Reshufle Kabinet

Saat akan menyusun Kabinet dulu, Jokowi – Jk bersikap sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban dan membuat rakyat tidak sabar menunggu. Disamping meminta masukan dan saran dari partai pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Jokowi –Jk juga melibatkan PPATK dan KPK, dua lembaga ini diminta menjadi filter pengaman agar orang-orang yang yang terindikasi cacat dan bermasalah secara hukum tidak terlanjur masuk dalam kabinetnya.
Selain seleksinya yang sedemikian ketat, Jokowi juga mensyaratkan agar para pengurus Parpol yang diangkat menjadi menteri mengundurkan diri dari partainya. Artinya, Jokowi menginginkan pengabdian menteri itu dicurahkan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Namun kewajiban mengundurkandiri tersebut tidak berlaku bagi Puan Maharani, hingga sekarang namanya masih tercantum sebagai pengurus partai, dia hanya dinyatakan non aktif (bukan mengundurkan diri). Dan anehnya lagi Puan bersama rekan separtainya Cahyo Kumolo sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR.
Kabinet yang disusun Jokowi dengan bersusah payah itu kini mendapat desakan dari berbagai pihak agar segera dirombak. Desakan itu muncul karena ada beberapa menteri yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan publik dan ada pula pihak yang merasa tidak puas karena tidak kebagian jatah menjadi anggota kabinet. Setakat ini belum ada tanggapan dari istana apakah presiden akan melakukan reshufle atau tidak, namun dalam rapat paripurna kabinet tanggal 13 Mei yang lalu, presiden memberikan catatan dan peringatan keras terhadap beberapa menteri.
Peringatan presiden itu diartikan oleh sementara pihak sebagai sinyal akan ada reshufle kabinet dalam waktu dekat, setidak-tidaknya menteri yang mendapat teguran itu akan dicopot dan digantikan oleh yang lain. Jika pergantian menteri itu dilakukan oleh presiden untuk memperbaiki dan meningkat kinerja para menteri, tentu akan mendapat sambutan baik dari masyarakat, karena apa yang diinginkan publik sejalan dengan tindakan yang diambil oleh presiden.
Namun, yang membuat publik menjadi khawatir adalah keputusan merombak kabinet itu dilakukan hanya karena ingin mengakomodir kehendak elite partai politik. Kekhawatiran itu muncul dari statement beberapa elite partai politik yang awalnya mendesak presiden melakukan reshufle dengan alasan buruknya kinerja menteri dan ujungnya meyatakan siap memberikan kader terbaik.
Dalam kalimat bersayap itu terkandung maksud jika presiden melakukan reshufle jangan lupakan kader partai kami. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa dukungan yang diberikan Partai Politik kepada pasangan Jokowi – JK bukanlah dukungan tulus ikhlas dan gratis, tetapi merupakan dukungan politis yang dibaliknya terdapat hitungan tertentu dalam berbagi kekuasaan.
Keinginan itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena salah satu alasan orang mendirikan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Kepentingan untuk meningkatkan kinerja para menteri dan kepentingan memelihara dukungan Partai Politik merupakan dua hal yang harus dijaga keseimbangannya. Keduanya harus dirajut menjadi satu kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa ini.