Mundurnya
Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar telah melapangkan jalan untuk
Setya Novanto, dengan alasan menjaga sikap persahabatan Akom (begitu dia biasa
dipanggil) menarik pencalonan dirinya dan pada saat dilakukan pemilihan Setnov
unggul dengan meraih 277 suara dari 544
peserta munaslub.
Dulu,
seorang calon ketua umum disamping harus mendapat dukungan dari kader golkar
juga harus mendapat restu dari ketua dewan Pembina, restu tersebut merupakan
syarat “MUTLAK” yang harus dimiliki calon, itulah sebabnya ketua umum Golkar pada
zaman itu selalu dipegang oleh orang-orang yang dikenal setia kepada sang ketua
Dewan Pembina.
Pada
munaslub Golkar kali ini, kewenangan ketua Dewan Pembina sudah tidak terdengar
bunyinya lagi, tapi sungguhpun demikian, disinyalir ada juga kabar bahwa calon
ketua umum menyebut dirinya mendapat dukungan dari presiden, dan diujung
Munaslub Golkar memutuskan bergabung kedalam koalisi partai pendukung
pemerintah.
Bergabungnya
Golkar kedalam Koalisi partai pendukung pemerintah, bukanlah sesuatu yang
mengejutkan, karena sepanjang sejarahnya Golkar memang tidak terbiasa menjadi
oposisi. Partai yang besar dizaman Orde baru ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kekuasaan.
Mencermati
sikap Golkar yang memilih bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah
saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, ada harga yang harus
dibayar oleh presiden. Harus diingat Golkar sudah lama malang melintang dalam
percaturan politik tanah air, partai ini memiliki kader yang militant dan mahir
dan sigap dalam bermanufer.
Tidak
tertutup kemungkin presiden harus membayarnya dengan menyediakan jatah kursi kabinet
untuk kader Golkar yang memang berpotensi untuk itu, dan tidak mustahil pula
kebijakan pemerintah kedepannya akan banyak dipengaruhi oleh partai yang
berlambang pohon Beringin ini.
Masuknya
Golkar ini bisa pula menjadi beban tersendiri bagi presiden Jokowi, karena
Setya Novanto yang terpilih memimpin partai ini masih dikait-kaitkan dengan berbagai
kasus hukum, dan yang paling menghebohkan adalah kasus papa minta saham yang
telah menjungkirkan beliau dari kursi ketua DPR.
Selain
itu, nama Setnov juga disebut-sebut dalam kasus korupsi pembangunan sarana
Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dan pengadaan kartu tanda penduduk
elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad
Syarief mengatakan KPK belum berhenti mengembangkan pengusutan kedua kasus tersebut.
"Semua masih berjalan," kata Laode pada Selasa 17 Mei 2016.
Dalam
kasus pembangunan venue PON XVIII Riau, KPK sempat menggeledah dan memeriksa
Setya dalam dugaan adanya aliran dana sebesar Rp 900 juta ke Dewan Perwakilan
Rakyat untuk memuluskan anggaran PON Riau di Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Namanya juga disebut dalam putusan terhadap terdakwa Rusli Zainal,
mantan Gubernur Riau yang dipidana 14 tahun penjara.
Demikian
juga dengan kasus eKTP, tudingan terhadap Setya datang dari mantan Bendahara
Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Setya terlibat
dalam penggelembungan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dalam proyek berbiaya Rp
5,9 triliun tersebut.
Jatah
menteri dan kasus yang melibatkan nama Ketua Umum Partai Golkar inilah yang membuat
kita ingin melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana Setya Novanto memainkan
perannya sebagai pemimpin partai bersar yang berlambang pohon Beringin ini.
Selamat
buat Setya Novanto, semoga saja Pohon Beringin yang rindang itu bisa menjadi
tempat berteduh bagi bangsa ini.

0 comments:
Post a Comment