Amin dan Jokowi

Amin Rais begitu semangatnya mengkritisi Jokowi, sampai-sampai gubernur DKI itu dia samakan dengan Estrada, mantan bintang film yang pernah menjadi presiden kilat dinegara jiran Philipina. Tidak dijelaskan apa yang mendasari pemikiran mantan ketua MPR ini dalam membandingkan Jokowi dengan Estrada.

Jokowi berangkat dari seorang pengusaha yang terjun kepolitik, merangkak dari bawah naik berjenjang dari walikota menjadi gubernur, sementara Estrada dari kalangan artis yang karena kepopulerannya terpilih jadi presiden. Jokowi dikenal masyarakat luas karena programnya yang merakyat dan tepat sasaran, di Surakarta dia dikenal sebagai pemimpin yang memanusiakan rakyatnya.

2:18 PM | 0 comments | Read More

Listrik Padam (terus) Tarif Naik

Ujian kesabaran yang paling sering dirasakan oleh masyarakat saat ini datang dari sebuah perusahaan negara yang bernama PLN. Lampu hidup mati tak beraturan, tidak perduli siang atau malam, pagi atau sore, tidak mau tau apakah kita sedang menyuap nasi atau sedang buang hajat dijamban, pokoknya ketika lampu mati ya terimalah sebagai nasib, nasib sebagai bangsa yang selalu diuji dengan lampu mati.

Tukang cukur mengeluh omsetnya menurun tajam karena pelanggan enggan bercukur, takut kalau tiba-tiba sedang bercukur lampu mati. Rezeki yang menurun itu semakin diperberat oleh naiknya harga tahu dan tempe, padahal tahu tempe itu merupakan kebutuhan primernya sekeluarga.

2:15 PM | 0 comments | Read More

Dari Lung Bisar Untuk SBY

Sebelum turun melaut saya mampir kerumah Lung Bisar, maksud hati ingin berbagi cerita panjang lebar tentang keadaan cuaca yang tak menentu,  angin laut yang sulit diprediksi dan sering berubah-ubah arah. Saya berharap setelah mendengar keluhan ini beliau dengan senang hati akan memberi petuah, berbagi pengalamannya yang sudah lama malang melintang sebagai nelayan.

Namun malam itu saya harus menelan rasa  kecewa, Lung Bisar tidak berhasil saya temui. Kopi yang dihidangkan isterinya sudah dingin dan kebosanan sudah mulai merasuk kelubuk hati, toh ….. Lung Bisar tetap berdiam dikamarnya. Entah apa yang dilakukannya dan entah sepenting apa pula pekerjaan yang harus diselesaikannya, atau mungkin dia sedang bermunajat kehadhirat Illahi, sehingga tak bersedia diganggu, desisku dalam hati.

Dalam kegundahan memupuk  kesabaran tiba-tiba listrik padam, suasana sekeliling menjadi gulita, isteri dan anak Lung Bisar bergegas mencari lilin untuk dinyalakan, dan beberapa saat kemudian terdengar denyit pintu kamar terbuka, Lung Bisar keluar dari kamarnya, terlihat cahaya dari rokoknya yang sedang terselip dibibir.

“Maaf,”  katanya memulai permbicaraan. “Saya tadi coba menulis surat untuk SBY,” sambungnya lagi dengan nada serius.

Saya kaget setengah mati, tak menduga seorang Nelayan tua seperti Lung Bisar berhasrat menulis surat kepada presiden, tapi itulah kenyataannya.

“Saya ingin menyarankan kepada ketua Partai Demokrat itu agar Konvensi tidak usah dilanjutkan, percuma.” Katanya sambil membetulkan duduknya.

Selanjutnya dia menjelaskan pikirannya bahwa Konvensi yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat itu hanyalah sebuah kerjaan sia-sia belaka, hasilnya tidak akan mampu meningkatkan elektabilitas partai. Yang ada hanyalah membuang-buang waktu dan biaya, menguras tenaga dan pikiran serta memangkas kewenangan SBY sebagai seorang ketua Partai.

Golkar yang dulunya pernah melakukan konvensi kini kembali kecara lama, konvensi yang dijalankan pada zaman kepemimpinan Akbar dulu dihentikan oleh Jusuf Kala, karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien dalam menentukan calon presiden. Terbukti Calon presiden dari hasil konvensi Golkar tumbang tegak diarena pemilihan presiden. Justeru itulah Abu Rizal Bakrie memutuskan  maju sebagai calon presiden meskipun menurut berbagai survey elektabilitasnya rendah dari calon lain.

Sekarang, kenapa PD harus menyibukkan diri dengan konvensi, bukankah lebih baik SBY menggunakan kewenangannya sebagai ketua Partai dalam menentukan capres. Lakukan saja musyawarah kecil-kecilan dan diberi nama besar seperti rakernas atau rapimnas, kumpulkan para petinggi partai, lalu SBY tampil pidato untuk meyakinkan seluruh kadernya bahwa dia sudah memiliki calon yang pas untuk meneruskan kepemimpinannya.

“Calonnya sudah ada, dan menurut saya memang layak karena memiliki sikap kenegarawanan, mumpuni, berpengalaman dalam segala bidang. Jauh lebih berpengalaman dari Jokowi, terutama soal blusukan.” Sambung Lung Bisar dengan nada serius.

“Siapa calonnya Lung ?” tanyaku dengan rasa tidak sabar.

“Capresnya Pramono Edhi, dan cawapresnya Hatta Rajasa, kedua orang ini cocok dipasangkan sebagai pemimpin masa depan” , jawabnya dengan tegas.

“Alasannya ?”

“Nah, alasannya inilah yang belum sempat saya tulis, saya sedang memeras otak untuk menyusun kata – kata indah untuk dituangkan dalam sepucuk surat, tiba-tiba lampu mati, hilang segala inspirasi, tangan saya jadi terkulai layu dan terhenti menulis,  sambung Lung Bisar sambil mengakhiri pembicaraan.

Hening seketika dan malampun kian larut, sementara lampu belum jua menyala, sayapun segera beranjak pamit dari rumah beliau,  dan sejak malam itu hingga tulisan ini dibuat, belum diperoleh kabar apakah surat tersebut jadi beliau kirimkan ke SBY.

2:13 PM | 0 comments | Read More

KPK Harus Minta Keterangan SBY

Saat bersaksi dipengadilan tipikor untuk Ahmad Fathanah dalam kasus suap penambahan kuota impor daging Sapi, Ridwan Hakim menyebut nama SBY. Penyebutan itu berkaitan dengan pengakuan Ahmad Fathanah yang sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 40 M, kepada orang yang bernama Sengman, dan ketika hakim minta penjelasan lebih lanjut Ridwan menyebutnya sebagai  disebut sebagai utusan Presiden.

“Sengman itu utusan presiden yang mulia,” ujar Ridwan, menjawab pertanyaan Hakim.

Penyebutan nama Sengman dalam percakapan antara Ridwan Hakim dengan Ahmad Fathanah itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri karena nama itu bukan muncul dari keterangan saksi atau terdakwa, tetapi dari hasil rekaman percakapan pertelpon antara saksi dan terdakwa yang diputar oleh Jaksa dipengadilan Tipikor.

Dalam percakapan tersebut, Fathanah mengaku sudah menyerahkan uang senilai Rp. 40 M kepada Sengman lalu disambut oleh Ridwan dengan kata belum “sampai bos”.

Benar atau tidaknya Sengman menerima uang dari Fathanah tentu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, demikan pula dengan statusnya sebagai utusan presiden SBY, juga harus dibuktikan. Tapi penyebutan nama SBY ini adalah sebuah fakta persidangan, sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi harus didalami oleh penegak hukum. Perlu didalami apakah benar Sengman menerima uangng Rp. 40 M, dan sebagai utusan SBY apakah uang itu diserahkan kepada yang mengutusnya ?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab tuntas, jangan sampai dibuat kabur dan jangan biarkan rakyat mengambil kesimpulan sendiri. Bila ditutup-tutupi dan tidak ada kejelasan secara hukum, maka yang sangat dirugikan adalah Presiden sendiri. Penegak hukum harus segera bergerak, memanggil Sengman untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Penyebutan nama SBY ini memang masih sangat sumir, tapi untuk tidak menimbulkan salah tafsir ditengah masyarakat maka perlu segera dilakukan pengusutan yang mendalam. Sengman akan menjadi orang penting bagi tersingkapnya tirai yang menyelimuti kasus ini, keterangannya akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi penuntasan kasus ini. Darinya diharapkan bisa diperoleh keterangan apakah Fathanah berbohong atau presiden benar-benar terlibat dalam kasus suap kuota impor daging Sapi ini.

Bisa saja Fathanah berbohong, menebar fitnah dengan menjual nama baik orang lain demi meraup keuntungan, dan bisa pula  Sengman yang dengan sengaja membawa-bawa nama SBY untuk mengeruk milyaran rupiah dari Fathanah, namun tidak tertutup pula kemungkinan Fathanah dan Sengman berkata benar.

Karena kesaksian Ridwan Hakim tersebut merupakan sebuah fakta persidangan, maka selayaknyalah KPK memanggil pihak-pihak yang namanya disebut-sebut dalam persidangan itu, termasuk tentunya memanggil SBY, pemanggilan SBY dimaksud bukan untuk kepentingan pencitraan tetapi untuk dimintai keterangannya, itupun jika kita memang sepakat untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

2:09 PM | 0 comments | Read More

Amin dan Hatta, Saling Berbantahan

Dalam acara HUT PAN  yang ke 15, Hatta Rajasa menyampaikan pidato politiknya, dengan penuh semangat tokoh berambut perak ini menyampaikan rasa syukurnya atas membaiknya perkembangan Ekonomi Indonesia.

“Kita bersyukur, 135 juta orang Indonesia masuk dalam kelas menengah berdasarkan data Bank Dunia. Semua kemajuan yang kita capai hasil kerja keras pemimpin bangsa , inilah buah reformasi,” ujarnya dengan seuara lantang.   Saking semangatnya berpidato, Hatta lupa bahwa saat ini nasib rupiah sedang menukik tajam terhadap US Dolar.

Lain halnya dengan Amin Rais, ketika mendapat kesempatan berbicara ditempat yang sama, Ketua MPP PAN ini menyebutkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia sudah menyimpang jauh dari apa yang diamanatkan oleh pasal 33 dan 34 UUD ’45.

“Saya katakan kepada Mas Hatta, anda punya ekonom-ekonom yang luar biasa, tolong buat blue print ekonomi yang kembali kepada UUD, Insya Allah hari masih panjang,” katanya dengan mimik serius.

Apa yang disampaikan oleh Amin Rais, menjadi koreksi terhadap ungkapan kebanggan Hatta terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, Amin memulai pidatonya dengan menyebutkan bahwa secara ekonomi kita tidak berdaulat, sangat tertinggal dari bangsa lain dan menjadi jongos dinegeri sendiri. Tidak mandiri, ekonomi kita hancur-hancuran.

Amin Rais dan Hatta, meskipun berada dalam satu Partai yang sama, tetapi memiliki pandangan berbeda terhadap situasi ekonomi negeri ini. Hatta lebih cenderung berbicara sebagai menko perekonomian, ketimbang sebagai ketua PAN. Justeru itulah barangkali dia begitu semangatnya memuji situasi perekonomian Indonesia yang katanya saat ini sedang berkembang pesat.

Sebaliknya Amin Rais, lebih memandang kondisi real bangsa Indonesia ketimbang data yang disodorkan oleh Bank Dunia. Bagaimanapun Bank Dunia menyebutkan bahwa secara ekonomi kita sudah maju, tapi realitanya kita masih menjadi bangsa jongos. Kita masih saja mengirim TKW untuk dijadikan babu diluar negeri, industri kita masih dikuasai oleh sekelompok orang, dan hasil bumi kita (Migas) masih dikuasai oleh asing.

Semahir apapun Hatta bersilat lidah, menyusun kata-kata indah untuk menyebutkan kemajuan ekonomi Indonesia, namun rakyat tetap akan lebih berpihak kepada pernyataan Amin Rais, bukan karena Amin merupakan tokoh senior PAN, tetapi lebih disebabkan oleh karena rakyat sendirilah  yang merasakan langsung. Apapun yang tuan katakan rakyat jauh lebih tau tentang kenyataan hidup ini.

2:06 PM | 0 comments | Read More

Caleg Mulai Menabur Janji

Marilah kita berdo’a, semoga setelah pemilukada usai,  tidak ada rakyat yang menderita DIABET  akibat terlalu banyak menelan JANJI MANIS para calon pemimpinnya,

Pemilukada di Riau sudah memasuki tahap kampanye bagi masing-masing calon gubernur,  sebuah tahapan yang rentang waktunya sangat dekat dengan hari pemungutan suara. Disaat seperti ini, biasanya akan dimanfaatkan oleh para calon Gubernur secara all out untuk mendekati rakyat pemilih.

Beragam cara yang mereka lakukan untuk membujuk rakyat pemilih, ada yang dengan sengaja bermalam dirumah rakyat miskin meskipun tugas seorang gubernur tidak ada korelasinya dengan numpang nginap dirumah rakyat, yang ada malah akan menyusahkan tuan rumah karena terpaksa menyediakan tempat tidur dan sarapan pagi.

Berbuih-buih mulut mereka bicara soal program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, dengan penuh semangat para calon terus membual sambil sesekali terdengar teriakan yel-yel yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan hadirin, meskipun terkadang apa yang mereka sampaikan itu tidak dimengerti oleh masyarakat, karena sebagian besar yang datang kearena itu bukan untuk mendengarkan pidato kampanye melainkan hanya sekedar untuk menikmati hiburan yang disediakan oleh panitia.

Isi pidato kampanyenya juga tidak kalah menarik, semuanya demi kepentingan rakyat, pendidikan gratis, bea siswa, peningkatan kesejahteran rakyat dengan Kartu Riau Sejahtera, bebas biaya berobat , transportasi murah dan nyaman dengan menempuh jalan yang mulus, listrik menyala terus 24 jam tidak ada lagi pemadaman bergilir.

Kalau disimak baik – baik, seakan-akan semuanya itu menjadi mudah dan gampang, setelah mereka dilantik jadi Gubernur besoknya akan sejahteralah hidup rakyat Riau, tidak ada lagi uang SPP untuk anak sekolah, kecuali pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah, dengan jumlah yang lebih kurang sama dengan uang SPP.

Rakyat akan diberikan Kris ( Kartu Riau Sejahtera ) dan kalau tidak ada uang kartu ini barangkali bisa digunakan sebagai pengganjal kantong yang kosong, biaya berobat gratis tapi kalau mau sehat harus bayar. Tidak ada lagi pemadaman lampu secara bergilir, istilahnya sudah diganti dengan lampu menyala secara bergilir, dan lain sebagainya.

Menyikapi situasi yang sedemikian rupa, rakyat Riau perlu berhati-hati agar tidak terlena oleh bujuk rayu para calon, perhatikan baik-baik sikap dan prilakunya, lihat rekam jejaknya. Jika mereka datang dengan membawa “sangu” terima dan ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya.

Apapun yang mereka katakan, jangan terlalu diambil pusing, terlebih-lebih ocahan para tim suksesnya yang ngaco dan tidak pernah sukses menjadi tim, yang penting pada hari “H” nya nanti gunakan hak pilih dengan menggunakan hati yang tenang dan merdeka, tenang sebagai rakyat yang merdeka dalam menggunakan hak suara.

Dan, sambil menutup tulisan singkat ini marilah kita berdo’a, semoga setelah pemilukada usai,  tidak ada rakyat Riau yang menderita DIABET  akibat terlalu banyak menelan JANJI MANIS para calon pemimpinnya.

2:00 PM | 0 comments | Read More

Dana Kampanye

(Sebuah Catatan Ringan Untuk Marzuki Alie)

Selama ini pendanaan partai politik kerap berasal dari dana yang tidak jelas, padahal kewajiban partai itu banyak dan untuk menggerakkannya butuh dana yang besar, justeru itulah ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar kampanye partai dibiayai oleh negara, uwenak tenaaaaaaaaan.

Ungkapan Marzuki soal sumber dana parpol yang tak jelas adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan, banyak sudah kader partai terjerumus kedalam bui karena mencari dana untuk keperluan kampanye dengan cara yang melanggar hukum.

Tapi ketika Marzuki sampai pada kesimpulan bahwa “Kampanye Partai Dibiayai oleh Negara” , maka sontak kuping kita menjadi panas dibuatnya, degup jantung semakin kuat dibuatnya, karena antara masalah yang timbul dengan solusi yang diberikan seakan terasa sekenanya saja, tidak memikirkan cara terbaik dan cenderung menempuh jalan pintas.

Berjibunnya kewajiban partai politik dalam mengemban tugasnya sebagai pilar demokrasi bangsa adalah sebuah tanggung jawab yang harus dupikul oleh Parpol itu sendiri. Untuk menggerakkan roda organisasi dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan yang matang hingga kepelaksanaan yang baik, adalah tugas para kader partai itu. Biaya yang ditimbulkan dari pengelolaan parpol itu juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen partai itu sendiri.

Kampanye Partai Politik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingan partai sebagai upaya meraup suara dalam pemilihan umum, ini mutlak menjadi kepentingan partai dan tidak identik dengan kepentingan negara, oleh karenanya biaya yang timbul tidak bisa dibebankan kepada negara.

Parpol yang baik adalah parpol yang mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, termasuk ketergantungan dana kepada negara. Kader partai harus urun rembug mengeluarkan uang dari sakunya untuk membiayai partai semisalnya dengan cara membayar iyuran. Kader yang tak mau membiayai partai sebaiknya tidak usah ikut berpartai dan pengurus Parpol yang tidak mampu membiayai kegiatan partainya sebaiknya mengundurkan diri saja.

Parpol yang tidak mampu membiayai kampanye sendiri sebaiknya tidak usah berkampanye, atau perlu dipikirkan untuk membubarkan diri saja, itu lebih baik daripada keberadaannya membebani keuangan negara.

Selayaknya, Marzuki menghimbau agar seluruh politisi tidak menghambur-hamburkan uang dalam berkampanye, tidak perlu jor-joran memasang baliho. Jika tidak ada dana tak usah berkampanye lewat televisi. Lakukanlah kampanye dengan cara yang sesederhana mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin pula.

Bila memang sang calon yakin akan dirinya mampu dan diterima oleh masyarakat pemilih kenapa harus bersetungkus lumus dan menghambur-hamburkan uang untuk meraup suara, kenapa harus menebar Baliho disetiap sudut dan ruang, bukankah seorang politisi itu tidak dinilai dari tampangnya yang gagah seperti di Baliho itu, tetapi integritas diri dan dedikasinyalah yang membuat dia bisa dipercayai untuk menjadi wakil rakyat.

Selama ini telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, kampanye yang semestinya merupakan sarana pemaparan gagasan dan program partai berubah menjadi ajang menyampaikan bujuk rayu dan janji palsu ditambah dengan memberikan kaos oblong dan tebaran Baliho. Jadilah kampanye seperti pamer kekuatan antar kader partai.

Kampanye yang semestinya menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin, berubah menjadi arena menabur beras dan mie instan, sehingga masyarakat pemilih jadi terbiaus dan menjatuhkan pilihannya tidak lagi kepada siapa yang pantas, tetapi kepada calon mana yang banyak memberikan dana. Hasilnya dapat dilihat, wakil rakyat yang terpilih bukan lagi merupakan orang-orang pilihan, tetapi orang-orang yang berkantong tebal, pintar memberikan bujuk rayu  dan pandai memoles janji palsu.

Setelah terpilih mereka bukan lagi memikirkan kepentingan rakyat, tetapi berpikir bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama kampanye.  Agar dana kampanye itu tidak lagi berasal dari sumber yang tidak jelas maka diperlukan sikap keterbukaan dalam menghimpunnya, dan harus diaudit setelah selesai pemilu, itu lebih baik dari pada merengek-rengek meminta agar biaya kampanye  ditanggung oleh negara.

1:55 PM | 0 comments | Read More

Cagub Riau, Seorang HOMO

“Bagi masyarakat Melayu “DIAM” bisa berarti setuju, jadi diamnya Acmad telah menguatkan dugaan bahwa berita itu mengandung unsur kebenaran.”

Dalam seminggu terakhir ini, masyarakat Riau dihebohkan oleh sebuah berita tentang salah satu Calon Gubernur Riau yang diduga memilki prilaku sex menyimpang. Berita yang dilansir oleh sebuah media lokal itu menyebutkan bahwa Achmad, Sang calon Gubernur yang kini sedang menjabat sebagai Bupati Rohul itu adalah seorang “HOMO”.

Berita ini sudah lama beredar dari mulut kemulut, menjadi bahan candaan berbagai kalangan diwarung-warung kopi dan menjadi bumbu penyedap bualan disaat senggang, namun karena munculnya berbarengan dengan masa pencalonan yang bersangkutan maka banyak pihak yang menanggapinya sebagai intrik politik menjelang diselenggarakannya pemilihan Gubernur Riau. Isu semacam ini diduga hanyalah sebuah upaya dari lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan kredibilitas Achmad sebagai calon Gubernur Riau.

Setelah muncul disebuah media lokal, maka  isu ini  menjadi sesuatu yang serius, masyarakat tidak mengabaikannya dengan begitu saja. Jika sebelumnya hanya sekedar menjadi bahan penyedap bual diwarung kopi maka kini sudah menjadi bahan diskusi.  Isu ini bergerak cepat bergulir kemana-mana dan seperti tak terbendung lagi. 

Hampir seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memperbincangkannya, bahkan ada satu lembaga meminta IDI Riau dan KPU turun tangan untuk memastikan apakah berita ini BENAR atau hanya FITNAH belaka.

Kebenaran berita ini masih simpang siur, belum ada kejelasan dan tangapan dari siapapun, termasuk dari Achmad sendiri. Achmad lebih cenderung menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang berbau pencitraan, tampil berdakwah singkat disebuah stasiun TV saat-saat menjelang berbuka. Dia seperti tidak terganggu dengan pemberitaan yang heboh itu, kecuali hanya sebagian dari pendukungnya yang kelihatan uring-uringan.

Masyarakat tentunya berharap agar Achmad memberikan jawaban atas tuduhan HOMO tersebut, Achmad perlu memberikan klarifikasi, menyatakan berita tersebut hanyalah sebuah FITNAH belaka dan bila perlu melakukan perlawanan hukum dengan menyeret pemberitanya kemeja hijau karena sudah menebar berita fitnah.

Sebagai seorang calon pemimpin, Achmad tidak boleh diam dan terkesan menghindar dari pertanyaan tentang isu Homo dimaksud. Sikap Achmad yang diam dalam menanggapi kabar miring tentang dirinya ini tentunya akan merugikan dirinya sendiri, karena bagi masyarakat Melayu “DIAM” bisa berarti setuju, jadi diamnya Acmad telah menguatkan dugaan bahwa berita itu mengandung unsur kebenaran.

Jika berita ini benar adanya, maka sesungguhnya KPU tidak bisa berbuat apa-apa, karena pencalonan Achmad sudah dinyatakan syah secara hukum, tidak bisa digugukran lagi karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seorang HOMO dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Proses pemilukada akan terus berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan sampai akhirnya tiba pada masa pemilihan. Maka disaat pemilihan inilah nantinya kejelian masyarakat Riau diuji. Penduduk Riau yang mayoritasnya terdiri dari etnik Melayu dan beragama Islam itu  akan dihadapkan pada pilihan sulit dan memerlukan kehati-hatian yang serius, karena dalam persepsi budaya Melayu, prilaku sex menyimpang yang menjadi tabiat kaum HOMO ini adalah sebuah aib dan perbuatan terkutuk, justeru karenanya dia tidak layak untuk dipilih sebagai seorang pemimpin.

1:51 PM | 0 comments | Read More

DINASTI Politik

Politik Dinasti dan Dinasti Politik sesungguhnya sudah harus terkubur bersamaan dengan diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 agustus 1945, atau lebih kurang 68 tahun yang lalu. Kekuasaan negara tidak lagi dibagi-bagikan kepada kerabat / keluarga dekat, dan tidak pula untuk diwariskan kepada anak cucu, tetapi dipilih menurut kehendak rakyat.

Tapi yang namanya politik dinegeri ini segala sesuatunya bisa dipoles sedemikian rupa, lalu dengan berdalih ingin menghargai hak-hak politik tiap-tiap warga negara, maka jadilah dinasty politik itu menjadi sesuatu yang kabur.

Dengan berlindung dibawah ketiak Demokrasi, dimana hak seorang warga negara tidak bisa dibatasi oleh siapapun, maka politik Dinasti menjadi bebas bergerak dan muncul dimana-mana. Ada Partai politik yang dipimpin oleh sebuah keluarga, lalu kebijakan partai dan keputusan-keputusan penting tidak lagi lahir dari Sekretariat Partai tetapi diumumkan dari rumah kediaman ketua Partai.

Isteri ketua Partai, meskipun tidak masuk dalam struktur kepengurusan Partai, tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan partai. Kader Partai pun seakan akur dengan dinasty politik sehingga suaranya seirama dengan kehendak elite partai, maka Dinasty politik itupun lahir dengan sempurna, dimana bapaknya memegang teraju partai (Ketua), anaknya menjabat Sekjen dan kelak kemudian hari pakleknya menjadi calon presiden.

Selanjutnya ada pula partai politik yang dipimpin oleh seorang ibu, lalu adiknya, anak dan keponakannya menduduki jabatan strategis didalam partai tersebut.

Salahkah praktik Politik dinasti yang sedemikian rupa itu, jawabnya tentu saja tidak, karena Demokrasi memang memberi ruang untuk itu, dan dalil yang paling JITU bagi mereka  adalah suara kader yang menentukan dalam pemilihan, terlepas dari proses apakah pemilihan itu dilakukan by design atau bukan.

Poitik Dinasti ini semakin marak dan tumbuh kembang diberbagai daerah, ada nama Widya Kandi Susanti yang menjabat Bupati Kendal, Jawa Tengah perempuan ini naik panggung kekuasaan menggantikan suaminya Hendy Boedoro, yang terjerat kasus penyelewengan dana APBD Kendal. Lalu di Kabupaten Bantul , Sri Suryawidati bertengger dikursi Bupati yang ditinggalkan suaminya Idham Samawi.

Yang  paling sempurna terjadi di Banten, Ratu Atut Choisyah, Orang nomor satu diprovinsi itu memiliki kerabat dekat dilingkungan kekuasaannya. Kakak kandungnya  Ratu Tatu Chasanah menjabat sebagai wakil Bupati Serang, Kakak tirinya Tb Chaerul Jaman menjabat sebagai Walikota Serang. Kemudian ada pula nama Airin Rachmi Diany, kakak Ipar Gubernur ini menjabat sebagai Walikota Tangsel, dan masih ada lagi anak dan suaminya yang konon saat ini terdaftar dalam DCS sebagai wakil rakyat.

Meskipun demikian Sang Gubernur pasti tidak mau disebut sebagai orang yang menciptakan Dinasti poitik, semuanya berlangsung secara demokratis, dipilih oleh rakyat lewat pemilu, dan pemilihan itu selalu diklaim berlangsung secara demokrasi.

Karena berpegang pada legalitas formal pemilihan yang berlangsung secara demokratis inilah praktik Dinasti politik itu tidak bisa dibendung, faham Demokrasi tidak bisa membatasi hak seseorang untuk ambil bagian dalam kekuasaan, meskipun dilingkaran kekuasaan itu sendiri ada keluarga dekatnya.

Politik Dinasti bukanlah barang haram dalam sistem Demokrasi Indonesia, keberadaannya syah dimata hukum. Tapi bila dibiarkan berkelanjutan bukan tidak mungkin akan menjurus kearah politik melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan sistem pengkaderan yang baik. Dan kesemuanya itu hanya bisa diatasi jika para politisi dan partai politik mampu menumbuhkan budaya malu serta menjunjung tinggi etika dan moral dalam berpolitik.

1:47 PM | 0 comments | Read More

FPI, Kekuatan Tak Tergoyahkan

Pasca kerusuhan Kendal, Presiden mengecam tindakan FPI, dan kecaman itu dijawab kontan oleh Habib Riziq selaku pimpinan FPI dengan menuding Presiden sebagai PECUNDANG. Seakan ingin membalas tudingan ketua FPI itu, maka presiden kembali mengulangi kecamannya terhadap FPI yang dinilai sangat merugikan Islam dan Arab. Ungkapan presiden itu disampaikannya pada saat bertemu dengan forum rektor dan diamini oleh beberapa anggota kabinet.

Jadilah saling tuding dan saling tuduh antara kepala negara dengan sebuah organisasi massa yang bernama FPI, sebuah peristiwa yang tak lazim dalam sebuah negara dan  dengan meminjam lirik lagu Ariel Peterpan kita bertanya dalam hati “ Ada apa denganmu ?”.

Ada apa sebenarnya dengan penegakan hukum dinegeri ini. Sehingga sebuah Ormas yang ditengarai telah berulang kali melakukan tindakan anarkis masih tetap bertahan hingga saat ini tanpa tersentuh oleh tangan penegak hukum.

Setebal apa gerangan tembok yang menghalangi, sehingga pisau penegak hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kelompok ini. Bukankah sudah banyak bukti tindakan anarkis yang dilakukannya, melakukan sweeping dengan seenaknya, main hakim sendiri, menindak orang lain yang dianggap bersalah. Mengambil alih seluruh tugas dan kewenangan aparat penegak hukum, dia menjelma jadi polisi, menjadi Jaksa sekaligus Hakim yang memutuskan perkara, sehingga tidak ada lagi aturan yang jelas, pihak yang dianggap bersalah harus siap diberantas oleh FPI tanpa proses pengadilan.

Tindakan FPI itu dilakukan secara kasat mata, bahkan disebutkan, sebelum bergerak mereka melapor dulu ke Polisi setempat, tetapi kenapa petugas keamanan tidak berusaha untuk menghentikannya. Kenapa polisi selalu terlambat bertindak atau bahkan terkesan membiarkan, kemudian baru sibuk setelah ada korban yang jatuh.

Presiden dan beberapa anggota kabinet sudah mengecam tindakan FPI, sebagian anggota parlemen juga sudah berteriak minta agar FPI dibubarkan, namun FPI tetap berdiri dengan gagah dan kokohnya, bahkan dengan gagahna membalas tudingan dengan menyebut presiden SBY sebagai PECUNDANG.

Ormas ini seakan tak tergoyahkan, pemerintah seakan tak berkutik dan bertekuk lutut dihadapan FPI. Jangankan untuk membubarkannya, membuat teguran tertulis saja pemerintah tidak sanggup, Alhasil,  FPI tetap eksis hingga saat ini, bahkan semakin menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah kekuatan yang tiada tolak bandingnya.

Lemahnya negara dihadapan FPI ini mencuatkan kecurigaan , bahwa sesungguhnya FPI tidaklah berdiri sendiri, ada kekuatan yang luar biasa dibelakangnya, sehingga tak satupun aparat penegak hukum yang bisa menyentuhnya.

1:43 PM | 0 comments | Read More