Rencana Membangun Rumah Aspirasi

Bukan Marzuki namanya kalau tak melontarkan ide kontroversi, rencana pembangunan RUMAH ASPIRASI yang dulunya banyak ditentang oleh publik kini dia munculkan kembali. Dengan dalih ingin menyerap aspirasi rakyat didaerah, Marzuki ingin membangunan rumah aspirasi disetiap daerah pemililihan.

"Untuk menyerap aspirasi perlu dibangun rumah aspirasi. Saya akan sosialisasikan dulu soal ini supaya semua memahami dulu," kata Marzuki Rabu (5/10/2011). Lebih jauh dia menungkapkan "Kalau ini sudah ada, DPR saya buat steril. Tidak ada calo yang nongkrong-nongkrong. Jadi calo sudah tidak bisa main-main lagi ke sini," sambungnya lagi.

Agustus tahun lalu, rencana ini menjadi sebuah polemik panjang dan karena banyak suara sumbang maka Dewan mendiamkannya. Dulu rencananya sudah matang lengkap dengan anggarannnya senilai Rp. 200 juta peranggota dewan, atau jika ditotal jumlah seluruhnya menjadi Rp. 112 milyar.

Kini rencana pembangunan rumah aspirasi itu diangkat kembali oleh Marzuki, seakan tak mengenal lelah ide ini terus digulirkannya, alasannya masih sama seperti yang dulu, ingin menyerap aspirasi rakyat, dan kini ditambah dengan bumbu untuk menghilangkan praktik percaloan, benarkah ?

Menjadikan rumah aspirasi sebagai tempat menyerap aspirasi dari rakyat didaerah serta mampu menghilangkan praktik percaloan ?  adalah OMONG KOSONG belaka. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyerap aspirasi dari daerah, bisa lewat media, jajaran pengurus Parpol, dan lewat pemerintah daerah itu sendiri. Bahkan Pemerintah memiliki saluran resmi yang disebut dengan Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa / kelurahan hingga sampai ketingkat Nasional, yang kesemuanya itu melibatkan unsur terkait dengan kepentingan pembangunan didaerah, termasuk juga melibatkan wakil rakyat.

Adanya Rumah aspirasi belum tentu menjamin aspirasi rakyat dari daerah tersalurkan dengan baik, masih tergantung pada anggota DPR itu sendiri, apakah dia mau membuka mata dan telinganya terhadap persoalan rakyat yang diwakilinya. Aspirasi itu sesungguhnya mengalir deras dari daerah kepusat melalui berbagai saluran, yang tersumbat mungkin hanyalah nalar dari para anggota dewan itu sendiri

Jika memang punya niat baik untuk menampung aspirasi rakyat, anggota dewan bisa melakukannya sendiri tanpa harus membangun rumah aspirasi, bukankah masing-masing anggota dewan mendapatkan tunjangan komunikasi setiap bulan sebesar Rp 14,14 juta. ditambah dana penyerapan aspirasi tiap reses, besarnya 6 x Rp 8 juta, jika ditotal ada Rp. 18,14 Juta perbulan. Dengan demikian dana yang diperoleh para wakil rakyat ini setiap tahunnya sebesar Rp 217,68 juta , kurang apa lagi ?

Jadi, untuk menampung aspirasi rakyat, anggota DPR perlu membuka mata dan telinga terhadap persoalan masyarakat didaerah yang sepanjang hari selalu diberitakan oleh media. Dan untuk memberantas praktik percaloan terpulanglah pada hati nurani masing-masing anggota dewan itu sendiri, mampukah mereka menolak kehadiran para calo-calo yang katanya sering nongkrong di Senayan itu.