Panas Dingin Hubungan DPR dan KPK

Ditengah kesibukan KPK membongkar kasus Korupsi disekitar E-KTP, kembali pula muncul upaya DPR untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu dengan cara mengajukan usulan revisi atas Undang-Undang KPK.  Salah satu isi yang termaktub dalam draft revisi yang kini gencar-gencarnya disosialisasikan dari kampus kekampus itu adalah larang terhadap KPK melakukan penyadapan tanpa seijin pengadilan.  Hal inilah yang diyakini oleh khalayak ramai merupakan akal-akalan anggota DPR untuk melemahkan KPK.

Usulan yang sama sebenarnya bukanlah hal baru, tapi sudah muncul sejak lama dan kandas ditengah jalan.  Bulan  Oktober 2010 muncul wacana  dari komisi III DPR untuk melakukan revisi UU KPK, wacana ini disikapi oleh pimpinan dewan dan kemudian pada Januari 2011 Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengirim surat ke Komisi III untuk membuat naskah akademik tentang revisi UU KPK, dan sejak itu rencana revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional untuk tahun 2011.

Setahun kemudian Naskah Revisi UU KPK itupun rampung, isinya tentu saja dapat diduga berupa langkah-langkah yang bersifat melemahkan KPK.  Dalam naskah tersebut dicantumkan , antara lain hilangnya kewenangan penuntutan, izin penyadapan oleh ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, dan batas penanganan kasus korupsi oleh KPK harus di atas Rp 5 miliar.

Naskah yang semula sudah dipersiapkan oleh Badan legislasi DPR itu ternyata batal dibahas, SBY selaku Presiden waktu itu menyatakan belum siap untuk membahasnya. Diluar gedung DPR terdengar pula teriakan berbagai pihak yang meminta DPR membatalkan Revisi UU dimaksud, dan akhirnya naskah revisi benar-benar tidak jadi dibahas.

Berhentikah DPR ? tentu saja tidak, semangat wakil rakyat untuk mempreteli kewenangan KPK tetap menggebu-gebu, penolakan SBY tidak membuat anggota Dewan patah Arang. Setelah pemerintahan berganti dan Jokowi terpilih menjadi presiden wacana itu mencuat kembali dan masuk dalam prolegnas tahun 2015.

Naskah revisi kali ini tidak hanya membatasi kewenangan KPK, tetapi malah muncul ide untuk membatasi usia KPK hanya sampai 12 tahun, setelah itu KPK dengan sendirinya akan bubar. Naskah revisi yang menmgerikan ini mendapat tantangan yang luar biasa dari publik, akhirnya pada bulan Februari 2016 Presiden dan DPR sepakat untuk menunda pembahasannya.

Kesepakatan antara presiden dan pimpinan Dewan itu hanya menunda pembahasan, dan ketika Ade Komarudin menjabat sebagai ketua DPR wacana itu hidup kembali, kali ini rencana Revisi UU KPK itu bukan lagi usulan pemerintah, tetapi merupakan inisiatif DPR, artinya Parlemen berupaya keras untuk merevisi UU KPK yang isinya membuat KPK tidak berdaya.

Meskipun Revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas tahun 2017, namun Badan Keahlian DPR sibuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya Revisi UU KPK, dengan cara melakukan seminar diberbagai kampus, seperti di Universitas Andalas, Padang, pada 9 Februari 2017, Universitas Nasional, Jakarta (28 Februari 2017), dan Universitas Sumatera Utara (17 Maret 2017).

Ditengah kesibukan sosialisasi Revisi UU KPK tersebut, DPR mendapat pukulan telak atas mecuatnya kasus E KTP. Kasus ini melibatkan banyak nama dari Senayan, termasuk salah satunya nama ketua DPR Setya Novanto, dalam kondisi seperti ini rasa tidak puas DPR terhadap sepak terjang KPK tentu semakin menjadi-jadi.

Kegagalan DPR mengjukan revisi UU KPK ingin dibayar oleh Fachri Hamzah dengan mengajukan hak angket, tapi usulan Fachri itu tidak mendapat respon dari anggota Dewan yang lain, bahkan menurut Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai seharusnya langkah penegakan hukum tak perlu dikaitkan dengan hak politik DPR. Menurutnya, KPK mestinya diberi keleluasaan bekerja tanpa direpotkan oleh hak angket DPR. 

3:23 PM | 0 comments | Read More

Kemarahan Nahdliyin

"PBNU dan nahdlyin lagi marah besar. Panas dan keras di dalam. Apalagi sikap ansor. (Ahok) jangan mempolitisir urusan hukum Kiai Ma'ruf mau ditelepon atau menelepon siapa pun adalah hak beliau," kata Wasekjen PKB Daniel Johan, sebagaimana yang dikutip oleh beberapa media.

Pernyataan tersebut muncul setelah melihat prilaku Ahok yang kasar terhadap Ketua Umum MUI dan sekaligus Rois Aam PBNU Makruf Amin dalam persidangan kasusnya yang ke 8  tanggal 31 Januari yang lalu.

Dalam persidangan itu Ahok menuding Makruf Amin menerima telepon dari SBY, yang isinya terkait dengan keputusan MUI soal penistaan Agama. Tudingan Ahok itu dibantah oleh Makruf dan akhirnya terjadilah perdebatan sengit dalam persidangan dimaksud. "Meralat tanggal 7 Oktober ketemu paslon nomor 1, jelas-jelas itu mau menutupi Saudara Saksi menutupi riwayat hidup pernah menjadi Wantimpres SBY. Tanggal 6 (Oktober) disampaikan pengacara saya ada bukti telepon (dari SBY) untuk minta dipertemukan. Untuk itu, Saudara Saksi tidak pantas menjadi saksi, tidak objektif lagi ini, sudah mengarah mendukung paslon 1," ujar Ahok saat menanggapi kesaksian Ma'ruf dalam persidangan tersebut.

Karena bantahan soal telepon SBY itu, Ahok mengaku berencana akan melaporkan Ma'ruf ke polisi "Saya berterima kasih Saudara ngotot di depan hakim meralat ini, mengaku tidak berbohong. Kami akan memproses secara hukum. Untuk bisa membuktikan bahwa kami punya data lengkap," sambung Ahok lagi. Menurut Ahok, apa yang disampaikannya dalam persidangan tersebut adalah sebuah proses yang ada dalam persidangan.

“Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya,” katanya dalam sebuah klarifikasi. Namun dia lupa bahwa pencarian kebenaran tidak harus bersikap angkuh dan berbicara kasar terhadap orang lain. Mencari kebenaran harus dengan cara yang benar pula,  bukan dengan cara memaksa orang mengaku apa yang tidak dilakukannya. Soal benar tidaknya Makruf menerima telpon dari SBY masih perlu dibuktikan, dan tidak perlu sesumbar menuding Makruf bersaksi bohong, karena yang berhak menilai kesaksian Makruf bukanlah Ahok tetapi merupakan kewenangan majelis Hakim.

Sikap Ahok tersebut memang terkesan lancang dan kasar, apalagi yang dihadapinya itu adalah seorang Ketua umum MUI dan sekalgus Rais Aam PBNU. Dia merupakan seorang kiyai sepuh yang dihormati dan menjadi panutan bagi kaum Nahdliyin, justeru itulah dia dipilih sebagao Rais Aam. Sebagai tokoh bangsa dan mantan anggota Wantimpres, dia bisa saja bergaul dan menerima telpon dari siapapun, termasuk dari mantan presiden. Dan itu tidak ada batasannya, karena undang-undang tidak melarang seorang Makruf menerima dan atau menelpon mantan presiden.

Soal isi pembicaraan telpon yang diduga berupa permintaan SBY masih perlu pembuktian lebih lanjut dan itupun tidak serta merta menjadi penyebab keluarnya keputusan MUI yang menyebabkan Ahok jadi tersangka. MUI adalah sebuah organisasi, kepengurusannya bersifat kolektif, keputusannya bukan atas keinginan Makruf Amin secara pribadi, tapi merupakan keputusan bersama yang didasari oleh berbagai pertimbangan. Jadi sangatlah tidak masuk akal jika keputusan MUI keluar atas permintaan dari seorang SBY. Itu tuduhan yang tak berdasar, fitnah yang sangat keji dan terkesan merendahkan martabat MUI sebagai majelis yang dihormati oleh ummat Islam.

Sikap Ahok terhadap Makruf yang sedemikian rupa inilah pemicu keluarnya pernyataan dari Sekjen PKB. Sebuah Partai yang  lahir dan dibesarkan oleh kaum Nahdliyin dengan tradisi menghormati kiyai sepuh. Justeru itu pula kiranya Kaum Nahdliyin dan Anshor pantas merasa marah dan tersinggung terhadap sikap AHOK.

12:50 PM | 0 comments | Read More

Zaskia dan Rizieq

Polisi telah menetapkan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan lambang negara, Pancasila, dan pencemaran nama baik Presiden Indonesia pertama, Soekarno, Senin (30/1/2017).

Berita ini mengingatkan kita pada seorang penyanyi Dangdut yang bernama Zaskia Gotik, yang sempat terjerat dalam kasus Penistaan terhadap lambang Negara. Dalam sebuah Acara hiburan berbalut musik dan komedi yang ditayangkan oleh salah satu stasiun tivi swasta penyanyi Dangdut yang dikenal sebagai pemilik Goyang Itik itu mengatakan proklamasi kemerdekaan RI dilakukan setelah azan subuh pada 32 Agustus, dan lambang sila ke-5 dari Pancasila adalah bebek nungging.

Perbuatan Zaskia tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, bahkan LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) berencana akan melaporkan Zaskia ke Polisi, tetapi akhirnya batal karena polisi terlebih dahulu sudah menentukan sikap untuk langsung menangani kasus tersebut tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

Waktu itu, Kanit 1 Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang dijabat oleh Komisaris Nico Setiawan, mengatakan, pihaknya mulai menangani itu setelah melakukan Patroli Cyber dan menonton tayangan Zaskia Gotik tersebut.

"Jadi kami melakukan pelaporan sendiri. Ini pelaporan model A dan polisi bisa menanganinya langsung tanpa laporan masyarakat," kata Nico kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Kamis (17/3/2016) pagi. Karena yang dilakukan oleh si Goyang Itik itu adalah tindakan penghinaan terhadap negara, maka Polisi boleh melakukan pelaporan sendiri, dan  Zaskia akan dijerat dengan Pasal 24 UU Nomor 24 tahun 2009 serta Pasal 158 KUHP. Meskipun proses hukum yang dilakukan polisi sudah sedemikian rupa, namun Zaskia bisa bernapas lega. Nasibnya tidak seburuk Riziek yang berujung jadi tersangka, tetapi malah mendapat kehormatan menjadi Duta Pancasila. Zaskia bisa melenggang bebas tanpa sanksi hukum sementara Rizieq harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hakim yang mengadilinya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkit-ungkit kisah lama dan mendorong polisi untuk membuka kembali proses hukum terhadap Zaskia, dan tidak pula bermaksud ingin membela Rizieq yang kini jadi tersangka, tetapi hanya sekedar ungkapan kegelisahan hati tentang makna kesetaraan hukum bagi tiap-tiap warga negara.

Kesetaraan hukum itu mewajibakan kita memperlakukan tiap-tiap warga negara sama hak dan kedudukannya didepan hukum, tidak pandang apakah dia seorang penyanyi Dangdut atau seorang Ulama. Dan kesetaraan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menegakkan hukum secara adil, bermartabat, dan berdaulat.

12:34 PM | 0 comments | Read More

Pelajaran Buat Fachri

Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani serbuan tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia. Padahal kehadiran mereka telah mengambil porsi lapangan pekerjaan yang seharusnya diperuntukan bagi tenaga kerja lokal.

Serbuan tenaga kerja asing, terutama yang datang dari China ini memang sudah menjadi buah bibir, jumlahnya meningkat dari tahun ketahun, dan yang lebih tidak masuk akalnya lagi, ada sebagian mereka datang dengan visa kunjungan wisata dan tidak memiliki ijin kerja dinegeri ini.

Kerisauan atas masuknya tenaga kerja asing asal China inilah yang mendorong seorang Fachri Hamzah, menulis cuitan diakun twiternya yang berbunyi "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

Saat menuliskan cuitannya, sang wakil ketua DPR RI itu mungkin sedang berteriak lantang kepada Pemerintah agar berpikir mengenai persoalan tenaga kerja asing yang menyerbu Indonesia. Namun karena dia kurang cermat memilih kata, maka akhirnya berbalik menjadi bumerang.

Adalah seorang M Hanif Dhakiri yang merespon dalam akun Twiternya "Saya anak babu, ibu saya bekerja menjadi TKI secara terhormat, tidak mengemis, tidak sakiti orang, tidak curi uang rakyat. Saya bangga pada ibu #MaafkanFahriBu,"

Istilah BABU dan MENGEMIS itu, membuat M Hanif Dhakiri merasa dilecehkan, karena sekedar untuk diketahui Hanif yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pernah ditinggal ibunya menjadi TKI selama 6 tahun.

Tidak hanya Hanif yang merasa keberatan, 55 Organisasi Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang tergabung dalam Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), mempersoalkan ungkapan Fachri tersebut. Ketua LACI Nur Halimah mengatakan cuitan Fahri tersebut merendahkan martabat pekerja Indonesia di luar negeri.

"Tahukah Bapak bahwa kami ini pekerja bukan babu. Kami mempunyai harkat dan martabat. Kami melakukan pekerjaan yang halal dengan setiap tetesan keringat kami, bukan hasil korupsi apalagi hasil mengemis! Perjuangan yang kami lakukan di sini telah memberikan penghidupan yang lebih layak bagi keluarga kami di kampung halaman, serta memberikan anak kami pendidikan dan jaminan kesehatan yang lebih baik," kata  Halimah melalui keterangan tertulis yang dimuat oleh detikcom, Selasa (24/1).

Kekurangcermatan Fachri dalam memilih kata ini  telah membuat kegaduhan tersendiri, maksud hati mungkin ingin menggugah hati banyak orang untuk bangkit memikirkan nasib tenaga kerja lokal, tapi karena diungkapkan dengan kata yang tidak tepat akhirnya menuai protes dari berbagai pihak.

Persoalannya kini bukan lagi masalah lapangan kerja yang diserobot oleh tenaga kerja asing, tapi beralih menjadi penistaan dengan istilah Babu dan Pengemis.

Barangkali inilah pelajaran berharga buat Fachri, bahwa sebuah gagasan yang baik juga harus diungkapkan dengan kata – kata yang baik 

12:22 PM | 0 comments | Read More

Sanggar Flamboyan

Mentari sudah hampir jatuh diufuk Barat, langit memerah dan awan berarak manja mengiringi mentari merampungkan tugasnya menutup hari. Wajah senja kian teduh dan redup, sementara angin bertiup perlahan menyisir dedaunan yang kering dan berdebu.

Aku masih saja berdiri disitu, sambil menatap alam sekeliling, mengingat-ingat kembali pada teman-teman sebaya,  yang dulu pernah ada dan menjadi bagian dari perjalan hidupku. Kursi panjang dari kayu tempat kami duduk bersama, bersenda gurau dan bercengkerama,  bergitar ria dengan senandung lagu-lagu Koesplus, The Mercys, Panbers, dan lagu-lagu populer masa itu, melewati waktu malam yang lengang dan gulita, diteras rumah tua yang kami sebut sebagai Sanggar Flamboyant.

Kenangan itu terus bermain dalam ingatan ku, hayalanku surut jauh kemasa silam, masa masih kekanak dulu, bermain bola dihalaman berlumpur, mandi disungai yang airnya keruh seperti susu, main layang-layang dengan mata tersisik kelangit, main gasing dihalaman rumah Bahasan, main Patuk Lele, menangguk Ikan Lago dengan tudung saji.

Senja kian larut, wajahnya semakin redup, angin seakan berhenti berhembus, dan sayup-sayup terdengar suara azan dari Masjid Taqwa mengalun lantang. Kusimak baik-baik, kukerahkan segala kekuatanku untuk mengingat-ingat suara Muadzinnya, tapi “Ah, bukan ...... itu bukan suara Wak Seri,” desisku dalam hati.

Waktu sudah berlalu, berjalan jauh meninggalkan masa silam, menghapus jejak kenangan yang tak sempat tercatat.  Halaman rumah Tuk Bahasan yang dulu kami jadikan arena bermain Gasing kini sudah menyempit. Tak ada lagi anak-anak yang bersuka ria dengan derai tawa, melihat Gasing beradu putar, yang ada hanyalah wajah-wajah belia dengan gadget ditangannya.

Teras rumah yang kami jadikan sanggar kini telah berubah, pemiliknya sudah ganti berganti, tak ada lagi tempat bergitar, tak terdengar lagi riuh rendah suara tawa dan canda, yang ada hanyalah bunyi deringan smartphone dari sakunya.

Suasana senja yang dulu diramaikan dengan kekanak yang berbondong menuju Masjid kini sudah tak ada, sebagian memang masih terlihat datang memenuhi panggilan azan, namun sebagiannya lagi asyik masuk menyaksikan sinetron didepan tivi.

Teman-teman sepermainan dulu kini entah dimana, semuanya telah pergi membawa diri dan takdirnya meninggalkan tempat ini, yang tersisa hanyalah ukiran kenangan masa lalu yang tak mungkin dapat diulang kembali. 

11:50 PM | 0 comments | Read More

Terperangkap Masuk Kandang BABI

Hari ini Presiden meresmikan peluncuran uang baru dari gedung BI di Jakarta, dan peristiwa ini mengingatkan kita pada pidato presiden tentang nilai tukar rupiah yang selama ini menggunakan  dolar sebagai rujukan dalam transaksi perdagangan internasional. Saat diskusi Ekonomi yang digelar oleh Indef pada 6 Desember yang lalu itu,

Presiden meminta agar perekonomian Indonesia tidak hanya diukur dengan dolar tetapi juga dengan mata uang negara lain, salah satunya Yuan, mata uang China. “Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat,” kata Presiden dan pidato presiden itu menimbulkan penafsiran sebagai upaya pemerintah mengalihkan kiblat rujukan nilai tukar rupiah dari dolar menjadi Yuan, mengingat saat ini China adalah mitra dagang terbesar Indonesia.

Penafsiran yang sedemikian rupa bukan tanpa alasan, karena sejak awal kecenderungan memilih China sebagai mitra dagang dan penanam modal di Indonesia  sudah terlihat dengan jelas. Pemerintah menjadikan China sebagai tempat sandaran harapan dalam mendapatkan pinjaman untuk berbagai proyek pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dinegeri ini.

Pada september tahun lalu, tercatat 3  Bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan pinjaman dari CDB (China Development Bank). China memang tampak seperti teman yang baik, memberikan pinjaman tidak disertai dengan berbagai syarat yang berat, tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia seperti kebijakan memerangi Teroris yang diinginkan Amerika, atau program pemberantasan korupsi, penegakan HAM dan lain sebagainya.

Bagi China yang terpenting adalah proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman itu harus diserahkan kepada mereka untuk mengerjakannya. Terkait fenomena kecenderungan memilih China sebagai mitra dagang dan investor ini, teringat pulalah saya pada cerita seorang warga keturunan Tiong Hoa bernama Tan Si Bok yang masuk kekampung halaman kami dulu sebagai penjerat Babi.

Kehadirannya teramat sangat dibutuhkan oleh warga kampung untuk menumpas Babi yang merupakan musuh petani dalam bercocok tanam. Dia mendapat elu-eluan dari warga sekampung sebagai pahlawan yang telah mebantu petani sekaligus mengobarkan kembali gairah bercocok tanam.

Tan Si Bok tidak menuntut syarat apapun, yang penting dia diberi kesempatan memasang jerat Babi disekitar peladangan warga. Babi hasil tangkapannya dibawa pulang tanpa menyusahkan petani dikampung tersebut, alhasil terjalinlah kerja sama yang baik antara sipenjerat Babi dengan para petani, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, Tan Si Bok mendapat kesempatan makan enak dan Petani tertolong karena musuh tanaman sudah berangsur hilang.

Kerja sama tak tertulis ini berlanjut terus, Babi hasil tangkapan Si Bok jadi menumpuk dan harus dibuatkan kandangnya. Si Bok menjadi orang yang super sibuk, dia tidak hanya sebagai penjerat Babi tetapi sudah mulai melebarkan sayapnya sebagai peternak Babi. Lama kelamaan ternak Babi Si Bok jadi berkembang biak, sehingga dia sudah tidak perlu lagi bersusah payah keluar masuk kampung memasang jerat babi, tapi cukup mengurus ternaknya dengan baik dan menjualnya kepasar.

Akibatnya Si Bok menjadi saudagar Babi yang kaya raya sementara Petani kembali menjadi resah karena kampung mereka kini benar-benar sudah menjadi tempat kubangan Babi, dipemukiman penduduk ada kandang Babi milik Tan Si Bok, disawah ladangnya berkeliaran Babi liar yang lapar dan merusak tanaman.

Kembali kepersoalan Modal dan mitra dagang dari China ini, saya khawatir kisah Tan Si Bok itu terulang kembali, dimana China tidak hanya memenangkan tender pengerjaan proyek saja tetapi mulai megangkut warganya sebagai pekerja, mulai dari top management dengan dasi dan sepatu yang berkilat hingga sampai ketukang sapu, semuanya didatangkan dari China dan membuat kesempatan kerja bagi penduduk lokal jadi terampas.

China tidak hanya menggelontorkan dananya ke Indonesia, tetapi juga mengirim warganya sebagai tenaga kerja, ada yang masuk secara legal dan tak sedikit pula yang tertangkap karena masuk dengan menggunakan visa wisata, bahkan ada isu yang berkembang bahwa sebagian dari warga negara China yang masuk ke Indonesia itu adalah Tentara China., Alah mak oi, Jika info ini benar, bukan tak mungkin kita akan terjebak dalam perangkap Babi milik Tan Si Bok, seperti cerita diatas.

3:49 PM | 0 comments | Read More

Menolak Ahok

Aksi masyarakat Jakarta menolak kehadiran Ahok semakin menjadi-jadi, bahkan Polda Metro Jaya mengaku telah mengingatkan tim pemenangan Ahok-Djarot bahwa ada sekelompok orang yang akan menolak kampanye calon petahana itu "Sudah mengingatkan beberapa kali, termasuk yang di Kebon Jeruk kita sudah ingatkan terjadi penolakan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Awi Setiyono sebagaimana dikutip oleh beberapa media ibu kota.

Apakah penolakan ini murni timbul dari masyarakat itu sendiri atau akibat dari hasil provokasi pihak tertentu yang tidak suka terhadap Ahok. Atau bisa juga disebabkan oleh lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan Ahok. Semuanya serba mungkin terjadi, karena politik itu mutlah dinamis dan memunculkan banyak alasan untuk melakukan sesuatu.

Yang tau pasti alasannya hanyalah masyarakat Jakarta sendiri, namun satu hal yang harus dipahami adalah bahwa sebagai calon gubernur Ahok memiliki hak untuk berkampanye, tidak seorangpun yang bisa menghalangi dan menolaknya, termasuk pihak kepolisian, meskipun itu atas pertimbangan kemanan.

Kerasnya penolakan warga ini mendapat tanggapan serius dari tim pemenangan pasangan Ahok – Jarot, situasi yang tidak menguntungkan ini tidak membuat surut langkah mereka untuk berkampanye, mereka tetap menjadwalkan kegiatan meskipun daerah yang mereka kunjungi sangat rawan dan berpotensi menimbulkan kericuhan.

Akibatnya suasana ditempat tertentu jadi mencekam, seperti saat mereka akan berkampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat, 300 polisi bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengamankan Ahok. Selain ratusan personel kepolisian, terlihat pula sejumlah kendaraan taktis yang terdiri dari mobil barracuda, mobil gas air mata serta mobil water cannon.

Polisi tentu tidak bisa disalahkan, mereka tidak mau mengambil resiko dalam rangka tugas pengamanan calon gubernur. Tapi pengamanan yang sedemikian rupa ini juga berdampak buruk, setidak-tidaknya telah menimbulkan kemacetan, bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa polisi sudah dikendalikan oleh Ahok.

Menyikapi keadaan yang seperti ini, selayaknya tim pemenangan Ahok – Jarot hendaknya bersikap bijak dan arif, kembali membuat pemetaan ulang, tidak terlalu ngotot untuk tetap berkampanye didaerah yang melakukan penolakan. Tim seharusnya bisa membuat terobosan baru dimana penyampaian program dan gagasan tidak perlu harus bertatap muka, bisa dilakukan dengan cara lain, seumpamanya dengan menggunakan teman Ahok yang jumlahnya cukup banyak itu.

Tim juga harus bisa meyakinkan Ahok dan Jarot bahwa dari pada menimbulkan komplik lebih baik tidak usah berkampanye, bagaimanapun kelompok yang menolak kehadiran mereka itu adalah bagian dari mereka juga, warga Jakarta yang pernah dipimpin Ahok, jadi menjaga kedamaian itu lebih penting dari segala-galanya.

Sebaliknya warga Jakarta yang menolak Ahok, seharusnya bisa bersikap arif dan bijak, melakukannya dengan cara yang elegan, tetap menjaga keamanan dan kedamaian ditengah riuhnya menyambut pesta demokrasi.

Tidak perlu bergerombolan menghadang Ahok dan tidak perlu berkoar-koar melarang Ahok hadir kelingkungannya. Penolakan itu semestinya cukup dilakukan dengan cara tidak menghadiri kampanye dari pasangan tersebut dan berlanjut dengan memilih calon yang lain pada saat berada didalam bilik suara nanti.

4:17 PM | 0 comments | Read More

Peringatan Untuk Ahok

Apa yang diucapkan Ahok dihadapan masyarakat dikepulauan Seribu beberapa hari yang lalu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ummat Islam, bukan hanya ummat Islam DKI tapi mungkin Ummat Islam didunia.

Bagi Ummat Islam Indonesia yang berada diluar DKI Jakarta, tidak bisa ikut campur urusan pemilukada DKI, apakah Ahok yang akan terpilih menjadi Gubernur atau tidak sepenuhnya menjadi urusan masyarakat DKI untuk menentukan pilihannya, kalau mereka memang suka Ahok yang katanya anti korupsi ya silakan.

Akan halnya Ahok merupakan seorang warga Negara keturunan Tionghoa juga bukan urusan kaum Muslimin, itu adalah takdir dirinya dari yang maha pencipta, tidak ada seorangpun yang bisa menentukan agar dia dilahirkan sebagai etnis tertentu, dan dalam ajaran Islam juga ditegaskan Etnis dan keturunan bukanlah jaminan seseorang itu menjadi baik.

Demikian juga dengan keyakinan Ahok yang bukan Islam, kami hargai sebagai suatu pilihan, tak seorangpun diantara kami yang memaksa Ahok untuk menganut agama tertentu, dan dengan tegas Islam mengajarkan ummatnya untuk  mengatakan “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.” Tetapi ketika Ahok mencibir ummat Islam yang menyampaikan isi kandungan Alqur’an, maka urusannya menjadi lain, dia tidak lagi berhadapan dengan warga DKI tetapi berhadapan langsung dengan seluruh Ummat Islam.

Anjuran untuk memilih pemimpin yang seiman dengan menggunakan Ayat Alqur’an sebagai dasarnya tidak bisa dianggap sebagai suatu pembodohan. Apa yang mereka lakukan itu merupakan ibadah, karena Islam menganjurkan agar saling mengingatkan dengan sabar dalam kebaikan.

Menyampaikan pesan yang terkandung dalam alqur’an itu suatu kewajiban bagi ummat Islam. Ini adalah keyakinan ummat Islam yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain, apatah lagi menganggapnya sebagai suatu pembodohan. Anggapan seperti itu adalah sebuah kekeliruan dan karena sudah terlanjur diucapkan kepublik, maka sarankan kepada Ahok, segera minta maaf agar persoalan ini tidak melebar menjadi isu sara yang merugikan banyak pihak.

Jika Ahok masih saja bersikap arogan, menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan ucapannya dan mersa tidak perlu minta maaf dikhawatirkan nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ummat Islam tentu tidak akan tinggal diam atas kejadian ini, akan ada perhitungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara ini, Ahok bersiap-siaplah untuk menerima resikonya.

4:05 PM | 0 comments | Read More

Melahirkan Dinasti Cikeas

Setelah melalui proses pembicaraan yang panjang Koalisi Cikeas sepakat untuk mengusung pasangan Agus-Sylviana sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya Zulkifli Hasan, menyampaikan akan ada kejutan dari Cikeas, lalu merekapun berkumpul dengan sejawatnya dari PPP dan PKB, berembuk hingga tengah malam, dan hasilnya benar-benar membuat public menjadi terkejut.

Beberapa hari sebelumnya kabar pencalonan AGUS sudah mulai dihembuskan oleh keluarga besar Partai Demokrat. Tapi tidak terlalu mendapat sambutan dari publik, semula dikira ini hanya rumor politik, canda untuk menyegarkan pikiran ditengah kekalutan tokoh-tokoh partai mencari figure yang kuat untuk melawan calon petahana.

Tapi demikianlah kenyataannya, pencalonan ini tidak hanya menjadi kerja Partai Demokrat sendiri, tetapi didukung oleh tiga partai lainnya, yakni PAN, PKB dan PPP. Dukungan ini dapat dilihat dengan hadirnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy dan para petinggi empat parpol yakni Waketum PD Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, saat nama Agus diumumkan.

Bahkan dengan penuh semangatnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pasangan ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. 

"Dengan berbagai pertimbangan, kebutuhan mewujudkan ketenangan di masyarakat, maka kombinasi generasi muda dan tangguh, fresh dipadu oleh seorang Ibu Sylviana. Maka dari itu disepakati pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan tema Jakarta untuk Rakyat," tutur Muhaimin. 

Kita tidak tau kemana arah pernyataan Muhaimin ini, apakah ini benar-benar ikhlas untuk menjadikan Agus sebagai calon Gubernmur DKI atau hanya sebagai pemanis bibir untuk menyenangkan hati keluarga Cikeas saja.

Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono, memang tidak boleh dipandang sebelah mata, dia anak pintar yang selalu tampil didepan dan memiliki banyak prestasi, baik semasa masih dalam pendidikan maupun setelah bertugas sebagai tentara aktif. Segudang prestasi belajar dan tanda kepangkatan dia punya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak lulus SMPN 5 Bandung, Agus masuk di SMA Taruna Nusantara di Magelang pada 1994. Saat itu bakat kepemimpinannya sudah muncul. Dia dipercaya sebagai Ketua OSIS. Bahkan, saat lulus pada 1997 dia mendapat predikat lulusan terbaik.

Ketika melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer. dia terpilih menjadi Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer pada tahun 1999, lulus sebagai yang terbaik dengan meraih medali Adhi Makayasa pada Desember 2000. Dia juga lulus terbaik untuk Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan Kursus Combat Intel pada tahun 2001.

Tapi itu saja tentu tidak cukup, pertarungan dalam pemilukada membutuhkan banyak syarat yang tak dapat dikesampingkan, salah satunya adalah pengabdian pada kepentingan masyarakat dan populartitas, kedua factor ini berkait erat menjadi satu kesatuan.

Populer karena pencitraan atau factor keturunan belum tentu  diterima dengan baik, karena masyarakat pemilih terutama pemilih di Jakarta bukanlah orang-orang bodoh yang bisa dicekoki dengan polesan belaka.

Sementara itu keberadaan Agus selama ini hanya dikenal sebagai anak presiden, pengabdiannya ditengah masyarakat belum terlihat  dan kepemimpinannya belum teruji sama sekali. Segunung prestasi itu hanya ada dalam catatan keluarga Cikeas tapi tidak terekam dalam benak masyarakat.

Justeru karenanya, kita patut menyangsikan koalisi Cikeas ini bakal mampu bertarung melawan AHOK yang memang sejak awal sudah diperhitungkan sebagai kekuatan besar yang sulit ditaklukkan. Dan barangkali orang yang paling gembira menyambut kehadiran pasangan dari Cikeas ini adalah Ahok dan seluruh tim nya. Mereka akan terkekeh-kekeh ketawa, melepas kegirangannya karena apa yang dihasilkan oleh Koalisi Cikeas bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi mungkin seperti Ayam Sayur yang empuk dilahap.

4:01 PM | 0 comments | Read More

Ahok, Loncat Kian Kemari,

Keputusan PDIP mengusung Ahok sebagai gubernur DKI dari Partai berlambang Banteng ini telah menyisakan banyak pertanyaan, yang mau tidak mau menguras pikiran kita untuk menduga-duganya. Ada apa dengan PDIP ?

Sebelumnya PDIP sudah melakukan penjaringan calon Gubernur DKI, ada puluhan kader dan non kader PDIP yang mendaftar disitu, langkah ini diambil dengan tujuan agar PDIP benar-benar memiliki calon unggulan yang lahir dari partainya sendiri, atau paling tidak figur yang memiliki komitment terhadap Partai.

Bila ditilik dari sistem pengkaderan dan prosedur yang dibangun oleh PDIP, maka tidak ada jalan bagi Ahok untuk dicalonkan. Ahok tidak pernah mendaftar sebagai cagub dari PDIP, bukan seorang kader PDIP, jangankan menjadi kader partai, memakai baju kebesaran partai aja dia tidak mau, bahkan saat mendaftar di KPU, dia lebih bangga memakai baju kotak-kotak, dari pada memakai jas kebesaran partai.

Dari 32 orang yang mendaftar ke DPP PDIP, mengerucut jadi 27 calon, kemudian mereka menjalani uji kepatutan hingga akhirnya tinggal 6 (enam) nama, dan dari keseluruhan proses penjaringan tersebut dapat dipastikan tidak ada nama AHOK disitu, bahkan pada waktu itu, dengan sesumbarnya Ahok  meminta PDIP berkomunikasi dengan teman AHOK bila ingin memintanya jadi calon Gubernur. Pada waktu itu pula AHOK memang tidak tertarik untuk bergabung dengan PDIP, karena dia full confidence dengan kekuatan Teman AHOK yang bakal mengusungnya dijalur independen.

Sikap politik seorang AHOK yang sedemikian rupa ini bukanlah hal baru, sebelum menjadi calon Wagub DKI mendampingi Jokowi pada Pilkada yang lalu dia berteduh dibawah Pohon Beringin, begitu angin bertiup menuju DKI 2 dia pindah ke Gerindra, setelah nyaman dikursi DKI 1 dia hengkang dari Gerindra, lalu bersama-sama TEMAN AHOK dia mengibarkan bendera independen.

Ketika Teman AHOK dirasakan tidak cukup nyaman untuk mengusungnya jadi calon Gubernur DKI, maka nasib mujur kembali menghampirinya, tercatat Partai Hanura, Nasdem dan Golkar membukakan pintu selebar-lebarnya untuk mendukung pencalonan AHOK, maka AHOK mengucapkan selamat tinggal pada TEMAN AHOK, dia mulai melirik parpol.

PDIP yang semula sudah menyiapkan calon sendiri lewat penjaringan dan diperkirakan tidak akan mencalonkan AHOK ternyata malah menjadi pendukung utamanya. Keputusan itu tentu disambut baik oleh Nasdem, Hanura dan Golkar yang dari semula memang mendorong PDIP untuk mencalonkan AHOK.

Apakah setelah PDIP mencalonkannya sebagai Cagub, AHOK akan menjadi kader PDIP, jawabnya tentu saja mengambang,bisa YA bisa pula TIDAK, atau boleh jadi selesai pilkada nanti AHOK akan membuka lembaran baru, melenggang keluar pintu kandang Banteng, meloncat kepundak NAGA, tak ubahnya seperti “KUTU LONCAT”.

Mega bukannya tidak sadar bagaimana pola berpolitik seorang AHOK yang sering melakukan akrobat, meloncat kian kemari sesuai kebutuhannya. Para elite PDIP bukannya tidak gerah dengan sikap AHOK yang pernah meremehkan partai, tapi yang terjadi kemudian adalah sebuah keputusan yang mengejutkan AHOK diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI.

Keputusan partai besar sekaliber PDIP yang seperti ini patut diajukan pertanyaan, Ada apa dengan PDIP, apakah kandang Banteng ini kekurangan orang pintar yang mumpuni untuk diajukan sebagai calon pemimpin ibu kota, atau ada suatu kekuatan besar yang mendorong Mega membentangkan karpet merah bagi seorang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Entahlah.

11:06 AM | 0 comments | Read More