Hiburan Menjelang Turun Panggung

Meskipun perolehan suaranya pada pemilu 2014 ini anjlok dibanding dengan pemilu sebelumnya, dan rekan-rekan koalisinya sudah melenggang berkoalisi dengan partai lain,  namun kader Partai Demokrat masih optimis bisa membentuk poros baru dalam menghadapi pilpres mendatang.

Partai Golkar yang saat ini sedang menggelar Rapim untuk menentukan sikap itu kini menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka. Bisa jadi Golkar tidak bergabung dengan PDI-P atau Gerindra tetapi membentuk poros baru bersama Partai Demokrat, dan kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena politik itu amat dinamis, bisa berubah dalam hitungan menit.

Harapan ini diungkapkan oleh Ramadhan Pohan sebagai sesuatu yang menarik, bahkan secara sesumbar wasekjend PD ini menyebutkan bahwa Partai Demokrat selalu lebih unggul dari partai lain. Hanya PD yang mampu meraih kemenangan berturut-turut dalam dua kali pemilihan presiden. Pohan sepertinya sedang berharap PD akan mendulang sukses seperti yang terjadi pada pilpres ditahun 2004 dan 2009 yang lalu.

Pohan mungkin lupa, bahwa zaman sudah berubah, masa lalu sudah berganti dengan kekinian, kalau dulu Demokrat bisa mendulang suara dalam pemilu legislatif dan pilpres karena faktor kepercayaan dan harapan rakyat terhadap Partai Demokrat. Kini Harapan dan kepercayaan rakyat itu sudah mulai menipis, terbukti dengan raihan suara PD yang melorot jauh kebawah dibanding pemilu sebelumnya.

Faktor utama hilangnya kepercayaan rakyat itu disebabkan banyaknya kader partai yang terlibat skandal korupsi. Slogan “Katakan tidak pada korupsi” yang diiklankan oleh kader Demokrat dilayar kaca televisi menjadi bumerang bagi partai itu sendiri, karena Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum yang jadi bintang iklan menolak korupsi itu justeru kini menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi.

Sebelum Anas dan Anggi ada pula nama Nazaruddin yang sudah duluan divonis, disusul oleh mantan menpora Andi Malarangeng. Beberapa hari yang lalu menyusul pula Soetan Bathugana, kader Demokrat yang sering mengirimkan nasehat dengan Tahajjud Masengernya ini kini sudah ditetapkan jadi tersangka. Selanjutnya anak seorang menteri yang juga kader PD kini sedang disidangkan dipengadilan, bisa jadi akan terungkap bahwa sang anak menjadi leluasa melakukan kecurangan karena mendapat fasilitas sebagai anak menteri.

Belakangan dengan santer beberapa petinggi Partai Demokrat menyebut nama Sri Sultan untuk dijadikan calon presiden. Ini sunguh merupakan lelucon yang tidak lucu, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan karena Demokrat tidak memenuhi syarat Presiden Treshold untuk mengajukan capres. Sri Sultan juga mengaku tidak pernah diajak bicara soal itu, dan sampai hari ini Sri Sultan masih merupakan kader Partai Golkar.

Satu hal yang lebih penting lagi, mengajukan Sri Sultan sebagai calon presiden pada hari ini berpotensi melanggar hukum. Permendagri No. 13 tahun 2009, mengatur tenggat waktu 7 (tujuh) hari sebelum mencalonkan diri seorang kepala daerah harus mengajukan permohonan Ijin kepada presiden.

Demikian juga halnya dengan Dahlan Iskan, pemenang konvensi capres Partai Demokrat ini juga sudah kadaluwarsa, dia terlambat diumumkan sebagai pemenang sehingga tidak mungkin dicalonkan lagi oleh partai mamanpun. Dia terganjal oleh aturan yang termaktub dalam UU No. 18/2013 pasal 29 yang mewajibkan pejabat negara  harus mengundurkan diri 7 (tujuh) hari sebelum mendaftar sebagai capres.

Waktu yang tersisa kini hanya tinggal 4 hari lagi.  Mustahil Sultan dan Dahlan bisa memenuhi ketentuan dimaksud, kecuali jika pemerintah berani mengambil resiko dengan seketika merubah Permendagri dan DPR merevisi UU dimaksud.

Dengan demikian, sulit rasanya PD akan mampu meraih angan-angannya untuk mengajukan calon presiden, apatah lagi untuk mengulangi kisah suksesnya dimasa lalu. Semangat Pohan yang menggebu-gebu itu tidak lebih hanya sekedar bualan penyedap hati belaka, sekedar menghibur diri menjelang masa turun panggung tiba.