang, tanpa emosi tetapi tetap mengambil sikap yang menunjukan jati diri kita  sebagai negara berdaulat.

Presiden sendiri nampaknya cukup berhati-hati mengambil langkah dalam menyikapi tindakan usil negara kangguru tersebut, dan terakhir diputuskan untuk menarik Dubes RI kembali ke Jakarta, tindakan presiden itu tentunya memberi sinyal agar PM Australi segera mengambil langkah-langkah agar hubungan kedua negara tidak semakin memburuk.

Cuma masalahnya, ditengah riuhnya pemberitaan tentang pembajakan oleh negara tetangga itu, Nurhayati Assegaf mengeluarkan pernyataan yang menggelikan. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini seolah ingin membatasi gerak langkah presiden dalam mengambil sikap terhadap Australi.

“indonesia tak perlu mengajari Australia, karena mereka harusnya paham bahwa dalam kode etik diplomasi menarik seorang Dubes dari posnya merupakan tindakan yang paling keras.” Demikian kata Nurhayati Assegaf sebagaimana dikutip oleh kantor berita Antara.

Ketua fraksi Partai Demokrat ini seakan ingin menegaskan bahwa presiden sudah bereaksi keras  terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australi. Karena tindakan presiden itu dianggap PALING keras , maka setelah penarikan Dubes tidak akan ada tindakan lain lagi. Meskipun pada kenyataannya keputusan presiden memanggil Dubes kembali ke Jakarta tidak digubris oleh Australi.

Penarikan Dubes itu memang sebuah langkah bijak, tetangga yang usil harus diberi pelajaran, kalau tidak bisa dengan diplomasi yang dilakukan oleh menlu, perlu diambil sikap seperti menarik Dubes kembali. Tetapi adalah sebuah kekeliruan jika keputusan menarik Dubes  itu dianggap sebagai sebuah tindakan “PALING” keras.

Menarik Dubes itu biasa dilakukan dalam hubungan antar negara, tergantung pada pasang surutnya hubungan bilateral negara dimaksud. Tindak lanjut dari penarikan Dubes itu bisa berupa pemutusan hubungan Diplomatik, atau bisa pulih kembali setelah ada kesepahaman. Jadi, menarik Dubes dari negara sahabat itu baru langkah awal, bukan tindakan yang PALING keras seperti yang disebutkan oleh ketua fraksi PD itu.

Tetapi jika Presiden SBY melanjutkan tindakannya dengan mengusir Dubes Australi dari Jakarta, kemudian beliau angkat telpon dan bilang sama  PM Australi, “Ente, kalau tidak minta maaf, hubungan Indonesia dan Australi cukup sampai disini saja”, trak, lalu gagang telpon diletakkan dengan bunyi yang sedikit agak keras.

Beranikah SBY bertindak seperti itu ? Ya terserah beliau, kalau berani barulah bisa disebut presiden telah mengambil tindakan “PALING KERAS” . Kalau tidak berani ya sudah, diam sajalah, tak usah ada puja puji yang tingginya  selangit, biarkan saja presiden dengan segenap perangkat pemerintahan mengambil keputusan. Presiden pasti akan mengambil langkah-langkah bijak untuk menyelesaikan masalah penyadapan ini, meskipun tanpa dibarengi dengan puja dan puji dari Nurhayati Assegaf.