Gertak Sambal itu judulnya RESHUFFLE

Isu reshuffel kabinet yang mencuat hari ini  hanyalah sebuah gertak sambal untuk menakut-nakuti para kader Parpol yang sesungguhnya sedang takut kehilang kursi kekuasaan.

Menurut UKP4, 50 persen kementerian tidak menjalankan instruksi presiden alias mendapat rapor merah. Hasil
Evaluasi UKP 4 ini membuat isu reshuffle kembali  mencuat kepermukaan. daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan?" kata  Wasekjen PD Saan Mustopa.

Ucapan Saan itu mendapat tanggapan dari Wasekjen D

PP PKS Mahfudz Siddik  "Kalau reshuffle bukan untuk diomongin. Kalau SBY mau reshuffle ya jalankan saja,"  katanya kepada detikcom, Kamis (14/7/2011).

Kabinet itu adalah para menteri yang bekerja sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan kewenangan mutlak yang disebut sebagai “Hak Prerogative”.  Jadi apapun keputusan presiden dalam hal penetapan seorang menteri dikabinetnya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk partai Koalisi yang mendukung pemerintahannya.

Dengan merujuk kepada hasil evaluasi tim bentukan presiden ini, maka reshuffle kabinet merupakan sebuah keharusan, karena jika menteri yang ada sekarang ini dipertahankan akan berakibat buruk pada hasil kerja pemerintahan secara keseluruhan, akibatnya Presiden dinilai gagal menjalankan amanat yang diembannya, jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan sebaliknya mungkin nasib rakyat akan lebih terpuruk.

Isu reshuffle ini sudah beberapa kali mencuat kepermukaan, namun hingga saat ini belum pernah terlaksana. Boleh jadi diawal priodenya SBY selaku presiden masih memberi kesempatan kepada para pembantunya untuk memperbaiki kinerja mereka sehingga bisa berubah kearah yang lebih baik. Namun kenyataannya hasil evaluasi terakhir yang disampaikan oleh Unit Kerja Presiden (UKP 4) menyebutkan bahwa 50 % menteri kabinet tidak becus bekerja.

Reshuffle Kabinet bukanlah hal yang tabu, sepanjang hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan demi kepentingan rakyat banyak, untuk menigkatkan kinerja pemerintahan dan  mempercepat tercapainya tujuan bernegara. Tapi, jika Reshuffle dilakukan berdasarkan pertimbangan bagi-bagi kekuasaan sesama partai pendukung pemerintah (KOALISI), maka inilah yang terjadi, banyak menteri yang memble, berdiri cekak pinggang duduk tidak pada tempatnya. Hasil akhirnya seperti terlihat dari penilaian UKP 4 tersebut.

Permasalahan yang selalu muncul dinegeri ini adalah, setiap kali ada rencana / isu Reshuffle kabinet, maka  muncul pula tawar menawar ditingkat elite, sehingga terkesan Reshuffle  kabinet yang direncakan itu bukan untuk tujuan yang seharusnya tetapi sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan alat untuk memgamankan kekuasaan. Akhirnya  isu reshuffel kabinet yang mencuat hari ini  hanyalah sebuah gertak sambal untuk menakut-nakuti para kader Parpol yang sesungguhnya sedang takut kehilang kursi kekuasaan.