Galau Ni Yeeeeee

Semula diberitakan PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan perbuatan tak menyenangkan dalam penyitaan mobil LHI di Kantor DPP PKS yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Rencana pelaporan ini dimotori oleh Fahri Hamzah, kader PKS yang dulunya pernah melontarkan wacana ingin membubarkan KPK, dia mengaku sudah memiliki bukti yang kuat.

"Saya barusan mendapatkan copy SOP KPK sebagai bahan untuk laporan kami besok ke Mabes Polri," kata Ketua DPP PKS Fahri Hamzah, kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2013).

Dengan penuh semangat dan percaya diri Fahri menyebutkan KPK telah melakukan kesalahan, bertindak sewenang-wenang, bahkan sempat mengatakan KPK seperti preman.

"Apa pun, tetap harus pakai prosedur, Anda tiba-tiba didatangi orang mau nyita mobil atau rumah Anda. Kita tanya Anda siapa? Dia bilang KPK? Buktinya mana? Kemarin enggak bawa surat jadi kayak preman," ujar Fahri kepada awak media, Rabu (8/5/2013). 

Fahri yakin betul akan kebenarannya, dan KPK lah yang bersalah dan oleh karenanya sedikitpun dia tidak merasa khawatir apatah lagi merasa takut. "Harusnya KPK yang takut karena KPK yang salah. Orang salah harusnya takut, orang benar tidak boleh takut," katanya di sela-sela rapat majelis syuro PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5/2013). 

Tudingan Fahri tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menurut Bambang tim penyidik KPK sudah membawa surat penyitaan tapi tidak untuk diserahkan kepada pihak penjaga gedung DPP PKS melainkan hanya ditunjukkan saja. Sesuai dengan prosedur, tim penyidik hanya akan menyerahkan berita acara penyitaan kepada petugas kantor DPP PKS.

Setelah menggelar rapat di kantor DPP PKS dan disusul pula dengan keterangan Bambang Widjojanto maka sehari kemudian PKS mulai melunak, suara Fahri Hamzah yang biasanya meledak-ledak ingin melaporkan KPK ke Poisi sudah agak turun nadanya, giliran petinggi PKS dan pengacara Luthfi yang angkat bicara mempersilakan penyidik KPK datang untuk mengambil mobil tersebut, bahkan Anis Mata berjanji akan menyiapkan Karpet Merah dan bunga untuk menyambut kedatangan penyidik KPK.

Seiring dengan itu pula, kemarahan  Fahri mulai mereda, rencana semula ingin melaporkan KPK ke Polisi berubah jadi melaporkan 10 penyidik KPK, kemudian rencana itu berubah lagi, 10 penyidik itu tak jadi dilaporkan dan akhirnya PKS hanya melaporkan Johan Budi ke Polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik, dan kebohongan publik.

"Johan Budi membuat pernyataan fatal, pertama, PKS disebut tidak kooperatif. Dia bilang sudah bawa surat, sudah menunjukkan identitas penyidik, padahal tidak, dia juga menyebut PKS tidak kooperatif," ujar Fahri sebagaimana yang dikutip oleh berbagai media.

Tanpa bermaksud ingin menambah panasnya suasana, satu hal yang menarik untuk disimak adalah sikap PKS yang kian kemari semakin melunak. Terlepas dari siapa yang salah dan benar diantara keduanya,  publik sudah terlanjur mendengar kemarahan yang dilontarkan oleh PKS,  kemarahan itu kian reda dan kuat dugaan laporan ke Polisi terhadap Jubir KPK itu barangkali akan hilang bersama waktu yang berlalu, sementara suara gaduh yang terdengar dalam beberapa hari ini hanyalah sebuah dagelan belaka, dagelan para politisi yang sedang galau.

Wallahu’alam

10:21 PM | 0 comments | Read More

Partai Putih Yang Mengalami Keputihan

PKS yang dulunya selalu disebut sebagai Partai Putih kini menjadi bulan-bulanan banyak orang dan dipelesetkan menjadi Partai KEPUTIHAN.

Bukan mainlah marahnya kader PKS terhadap Ahmad Fathanah, lelaki gagah yang dikelilingi banyak perempuan cantik ini telah mengotori Partai yang selama ini disebut-sebut kadernya sebagai Partai Putih.  Suasana partai yang pada awalnya adem ayem, tenang tak beriak kini bagaikan sedang berada dipusaran badai, mengalami goncangan dahsyat. 

Fathanah ditangkap KPK akhir Januari lalu terkait kasus suap izin impor sapi. Bersamanya ditangkap pengusaha yang melakukan penyuapan, plus barang bukti dan seorang gadis cantik. Kemudian KPK menciduk presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq yang diduga ikut menikmati uang suap dari Fathanah.

Dari sinilah Pangkal Bala itu bermula, sepak terjang Fathanah mulai dibuka, dia bukan seorang pemain baru, namanya sejak lama sudah diduga memiliki dana mencurigakan. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mendapati dana mencurigakan mengalir dari dan kerekeningnya. Akibatnya Fathanah tidak hanya diduga sebagai pelaku suap, tetapi juga patut diduga melakukan pencucuian uang, dan akhirnya jadi melebar kemana-mana, sampai kewalikota Makassar sekaligus melibatkan wanita cantik seperti Ayu Azhari, Vitalia Shesya, Maharani, dan Dewi Kirana.

Ketika Luthfi Hasan dinyatakan terlibat dalam kasus suap daging impor, dia langsung mengundurkan dari jabatannya selaku presiden partai, posisinya digantikan oleh Annis Mata. Dengan demikian PKS mungkin berharap bisa melepaskan diri dari kasus Fathanah dan Luthfi sendiri bisa full kosentrasi menghadapi proses hukumnya di KPK,

Kenyataannya kemudian menjadi lain, Ayu Azhari yang diketahui menikmati aliran dana dari fathanah menyebutkan bahwa uang yang diterimanya sebagai panjar untuk tampil disebuah acara PKS, meskipun kemudian pernyataan Ayu itu dibantah ramai-ramai oleh kader PKS, namun publik sudah terlanjur mengetahuinya.

Awalnya  PKS terkesan merelakan Luthfi ditangani KPK, tapi ketika persoalannya melebar kemasalah pencucian uang PKS mulai pasang badan, dan memuncak saat KPK ingin menyita 6 mobil mewah milik Lutfhi. Menurut KPK, semula mobil-mobil itu berada dirumah Luthfi, namun ketika tau akan disita oleh KPK segera dipindahkan oleh Ahmad Zaky ke DPP PKS.

PKS menolak disebut menghalang-halangi penyidik KPK dalam penyitaan mobil tersebut, tapi kenyataannya mobil itu batal dibawa KPK karena menurut keterangan para penyidiknya dihalang-halangi oleh satpam PKS, bahkan belakangan diketahui semua Ban mobil tersebut dalam keadaan kempes. Dan Ahmad Zaky ketika tiba di kantor PKS hilang menyelinap entah kemana, yang menurut penyidik dia melarikan diri sementara menurut keterangan Fahri Hamzah dia ketiduran karena capek.

Jika pada saat KPK  datang untuk menyita mobil tersebut tidak dihalangi oleh kader PKS, tentu persoalannya tidak akan seribut sekarang ini. Mobil mewah tersebut milik Luthfi Hasan Ishak,  seorang tersangka kasus suap, bukan milik PKS secara institusi hanya seorang mantan presiden PKS. Jadi jika tidak berniat melindungi untuk apa dipertahankan.

Fahri Hamzah malah menuduh cara yang dilakukan KPK itu seperti preman, dan buntutnya PKS melaporkan 10 penyidik KPK ke Polisi, entah atas tuduhan apa. Tapi sebaliknya KPK bisa saja melaporkan orang-orang PKS dengan tuduhan menghalang-halangi tugas penyidik.

Ribut soal penyitaan mobil milik Lutfhi ini tentunya akan membuat PKS rugi sendiri, semakin keras Fahri berteriak semakin deras angin menerpa PKS, karena apapun yang dikatakan orang tentang KPK publik jauh lebih percaya kepada lembaga ini dari pada partai politik.

Kerasnya suara Fahri Hamzah hari ini, mengingatkan publik pada keinginannya untuk membubarkan KPK dimasa lalu, ternyata sudah sejak lama Fahri merasa hawatir bahwa cepat atau lambat KPK akan menjadi lawan berat bagi PKS. Akibatnya PKS yang dulunya selalu disebut sebagai Partai Putih kini menjadi bulan-bulanan banyak orang  dan dipelesetkan menjadi Partai KEUPTIHAN.

10:19 PM | 0 comments | Read More

Wajah Baru Stok Lama

Daftar Calon sementara yang diajukan oleh Parpol ke KPU sudah diumumkan lewat website KPU, diantara sederet nama-nama yang masuk sebagian besar diantaranya masih diisi oleh wajah-wajah lama yang selama ini sering dikriti oleh publik.

Nampaknya untuk masa lima tahun mendatang, rakyat harus bersiap-siap menelan kekecewaan, karena dari daftar calon anggota legislatif yang diajukan parpol peserta pemilu masih muka-muka yang saat ini duduk di Senayan.

Golkar misalnya kembali mencalonkan sekitar 80 % dari jumlah anggota Fraksi Golkar, PDI-P dan PD lebih seru lagi, hampir 90 % dari Daftar Calon Sementara itu adalah wajah-wajah lama, partai-partai kecil juga idem dito, partai-partai baru ikut-ikutan pula mencalonkan politisi Senayan yang menjadi limpahan dari partai lama.

UU memang tidak mengatur pembatasan priode bagi seorang politisi untuk duduk di DPR, tapi secara moral anggota dewan yang selama ini banyak disorot oleh publik karena buruknya kinerja, tidak memiliki integritas,  sering mangkir, bergaya hedonis, suka jalan-jalan keluar negeri dengan alasan studi banding, ngobrol dan ngantuk saat sidang paripurna, mengisi absen dengan menggunakan tangan orang lain, tak becus sekaligus lamban membuat undang-undang, sering memusuhi pejabat yang mau bekerja jujur, melawan upaya pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, semestinya dipertimbangkan untuk dicalonkan kembali.

Demikian juga halnya dengan Politisi yang sering disebut-sebut dalam kasus korupsi dan perselingkuhan, meskipun secara hukum mereka belum terbukti bersalah dan masih menungu proses hukum, namun jika parpol benar-benar ingin berbuat maksimal untuk rakyat seharusnya mereka-mereka tidak dicalonkan lagi dan diganti dengan orang-orang pilihan yang terbebas dari sangkaan negatif.

Jika dilihat dari banyaknya sorotan publik dan kritikan media terhadap para wakil rakyat selama priode berjalan ini maka sekurang-kurangnya 50 sampai 60 persen dari anggota dewan yang sekarang duduk di Senayan tidak layak dicalonkan lagi, karena sikap dan prilakunya selama ini sangat mengecewakan dan membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Rakyat sudah tidak bergantung harap lagi terhadap wakilnya yang saat ini duduk di Senayan, mereka dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka sangat mengecewakan sehingga seorang Pong Harjatmo terpaksa memanjat atap gedung Dewan untuk mengungkapkan kekecewaannya itu.

Rakyat sesungguhnya sangat berharap agar parpol bisa melakukan perubahan yang berarti melalui mekanisme pemilihan umum dengan cara menawarkan kader-kadernya yang bersih dan berintegritas sebagai calon wakil rakyat, namun kenyataannya malah yang tampil adalah sederet wajah lama yang sudah kusam plus sekelompok artis yang belum jelas komitmennya. Dan pemilihan umum yang semestinya menjadi tumpuan harapan rakyat untuk sebuah perubahan nasib, akan menjadi ajang pertarungan bagi mereka yang ingin mereebut kekuasaan.

Wallahu’alam.

Dari Lung Bisar Untuk SBY

Kalau Padi katakan Padi
Janganlah kami tertampi-tampi
Kalau jadi, katakan jadi
Janganlah kami ternanti-nanti

Itulah sebait pantun yang ditulis Lung Bisar kepada  SBY, sebagai ungkapan Galau hatinya atas ketidak jelasan sikap pemerintah dalam hal harga BBM. Pemerintah terkesan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan soal harga BBM subsidi. Ketidakjelasan sikap pemerintah ini berdampak buruk bagi rakyat kecil, para spekulan memainkan akal bulusnya dengan cara menimbun BBM, sementara pedagang mulai menaikkan harga kebutuhan bahan pokok.

Ulah para penimbun BBM membuat para nelayan berhenti malaut karena kesulitan mendapatkan Solar,  akibatnya penghasilan mereka jadi berkurang sementara biaya hidup semakin tinggi karena harga kebutuhan bahan pokok sudah naik terlebih dahulu.

Tidak jelasnya sikap pemerintah dalam hal kebijakan harga BBM ini tercermin dari penentuan harga yang pada awalnya direncanakan BBM dijual dengan dua harga, yakni harga untuk kendraan roda dua dan angkutan umum berbeda dengan harga kenderaan pribadi. Rencana ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak dan akhirnya pemerintah memutuskan naik dengan satu harga, perubahan rencana kebijakan harga ini telah mengorbankan Pertamina, karena Perusahaan milik negara ini sudah terlanjur mengeluarkan dana untuk menyiapkan infra struktur disetiap SPBU untuk melayani konsumen dengan dua harga, jumlahnya tidaklah sedikit mencapai Rp. 10 Milyar.

Keragu-raguan pemerintah ini semakin tak jelas lagi karena SBY berencana akan memberikan BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi. Dana  untuk BLT ini mau diambil dari mana karena dalam APBN 2013 tidak pernah dianggarkan. Jika SBY bersikeras mengambil kebijakan menaikkan harga BBM berbarengan dengan pemberian BLT, maka tidak diragukan lagi pasti akan memakan waktu yang  lama karena pemerintah harus mengajukan APBNP ke DPR.

DPR tentu saja tidak dengan mudahnya memberikan persetujuan atas usulan anggara BLT yang diajukan oleh  pemerintah itu, maklum DPR itu isinya orang-orang politik, orang-orang  yang duduk di Senayan itu memandang segala sesuatunya dari sudut pandang poitis, tidak bisa dipungkiri mereka akan berhitung soal untung ruginya dan dampak politiknya terhadap parpol mereka sendiri. 

Selayaknya rencana kenaikan harga BBM ini tidak perlu dikemukakan dulu sebelum pemerintah merasa mantap untuk melakukannya, tenggang waktu antara rencana dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah itu menjadi masa-masa sulit bagi rakyat. Makin lama keputusan diambil semakin dalam derita rakyat, karena masa-masa seperti ini membuka peluang bagi para spekulan untuk melakukan penimbunan, para pedagang seakan berlomba-lomba mendahului pemerintah dalam hal menaikan harga. Bahkan pihak Pelabuhan sebagai gerbang keluar masuknya barang kebutuhan pokok masyarakat sudah  lebih dahulu pula menaikan tarif tambat labuh kapal, tarif jasa penumpukan barang, berikut disusul pula dengan upah bongkar muat untuk buruh dipelabuhan, walhasil BBM belum naik harga sembilan bahan pokok sudah melabung terlebih dahulu.

Oleh karenanya, jika pemerintah memandang perlu untuk menaikan harga BBM bersubsidi, maka tidak perlu ragu dan mengulur waktu lagi, ambil sikap yang tegas, dan buatlah keputusan secepatnya, demikian juga sebaliknya jika pemerintah belum merasa perlu menaikan harga BBM maka umumkanlah pembatalan rencana kenaikan harga itu. Makin lama keputusan diambil makin lama pula rakyat menderita.

11:17 PM | 0 comments | Read More

Sudahlah Pak Menteri

Lembaran media dan layar kaca televisi dalam sepekan ini penuh dihiasi wajah kusam dunia pendidikan kita, menjadi topik hangat dalam berbagai perbincangan, menjadi headline dalam berbagai media dan membuat nama serta wajah Mendikbud menjadi akrab ditelinga dan dimata publik.

Beritanya seakan tak beranjak dari kacau balaunya pelaksanan Ujian Nasional, tak ada yang enak untuk didengar, tak ada yang menarik untuk disimak, kecuali rintihan pilu yang menyayat kalbu mengeluarkan desahan nafas dari rongga dada yang sempit, sempit hati dan pikiran seakan membuat mata tak kuat menatap kedepan, menatap masa depan pendidikan kita.

Bangsa lain sudah bolak balik kebulan, Amerika sudah sudah berencana akan bercocok tanam diangkasa, mungkin juga China sedang berpikir bagaimana memindahkan sebagian penduduknya ke Bulan, sementara kita masih berkutat soal ujian yang terlambat, lembaran ujian yang tak sampai dan harus diphoto copy, jadwal ujian yang molor, percetakan yang tidak becus, dan anehnya lagi disela-sela ketidak pastian kapan sebagian anak didik kita akan ujian, menterinya malah berkata galau, merasa tengah diuji, entah diuji oleh siapa ?

Pelaksanaan Ujian secara Nasional yang disebut sebagai UN ini sejak awal sudah bermasalah, lahir dari sebuah perencanaan yang kurang matang, terkesan dipaksakan dan barangkali juga ada suatu kepentingan bisnis dibalik itu yang dibungkus dengan kata manis untuk kesetaraan nilai dan mutu pendidikan yang berstandar Nasional.

Namun kenyataannya menjadi lain, setiap tahun menuai masalah, soal harus dikawal oleh polisi bersenjata lengkap, tentara dikerahkan mengantar soal yang terlambat sampai ketujuan, anak didik dibayang-bayangi oleh rasa takut, UN bagi mereka yang sekolah didaerah terpencil bermetafora menjadi hantu yang menakutkan, mereka takut yang disoalkan dalam UN nanti adalah sesuatu yang belum mereka pelajari.

Suasana jadi mencekam, tiap tahun korban berjatuhan terjerat kasus membocorkan soal, mengirim jawaban soal lewat BBM dan pesan singkat, mengedarkan kertas jawaban palsu dalam bentuk salinan dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mengorbankan anak didik kita, sungguh memilukan.

Bagaimana dengan Pak Menteri, apa tanggapannya atas kejadian ini, beranikah dia mengatakan bahwa gagasan UN ini sudah gagal, dan tak perlu dilanjutkan lagi, sehingga tahun depan suasana mencekam seperti sekarang ini sudah tidak muncul lagi, anak didik kita tidak perlu takut dengan soal ujian yang berbeda dengan pelajaran mereka, polisi tidak perlu mengerahkan personilnya hanya untuk mengawas soal ujian, tentara tak perlu berkeringat lagi karena harus berjalan kaki menyusuri lereng dan mendaki bukti yang terjal hanya karena harus mengantar soal.

Sudahlah Pak, mari sama-sama kita akhiri semuanya ini, mari sama-sama kita pikirkan kembali bagaimana sebaiknya memberikan ujian terhadap anak didik kita, apakah tidak lebih kita serahkan saja kepada guru yang mendidiknya.

Satu hal yang perlu menjadi bahan renungan adalah ujian yang disebut berstandar Nasional ini bukanlah jaminan mutu bagi dunia pendididikan itu sendiri, justeru karenanya sudah sepantasnya lembaran UN ini kita tutup sebelum masa jabatan pak Menteri berakhir.

2:05 AM | 0 comments | Read More

Jangan Gunakan Istana Untuk Kegiatan Partai

Semula saya menduga bahwa SBY tampil diistana negara pada Rabu malam (17 April 2013), akan berbicara masalah kenegaraan yang kini sedang menghangat, mungkin soal Ujian Nasional yang amburadul, sehingga perlu ditegaskan bahwa Menteri Nuh akan dipecat atau diberi penghargaan. Atau soal bendera Aceh yang belum tuntas, atau mungkin juga ada hal penting lainnya yang menyangkut nasib rakyat seperti misalnya masalah subsidi BBM yang kini belum usai diperbinbcangkan.

Ternyata dugaan saya keliru, kehadiran SBY malam itu bukan sebagai seorang presiden, tapi tampil sebagai seorang ketua umum Partai Demokrat untuk memberikan klarifikasi masalah batalnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat.

"Saya harus klarifikasi karena pemberitaan telah merugikan nama baik Mbak Yenny maupun nama baik saya sendiri karena seolah-olah ada tawar-menawar. Bukan seperti itu," kata SBY di Kantor Presiden, Rabu (17/4/2013).

Sungguh sangat mengecewakan, karena disaat-saat rakyat sedang menunggu kehadirannya untuk bicara masalah urusan negara, dia malah tampil bicara tentang urusan partai, sebuah urusan yang semestinya tidak dibicarakan oleh SBY diistana negara, dan tidak pula dibahasnya disela-sela tugasnya sebagai kepala negara.

Bukankah dulu, sebelum terpilih sebagai ketua Partai, SBY pernah berjanji akan mengurusi partainya di akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara. Lalu kenapa kini janji  itu dia langgar sendiri, apakah seorang SBY sudah lupa dengan janjinya atau menganut faham lain dimulut lain dihati. Bukankah dulu SBY pernah mengingatkan para menterinya agar fokus dalam tugasnya sebagai pejabat negara, lalu kenapa kini dia malah berbuat sebaliknya, 

Bahwa seorang SBY memimpin sebuah partai adalah hak pribadinya, hak yang melekat pada dirinya dan dijamin oleh UU, tapi sebagai seorang presiden dia harus bisa memilih dan memilah mana tugas partai dan mana tugas negara, jangan dicampur adukkan dan jangan dibuat menjadi tidak jelas, apalagi sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY semuanya itu untuk dan atasa nama kepentingan negara.

Bahwa dia perlu membuat Klarifikasi soal Yenny Wahid yang batal masuk ke Partai Demokrat itu kita maklumi. Boleh saja SBY menggunakan waktu luangnya untuk bicara dan mengurus partai, dengan memilih tempat di Kantor DPP Partai Demokrat, atau kediaman pribadinya di Puri Cikeas, atau bahkan jika ingin terkesan lebih santai dan tak terikat protokoler kenegaraan dia bisa berbicara diwarung kopi, warung kopi Lung Bisar misalnya, tapi bukan diistana negara.

Mengunakan Istana Negara untuk kepentingan lain diluar kepentingan rakyat, adalah suatu tindakan yang tidak bijak, bahkan terkesan mencampur adukkan tugas negara dengan tugas partai. Untuk itu seorang ketua partai yang juga kepala negara harus bisa menempatkan dirinya dengan baik, jangan sampai semua apa yang dilakukannya disamaartikan sebagai kepentingan negara.

 

2:04 AM | 0 comments | Read More

Nomor Urut Caleg dan Nomor Sepatu Lung Bisar

Begitu masuk toko sepatu, Lung Bisar langsung minta dicarikan sepatu merek Pertakus ukuran No. 9, tapi pelayan toko itu tetap saja diam dan tak beranjak dari hadapannya, seumur-umurnya jadi pelayan dia tak pernah tau ada sepatu merek Pertakus dengan size No. 9. Tapi dia tidak mau membuat pelanggannya yang satu ini merasa kecewa, diapun memutar otaknya mencari akal bagaimana Lung Bisar bisa membeli sepatu merek lain, atau pertakus dengan ukuran yang lebih kecil.

Dia coba menawarkan sepatu merek yang lain, bentuknya lebih bagus, mengkilat dan terbuat dari kulit Buaya, ukurannya pas dengan kaki Lung Bisar. Tapi dengan tegas Lung Bisar menolak tawaran itu, dia tak mau berpindah kelain sepatu selain merek pertakus, “dari dulu saya tetap setia dengan merek itu, ringan dipakai dan tidak membuat kaki lecet.”  Katanya memberi alasan.

“Ini juga ringan lho pak, nyaman dikaki dan terbuat dari kulit Buaya lagi, bahan langka,” ucap pelayan itu. Lung Bisar kontan menolak dengan alasan sepatu yang ideal baginya hanya “Pertakus” akronim dari Pertanda tidak rakus,”  katanya dengan mimik yang serius.

“Maksudnya Pak ?”

“Saya tak mau menjadi manusia tamak dan rakus, jangan sampai produksi sepatu memusnahkan Buaya dilaut, populasinya sudah makin berkurang sementara Buaya Darat makin berkembang,” Jawab Lung Bisar.

“Ini ada Pertakus tapi sizenya no 7,” jawab pelayan toko itu sambil tersenyum nakal.

“Wah, kalau untuk nomor urut yang kecil itu kamu kasikan saja sama caleg, mereka sekarang sedang berebut nomor yang rendah agar ada jaminan bekerja selama lima tahun lagi.”  Pelayan itu agak bingung mendengarnya, tapi belum sempat dia bertanya Lung Bisar langsung menimpalinya lagi. “Sekarang ini para politisi kita sedang kasak kusuk berebut nomor urut terkecil.”

Hening sejenak, dan perbincangan merekapun beralih dari sepatu kenomor urut Caleg, “para caleg kita saat ini memang sedang dilanda persoalan nomor urut, mereka khawatir nomor urut besar akan mempengaruhi pilihan rakyat. Makanya ada partai yang terpaksa menunda pengajuan DCS ke KPU gara-gara kadernya mengundurkan diri karena tak dapat nomor urut rendah, dan ada pula partai yang menempatkan wajah-wajah lamanya diurutan teratas sementara caleg yang baru berada diurutan bawah, dengan kata lain para politisi kita masih terganjal perasaan trauma masa silam ketika pemilu ditentukan oleh nomor urut.”

“Ironis sekali, orang-orang yang bakal duduk diparlemen memperdebatkan sesuatu yang sudah tidak ada artinya lagi. Seharusnya mereka sadar, bahwa sistem pemilu negeri ini sudah berubah, tidak tergantung pada nomor urut pada daftar yang dibuat oleh parpol, tapi sangat-sangat tergantung pada pilihan rakyat. Berada diurutan teratas sekalipun seorang caleg, akan bernasib malang jika rakyat tidak memilihnya, sebaliknya caleg dinomor buntut akan duduk jika mampu meraup suara pemilih.”  

“Ini pertanda apa Pak ?” Tanya pelayan toko itu.

“Inilah pertanda ketidak beresan akal sehat para caleg, jika mereka memang benar-benar menjalankan amanah rakyat selama lima tahun ini tentu mereka tidak akan tergagap-gagap menghadapi persoalan ini, wakil rakyat yang selama ini memang merakyat pasti tidak akan mempersoalkan nomor urut berapa dia dipasang, dia yakin akan terpilih meskipun berada dinomor buntut dan diatasnya diisi oleh para artis ternama.” Sela pelayan toko itu.

“Ya, pintar kamu,” Potong Lung Bisar. “Tapi, mencari caleg yang legowo seperti itu saat ini agak susah, yang mau nomor besar itu hanya saya sendiri, itupun untuk ukuran sepatu, bukan nomor urut caleg,” jelas Lung Bisar menutup pembicaraannya.

2:00 AM | 0 comments | Read More

Menolak Tawaran SBY

Akhirnya Yenny Wahid memutuskan untuk tidak bergabung ke Partai Demokrat. Puteri mantan presiden ke 4 ini lebih memilih untuk tetap setia di Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Kendatipun partai yang dipimpinnya itu tidak bisa ikut pemilu pada tahun depan.

Berita tentang bergabungnya Yenny ke  PD  rencananya akan diumumkan pada tanggal 9 April di Kalibata (eks Ktr DPP PKB)

"Besok Mbak Yenny akan bicara di pers. Mungkin besok siang di Kalibata (eks Kantor DPP PKB)," kata jubir keluarga Gus Dur, Imron Rosyadi Hamid, sebagaimana yang dikutipoleh beberapa media pada Senin (8/4/2013). Dan konon kabarnya pula Yenny ditawari posisi wakil ketua umum PD.

"Saya dengar memang itu (Waketum). Tapi saya tanya ke Pak Syarif Hasan, belum tentu. Kalau masuk jadi kader iya. Partai ini kan partai terbuka, kan boleh-boleh saja. Dikasih posisi strategis juga nggak apa-apa. Nggak ada permintaan dari Mbak Yenny seperti itu," kata Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sebagian elite Partai Demokrat merasa bersyukur atas kehadiran Yenny dan sebagiannya lagi ada juga yang mewanti-wanti agar kader yang baru masuk tidak diistimewakan.

Pihak yang menyambut gembira kehadirannya, berharap agar Yenny bisa menjadi lokomotif penarik gerbong, Hal itu terungkap dengan pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyebutkan bahwa Yenny masuk ke PD dengan membawa rombongan, PD akan diperhitungkan menjadi besar.

"Nanti bakal ada beberapa kelompok ulama yang akan muncul lagi. Nanti banyak lagi. Minimal menandakan bahwa Partai Demokrat ini masih bercita-cita sebagai partai bersih. Insya Allah sebelum Pemilu 2014 ini sudah berlalu," Kata Sutan dengan gayanya yang khas.

Hari ini, setelah dinihari tadi Yenny mengirimkan twit pada akun twiternya dan disambung dengan jumpa pers dikantor DPP PKBIB Kalibata, jelaslah sudah barang tu (meminjam istilah Sutan) Yenny batal bergabung ke PD, keputusan itu diambilnya setelah menimbang dan mendengarkan saran dari 9 Kiyai serta teman dan kerabatnya, alasan lain yang tak kalah pentingnya adalah karena dia ingin  tetap memimpin PKBIB., partai yang didirikannya pasca konflik internal PKB.

Yenny Batal bergabung ke PD merupakan hal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa , hanya saja para petinggi PD sudah terlanjur membesar-besarkannya sejak awal, padahal yang bersangkutan belum memberikan keputusan, dan ketika keputusan menolak bergabung diumumkan oleh Yenny, maka berita itu menjadi besar dan bumerang bagi PD. 

3:04 PM | 0 comments | Read More

UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan ujian nasional bukan hanya untuk pelajar. "Kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga diuji secara nasional," kata Nuh di SMA Negeri 3 Jakarta, Senin, 15 April 2013. Sebagaimana dikutip oleh Tempo.co.

Ungkapan pak Menteri tersebut barangkali ingin mengatakan bahwa antara siswa dan Pemerintah pada hari ini mengalami nasib yang sama, yakni sama-sama diuji oleh suatu keadaan yang disebut UN.

Sebagai penyemangat, ucapan itu bisa difahami, menjadi cambuk agar para siswa tidak merasa sendirian dalam menghadapi ujian. Pada saat yang sama masih ada pihak lain yang juga sedang diuji, yakni pemerintah. Kalau siswa diuji kemampuan menguasai materi pelajaran sementara pemerintah diuji dalam hal penyelenggaraan UN itu sendiri.

Namun persoalannya saat ini bukanlah masalah bersemangat atau loyonya para siswa dalam menghadapi UN itu, tapi sejauh mana kesiapan pemerintah menyelenggarakan Ujian yang bertaraf Nasional itu dilakukan. Logikanya, jika siswa akan diuji secara nasional maka proses belajar mengajar seharusnya juga bertaraf nasional. Apa yang diperoleh oleh siswa  yang belajar di Jakarta juga harus dirasakan oleh siswa lain diseluruh pelosok nusantara ini, termasuk para siswa yang belajar di pedalaman Papua dan di Pematang Ibul Rohil. Atau dengan kata lain pemerataan pendidikan itu harus benar sudah dirasakan oleh siswa secara nasional.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah penyelenggaraan pendidikan  (termasuk sarana dan prasarana, fasilitas dan tenaga pengajarnya) sudah merata secara nasional ?  Jika sudah, ya Alhamdulillah, tapi jika belum, maka sebaiknya pemerintah berpikir ulanglah untuk melakukan ujian secara nasional.

Akan halnya hari ini pak Menteri merasa sedang diuji, ya diujilah situ,  tidak ada korelasinya dengan UN yang sedang dihadapi oleh siswa kita. Ujian yang dihadapi oleh para siswa kita sesungguhnya sudah berlangsung sejak dia masuk sekolah dulu, diuji dengan keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, diuji dengan keharusan membeli pakaian seragam  dan kemungkinan juga diuji dengan berbagai pungutan.

Ujian-ujian seperti itu, berlangsung selama mereka dalam pendidikan, maka ketika pak menteri mengatakan pemerintah sedang diuji, secara samar-samar terdengarlah jawaban siswa dengan menggunakan istilah “Lebay” , sebuah kosa kata yang belum kita jumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia, dan kita diuji untuk memahaminya.

7:03 PM | 0 comments | Read More

Anas dan SBY

Anas dan SBY, dua tokoh yang saat ini banyak diperbincangkan publik, terlebih-lebih setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat, partai yang mengantarkan SBY kekursi poresiden.  

Dari awal, hubungan keduanya  terlihat baik-baik saja, sering terlihat tampil berdua, dalam setiap acara partai selalu duduk berdampingan  , tidak pernah terdengar suara berbantahan, isi pidato SBY selalu disambut positif oleh Anas dan begitulah sebaliknya.

Hubungan baik itu berlanjut terus, hingga akhirnya terlihat sedikit agak tegang beberapa hari menjelang Anas menyatakan berhenti. Hubungan yang tegang itu semakin tak terkendalikan lagi setelah Anas benar-benar berhenti dari jabatannya dan menyampaikan pidato yang diyakini publik bernada menyerang SBY. Setelah itu keduanya mulai berseberangan, bahkan terkesan berseteru.

Sebagai orang awam sebenarnya perseteruan mereka ini sangatlah disayangkan, Anas dan SBY adalah dua kekuatan yang jika bersatu akan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa, asal saja keduanya tidak bersatu dalam pemufakatan jahat, misalnya melakukan korupsi bersama dan saling melindungi antara satu sama lain.

Kini kedua tokoh ini sudah terlanjur berseteru, meskipun tidak saling serang secara terbuka, tapi  dari beberapa berita dimedia masa dan tuit  Anas dimedia sosial bisa dibaca betapa tajamnya perseteruan itu. Bahkan saat berlangsungnya KLB Partai Demokrat di Bali Anas merasa dirinya dibuntuti oleh oknum yang disebutnya sebagai alat negara.

Jika celotehan Anas dimedia sosial ini benar, tentu ini merupakan sebuah indikasi bahwa SBY tidak melepaskan Anas dengan begitu saja bebas dialam terbuka, meskipun sudah bukan ketua partai lagi gerak-gerik Anas tetap masih dipantau oleh SBY. 

Semestinya,  Anas yang sudah berhenti dari PD , dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu menjadi urusan penegak hukum untuk mengawasinya,  gerak-geriknya dipantau, dan dicekal bepergian keluarnegeri agar tidak lari dari tanggung jawab hukum.

Sebaliknya sebagai orang muda, Anas harus menghentikan tuit-tuitnya yang halus dan menusuk itu, tak ada gunanya lagi melakukan perlawanan disaat pertandingan sudah usai, kalau mau membuka borok SBY kenapa tidak dari dulu, sebelum dirinya berhenti sebagai Ketua Umum. Hari ini seharusnya Anas berpikir bahwa dia masih punya waktu sementara SBY sudah harus mengejar waktu,

Demikian juga halnya dengan SBY, semestinya dia sadar bahwa sebagai seorang kepala negara Anas itu hanyalah rakyat biasa, dia bisa bilang sama Anas, bahwa dia telah berhasil menggantikan Anas sebagai ketua umum partai tapi Anas tidak mampu menggantikannya sebagai presiden. 

Anas dan SBY seharusnya sadar akan keunggulan dirinya masing-masing, dan selanjutnya dengan keunggulan yang dimilikinya itu mereka melangkah kedepan, yang satu membawa partainya menghadapi pemilu tahun 2014, dan satunya lagi kepengadilan tipikor. Selamat berpikir

7:00 PM | 0 comments | Read More