SBY Memang Harus Turun

Terbuktilah sudah bahwa apa yang disebut-sebutkan sebagai isu kudeta itu hanyalah isapan jempol belaka, hari ini Jakarta aman-aman saja, tak ada pasukan bersenjata yang mendatangi istana untuk memaksa SBY turun dari kursi kekuasaannya. Tidak ada kekerasan yang mengarah pada tindakan merampas kekuasaan, dan tidak ada pula peristiwa tembak menembak antara tentara dengan pelaku kudeta. Alhamdulillah, hari ini berlalu dengan damai, tanpa pertumpahan darah sebagaimana yang kita khawatirkan dalam beberapa hari ini.

Memang ada aksi MKRI, tapi tidaklah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mereka hanya sebatas berkumpul didepan kantor YLBHI, dan berteriak meminta SBY – Boediono turun. tak satupun diantaranya yang membawa senjata  dan tidak pula didukung oleh jumlah massa yang besar.  

Apakah aksi mereka ini bisa dikategorikan sebagai tindakan coup d’etat (kudeta), tentu saja tidak,  karena mereka hanya sebatas menuntut  agar SBY turun dari jabatannya , tetapi tidak melakukan tindakan apapun yang bersifat pemaksanaan.

Aksi serupa sebenarnya sudah sering terjadi, berbagai pihak sudah sering meminta SBY turun, hal ini dimungkinkan terjadi karena pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, terutama dalam hal memberantas kejahatan korupsi dan penyelesaian masalah hukumnya. Sebut saja kasus Mafia Pajak, hukum hanya sampai pada seorang Gayus sementara mafianya tidak terungkap. Bail Cntury hingga hari ini tidak jelas ujung pangkalnya, yang terdengar malah teriakan nasabahnya yang menjerit karena uang mereka menguap.

Lebih celakanya lagi, beberapa skandal besar seperti kasus Wisma Atelit dan Hambalang malah melibatkan elite Partai Demokrat. Partai pemerintah yang seharusnya bersih dari skandal. Kasus Wisma Atelit melibatkan Nazaruddin yang waktu itu menjabat sebagai Bendahara PD, sehingga menuai tudingan miring bahwa isi kas PD bersumber dari dana yang tidak bersih. Nazar tak mau sendiri , diapun menyebut nama Anas Urbaningrum Ketua Umum PD, dan terakhir terselip pula nama Ibas Sekjen Partai yang tak lain adalah Putera SBY sendiri, jadi tiga nama penting (yang dalam istilah orang Minang disebut 3 tungku sajarang) ditubuh PD terlibat dalam pusaran kasus besar.  

Anas Urbaningrum yang tersangkut dalam kasus Hambalang akhirnya berhenti dari jabatannya, berhentinya Anas berbuntut pada kesibukan SBY mencari penggantinya lewat KLB dan akhirnya publik menilai SBY lebih sibuk mengurus partai dari pada mengurus rakyat.

Tapi cukupkah alasan diatas sebagai dasar untuk menurunkan SBY ? Tentu saja tidak,  karena presiden dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung secara demokrasi, ada aturan main yang harus dihormati dan ada pula prosedur baku yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, salah satu diantaranya adalah presiden berhenti setelah habis masa jabatannya.

Jadi, sabarlah menunggu waktunya, karena SBY memang harus turun tahta setelah masa jabatannya yang kedua ini berakhir.