Keadaan ini diperparah pula oleh sikap wakil rakyat di Senayan yang bersikeras meminta dana aspirasi, minta dana parpol ditingkatkan, dan recok soal revisi UU KPK, kesemuanya itu menimbulkan kegaduhan politik yang tentu saja menguras energi bangsa ini.
Presiden juga terlihat berpacu dengan waktu, sampai harus turun ke Tg. Priok melihat kondisi ril dilapangan, bagaimana roda perekonomian diputar oleh pelaksana ditingkat bawah. Presiden memilih pelabuhan, karena diyakini benar bahwa pelabuhan merupakan pintu gerbang masuknya devisa, dari sinilah bermulanya lalu lintas perdagangan dari dan keluar negeri.
Ditengah keadaan perekonomian yang semakin tak jelas ini terdengar laungan agar presiden segera memperbaiki keadaan, jangan sampai negeri ini terpuruk dan mengalami krisis total seperti masa lalu. Diyakini bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh adalah melakukan perombakan kabinet, terutama menteri dibawah koordinator perekonomian.
Namun demikian presiden harus berhati-hati, jangan sampai desakan perombakan kabinet yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ini beralih menjadi lahan perebutan kekuasaan. Para elite poitik dan partai pendukung pemerintah sudah ada yang bersuara lantang meminta tambahan jatah menteri dan mendesak presiden agar mengurangi jumlah menteri dari kalangan profesional.
Pembagian jatah kursi yang selama ini seakan belum usai, banyak pihak merasa belum kebagian sesuai dengan sumbangannya dalam pilpres yang lalu. Terdengar pula kegaduhan sesama anggota kabinet. Adalah Mendagri Cahyo Kumolo yang juga pentolan PDIP mengungkapkan adanya menteri yang menghina presiden, ucapan Cahyo itu diamini oleh rekan separtainya Masinton dan didukung oleh Akbar Faisal dari Partai Nasdem dengan transkrip percakapan masenggernya.
Secara tersirat disebutkan menteri yang dimaksudkan itu adalah Rini Sumarno, meneg BUMN yang berasal dari kalangan profesional. Keriuhan itu meledak keruang publik, dan tak ayal lagi ditafsirkan sebagai ledakan perseteruan antara anggota kabinet yang berasal dari parpol dengan kalangan profesional.
Kesemuanya ini tentu membuat beban pikiran bagi presiden, kita berharap semoga para pemimpin negeri ini selalu bijak dan arif dalam menyikapi keadaan ini, reshufle kabinet memang sudah sangat mendesak, perombakan harus dilakukan demi menyelamatkan keadaan ekonomi negara yang kian terpuruk. Presiden harus segera menggunakan hak prerogatifnya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh apapun yang ada disekelingnya. Karena sasaran perombakan kabinet itu adalah menteri dibidang ekonomi, maka presiden harus bersikap hati-hati.
Bidang ini sangat menggiurkan, banyak orang yang mengincarnya, terutama menteri BUMN yang dibawahnya ada ratusan usaha negara dan memiliki aset triliyuanan rupiah. Jika presiden salah pilih dan salah menempatkan orang, akibatnya akan fatal, tujuan merombak kabinet yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan malah sebaliknya menjadi semakin runyam, dan bila itu yang terjadi maka siap-siaplah presiden untuk ditinggalkan oleh rakyat yang dulu memilihnya.
Justeru itu kita berharap, bahwa reshufle kabinet yang mungkin sebentar lagi akan dilakukan oleh presiden benar-benar meletakan kepentingan banga dan negara diatas segala-galanya. Menteri yang tidak becus diganti dengan figur yang lebih kompeten, tidak menerima personal titipan parpol yang hanya bergantung pada dukungan politik semata tetapi tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam mengelola negara.
Dan satu hal yang lebih penting presiden harus bisa memastikan bahwa anggota kabinetnya benar-benar bebas dari keterikatannya dengan partai politik karena sesungguhnya seorang menteri itu adalah penyelenggara negara, dia bukan petugas partai, tetapi seorang warga negara yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
0 comments:
Post a Comment