Mana yang Lebih Penting, Partai Atau Rakyat ?

Bermula dari terungkapnya kasus suap dalam proyek pembangunan gedung Wisma atlit Sea  game yang melibatkan Nazaruddin, keterlibatan Nazaruddin ini membuat elte PD jadi terbelah dalam menyikapinya, membela dan membiarkannya menjalankan proses hukum, dan inilah yang tercermin dari sikap Tim Pencari Fakta dengan Dewan Kehormatan PD yang akhirnya memutuskan pemecatan Nazaruddin dari jabatannya sebagai Bendum PD.

Beberapa saat setelah diberhentikan dari Bendahara Partai  dia melenggang ke Singapore, persisi sehari sebelum KPK mengeluarkan permintaan Cekal. Keberangkatannya ini diiringin dengan berita tak sedap karena ada yang menduga bahwa Nazar sengaja disuruh menjauh agar tidak membuat keruh, dan sebelumnya juga Nazaruddin sudah bernyanyi lantang akan membuka borok Partai terkait dengan kasusnya.

Keberangkatannya ke Singapore inilah yang membuat PD dan penegak hukum menjadi bulan-bulanan media, ditambah lagi munculnya SMS dan BBM yang menyudutkan elite Partai .  Berbagai pihak mendorong KPK agar segera menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka, sementara itu para Loyalisnya masih saja tetap mebela Nazaruddin,   sehingga akhirnya keluarlah keputusan KPK yang menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka dan berbarengan dengan itu pula Nazar raib dari peredaran hingga tidak diketahui keberadaannya.

Raibnya Nazaruddin ini ternyata membuat serangan ketubuh Demokrat semakin gencar, dibumbui oleh SMS dan BBM Nazaruddin yang kian menusuk PD, dan akhirnya mengundang SBY urun rembug bicara dari Puri Cikeas untuk menangkis serangan , membela Partai binaannya, dan sayangnya pidato SBY  dalam hal ini terkesan menyalahkan Media.

Pembelaan inilah yang menuai kontroversi, SBY terkesan sangat memperhatikan nasib partainya ketimbang kepentingan negara yang saat ini sedang dalam keadaan butuh perhatian serius dari seorang kepala negara. Rakyat saat ini sedang memikul beban yang berat, harga beras merambat naik, para orang tua murid sedang puyeng memikirkan uang untuk biaya anak sekolah,  dan lain sebagainya.

Seharusnya problem Partai itu menjadi PR  pengurus Partai dalam hal ini DPP Demokrat yang dinakhodai oleh Anas Urbaningrum, bukan SBY sang presiden dan Kepala Negara. Masalah  partai biarlah menjadi urusan Partai mengapa presiden harus turun tangan, bukankah kewajiban mengurus negara jauh lebih penting dari sekedar urusan sekelompok orang ditubuh partai. Akibatnya SBY terkesan lebih mementingkan Partainya dari pada nasib rakyat yang telah memilihnya jadi presiden