Perangai Wakil Rakyat

Ternyata perangai wakil rakyat itu sama saja,baik DPR maupun  DPD sama-sama punya hobby menghamburkan uang rakyat. Jika beberapa  waktu yang lalu DPR berencana membangun gedung baru maka kini DPD pula yang merencanakan pembangunan gedung untuk anggotanya ditiap-tiap daerah. Tak tanggung tanggung nilainya mencapai 30 Milyar perdaerah.

Sebesar dan semewah apakah gedung untuk DPD ditiap provinsi itu, apakah nilai dan bentuk bangunan untuk tiap daerah itu sama, lalu apakah benar diperlukan gedung yang besar untuk dihuni hanya 4 orang anggota.

Selain mengikuti langkah tetangganya dikamar sebelah untuk membangun gedung baru, anggota DPD juga gemar plesiran keluar negeri.  Rencana semula  anggota  DPD hanya sebagai  boncengan  dari  delegasi DPR,  tapi belakangan malah yang dibonceng berangkat ke Lithuania, meskipun anggota DPR sudah membatalkannya.

Bukan kali ini saja DPD melakukan kunker keluar negeri beberapa bulan yang lalu ( Mei 2011) beberapa alat kelengkapan DPD melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara. Misalnya, Komite I DPD yang merencakan kunker ke China dan Malaysia dengan dalih pengayaan penyusunan RUU Desa.

Kemudian Komite II yang merencakan ke Rusia berkaitan dengan penyusunan aturan bagi hasil sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya. Juga Panitia Akuntabilitas Publik, dengan tujuan yang sama Rusia, untuk mempelajari cara kerja lembaga serupa di sana.

Simak saja biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan kerja tersebut ;  kunjungan Komite I DPD selama tujuh hari ke China, menelan biaya Rp486.420.500. Komite I DPD juga melakukan kunjungan ke Malaysia selama enam hari, dengan biaya Rp290.413.000. Selanjutnya Komite II kunker  ke Rusia selama enam hari, menghabiskan hingga Rp1.233.367.250. Kemudian  Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD yang juga ke Rusia menghabiskan Rp1.162.392.000.

Seyogyanya Dari pada sibuk membangun gedung dan kunjungan kerja keluar negeri lebih baik anggota DPD kosentrasi memperjuangkan kewenangannya agar menjadi seimbang dengan DPR. saat ini Kedudukan DPD dan DPR itu sama tetapi tidak memiliki kewenangan yang seimbang. DPD tidak punya hak legislasi, hak budget dan hak pengawasan. Keseimbangan inilah semestinya mereka pikirkan agar benar-benar bisa memperjuangkan nasib daerah yang diwakilinya.

Rakyat didaerah berharap anggota DPD  memperjuangkan alokasi anggaran lebih besar untuk tiap-tiap daerah, sehingga percepatan pembangunan yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah dapat diwujudkan, bukan sebaliknya setelah dipilih oleh rakyat didaerah lalu mereka pergi jalan-jalan keluar negeri.  Dan ternyata Perangai wakil rakyat itu sama saja.