Dalang Dibalik Surat Palsu MK

Apa yang terungkap dalam dengar pendapat antara Sekjen KPU dengan Panja Mafia Pemilu pada Kamis (7/7/2011) malam mulai membuka tabir peran Andi Nurpati dalam pusaran kasus surat palsu MK . Menurut Keterangan dari staf  Andi Nurpati  yang bernama Sugiharto, dia diperintah Andi Nurpati untuk mengetik surat permintaan penjelasan dari MK pada Agustus 2009. Surat itu ditujukan kepada panitera MK dan bukan Ketua MK serta dikirim via faksimile ke nomor yang juga diberikan oleh Andi Nurpati.

Dan yang anehnya lagi adalah keberadaan surat asli dari MK tertanggal 17 Agustus 2009 prihal hasil sengketa pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, diserahkan Andi ke Biro Hukum KPU, setahun kemudian yakni pada Juli 2010  saat dia akan angkat kaki dari KPU meleggang ke Partai Demokrat.

Keterangan staf KPU, Nalom Kurniawan, mantan sopirnya, Aryo, dan mantan staf pribadinya, Matnur juga menunjukan bahwa “ada” peran Andi Nurpati dalam kasus Surat palsu MK tersebut, meskipun dalam dengar pendapat dengan Panja DPR pada 1 Juli yang lalu semua keterangan tersebut dibantahnya, termasuk keterangan Ketua MK Mahfud MD juga dibantah oleh Andi Nurpati.

Dari hasil kerja Panja Pemilu Komisi II DPR ini, patut ditindaklanjuti dengan langkah hukum, Bareskrim Polri hendaknya segera mengambil sikap untuk memeriksa Andi Nurpati, mengingat selama ini ada kesan bahwa Polri sengaja mengambangkan kasus ini. Inilah ujian dan tantangan bagi Kepala Bareskrim Polri yang baru Inspektur Jenderal Sutarman. Penanganan dan penyelesaian kasus Surat Palsu MK ini akan mebuktikan apakah kepolisian bekerja secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politis.

Demikian juga halnya dengan Partai Demokrat,  seharusnya sudah ada sikap yang jelas terhadap seorang fungsionaris Partainya yang diduga tersangkut dengan tindak pidana. Andi Nurpati seharusnya sudah dipersonanongratakan dari partai agar Andi tidak memberatkan partai dan partai tidak dijadikan sebagai bunker tempat berlindung.  Atau sebagaimana yang disarankan oleh Ruhut Sitompul sebaiknya Andi mengundurkan diri dari Partai. Sehingga dia bisa memusatkan perhatiannya pada masalah dugaan pemalsuan dan penggelapan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah melilitnya.

Namun apakah Polisi dan akan serius menuntaskan kasus ini, dan apakah Partai Demokrat  akan membantu penegak hukum kita dalam menguak pelaku misteri surat Palsu MK ? Jawabnya tertiup diangin lalu.