Kisruh yang terjadi antara KPK dan
Polri ini merupakan ujian buat tuan presiden. Inilah saatnya beliau membuktikan
bahwa dia adalah pemimpin yang memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat,
sehingga penyelesaian kusut masai KPK – Polri ini dilakukan dengan cara yang
benar-benar mengikuti kehendak rakyat.
Rakyat tau betapa presiden saat ini
sedang berada diposisi yang sulit, namun sesulit apapun dia harus mengambil
sikap tegas untuk menghentikan perseteruan ini. Untuk itu rakyat kini menanti
presiden mengambil keputusan dengan arif dan bijak, tidak merendahkan Polri dan
tidak pula membiarkan KPK diobok-obok.
Rakyat maunya negeri ini aman dan
tenteram, tidak ada perseteruan antara sesama penyelenggara negara. Polri dan
KPK diharapkan bisa bersinergi, bahu membahu dalam penegakan hukum sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bukan sebaliknya malah ada
gesekan yang menimbulkan percikan api.
Gesekan ini muncul akibat keputusan
tuan presiden yang tergesa-gesa mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri.
Sementara tuan sendiri tau bahwa menurut catatan PPATK, yang bersangkutan
memiliki rekening yang mencurigakan dan KPK sudah memberi tanda merah saat
namanya masuk dalam daftar calon anggota kabinet.
Rakyat merasa heran melihat
ketergesa-gesaan tuan itu, tidak biasanya tuan seperti itu. Rakyat jadi menduga
bahwa ada tangan kuat yang mendorong tuan dari belakang sehingga dalam hitungan
jam surat tuan sudah sampai ke DPR untuk meminta dilakukannya fit and proper
tes terhadap BG. Sementara dalam waktu yang hampir bersamaan KPK menetapkan BG
sebagai tersangka.
Pengajuan nama BG sudah terlanjur
disetujui DPR, tapi karena statusya sebagai tersangka pelantikannya sebagai
Kapolri tuan tangguhkan , dan inilah
pangkal bala yang menyebabkan timbulnya gesekan itu.
Percik api dari gesekan itu nampak
secara kasat mata, bermula dari munculnya photo ketua KPK Abraham Samad
bermesum ria dengan seorang wanita cantik, lalu dibumbui dengan cerita rumah
kaca Abraham Samad di Komapsiana, dan cerita itu diamini oleh pejabat sekjen
PDI-P.
Dihari berikutnya, atas laporan
seorang kader PDI-P, wakil ketua KPK Bambang Widjoyanto ditangkap dan dijadikan
tersangka. Polri bisa saja berdalih bahwa penangkapan Bambang tidak ada
kaitannya dengan status BG, tetapi publik sudah terlanjur curiga dan tidak percaya
pada penjelasan Polri.
Kecurigaan publik diperkuat lagi
dengan munculnya nama kader PDI-P
dibalik kedua peristiwa itu. Sehingga tidak dapat disalahkan jika publik
membuat kesimpulan sendiri bahwa ada kepentingan politik dari kelompok tertentu
dalam kemelut ini.
Dan oleh karena itu Presiden ku,
Sebagai rakyat kami berharap,
kembalilah kejati diri tuan sebagai seorang Jokowi yang kami kenal merakyat dan
teguh pendirian. Bila mengambil keputusan tidak bisa dipengaruhi oleh
siapapiun, tidak berpihak pada kepentingan apapun, kecuali untuk dan atas nama
kepentingan rakyat.
Salam
0 comments:
Post a Comment