Melawan Koruptor Lewat Pilkada Serentak

Pemilihan umum tahun lalu telah menghasilkan wakil rakyat yang hari ini duduk di Senayan, mereka sudah satu tahun lebih mewakili kita yang katanya bekerja dan berbakti untuk kepentingan rakyat. Maka sesuai dengan janji-janji manis mereka sewaktu kampanye dulu kini giliran kita menuntut untuk mewujudkannya. 

Tuntutan kita tidaklah muluk-muluk, hanya berharap agar mereka berpikir dan berbuat untuk kepentingan rakyat  yang telah bersusah payah memilihnya, bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan memamerkan kontroversi perebutan kursi dan kelengkapan DPR, dan bukan pula untuk melemahkan KPK

Dalam kurun waktu setahun ini , hampir tiap bulan ada usulan dan gagasan yang aneh-aneh, yang tidak ada relevansinya dengan  kepentingan rakyat, padahal mereka sadar bahwa mereka itu dipilih langsung oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Mereka berantam dalam sidang pleno, melakukan kunjungan kerja yang mewah, memperjuangkan proyek gedung mewah yang menakjubkan, mengajukan proyek kasur empuk, usulan kenaikan gaji dan tunjangan yang terpaksa harus ditolak oleh pemerintah, dan  yang terakhir upaya melindungi diri dengan jalan mematikan KPK yang berfungsi melindungi kekayaan negara dan uang rakyat. 

Rangkuman cerita diatas membuat rakyat merasa miris dan hilang kepercayaan kepada wakilnya. Sepak terjang wakil rakyat yang memuakan ini diyakini tidak merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, berkait kelindan dengan Partai Politik yang semestinya bertanggung jawab terhadap kadernya. 

Bisa jadi pola rekrutmen yang salah sehingga Parpol salah dalam menempatkan kadernya  sebagai wakil rakyat, dan tidak tertutup pula kemungkinan, bahwa apa yang dilakukan wakil rakyat hari ini adalah perintah partai politik yang harus dijalankannya. Kemungkinan – kemungkinan itu mencerminkan betapa tidak siapnya Parpol dalam menopang usaha menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi. Kekuasaan yang diraih lewat PEMILU tidak mereka manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan partai dan golongannya. 

Belajar dari peristiwa diatas, hari ini rakyat seharusnya mengevaluasi kembali akan pilihannya dimasa lalu agar tidak terjebak untuk kedua kalinya dalam Pemilukada serentak yang akan berlangsung pada Desember mendatang. Pemilu yang sudah kita ikuti berkali-kali menghasilkan sesuatu yang mengecewakan dan kita tidak mau kekecewaan itu muncul kembali dalam PEMILUKADA kali ini. 

Hiruk pikuk soal pengajuan revisi Undang-Undang KPK yang berkembang pada akhir-akhir ini cukup membuat kita kecewa, dalam materi yang mereka usulkan itu terdapat unsur-unsur yang melemahkan KPK,  padahal mereka tau bahwa rakyat masih sangat membutuhkan KPK sebagai lembaga yang melindungi segenap harta dan kekayaan negara dari tangan penjarah yang bernama KORUPTOR. Partai yang berusaha melemahkan KPK itu dengan sengaja bersikap melawan kehendak rakyat dan oleh karenanya mari kita lawan dengan cara TIDAK MEMILIH Kepala Daerah yang dicalonkannya.