Reshuffle Kabinet dan Kontrak Politik

Reshuffle kabinet, dalam sistem negara presidensil, seperti yang dianut oleh Indonesia adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak presiden, lazim disebut sebagai hak prerogatif.  Maka  dalam menentukan susunan kabinet Presiden tidak perlu terlalu mempertimbangkan dukungan kekuatan politik yang ada diparlemen,  apa lagi mendasari keputusannya dengan berbagi kekuasaan.

Pertimbangan mutlak seharusnya adalah bagaimana menteri yang ditunjuk dapat membantu tugas-tugas negara yang menjadi beban dan tanggung jawab presiden, terutama dalam hal mewujudkan janji-janji kampanye sewaktu musim pencalonan dulu.

Andaikan ada kesepakatan dengan Parpol pendukung, maka jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai karena pertimbangan yang tidak konstitusional lalu hak-hak rakyat menjadi terabaikan.

Wacana reshuffle kabinet kali ini ditanggapi oleh PKS dengan mengeluarkan statement yang sedikit keras (banyak pihak menilainya sebagai ancaman). jika ada kader mereka ada yang dicopot dari kursi kabinet maka PKS akan membeberkan kontrak politiknya kepublik.

Ternyata SBY yang dipilih langsung oleh rakyat terikat kontrak politik dengan salah satu partai, dan kontrak ini menjadi belenggu yang begitu mengikat, sehingga PKS berani  bersuara lantang. Ada apa dibalik ini semua dan seperti apakah isi kontrak yang selama ini dirahasiakan dari rakyat itu ?

Prihal kontrak politik ini perlu dijawab dengan jelas dan tegas, apakah kontrak tersebut merugikan rakyat atau tidak, melanggar konstitusi atau bukan. Jika tidak mengapa selama ini dirahasiakan ?

Sebaliknya, kenapa PKS sedemikian kemaruknya akan kursi kabinet, apakah partai ini sudah mabuk kekuasaan ? Memang tujuan berpartai itu untuk meraih kekuasaan, namun ada aturan main (baik secara konstitusi , aupun etika) yang harus dipatuhi.

Naga-naganya Partai ini sudah mulai berubah, dulu PKS dikenal sebagai partai yang bersih, atau paling tidak dimata pemilih dalam pemilu yang lalu PKS diisi dan  dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermasalah, bersih, santun, dan rendah hati. Tapi belakangan ini wajahnya berubah  menjadi garang dan haus kekuasaan. Salah satu kadernya tersandung korupsi dan meskipun sudah divonis bersalah, masuk bui, statusnya masih saja tetap sebagai anggota Dewan serta masih menerima gaji setiap bulannya. Wakilnya di DPR nonton video porno ketika sidang. Dengan lantang salah satu kadernya mewacanakan pembubaran KPK.

Kembali kepada masalah reshuffle kabinet, SBY selaku presiden boleh saja membuat kontrak politik, tapi KONTRAK POLITIK dengan rakyat pemilihnya bukan dengan Partai tertentu. Justeru karenanya, rakyat yang dulu memberikan suaranya untuk memilih SBY sebagai Presiden menanti SBY membuktikan bahwa dia lebih berpihak kepada rakyat dari pada kelompok atau partai tertentu.