Semula saya menduga bahwa SBY tampil diistana negara pada
Rabu malam (17 April 2013), akan berbicara masalah kenegaraan yang kini sedang
menghangat, mungkin soal Ujian Nasional yang amburadul, sehingga perlu
ditegaskan bahwa Menteri Nuh akan dipecat atau diberi penghargaan. Atau soal
bendera Aceh yang belum tuntas, atau mungkin juga ada hal penting lainnya yang
menyangkut nasib rakyat seperti misalnya masalah subsidi BBM yang kini belum
usai diperbinbcangkan.
Ternyata dugaan saya keliru, kehadiran SBY malam itu
bukan sebagai seorang presiden, tapi tampil sebagai seorang ketua umum Partai
Demokrat untuk memberikan klarifikasi masalah
batalnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat.
"Saya harus klarifikasi karena pemberitaan telah
merugikan nama baik Mbak Yenny maupun nama baik saya sendiri karena seolah-olah
ada tawar-menawar. Bukan seperti itu," kata SBY di Kantor Presiden, Rabu
(17/4/2013).
Sungguh sangat mengecewakan, karena disaat-saat rakyat
sedang menunggu kehadirannya untuk bicara masalah urusan negara, dia malah
tampil bicara tentang urusan partai, sebuah urusan yang semestinya tidak
dibicarakan oleh SBY diistana negara, dan tidak pula dibahasnya disela-sela
tugasnya sebagai kepala negara.
Bukankah dulu, sebelum terpilih sebagai ketua Partai, SBY
pernah berjanji akan mengurusi partainya di
akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara. Lalu kenapa kini
janji itu dia langgar sendiri, apakah
seorang SBY sudah lupa dengan janjinya atau menganut faham lain dimulut lain
dihati. Bukankah dulu SBY pernah mengingatkan para menterinya agar fokus dalam
tugasnya sebagai pejabat negara, lalu kenapa kini dia malah berbuat
sebaliknya,
Bahwa seorang SBY memimpin sebuah partai adalah hak
pribadinya, hak yang melekat pada dirinya dan dijamin oleh UU, tapi sebagai
seorang presiden dia harus bisa memilih dan memilah mana tugas partai dan mana
tugas negara, jangan dicampur adukkan dan jangan dibuat menjadi tidak jelas,
apalagi sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY semuanya itu
untuk dan atasa nama kepentingan negara.
Bahwa dia perlu membuat Klarifikasi soal Yenny Wahid yang
batal masuk ke Partai Demokrat itu kita maklumi. Boleh saja SBY menggunakan
waktu luangnya untuk bicara dan mengurus partai, dengan memilih tempat di Kantor
DPP Partai Demokrat, atau kediaman pribadinya di Puri Cikeas, atau bahkan jika
ingin terkesan lebih santai dan tak terikat protokoler kenegaraan dia bisa
berbicara diwarung kopi, warung kopi Lung Bisar misalnya, tapi bukan diistana
negara.
Mengunakan Istana Negara untuk kepentingan lain diluar
kepentingan rakyat, adalah suatu tindakan yang tidak bijak, bahkan terkesan
mencampur adukkan tugas negara dengan tugas partai. Untuk itu seorang ketua
partai yang juga kepala negara harus bisa menempatkan dirinya dengan baik,
jangan sampai semua apa yang dilakukannya disamaartikan sebagai kepentingan
negara.
0 comments:
Post a Comment