Jenderal ! Berhentilah Berdebat

(Jangan buang waktu dan energimu untuk sesuatu yang tak berguna).

Pemilihan presiden kali ini seakan bergeser dari persaiangan antar capres menjadi ajang debat melelahkan antar jenderal purna bhakti.  Para jenderal yang dulunya masih aktif dan memegang jabatan penting di tubuh ABRI (sekarang TNI) pada saat – saat terakhir dari kekuasan Soeharto itu kini berdebat soal keterlibatan Prabowo dalam penculikan para aktivis.

Dalam wawancara dengan Metro TV pada 8 Juni yang lalu, Fachrul Razi, menyebutkan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan para aktivis. Mantan wakil ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP)  itu menegaskan bahwa DKP telah merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas ketentaraan.

Atas dasar surat dari DKP itu pulalah, Wiranto selaku Menhankam/Pangab waktu itu  mengirim surat surat usulan kepada presiden. Hasilnya sama – sama kita ketahui bahwa Presiden  Habibie memutuskan  Prabowo diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun.

Penculikan, Itulah kata yang kerap muncul dan menjadi bahan perdebatan yang tak berkesudahan ini. Kubu Prabowo tetap beranggapan bahwa dirinya bersih dan tidak bersalah dalam kasus penculikan yang dituduhkan kepadanya, justeru karena tidak bersalah itu pulalah presiden memberhentikannya dengan hormat dan mendapat hak Pensiun.

Tapi Wiranto dengan retorikanya yang khas menyebutkan bahwa seorang tentara aktif itu hanya diberhentikan dengan hormat jika sudah masuk usia pensiun atau atas permintaan sendiri karena alasan sakit. “Selain dari itu anda terjemahkan sendiri,” kata Wiranto seakan ingin berteka teki.

Prabowo dalam debat capres beberapa hari yang lalu dengan jantan mengakui tindakan penculikan tersebut, tapi itu dilakukannya sebagai seorang tentara yang taat pada perintah atasan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut siapa atasan yang dimaksudkan Prabowo itu,tetapi kalau dirunut saat  terjadinya penculikan dimaksud atasan Prabowo selaku Danjen Kopasus pada saat itu adalah Subayo HS selaku Kasad dan Wiranto sebagai Pangab.

Jika Prabowo dipersalahkan melakukan tindakan atas perintah atasannya, tentu tidak pada tempatnya bila kesalahan tersebut dipikulkan kepada dirinya sendiri, Kasad dan Pangab waktu itu juga harus  bertanggung jawab, sama seperti yang dilakukan Prabowo mengambil alih tanggung jawab anak buahnya dari Kopasus.

Tudingan terhadap Prabowo yang melakukan penculikan atas inisiatifnya sendiri selaku Danjen Kopasus, bertolak belakang dengan keputusan DKP yang hanya merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan, padahal sesuai dengan kesalahan yang dituduhkan kepadanya adalah pelanggaran HAM berat , hukuman yang setimpal untuk Prabowo seharusnya DIPECAT  dan diadili di Mahkamah Militer, tetapi ternyata itu tak dilakukan dan oleh karenanya publik menjadi bingung dengan apa yang diributkan oleh para jenderal purnawirawan diseputar kasus penculikan itu.

Semakin diikuti perkembangan tentang kasus penculikan itu semakin tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, para jenderal terus berdebat membuat publik semakin bingung mendengarkannya, sementara perasaan keluarga korban semakin teriris, pilu  dalam penantian yang tak berujung. 

Agar masalah ini tidak semakin kabur, sebaiknya seluruh anggota DKP duduk bersama memberikan penjelasan secara lengkap kepada masyarakat, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan berbicara dengan niat yang tulus untuk kepentingan bangsa ini secara keseluruhan.  Jika tidak Jenderal, berhentilah berdebat, jangan buang waktu dan energimu untuk sesuatu yang tak berguna.