Bengkok penganyam salah dimulai
Mereka dielu-elukan oleh banyak orang sebagai pahlawan devisa, berangkat dengan menguras sakunya, setelah tiba diluar negeri menguras tenaga dan pikirannya masing-masing untuk mendapatkan gaji sekaligus devisa bagi negara.
Sejak awal persiapan keberangkatannya sudah dikuras oleh berbagai pihak, tergantung dari mana dimulai pemberangkatannya, jika diberangkatkan dengan cara yang legal maka siap-siaplah untuk mengikuti aturan birokrasi yang berbelit dan bertele-tele, mulai dari mengurus surat pengantar dari RT / RW, Kelurahan dan seterusnya hingga sampai kepada mengurus pasport dan visa. Total pengeluaran jangan ditanya berapa jumlahnya yang pasti kalau tidak ada uang ya berhamburan harta yang ada untuk dijual.
Pernahkah negara Cq. Kementerian Tenaga Kerja memikirkan hal ini ?
Jika berangkat dengan secara illegal, urusannya mungkin bisa sederhana tapi resikonya sangat berat, salah-salah sang TKI / TKW bisa dijual oleh calo. Soal biaya jangan ditanya lebih kurang sama beratnya dengan berangkat secara resmi.
Tenaga kerja illegal ini biasanya dikumpulkan oleh seorang agen, kemudian diserahkan kepada agen yang lain lalu diinapkan disuatu tempat, (terlepas tempatnya memenuhi syarat atau tidak), dikasi makan seadanya dan akses kepihak luar ditutup serapat-rapatnya sampai agen pengumpul mendapatkan tempat penyaluran mereka. Dalam hal seperti ini sering didengar kabar tentang kaburnya beberapa TKI dari tempat penampungan.
Pernahkah negara Cq. Kementerian Tenaga Kerja memikirkan hal ini ?
Berangkat secara resmi atau tidak, pada dasarnya merupakan pengurasan habis-habisan terhadap calon TKI tersebut, ujung-ujungnya sebelum benar-benar bisa bekerja harus mengucurkan uang terlebih dahulu. Artinya Pahlawan Devisa yang kita elu-elukan ini adalah orang-orang yang menjadi objek pemerasan.
Pelaku pemerasan ini bertaburan dinegeri ini, mereka tak ubahnya seperti badan usaha penjualan manusia, bukan penyalur tenaga kerja. Sebagai penyalur semestinya mereka memiliki work shop untuk melatih tenaga terampil, memilih secara selektif TKI yang akan dikirim. Idealnya seperti itu, tapi realnya tidak, yang penting bisa mengirimkan TKI kemudian memungut fee dari hasil kerja mereka, soal mereka terampil atau tidak, memenuhi syarat atau menyimpang itu urusan belakangan, bagaimana nasibnya diluar negeri sana itu tak perlu dihiraukan lagi, jika timbul masalah berlindung dibalik tetek bengek peraturan perundang-undangan.
Pernahkah negara Cq. Kementerian Tenaga Kerja memikirkan hal ini ?
Jika pemerintah berniat untuk menyelesaikan masalah TKI ini, maka benahilah dulu PJTKI nya, kemudian harus ada ketentuan bahwa TKI yang berangkat keluar negeri itu atas permintaan resmi yang diketahui oleh kedua negara dan diatur sedemikian rupa sehingga hak-haknya menjadi terjaga dan terjamin keselamatan hidupnya (seperti halnya yang dilakukan oleh negara lain)
Yang paling mendasar adalah bagaimana kita mempersiapkan mereka sebagai tenaga kerja diluar negeri, sehingga terkesan orang yang dikirim itu bukanlah barang dagangan demi mendapatkan sejemput devisa, tetapi benar-benar manusia yang harus diperlakukan oleh majikannya secara manusiawi.
Jadi solusinya bukanlah dengan cara memberikan Hp kepada TKW, moratorium, dan lain sebagainya, tetapi memberangkatkan mereka sebagai manusia bukan sebagai barang dagangan belaka.
Mulailah dari sebuah persiapan yang matang, sehingga esok atau lusa tak ada lagi derita pahlawan devisa.
0 comments:
Post a Comment