Terperangkap Masuk Kandang BABI

Hari ini Presiden meresmikan peluncuran uang baru dari gedung BI di Jakarta, dan peristiwa ini mengingatkan kita pada pidato presiden tentang nilai tukar rupiah yang selama ini menggunakan  dolar sebagai rujukan dalam transaksi perdagangan internasional. Saat diskusi Ekonomi yang digelar oleh Indef pada 6 Desember yang lalu itu,

Presiden meminta agar perekonomian Indonesia tidak hanya diukur dengan dolar tetapi juga dengan mata uang negara lain, salah satunya Yuan, mata uang China. “Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat,” kata Presiden dan pidato presiden itu menimbulkan penafsiran sebagai upaya pemerintah mengalihkan kiblat rujukan nilai tukar rupiah dari dolar menjadi Yuan, mengingat saat ini China adalah mitra dagang terbesar Indonesia.

Penafsiran yang sedemikian rupa bukan tanpa alasan, karena sejak awal kecenderungan memilih China sebagai mitra dagang dan penanam modal di Indonesia  sudah terlihat dengan jelas. Pemerintah menjadikan China sebagai tempat sandaran harapan dalam mendapatkan pinjaman untuk berbagai proyek pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dinegeri ini.

Pada september tahun lalu, tercatat 3  Bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan pinjaman dari CDB (China Development Bank). China memang tampak seperti teman yang baik, memberikan pinjaman tidak disertai dengan berbagai syarat yang berat, tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia seperti kebijakan memerangi Teroris yang diinginkan Amerika, atau program pemberantasan korupsi, penegakan HAM dan lain sebagainya.

Bagi China yang terpenting adalah proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman itu harus diserahkan kepada mereka untuk mengerjakannya. Terkait fenomena kecenderungan memilih China sebagai mitra dagang dan investor ini, teringat pulalah saya pada cerita seorang warga keturunan Tiong Hoa bernama Tan Si Bok yang masuk kekampung halaman kami dulu sebagai penjerat Babi.

Kehadirannya teramat sangat dibutuhkan oleh warga kampung untuk menumpas Babi yang merupakan musuh petani dalam bercocok tanam. Dia mendapat elu-eluan dari warga sekampung sebagai pahlawan yang telah mebantu petani sekaligus mengobarkan kembali gairah bercocok tanam.

Tan Si Bok tidak menuntut syarat apapun, yang penting dia diberi kesempatan memasang jerat Babi disekitar peladangan warga. Babi hasil tangkapannya dibawa pulang tanpa menyusahkan petani dikampung tersebut, alhasil terjalinlah kerja sama yang baik antara sipenjerat Babi dengan para petani, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, Tan Si Bok mendapat kesempatan makan enak dan Petani tertolong karena musuh tanaman sudah berangsur hilang.

Kerja sama tak tertulis ini berlanjut terus, Babi hasil tangkapan Si Bok jadi menumpuk dan harus dibuatkan kandangnya. Si Bok menjadi orang yang super sibuk, dia tidak hanya sebagai penjerat Babi tetapi sudah mulai melebarkan sayapnya sebagai peternak Babi. Lama kelamaan ternak Babi Si Bok jadi berkembang biak, sehingga dia sudah tidak perlu lagi bersusah payah keluar masuk kampung memasang jerat babi, tapi cukup mengurus ternaknya dengan baik dan menjualnya kepasar.

Akibatnya Si Bok menjadi saudagar Babi yang kaya raya sementara Petani kembali menjadi resah karena kampung mereka kini benar-benar sudah menjadi tempat kubangan Babi, dipemukiman penduduk ada kandang Babi milik Tan Si Bok, disawah ladangnya berkeliaran Babi liar yang lapar dan merusak tanaman.

Kembali kepersoalan Modal dan mitra dagang dari China ini, saya khawatir kisah Tan Si Bok itu terulang kembali, dimana China tidak hanya memenangkan tender pengerjaan proyek saja tetapi mulai megangkut warganya sebagai pekerja, mulai dari top management dengan dasi dan sepatu yang berkilat hingga sampai ketukang sapu, semuanya didatangkan dari China dan membuat kesempatan kerja bagi penduduk lokal jadi terampas.

China tidak hanya menggelontorkan dananya ke Indonesia, tetapi juga mengirim warganya sebagai tenaga kerja, ada yang masuk secara legal dan tak sedikit pula yang tertangkap karena masuk dengan menggunakan visa wisata, bahkan ada isu yang berkembang bahwa sebagian dari warga negara China yang masuk ke Indonesia itu adalah Tentara China., Alah mak oi, Jika info ini benar, bukan tak mungkin kita akan terjebak dalam perangkap Babi milik Tan Si Bok, seperti cerita diatas.

3:49 PM | 0 comments | Read More

Menolak Ahok

Aksi masyarakat Jakarta menolak kehadiran Ahok semakin menjadi-jadi, bahkan Polda Metro Jaya mengaku telah mengingatkan tim pemenangan Ahok-Djarot bahwa ada sekelompok orang yang akan menolak kampanye calon petahana itu "Sudah mengingatkan beberapa kali, termasuk yang di Kebon Jeruk kita sudah ingatkan terjadi penolakan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Awi Setiyono sebagaimana dikutip oleh beberapa media ibu kota.

Apakah penolakan ini murni timbul dari masyarakat itu sendiri atau akibat dari hasil provokasi pihak tertentu yang tidak suka terhadap Ahok. Atau bisa juga disebabkan oleh lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan Ahok. Semuanya serba mungkin terjadi, karena politik itu mutlah dinamis dan memunculkan banyak alasan untuk melakukan sesuatu.

Yang tau pasti alasannya hanyalah masyarakat Jakarta sendiri, namun satu hal yang harus dipahami adalah bahwa sebagai calon gubernur Ahok memiliki hak untuk berkampanye, tidak seorangpun yang bisa menghalangi dan menolaknya, termasuk pihak kepolisian, meskipun itu atas pertimbangan kemanan.

Kerasnya penolakan warga ini mendapat tanggapan serius dari tim pemenangan pasangan Ahok – Jarot, situasi yang tidak menguntungkan ini tidak membuat surut langkah mereka untuk berkampanye, mereka tetap menjadwalkan kegiatan meskipun daerah yang mereka kunjungi sangat rawan dan berpotensi menimbulkan kericuhan.

Akibatnya suasana ditempat tertentu jadi mencekam, seperti saat mereka akan berkampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat, 300 polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengamankan Ahok. Selain ratusan personel kepolisian, terlihat pula sejumlah kendaraan taktis yang terdiri dari mobil barracuda, mobil gas air mata serta mobil water cannon.

Polisi tentu tidak bisa disalahkan, mereka tidak mau mengambil resiko dalam rangka tugas pengamanan calon gubernur. Tapi pengamanan yang sedemikian rupa ini juga berdampak buruk, setidak-tidaknya telah menimbulkan kemacetan, bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa polisi sudah dikendalikan oleh Ahok.

Menyikapi keadaan yang seperti ini, selayaknya tim pemenangan Ahok – Jarot hendaknya bersikap bijak dan arif, kembali membuat pemetaan ulang, tidak terlalu ngotot untuk tetap berkampanye didaerah yang melakukan penolakan. Tim seharusnya bisa membuat terobosan baru dimana penyampaian program dan gagasan tidak perlu harus bertatap muka, bisa dilakukan dengan cara lain, seumpamanya dengan menggunakan teman Ahok yang jumlahnya cukup banyak itu.

Tim juga harus bisa meyakinkan Ahok dan Jarot bahwa dari pada menimbulkan komplik lebih baik tidak usah berkampanye, bagaimanapun kelompok yang menolak kehadiran mereka itu adalah bagian dari mereka juga, warga Jakarta yang pernah dipimpin Ahok, jadi menjaga kedamaian itu lebih penting dari segala-galanya.

Sebaliknya warga Jakarta yang menolak Ahok, seharusnya bisa bersikap arif dan bijak, melakukannya dengan cara yang elegan, tetap menjaga keamanan dan kedamaian ditengah riuhnya menyambut pesta demokrasi.

Tidak perlu bergerombolan menghadang Ahok dan tidak perlu berkoar-koar melarang Ahok hadir kelingkungannya. Penolakan itu semestinya cukup dilakukan dengan cara tidak menghadiri kampanye dari pasangan tersebut dan berlanjut dengan memilih calon yang lain pada saat berada didalam bilik suara nanti.

4:17 PM | 0 comments | Read More

Peringatan Untuk Ahok

Apa yang diucapkan Ahok dihadapan masyarakat dikepulauan Seribu beberapa hari yang lalu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ummat Islam, bukan hanya ummat Islam DKI tapi mungkin Ummat Islam didunia.

Bagi Ummat Islam Indonesia yang berada diluar DKI Jakarta, tidak bisa ikut campur urusan pemilukada DKI, apakah Ahok yang akan terpilih menjadi Gubernur atau tidak sepenuhnya menjadi urusan masyarakat DKI untuk menentukan pilihannya, kalau mereka memang suka Ahok yang katanya anti korupsi ya silakan.

Akan halnya Ahok merupakan seorang warga Negara keturunan Tionghoa juga bukan urusan kaum Muslimin, itu adalah takdir dirinya dari yang maha pencipta, tidak ada seorangpun yang bisa menentukan agar dia dilahirkan sebagai etnis tertentu, dan dalam ajaran Islam juga ditegaskan Etnis dan keturunan bukanlah jaminan seseorang itu menjadi baik.

Demikian juga dengan keyakinan Ahok yang bukan Islam, kami hargai sebagai suatu pilihan, tak seorangpun diantara kami yang memaksa Ahok untuk menganut agama tertentu, dan dengan tegas Islam mengajarkan ummatnya untuk  mengatakan “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.” Tetapi ketika Ahok mencibir ummat Islam yang menyampaikan isi kandungan Alqur’an, maka urusannya menjadi lain, dia tidak lagi berhadapan dengan warga DKI tetapi berhadapan langsung dengan seluruh Ummat Islam.

Anjuran untuk memilih pemimpin yang seiman dengan menggunakan Ayat Alqur’an sebagai dasarnya tidak bisa dianggap sebagai suatu pembodohan. Apa yang mereka lakukan itu merupakan ibadah, karena Islam menganjurkan agar saling mengingatkan dengan sabar dalam kebaikan.

Menyampaikan pesan yang terkandung dalam alqur’an itu suatu kewajiban bagi ummat Islam. Ini adalah keyakinan ummat Islam yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain, apatah lagi menganggapnya sebagai suatu pembodohan. Anggapan seperti itu adalah sebuah kekeliruan dan karena sudah terlanjur diucapkan kepublik, maka sarankan kepada Ahok, segera minta maaf agar persoalan ini tidak melebar menjadi isu sara yang merugikan banyak pihak.

Jika Ahok masih saja bersikap arogan, menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan ucapannya dan mersa tidak perlu minta maaf dikhawatirkan nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ummat Islam tentu tidak akan tinggal diam atas kejadian ini, akan ada perhitungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara ini, Ahok bersiap-siaplah untuk menerima resikonya.

4:05 PM | 0 comments | Read More

Melahirkan Dinasti Cikeas

Setelah melalui proses pembicaraan yang panjang Koalisi Cikeas sepakat untuk mengusung pasangan Agus-Sylviana sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya Zulkifli Hasan, menyampaikan akan ada kejutan dari Cikeas, lalu merekapun berkumpul dengan sejawatnya dari PPP dan PKB, berembuk hingga tengah malam, dan hasilnya benar-benar membuat public menjadi terkejut.

Beberapa hari sebelumnya kabar pencalonan AGUS sudah mulai dihembuskan oleh keluarga besar Partai Demokrat. Tapi tidak terlalu mendapat sambutan dari publik, semula dikira ini hanya rumor politik, canda untuk menyegarkan pikiran ditengah kekalutan tokoh-tokoh partai mencari figure yang kuat untuk melawan calon petahana.

Tapi demikianlah kenyataannya, pencalonan ini tidak hanya menjadi kerja Partai Demokrat sendiri, tetapi didukung oleh tiga partai lainnya, yakni PAN, PKB dan PPP. Dukungan ini dapat dilihat dengan hadirnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy dan para petinggi empat parpol yakni Waketum PD Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, saat nama Agus diumumkan.

Bahkan dengan penuh semangatnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pasangan ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. 

"Dengan berbagai pertimbangan, kebutuhan mewujudkan ketenangan di masyarakat, maka kombinasi generasi muda dan tangguh, fresh dipadu oleh seorang Ibu Sylviana. Maka dari itu disepakati pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan tema Jakarta untuk Rakyat," tutur Muhaimin. 

Kita tidak tau kemana arah pernyataan Muhaimin ini, apakah ini benar-benar ikhlas untuk menjadikan Agus sebagai calon Gubernmur DKI atau hanya sebagai pemanis bibir untuk menyenangkan hati keluarga Cikeas saja.

Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono, memang tidak boleh dipandang sebelah mata, dia anak pintar yang selalu tampil didepan dan memiliki banyak prestasi, baik semasa masih dalam pendidikan maupun setelah bertugas sebagai tentara aktif. Segudang prestasi belajar dan tanda kepangkatan dia punya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak lulus SMPN 5 Bandung, Agus masuk di SMA Taruna Nusantara di Magelang pada 1994. Saat itu bakat kepemimpinannya sudah muncul. Dia dipercaya sebagai Ketua OSIS. Bahkan, saat lulus pada 1997 dia mendapat predikat lulusan terbaik.

Ketika melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer. dia terpilih menjadi Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer pada tahun 1999, lulus sebagai yang terbaik dengan meraih medali Adhi Makayasa pada Desember 2000. Dia juga lulus terbaik untuk Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan Kursus Combat Intel pada tahun 2001.

Tapi itu saja tentu tidak cukup, pertarungan dalam pemilukada membutuhkan banyak syarat yang tak dapat dikesampingkan, salah satunya adalah pengabdian pada kepentingan masyarakat dan populartitas, kedua factor ini berkait erat menjadi satu kesatuan.

Populer karena pencitraan atau factor keturunan belum tentu  diterima dengan baik, karena masyarakat pemilih terutama pemilih di Jakarta bukanlah orang-orang bodoh yang bisa dicekoki dengan polesan belaka.

Sementara itu keberadaan Agus selama ini hanya dikenal sebagai anak presiden, pengabdiannya ditengah masyarakat belum terlihat  dan kepemimpinannya belum teruji sama sekali. Segunung prestasi itu hanya ada dalam catatan keluarga Cikeas tapi tidak terekam dalam benak masyarakat.

Justeru karenanya, kita patut menyangsikan koalisi Cikeas ini bakal mampu bertarung melawan AHOK yang memang sejak awal sudah diperhitungkan sebagai kekuatan besar yang sulit ditaklukkan. Dan barangkali orang yang paling gembira menyambut kehadiran pasangan dari Cikeas ini adalah Ahok dan seluruh tim nya. Mereka akan terkekeh-kekeh ketawa, melepas kegirangannya karena apa yang dihasilkan oleh Koalisi Cikeas bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi mungkin seperti Ayam Sayur yang empuk dilahap.

4:01 PM | 0 comments | Read More

Ahok, Loncat Kian Kemari,

Keputusan PDIP mengusung Ahok sebagai gubernur DKI dari Partai berlambang Banteng ini telah menyisakan banyak pertanyaan, yang mau tidak mau menguras pikiran kita untuk menduga-duganya. Ada apa dengan PDIP ?

Sebelumnya PDIP sudah melakukan penjaringan calon Gubernur DKI, ada puluhan kader dan non kader PDIP yang mendaftar disitu, langkah ini diambil dengan tujuan agar PDIP benar-benar memiliki calon unggulan yang lahir dari partainya sendiri, atau paling tidak figur yang memiliki komitment terhadap Partai.

Bila ditilik dari sistem pengkaderan dan prosedur yang dibangun oleh PDIP, maka tidak ada jalan bagi Ahok untuk dicalonkan. Ahok tidak pernah mendaftar sebagai cagub dari PDIP, bukan seorang kader PDIP, jangankan menjadi kader partai, memakai baju kebesaran partai aja dia tidak mau, bahkan saat mendaftar di KPU, dia lebih bangga memakai baju kotak-kotak, dari pada memakai jas kebesaran partai.

Dari 32 orang yang mendaftar ke DPP PDIP, mengerucut jadi 27 calon, kemudian mereka menjalani uji kepatutan hingga akhirnya tinggal 6 (enam) nama, dan dari keseluruhan proses penjaringan tersebut dapat dipastikan tidak ada nama AHOK disitu, bahkan pada waktu itu, dengan sesumbarnya Ahok  meminta PDIP berkomunikasi dengan teman AHOK bila ingin memintanya jadi calon Gubernur. Pada waktu itu pula AHOK memang tidak tertarik untuk bergabung dengan PDIP, karena dia full confidence dengan kekuatan Teman AHOK yang bakal mengusungnya dijalur independen.

Sikap politik seorang AHOK yang sedemikian rupa ini bukanlah hal baru, sebelum menjadi calon Wagub DKI mendampingi Jokowi pada Pilkada yang lalu dia berteduh dibawah Pohon Beringin, begitu angin bertiup menuju DKI 2 dia pindah ke Gerindra, setelah nyaman dikursi DKI 1 dia hengkang dari Gerindra, lalu bersama-sama TEMAN AHOK dia mengibarkan bendera independen.

Ketika Teman AHOK dirasakan tidak cukup nyaman untuk mengusungnya jadi calon Gubernur DKI, maka nasib mujur kembali menghampirinya, tercatat Partai Hanura, Nasdem dan Golkar membukakan pintu selebar-lebarnya untuk mendukung pencalonan AHOK, maka AHOK mengucapkan selamat tinggal pada TEMAN AHOK, dia mulai melirik parpol.

PDIP yang semula sudah menyiapkan calon sendiri lewat penjaringan dan diperkirakan tidak akan mencalonkan AHOK ternyata malah menjadi pendukung utamanya. Keputusan itu tentu disambut baik oleh Nasdem, Hanura dan Golkar yang dari semula memang mendorong PDIP untuk mencalonkan AHOK.

Apakah setelah PDIP mencalonkannya sebagai Cagub, AHOK akan menjadi kader PDIP, jawabnya tentu saja mengambang,bisa YA bisa pula TIDAK, atau boleh jadi selesai pilkada nanti AHOK akan membuka lembaran baru, melenggang keluar pintu kandang Banteng, meloncat kepundak NAGA, tak ubahnya seperti “KUTU LONCAT”.

Mega bukannya tidak sadar bagaimana pola berpolitik seorang AHOK yang sering melakukan akrobat, meloncat kian kemari sesuai kebutuhannya. Para elite PDIP bukannya tidak gerah dengan sikap AHOK yang pernah meremehkan partai, tapi yang terjadi kemudian adalah sebuah keputusan yang mengejutkan AHOK diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI.

Keputusan partai besar sekaliber PDIP yang seperti ini patut diajukan pertanyaan, Ada apa dengan PDIP, apakah kandang Banteng ini kekurangan orang pintar yang mumpuni untuk diajukan sebagai calon pemimpin ibu kota, atau ada suatu kekuatan besar yang mendorong Mega membentangkan karpet merah bagi seorang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Entahlah.

11:06 AM | 0 comments | Read More

Terjebak Uang Recehan

Irman Gusman ditangkap oleh KPK pada Sabtu 17 September 2016 dinihari,  diduga menerima suap sebesar Rp. 100 juta. yang diantarkan oleh kerabatnya dari Sumatera Barat.  Uang senilai itu, tentulah sangat sangat kecil nilainya bila diukur dengan kekayaan yang dimiliki oleh Irman Gusman

Dia  bukan orang sembarangan, ketua DPD, anggota MPR, pengusaha yang memiliki kekayaan yang cukup besar.  Menurut LHKPN yang diajukannya, Irman melaporkan kekayaan miliknya mencapai Rp 31.905.399.714 dan US$ 40.995.  Jadi angka Rp 100 juta itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan dan penghasilannya.

Demikian juga dengan KPK, bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga anti rasuah ini, tangkapan sebesar itu tidak ada artinya, uang seratus juta yang disita dari kamar Irman itu hanya ibarat hasil menembak nyamuk dengan peluru, tidak berimbang dan tidak proporsional.

Suap dan korupsi yang nilainya sekecil itu selayaknya cukup ditangani oleh penegak hukum biasa saja,  tidak perlu menjadi pekerjaan KPK yang dibekali dengan fasilitas dan kewenangan yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu, jangan pandang besar atau kecil nilainya, menurut mantan ketua MK Jimly Assidiqqi, uang seratus juta itu tidak berdiri sendiri, tapi berkait kelindan dengan kasus lain. 

Waktu Irman tertangkap tangan ikut diamankan tiga orang yang diduga sebagai penyuap yakni Direktur Utama CVSB, XSS, istrinya MMI, dan saudara XSS. Terduga penyuap ini adalah importir gula yang datang dari Sumbar, statusnya saat ini masih  sebagai tahanan kota dalam kasus Gula tanpa SNI.

Konon kabarnya Irman Gusman pernah meminta bantuan Bulog agar membuka kran impor terhadap CV. Semesta Berjaya milik XSS. dan atas jasanya itulah pengusaha Gula tersebut memberikan amplop berisi uang Rp. 100 juta. Lalu apa hubungan jabatan Irman dengan Bulog, tidak ada ! dan Ka Bulog dengan tangkas menyebutkan bahwa tidak ada rekomendasi dari Irman, baik sebagai ketua DPD maupun sebagai pribadi. Kasus ini seperti menjadi buram, karena tak jelas ujung pangkalnya, baik itu dilihat dari segi nilai, hubungan kerja maupun kewenangan KPK.

Namun jangan berhenti disitu dulu, mari kita  simak keterangan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Dia mengatakan, Irman memberikan rekomendasi lisan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), yang diduga berkaitan dengan jabatannya. Rekomendasi itu langsung disampaikan Irman melalui telepon. Hal inilah yang menurut Laode, timbul adanya pemberian dugaan suap impor gula. Hal senada juga disampaikan oleh Pemimpin KPK lainnya Saut Situmorang, “kasus yang membelit Irman tidak simsalabim muncul,” Kata Saut.

Seratus juta memang kecil, hanya recehan dikantong Irman, namun dibalik itu semua terdapat gundukan persoalan yang besarnya mungkin tak terhingga, untuk itu kita tunggu gebrakan KPK menyingkap tabir gelap dibalik uang recehan ini.

10:58 AM | 0 comments | Read More

Mengincer Uang ZAKAT

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi dana zakat cukup besar, terutama zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional. Pada tahun lalu, dana zakat yang dikumpukan Baznas mencapai Rp 4 triliun, sedangkan pada 2016 Baznas menargetkan dana zakat yang terkumpul mencapai Rp5 triliun. "Kita ingin uang yang dikumpul di Baznas ini bisa dipakai untuk perkuat atau masuk ke dalam program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dibuat oleh pemerintah," ujar Kepala Bappenas Bambang di Jakarta beberapa hari yang lalu.

Menanggapi wacana yang diungkapkan oleh pemerintah lewat Kepala Bappenas ini membuat kita jadi kaget, sepertinya pemerintah saat ini sedang kehilangan akal mencari sumber dana untuk melanjutkan roda pembangunan negeri ini, sehingga dana ummat yang dihimpun melalui Baznas menjadi inceran. Pemerintah sepertinya sedang kalap menghadapi situasi saat ini, Defisit anggaran yang semula hendak ditutup dengan Tax Amnesty ternyata belum memberikan hasil maksimal.

Sebelumnya juga sudah dicoba menggali pendapatan dengan rencana menaikkan Cukai Tembakau, maka dilontarkanlah isu menyesuaikan harga rokok pada kisaran 50 ribu rupiah perbungkus. Setelah gagal dengan isu harga rokok, dan masih belum jelasnya hasil Tax Amnesty, pemerintah mencoba melirik dana zakat yang dikumpulkan oleh ummat melalui Baznas. Uang yang dikumpulkan oleh ummat Islam atas asas ketaatan dalam bersyariat itu ingin digunakan oleh Pemerintah untuk menunjang program pengentasan kemiskinan.

Pada dasarnya sasaran yang hendak dicapai oleh Bappenas itu sejalan dengan tujuan ummat Islam membayar Zakat, yakni To’amil Miskin (memberi makan fakir miskin) tetapi pemerintah harus sadar bahwa zakat dalam Islam dikelola oleh suatu badan yang disebut dengan Amil, dan  Amil ini bekerja untuk dan atas nama kepentingan ummat Islam.

Islam menjadi syarat wajib membayar zakat dan itu artinya dengan tegas disebutkan Islam sebagai syarat utamanya. Yang bukan beragama Islam tidak pernah dipungut zakatnya, dan kalaupun mereka ingin membayar zakat tidak ada dasar hukum untuk menerimanya, oleh karenanya pemanfaatan dana zakat yang terkumpul itu juga harus bisa dipastikan bukan untuk kepentingan ummat lain kecuali warganegara Indonesia yang beragama Islam.

Campur tangan Negara dalam mengelola zakat ummat ini tidak bisa dibenarkan, kecuali jika Negara ini dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya, dengan dalih apapun dana ummat berupa zakat yang terkumpul melalui badan ‘Amil itu tidak bisa dikutak-katik oleh pemerintah.

Jangan sampai ada kesan ketika melihat ada dana segar yang dikumpulkan oleh ummat Islam lalu pemerintah meliriknya dengan dalih untuk kepentingan ummat, sementara ketika Negara ini memiliki dana melimpah dari hasil bumi dan pungutan pajak, Islam dikesampingkan lalu dengan lantangnya mengatakan ini bukan Negara Islam.

Oleh karenanya, wacana pemerintah untuk mengelola dana Zakat ini, hendaknya bica dicermati oleh ummat Islam, jangan sampai nantinya zakat yang dikumpulkan oleh ummat digunakan untuk kepentingan lain dengan bungkusan manis berupa program mengentaskan kemiskinan. Hari ini pemerintah melirik dana zakat, dan boleh jadi esok lusa sumbangan ummat dan kas Masjid menjadi incaran  selanjutnya, Siapa tau ?

3:11 PM | 0 comments | Read More

Presiden Naik Pitam

Saat meresmikan Pelabuhan New Priok Container Terminal, Jakarta Utara, Rabu 21 September  lalu, Presiden Jokowi secara khusus menyoroti waktu bongkar di Pelabuhan Belawan, yang memakan waktu lebih dari 8 hari, normalnya pekerjaan tersebut menurut perhitungan beberpa pihak  semestinya 2 hari.

Hal yang membuat presiden menjadi bertambah naik pitam adalah ketika muncul dugaan bahwa dwelling time yang panjang itu terjadi akibat ulah permainan oknum – oknum tertentu dipelabuhan yang dengan sengaja melakukannya guna mendapatkan  keuntungan pribadi. Delapan crane yang tersedia dipelabuhan hanya satu unit yang dioperasikan, sementara 7 crane sisanya dijadikan sebagai alat bergaining untuk mendapatkan bayaran tambahan, pengguna jasa pelabuhan yang meminta pekerjaan bongkar muatnya diprioritaskan harus merogoh kocek lebih dalam lagi.

Kasus Pelabuhan Belawan ini bukanlah hal yang pertama kalinya memompa presiden hingga naik darah, bulan Juni tahun lalu, presiden pernah meradang karena lamanya waktu bongkar di Tanjung Priok. Di pelabuhan ini, dwelling time mencapai 5,5 hari, jauh di bawah Singapura yang hanya 1 hari atau bahkan pelabuhan Malaysia dan Thailand yang hanya 3 hari.

Kemarahan Presiden tersebut telah membuka pintu bagi masuknya penyidik kepolisian, sejumlah orang digaruk karena diduga terlibat kong kalikong di balik lamanya waktu tunggu tersebut. Salah satu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pengaribuan. Kini waktu bongkar peti kemas di Priok tinggal 3,2 hari.

Dihukumnya Partogi telah membuka mata kita lebar-lebar, bahwa kegiatan bongkar muat dipelabuhan tidak semata-mata bergantung pada Badan Usaha Pelabuhan dan otoritas pelabuhan, banyak tangan birokrasi dari luar pelabuhan yang juga ikut menentukan, seperti Bea Cukai, Karantina hewan dan tumbuhan, kementerian perdagangan, imigrasi, kesehatan pelabuhan, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu memiliki aturan dan kewenangan tertentu yang terkadang menjadi penghambat kelancaran arus barang.

Selain instansi terkait yang disebutkan diatas, sikap para pedagang juga perlu menjadi perhitungan, banyak diantara mereka yang tidak memiliki gudang sendiri, akhirnya dengan sengaja membiarkan barangnya berada didalam gudang pelabuhan. Dengan menggunakan fasilitas pelabuhan sebagai gudang mereka bisa menghemat karena  sewanya yang murah. Gudang pelabuhan akhirnya beralih fungsi dari tempat penumpukan sementara menjadi gudang permanen bagi pedagang nakal,  dijadikan sebagai tempat penumpukan barang selama belum  laku terjual, masanya tentu akan lebih lama dari waktu normal yang dseharusnya dilakukan.

Presiden telah meminta polisi supaya bergerak cepat menyelesaikan kusut masai yang terjadi di Pelabuhan Belawan, kehadiran polisi ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha agar lalu lintas barang bisa berjalan lancer dan aman. Tapi jangan lupa, selain Belawan masih banyak pelabuhan lain yang juga menuntut aparat penegak hukum turun untuk membenahinya.

Pelabuhan Tg. Perak di Surabaya dwelling timenya 6 hari , bahkan Pelabuhan Makassar yang merupakan gerbang Indonesia di Timur waktu yang dipakai sampai mendekati 7 hari, dua pelabuhan besar ini hanya sekedar contoh, pelabuhan – pelabuhan kecil lainnya juga tidak berbeda, cepat atau lambatnya dwelling time terkadang sangat bergantung pada besarnya nilai kesepakatan under table.

Kesadaran semua pihak akan pentingnya mengenjot kinerja insan pelabuhan dan keseriusan penegak hukum membersihkan lingkungan pelabuhan dari pungutan liar sangatlah dibutuhkan, jangan seperti yang terjadi di Belawan tempo hari. Pihak Pelindo I baru bergerak setelah presiden naik pitam, meskipun ada upaya seketika dari direksinya yang mencopot GM Pelabuhan Peti Kemas Domestik, tetapi upaya itu dirasakan sebagai sesuatu yang terlambat, semestinya itu dilakukan sebelum ada pecutan dari RI 1.

Kelanjutan dari marahnya presiden ini tentu sangat ditunggu oleh para pengusaha dengan sebuah harapan pengelola pelabuhan akan bertindak tegas, menghapus praktek korupsi, dan memberikan pelayanan secara profesional kepada para pengguna jasa, sehingga kelancaran arus barang dipelabuhan dapat kita tyingkatkan.

3:05 PM | 0 comments | Read More

Selamat Jalan Lae

D

engan menggunakan kapal laut, ia berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Jakarta, pria Batak kelahiran 65 tahun silam itu meninggalkan kampung halamannya Pematang Siantar dipenghujung tahun 1968, dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta, namun perjalanan hidupnya kemudian berubah haluan menjadi seorang penyanyi yang dikenal dengan nama Eddy Silitonga.

Karirnya bermula dari mengikuti festival Lagu Pop Nasional pada tahun 1975, meskipun saat itu dia harus mengakui keunggulan Melky Goslow, namun lengkingan suaranya yang mengalun dalam festival tersebut telah membuka hati Rinto Harahap untuk menggarapnya. Setahun kemudian Rinto mempercayakannya untuk membawakan lagu Biarlah Sendiri, dan Eddy berhasil dengan baik, mendapat sambutan dari pasar dan dikerubungi oleh banyak penggemar, diapun mulai menjadi seorang penyanyi yang diperhitungkan.

Nama besar Eddy Silitonga sempat bertahan dalam rentang waktu antara 1976 sampai 1980, suaranya terdengar dimana-mana, lewat lagu-lagu Pop Biarlah Sendiri, Ayah (ciptaan Rinto Harahap), Kini Kusadari (Barthe Van Houten), Mama (Murry Koesplus), Jatuh Cinta (Titiek Puspa), Mimpi Sedih (A. Riyanto) dan lain-lain. Waktu itu hampir tidak ada ruang dan waktu yang tidak diisi oleh suara Eddy Silitonga, bahkan gaya Jenggot kecil dibawah bibirnya menjadi trend bagi anak-anak pada masa itu.

Eddy juga menyanyikan lagu-lagu Batak diantaranya Anjua-U, Alusiau, Inang, dan dia juga berhasil menyanyikan lagu-lagu daerah dengan baik seperti lagu Lancang Kuning (Riau), Ubek Kan Denai (Minang) Romo Ono Maling (Jawa) Ndung Ku (Muara Enim) dan banyak lagi lagu daerah lainnya. Pada pertengahan 80an,

kejayaan Eddy sempat meredup, dan bertahun-tahun setelah itu suaranya seperti menghilang diangkasa industri musik negeri ini. Namun bukan berarti orang telah melupakannya dan ini terbukti ketika ia tampil kembali ditahun 87, sambutan dari para penikmat musik masih memberinya ruang untuk tarik suara, bahkan pada tahun itu juga dia diundang  manggung bersama Emiliya Contessa dinegara jiran Malaysia.

Penyanyi dengan suara Khas melengking itu juga pernah bermain dalam film “Kembalilah Mama” arahan sutradara Abu Bakar Djunaidi pada tahun 1977, dan seiring berjalannya waktu karir Eddy semakin meredup, hingga akhirnya pada Kamis dini hari yang lalu dia berangkat keharibaan sang Pencpta, pergi untuk selamanya. Selamat jalan Eddy Silitonga, kepergianmu membuat kami berduka dan merasa sedih dan kehilangan, namun 

3:02 PM | 0 comments | Read More

AHOK Siapa sih Dia

Pemilukada DKI yang akan berlangsung tahun depan nampaknya sangat menyita waktu dan menguras tenaga bangsa ini. Ahok yang menjadi figure sentralnya seakan lumat dibibir semua orang, media seakan berloba-lomba memberitakan setiap gerak gerik dan sepak terjangnya, para politisi bersitegang urat leher memuja dan mencibir Ahok, padahal dia hanyalah seorang Gubernur yang naik secara kebetulan menggantikan Gubernur definitive yang terpilih sebagai presiden.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan Cagub DKI waktu itu memenangkan pilkada bukanlah karena Faktor Ahok, tapi  karena factor Jokowinya yang lebih dominan, dan Jika Jokowi tidak terpilih jadi presiden, nasib Ahok belum tentu seperti sekarang ini, mungkin saja dia hanya seorang wakil gubernur sampai priode.

Ahok juga tidak memiliki prestasi yang pantas diacungkan jempol, selama menjadi Gubernur tidak ada perubahan yang berarti di Jakarta, waktu hujan tetap saja banjir, dan kemacetan lalu lintas semakin parah. Yang mencuat kepermukaan malah perseteruannya dengan kalangan politisi, debat kusir soal reklamasi dan carut marutnya soal ganti rugi Sumber waras. Ahok belum bisa disebut berhasil memimpin Jakarta, meskipun sesungguhnya dia juga tidak bisa disebut gagal, yang menonjol darinya hanyalah kata-kata kotor berhamburan secara dari mulutnya.

Kami yang berada didaerah, jauh dari pusat pemerintahan bukannya membenci AHOK, tapi perbincangan tentang Ahok ini sudah sangat keterlaluan, dan membuat kami muakdan mual seperti hendak muntah. Tai kuping masyarakat didaerah menari-nari kegatalan, apa sih istimewanya AHOK ini, sehingga bangsa ini lupa akan hal-hal penting yang seharusnya menjadi pemikiran bersama.

Bangsa ini menghadapi tiga persoalan besar yang menuntut kerja keras dan ikhlas untuk dipikirkan, terutama dalam hal merefleksi kembali makna kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno Hatta pada 71 tahun yang lalu.

Ketiga persoalan tersebut adalah, Korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, persoalan ini berkait erat antara satu sama lainnya, dan memberi signal kepada kita untuk tidak terlena. Korupsi menimbulkankan ketimpangan sosial, disatu pihak menyebabkan orang perorangan menjadi kaya raya dan berkecukupan dipihak lain membuat rakyat jadi miskin dan sengsara.

Perhitungan Index Kemiskinan Multidimensi pada tahun 2014 tercatat sebanyak 80 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga dengan tingkat kesenjangan sosial, data dari Rasio GINI menempatkan posisi Indonesia sejajar dengan beberapa negara yang tergolong sebagai negara-negara kurang berkembang  (least developed countries)

Rakyat menuntut perhatian serius dari segenap penyelengara negara, untuk menyelesaikan persoalan ini, paling tidak ada upaya untuk menguranginya, Pilkada DKI memang penting, menjadi barometer bagi daerah lain, tapi jangan sampai urusan AHOK dan DKI dijadikan sebagai isu utama sehingga persoalan lain menjadi terabaikan, ingatlah bahwa republic ini sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh penduduk yang jumlahnya jauh lebih besar dari warga kota Jakarta, kesemuanya itu menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat.

Ahok, siapa sih dia ?

2:54 PM | 0 comments | Read More

Terbanglah Rajawali Ngepret

Reshufle Kabinet kali ini meninggalkan kisah tersendiri, yakni terbangnya Rizal Ramli yang biasa dipanggil sebagai Rajawali Ngepret. Menteri Koordinator Kemaritiman yang  dilantik pada 12 Agustus 2015, harus lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Bagi Rizal, jabatan menteri bukanlah sesuatu yang baru, di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dia pernah jadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan menteri Keuangan. Tak hanya itu, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pada reshufle jilid I dia masuk sebagai anggota kabinet Kerja menggantikan Indroyono Susilo, sebagai Menko Kemaritiman. Beberapa hari setelah dilantik namanya langsung berkibar, Rizal membuat berbagai gebrakan. Sepak terjangnya menjadi perhatian publik karena dianggap berani mengambil resiko, seperti menerobos tembok Pelindo Tg. Priok untuk memulihkan kembali rel kereta api masuk pelabuhan.

Sikapnya yang tidak kenal kompromi dan terkesan kontroversial membuat dia kerap bersinggungan dengan pejabat yang lain. Belakangan mencuat pula perseteruannya dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama soal reklamasi.

Ketika ingin membersihkan sesuatu yang tidak beres, dia mengaku menggunakan jurus rajawali ngepret, sebutan itu melekat pada dirinya yang dijuluki sebagai Rajawali Ngepret atau Raja Ngepret.

Hari ini, jurus ngepretnya itu terpaksa disimpan rapi dalam kotak pandora, jabatan menteri yang didudukinya selama 11 bulan itu berakhir sudah dengan adanya reshufle kabinet jilid 2 ini. Rizal diganti posisinya oleh Luhut Pandjaitan, orang dekat Jokowi yang sebelumnyamenjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Sama dengan reshufle kabinet jilid 1, alasan pergantian menteri kali ini dimaksudkan Presiden Joko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden menginginkan para pembantunya berhimpun menjadi sebuah tim yang solid, saling mendukung satu sama lain, memiliki semangat kerja yang tinggi.

"Agar kabinet kerja bisa lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid, dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atas pertimbangan ini Presiden dan Wapres memutuskan perombakan kabinet yang kedua," kata Presiden Jokowi.

Tapi kalau dilihat dari wajah-wajah yang keluar masuk dalam kabinet ini, tidak semuanya bisa dianggap segaris dengan apa yang diucapkan presiden, pertimbangan untuk mengakomodir keinginan parpol pendukung juga masih terlihat, selain itu menteri yang menurut publik seharusnya diganti karena tidak jelas kerjanya juga masih tetap bertahan dalam kabinet ini.

Sore ini presiden langsung memimpin rapat kabinet, si Rajawali Ngepret tentunya sudah tidak ikut lagi, barangkali dia sedang melayang-layang diudara, mengibaskan sayap-sayapnya yang lincah berkepak, atau juga dia sedang duduk merenungkan bahwa mengabdi untuk kepentingan rakyat secara utuh itu amatlah sulitnya.

2:51 PM | 0 comments | Read More

Calon Wagub Riau (2)

Topik yang paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat Riau saat ini  adalah soal calon wakil Gubernur Riau. Andi Rahman selaku pemegang terjau kuasa dari Partai Golkar di Riau yang juga Gubernur Riau, telah mengusulkan dua nama “Ahmad Kuadrat” yang satu Ansar Ahmad dan satunya lagi Ahmad Syah Harrofie.

Pengajuan nama tersebut tentu sudah melalui berbagai pertimbangan, Golkar sebagai satu-satunya partai yang berhak mengajukan nama calon wagub, tentu sudah mempertimbangkan buruk baik, dan untung ruginya mengajukan nama-nama tersebut. Buruk baik bagi masyarakat tempatan dan untung ruginya bagi Partai itu sendiri. Ansar Ahmad kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kepri, mantan Bupati Bintan serta pernah mencalonkan diri sebagai Wagub Kepri namun kalah.

Sementara Ahmad Syah Harofie adalah mantan ketua Ketua DPD KNPI Riau yang kini menjabat sebagai Asisten I Setda Prov, dan sebelumnya beliau juga pernah dipercaya sebagai PJ  Bupati Bengkalis. Munculnya nama Ansar Ahmad ini sungguh menjadi sebuah tanda Tanya besar bagi masyarakat Riau, statusnya sebagai mantan Bupati Bintan dan ketua DPD Golkar di Kepulauan Riau membuat masyarakat Riau mempertanyakan apakah sudah tidak ada lagi tokoh yang layak di Riau ini sehingga Golkar memandang perlu mendatangkan orang dari tempat lain.

Jika yang didatangkan ke Riau itu adalah tokoh dengan kwalitas diatas rata-rata, barangkali masyarakat akan menerimanya dengan lapang dada dan tangan terbuka. Orang Riau, dari dulu memang sudah terbiasa menerima pemimpin dari daerah lain, dan itu berlangsung dengan damai. Akan halnya nama Ansar Ahmad, menjadi sebuah catatan tersendiri bagi masyarakat Riau, dia bukan tokoh tempatan, kwalitasnya juga tidak terlalu melebihi tokoh yang ada di Riau, meskipun menjadi ketua DPD Golkar di Kepri tapi dalam pemilukada yang lalu, beliau kalah sebagai calon wagub.

Kekakalahan Ansar dalam pemilukada itu telah menjadi catatan penting bagi masyarakat Riau, dimana tokoh yang tidak terpilih ditempatnya sendiri, diberikan oleh DPP Golkar sebagai Cawagub diprovinsi Riau. Apakah dengan pengusulan namanya ini, Golkar ingin menjadikan Riau sebagai tempat penampungan ?

Bagaimanapun, keputusan akhirnya berada ditangan wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Riau, merekalah nantinya yang akan menentukan pilihan, siapa diantara calon itu yang layak dipilih, semoga saja wakil rakyat Riau itu mau menggunakan menggunakan hati nuraninya, mampu menolak loby politik dari berbagai pihak, dan kuat menahan tekanan dari pusat Partai yang memiliki kepentingan lain terhadap negeri ini.

2:48 PM | 0 comments | Read More

Calon Wagub Riau (1)

Setelah Andi Rahman dilantik sebagai Gubernur Riau, maka pekerjaan yang tersisa adalah menentukan figure yang akan mendampingi beliau sebagai wakil gubernur, aturan perundang-undangan menegaskan bahwa penetapan wakil gubernur harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah gubernur defenitif dilantik.

Lowongnya kursi wakil gubernur ini telah menjadi topik perbincangan hangat bagi masyarakat Riau, mulai dari gedung bertingkat sampai kewarung kopi. Sejumlah namapun mulai bermunculan, dan dengan dalih ingin membangunan Riau kedepan, nama-nama itu berkibar bak bendera ditiup angin.

Adalah seorang Kordias Pasaribu yang secara terang-terangan mengaku berharap bisa menjadi pendamping Arsyadjulian Rachman, menjadi Wakil Gubernur Riau. “Lumrahkan, partai politik mengincar posisi kekuasaan. Karena itu memang menjadi target kegiatan politik. Demikian juga dengan PDIP, kalau memang memungkinkan, kami akan sangat senang jika digandeng Pak Gubernur untuk bersama-sama membangun Riau,” ujar ketua DPD PDIP Propinsi Riau itu, sebagaimana diberitakan oleh riauterkini.com di Pekanbaru, Kamis (26/5/16). 

Meskipun demikian, Kordias sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kursi Wagub itu sepenuhnya milik Golkar, Partai dengan lambang Pohon Beringin inilah yang berhak menentukan siapa tokoh yang diajukan sebagai calon Wagub Riau. Karena pada saat mencalonkan Anas dan Andi sebagai pasangan Cagub dan Cawagub dulu, Golkar tidak berkoalisi dengan partai manapun.

Didalam tubuh Golkar sendiri tidak kekurangan tokoh, banyak kadernya yang cakap dan layak untuk diajukan sebagai calon wagub, dari kalangan politisi ada Ruspan Aman, Erizal Muluk, dan lain-lain, kemudian dari kalangan birokrat ada Ahmadsyah Harropi, mantan ketua DPD KNPI yang juga pernah berkiprah di Golkar, dan masih banyak lagi nama lain yang bila diukur dari segi kemampun dan jam terbangnya, juga tidak kalah dari tokoh partai lain.

Mengingat banyaknya figure yang mumpuni ditubuh Golkar, maka akan menjadi sesuatu yang aneh bila Golkar mengajukan nama tokoh dari partai lain sebagai calon.  Ini merupakan sesuatu yang tak lazim bagi Golkar, bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan ditubuh Golkar itu sendir Sebagai sebuah partai besar yang meraup kemenangan pada setiap pemilu di Riau ini,

Golkar pasti sudah menghitung dengan cermat akan untung ruginya secara politik. Golkar tentu tidak ingin kehilangan peluang untuk meraih sukses pada pemilu yang akan datang.  Bagi Golkar, kepercayaan masyarakat pemilih dan semangat juang kadernya adalah sesuatu yang harus dijaga, dengan baik dan tidak akan mereka rusak dengan sikap keliru dalam menentukan calon Wagub kali ini. Selamat berpikir

2:42 PM | 0 comments | Read More

Dibawah Pohon Rindang

Mundurnya Ade Komarudin sebagai calon ketua umum Golkar telah melapangkan jalan untuk Setya Novanto, dengan alasan menjaga sikap persahabatan Akom (begitu dia biasa dipanggil) menarik pencalonan dirinya dan pada saat dilakukan pemilihan Setnov unggul dengan meraih  277 suara dari 544 peserta munaslub.

Dulu, seorang calon ketua umum disamping harus mendapat dukungan dari kader golkar juga harus mendapat restu dari ketua dewan Pembina, restu tersebut merupakan syarat “MUTLAK” yang harus dimiliki calon, itulah sebabnya ketua umum Golkar pada zaman itu selalu dipegang oleh orang-orang yang dikenal setia kepada sang ketua Dewan Pembina.

Pada munaslub Golkar kali ini, kewenangan ketua Dewan Pembina sudah tidak terdengar bunyinya lagi, tapi sungguhpun demikian, disinyalir ada juga kabar bahwa calon ketua umum menyebut dirinya mendapat dukungan dari presiden, dan diujung Munaslub Golkar memutuskan bergabung kedalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Bergabungnya Golkar kedalam Koalisi partai pendukung pemerintah, bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena sepanjang sejarahnya Golkar memang tidak terbiasa menjadi oposisi. Partai yang besar dizaman Orde baru ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekuasaan.

Mencermati sikap Golkar yang memilih bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, ada harga yang harus dibayar oleh presiden. Harus diingat Golkar sudah lama malang melintang dalam percaturan politik tanah air, partai ini memiliki kader yang militant dan mahir dan sigap dalam bermanufer.

Tidak tertutup kemungkin presiden harus membayarnya dengan menyediakan jatah kursi kabinet untuk kader Golkar yang memang berpotensi untuk itu, dan tidak mustahil pula kebijakan pemerintah kedepannya akan banyak dipengaruhi oleh partai yang berlambang pohon Beringin ini.

Masuknya Golkar ini bisa pula menjadi beban tersendiri bagi presiden Jokowi, karena Setya Novanto yang terpilih memimpin partai ini masih dikait-kaitkan dengan berbagai kasus hukum, dan yang paling menghebohkan adalah kasus papa minta saham yang telah menjungkirkan beliau dari kursi ketua DPR.

Selain itu, nama Setnov juga disebut-sebut dalam kasus korupsi pembangunan sarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief mengatakan KPK belum berhenti mengembangkan pengusutan kedua kasus tersebut. "Semua masih berjalan," kata Laode pada Selasa 17 Mei 2016.

Dalam kasus pembangunan venue PON XVIII Riau, KPK sempat menggeledah dan memeriksa Setya dalam dugaan adanya aliran dana sebesar Rp 900 juta ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan anggaran PON Riau di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namanya juga disebut dalam putusan terhadap terdakwa Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau yang dipidana 14 tahun penjara.

Demikian juga dengan kasus eKTP, tudingan terhadap Setya datang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Setya terlibat dalam penggelembungan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dalam proyek berbiaya Rp 5,9 triliun tersebut.

Jatah menteri dan kasus yang melibatkan nama Ketua Umum Partai Golkar inilah yang membuat kita ingin melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana Setya Novanto memainkan perannya sebagai pemimpin partai bersar yang berlambang pohon Beringin ini.

Selamat buat Setya Novanto, semoga saja Pohon Beringin yang rindang itu bisa menjadi tempat berteduh bagi bangsa ini. 

2:32 PM | 0 comments | Read More