Wakil Rakyat, Bercerminlah

Apa yang diharapkan oleh rakyat dengan hasil pemilihan umum tidak lain adalah memiliki rasa keterwakilan dalam penyelenggaraan negara, makanya tuan-tuan yang kini duduk di Senayan itu disebut sebagai wakil rakyat dan ditambah embel-embel “yang terhormat” , maksudnya orang yang mendapat kehormatan sebagai penyambung lidah rakyat.

Selama duduk di DPR mereka mendapat fasilitas sebagai pejabat negara, mendapat hak pensiun diakhir masa tugasnya. Gajinya dibayar dengan uang rakyat,  jumlahnya hampir 40 kali lipat dari UMR yang diperjuangkan oleh buruh setiap tahunnya. Komponen upahnya juga macam-macam, terdiri dari berbagai tunjangan, ada uang sidang meskipun diantara mereka ada yang mangkir, ada yang ngantuk-ngatuk saat sidang. Ada uang reses meskipun saat reses mereka tidak menemui konstituennya melainkan pulang kampung menemui sanak saudaranya.

Selain itu ada lagi uang saku bagi yang sedang melakukan studi banding, nilainya membuat kalkulator rakyat tidak mampu menghitungnya, mata anggarannyapun bukan rupiah tapi dolar karena pada umumnya studi banding itu dilakukan keluar negeri.

Uang Sidang, Uang Reses, Uang saku, kesemuanya itu merupakan penerimaan anggota Dewan diluar gaji resminya, dan itu saja tidak cukup, masih ada lagi tambahan berupa uang siluman dari pemerintah daerah, dari direksi BUMN, dari para kontraktor berskala besar dan lain sebagainya,  jenis penerimaan yang satu ini tidak tertulis tapi tebungkus rapi, serah terimanyapun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, takut tertangkap tangan sama KPK.

Dari sejumlah hak yang diterima oleh anggota Dewan itu, semestinya mereka kembalikan kerakyat dalam bentuk pengabdian, kinerja yang baik, keputusan yang bernas yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat, bukan ngantuk dan tidur saat sidang soal rakyat, bukan ngobrol dengan rekan sesama anggota dewan, bukan membuka tablet saat paripurna, dan bukan pula mangkir dengan seribu alasan.

Dipenghujung masa bakti anggota dewan ini, selayaknya mereka melakukan evaluasi,  apakah mereka sudah memenuhi harapan rakyat yang telah memilihnya, apakah mereka sudah layak menyandang gelar terhormat sebagai wakil rakyat dan apakah janji-janji kampanyenya sudah ditepati. Dan (ini yang penting) apakah selama menjadi anggota dewan mereka benar-benar memegang amanah atau malah sebaliknya numpang hidup mengais rezeki ?

Evaluasi Ini penting bagi wakil rakyat, karena tanpa mereka sadari rakyat sudah memilik catatan khusus terhadap mereka. Perbanyaklah bercermin sambil bertanya pada diri sendiri, apakah masih layak untuk mencalonkan diri dalam pemilu yang akan datang ?

Semoga dengan banyak bercermin mereka menemui jawabannya, itupun jika anggota dewan yang terhormat itu terdiri dari orang-orang yang tau diri.

11:14 PM | 0 comments | Read More

Menolak RUU Ormas

DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Jum’at 12 April mendatang. Entah apa yang ingin dicapai oleh DPR dan Pemerintah sehingga pengesahan RUU dimaksud begitu digesakan, padahal kalau dilihat dari urgensinya masih banyak hal lain yang harus mendapat perhatian, salah satunya termasuk masalah anggota Dewan yang selalu mangkir dalam sidang.

Sementara itu diluar gedung DPR terdengar suara penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan, terutama oleh ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU. Kedua Ormas ini selain memiliki basis masa dan ruang lingkup kegiatan yang luas juga merupakan Ormas yang jauh lebih tua dari usia republik ini.

Penolakan terhadap RUU Ormas ini, lebih disebabkan karena didalamnya banyak pasal-pasal yang tidak memenuhi unsur demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. RUU ini terlalu memberian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Ormas, sehingga kebebasan berserikat sebagaimana yang dijamin oleh UUD terancam menjadi kebebasan yang semu.

RUU ini memberikan wewenangan kepada Pemerintah  (pusat maupun daerah) untuk mengatur dan mengawasi Ormas, terutama dalam hal mendirikan dan mendaftarkan Ormas. Pasal-pasal ini ditutup dengan kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut dengan peraturan.

Semisalnya soal pendirian Ormas yang berbadan hukum, diatur pada BAB IV, pasal 11 ayat 1 huruf ( i ) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kemudian untuk Orgnaisasi yang tidak berbadan hukum diatur dalam pasal 14

ayat (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai alamat dan domisili.

Kedua pasal tersebut secara gamblang menyebutkan adanya kewenangan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah dalam hal pengesahan berdirinya sebuah organisasi, padahal UUD menjamin kebebasan bagi tiap-tiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat tanpa harus disyhakan oleh pemerintah.

Lazimnya, kewenangan pengesahan itu tentunya akan melekat pula kewenangan untuk mencabut/membubarkannya. Pasal ini tentunya akan menjadi momok yang menakutkan, karena suatu saat pemerintah bisa memanfaatkannya, dan ini tentunya akan mengurangi keberanian para pengurus Ormas untuk mengkritisi pemerintah.

Pasal 11, 13 dan pasal 18 dalam RUU ini, ditutup dengan kalimat ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, dengan demikian RUU ini telah memberikan mandat penuh kepada Pemerintah untuk membuat aturan dan syarat-syarat mendirikan dan mendaftarkan Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Kejanggalan lain dalam RUU ini adalah soal pengakuan sebuah Ormas yang hanya sampai pada tingkat pemerintahan Kabupaten Kota, organisasi yang berada ditingkat kecamatan atau desa tidak dikenal oleh RUU Ormas ini, padahal realitanya kita memiliki organisasi kemasyarakatan pada tingkat terendah yakni RT dan RW.

Pendirian sebuah Ormas merupakan hak yang melekat dan dijamin oleh UUD, justeru karenanya, Pemerintah dan DPR selayaknya bisa memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap publik dengan mengajukan RUU Ormas yang lebih baik dari UU No. 8 Th 1985. Tidak terlalu jauh mengatur, mengawasi apalagi sampai membubarkan sebuah Ormas.

Memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Ormas, akan menjadi bias dan bisa berakibat pengekangan terhadap Ormas itu sendiri, akibatnya kebebasan yang dijamin oleh UUD akan terbelenggu.

Jika dalam praktiknya ada pengurus atau anggota Ormas yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti tindakan anarkis, makar dan kejahatan lainnya, maka pemerintah dapat menindak para pelakunya dengan UU yang sudah ada, tetapi tidak dengan cara membubarkan organisasinya, karena membubarkan sebuah organisasi bertentangan dengan pasal 28 UUD negara kita. Dan oleh karena itu pulalah Muhammadiyah dan NU, serta beberapa ormas lainnya  menolak RUU tersebut disyahkan menjadi Undang-Undang.

11:11 PM | 0 comments | Read More

Eyang Subur Jadi Caleg

Berita tentang Eyang Subur menemptakan urutan teratas diantara berita-berita penting dinegeri ini. Media masa, terutama televisi seakan berlomba-lomba memberitakan soal paranormal beristeri delapan ini. Berbagai sisi kehidupan Eyang dikupas, mulai dari cerita soal mesin jahit hingga sampai kemesin duitnya.

Adalah seorang Adi Bing Slamet yang pertama kali membawa urusan Eyang ini menjadi tumbuh “subur” ditengah pulik, setelah itu Eyang menjadi buah bibir banyak orang dan bahkan institusi sekaliber MUI juga ikut terlibat membicarakannya, bahkan belakangan kita dengar selentingan berita bahwa MUI mengirimkan tim investigasi untuk memantau kegiatan Subur. Wal hasil bil husal nama Eyang Subur yang dulu hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja kini sudah menasional, namanya menjadi populer, akrab dimulut dan ditelinga masyarakat hingga sampai kedusun –dusun terpencil.

Malam inipun  sosok lelaki misteri ini dibicarakan sebuah stasion tv swasta dalam dua acara berbeda secara berturut-turut. Menariknya lagi ,  seberapa hebohpun orang membicarakannya namun lelaki yang dipanggil Eyang ini tak pernah muncul, selalu saja ada orang  lain yang bersedia menjadi juru bicaranya, dan seberapa besarpun hujatan yang diarahkan kepadanya sebesar itu pula pembelaan datang dari simpatisannya.

Para pengikut, murid atau simpatisannya seakan siap sedia setiap saat Eyang membutuhkan,  mereka rela jadi kawat berduri untuk memagari  Eyang, bila diperlukan berbicara mereka siap menjadi penyambung lidah, dan bila perlu menjadi pelapis dada sekalipun mereka siap.

Melihat kondisi pemberitaan yang sedemikian gencarnya ini bukan tidak mungkn ada  partai politik ada yang mau mencalonkan Eyang sebagai Anggota Legislatif atau bahkan mungkin sebagai calon presiden.  Ditinjau dari beberapa sisi Eyang memang mungkin untuk itu. Beliau memiliki pengikut dan simpatisan yang cukup banyak, dikenal oleh publik terlebih-lebih setelah perseteruannya dengan beberapa artis mencuat.  Punya harta dan uang yang melimpah sehingga bisa digunakan sebagai dana kampanye, punya 8 isteri yang bisa dikerahkan sebagai tim sukses yang solid.

Akan halnya soal kemampuan dan intelektual Eyang tidak perlu dibicarakan dulu, bagi parpol yang penting ketenaran Eyang bisa dimanfaatkan untuk mendulang suara (Vote Getter). Ini memang sebuah ide gila tetapi bukan tidak mungkin terjadi ,  sebab kecenderungan partai politik dinegeri kta disaat ini adalah mencari figur yang layak jual . Dengan alasan untuk meningkatkan elektabilitas partai boleh mengambil kebijakan, meskipun dikemudian hari terbukti kebijakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bijak, jadi kepada Eyang Subur bersiap-siaplah untuk menjadi calon anggota legislatif. 

10:34 PM | 0 comments | Read More

Listrik Padam, TDL Naik Terus

Dua hari yang lalu kita mendengar berita naiknya tarif dasar listrik sebesar 4,3 %, kabar buruk ini merupakan rangkaian dari keputusan pemerintah diakhir tahun 2012 yang lalu, keputusan itu memberi wewenang kepada PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 % pada tahun 2013, hasilnya sejak januari hingga April ini PLN sudah dua kali menaikkan Tarif Dasar Listrik.

Naiknya tarif dasar listrik tidak berdiri sendiri, dia merupakan lokomotif yang akan menyeret harga komoditas yang lain menjadi naik, termasuk diantaranya harga kebutuhan bahan pokok, dan pada gilirannya menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

Alasan pemerintah menaikkan TDL dari dulu sampai sekarang selalu sama, yakni untuk menutupi devisit anggaran dan mengurangi subsidi. Dan diharapkan dari kenaikan tarif dasar listrik ini dapat mengurangi subsidi sebesar Rp. 14 T dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp. 78,63 T .

Besarnya subsidi untuk listrik ini menjadi pembicaraan klasik, setiap ada rencana kenaikan TDL selalu menjadi alasan yang mengemuka, tapi tak pernah terdengar ada upaya yang jelas untuk mengatasinya. Pemerintah dan PLN lebih cenderung menempuh jalan pintas dengan cara menaikan tarif dasar listrik, dan kalau masih tetap juga memberatkan APBN TDL diusulkan naik lagi dan DPR meskipun terkesan menolak tapi pada akhirnya tetap saja setuju.

Tak pernah terdengar upaya yang serius untuk mencari alternatif pembangkit listrik, semisal pembangkita tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik bio diesel atau  pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber arus listrik.,

Satu hal yang lebih penting lagi adalah apakah sebelum menaikkan tarif dasar listrik, PLN sudah melakukan efisiensi dilingkungan internalnya, apakah PLN sudah berupaya untuk meningkatkan produktivitas karyawannya dalam melayani pelanggan, dan apakah PLN sudah bekerja keras untuk mengantisipasi pencurian arus listrik yang berkemungkinan juga melibatkan orang dalam PLN sendiri.

Pertanyaan - pertanyaan diatas  perlu menjadi perhatian pemerintah bersama PLN, karena selama ini PLN tak ubahnya seperti sedang melakoni senandung anak TK yang berbunyi “Naik …….. naik kepuncak gunung // tinggi ……… tinggi sekali, lagu ini menyiratkan sikap PLN yang tak pernah mengenal kata turun soal tarif dasar listrik.

Lebih ironisnya lagi disaat pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik , lampu malah sering padam, sehingga cucu saya si Gebo terpaksa menyelesaikan PRnya dalam gelap, dan tulisan inipun menjadi tertunda dipublikasikan karenaterputusnya pengantar interkoneksi yang berakibat kota Pekanbaru menjadi gelap gulita.

7:57 PM | 0 comments | Read More

Mampukah Sby

Marzuki dan  kader partai boleh berbesar hati dan berharap, tetapi rakyatlah yang memutuskan apakah Partai Demokrat masih layak diberikan kepercayaan.

"Tiga bulan kedepan, elektabilitas partai ini menjadi 15 persen," kata Marzuki saat berbincang dengan wartawan di Sanur Paradise Hotel, Sanur, Bali, Minggu (31/3/2013).

Itulah ungkapan kegembiraan hati seorang Marzuki Alie atas putusan KLB Partai Demokrat yang telah memilih SBY sebagai ketua umum. Ketua DPR yang juga wakil ketua majelis tinggi PD ini merasa yakin bahwa terpilihnya SBY akan menjadi titik awal bagi Partai Demokrat dalam upaya meningkatkan elektabilitas partai.

Tidak dinafikan bahwa Ketua Umum merupakan pemegang kendali utama dalam segala aktivitas partai, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan,  termasuk kegiatan dalam usaha merebut hati rakyat pemilih. Terpilihnya SBY sebagai ketua umum mungkin mampu menjadi perekat dan meredam isu perpecahan ditubuh partai. Dengan segenap kemampuan dan kharisma yang dimilikinya SBY akan merapatkan barisan, bahu membahu dengan seluruh kader untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.

Marzuki bolehlah berbesar hati, tapi jangan lupa bahwa elektabilitas partai bukan semata-mata karena faktor ketua umum, bukan hanya faktor internal belaka, banyak faktor lain diluar partai yang menentukan, salah satunya adalah faktot kepercayaan rakyat terhadap partai itu sendiri. Internal partai barangkali bisa dikendalikan oleh SBY, tetapi membujuk hati rakyat pemilih adalah sesuatu yang sulit, butuh kerja keras dan kesungguhan dari seluruh kader PD.

Dua kali pemilu rakyat menjatuhkan pilihannya kepada PD, memberikan kepercayaan yang sedemikian besar kepada SBY dengan Partainya untuk mengendalikan pemerintahan ini dengan harapan kesejahteraan rakyat akan meningkat, bisa menciptakan aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mampu bergerak dari titik terendah peninggalan orde baru menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Kenyataanya kemudian menjadi lain, aparat pemerintah selaku penyelenggara negara yang diharapkan bersih dan berwibawa malah lebih banyak kotornya, prilaku korup dipertontonkan kehadapan publik, wajah-wajah para koruptor tampil dilayar kaca dengan senyum sumringah tanpa rasa malu sedikitpun. Ketimpangan pembangunan antara Wilaya Indonesia Timur dan Barat bagaikan jurang yang menganga. Rakyat sulit berobat karena RSU menolak pasien yang tak punya uang. Listerik byarpet tanpa pernah ada solusinya, biaya pendidikan masih cukup tinggi, tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti daging dan kedelai bahkan belakangan ini harga bawangpun ikut melonjak empat puluh kali lipat, sementara petani bawang di Brebes tetap juga melarat.

SBY yang dulunya menyatakan dirinya berdiri paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi, malah dibelakangnya berbaris para koruptor itu sendiri, terbukti dengan banyaknya kader partai yang dipimpinnya tersangkut kasus suap dan korupsi, bahkan belakangan ini nama Ibas santer disebut-sebut ikut menikmati uang haram dari kasus suap Hambalang. Benar tidaknya berita keterlibatan putera presiden itu masih menuggu kepastian dari penegak hukum, tapi opini publik sudah terlanjur terbentuk. Berbagai Peristiwa tersebut diatas membuat pupusnya kepercayaan rakyat terhadap PD.

Disamping itu ada lagi faktor yang tak kalah pentingnya untuk diperhitungkan, yakni faktor Anas Urbaningrum, mantan ketua HMI ini dalam pidatonya saat berhenti dari Demokrat berjanji akan membuka lembaran-lembaran yang katanya bisa membuktikan apakah Partai Demokrat merupakan partai yang bersih atau kotor, partai yang baik atau partai brutal, dan banyak lagi ucapannya yang penuh dengan makna menyerang ke PD.

Elektabilitas Partai mungkin akan meningkat, jika SBY dan segenap jajaran pengurus partai, mulai dari pusat hingga kedusun mampu meyakinkan rakyat bahwa setelah KLB tidak ada lagi kader partai yang terlibat korupsi, tidak ada lagi kader partai yang asal ngomong dimedia, tidak ada lagi narapidana narkoba dan koruptor yang mendapat remisi, tidak ada lagi kader partai yang mengusulkan pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran berlebihan.

Dan satu hal yang teramat sangat penting adalah kemampuan SBY membuktikan kepada rakyat bahwa sebagai ketua umum partai dia tetap akan mendahulukan tugas-tugas negara, selebihya waktu jualah yang akan membuktikan apakah elektabilitas PD akan meningkat. 

2:32 AM | 0 comments | Read More

SBY, Partai atau Negara

Pengunduran diri Anas dari jabatan ketua umum ternyata menyisakan banyak persoalan bagi Partai Demokrat, harapan untuk memperbaiki citra dan elektabilitas partai, malah menimbulkan gejolak baru dikalangan internal mereka. Keputusan majelis tinggi menunjuk seorang pelaksana tugas  (PLT) menggantikan posisi Anas, tidak sesuai dengan ketentuan,  AD/ART partai tidak mengenal istilah PLT, pengganti ketua umum yang berhenti harus dipilih lewat kongres luar biasa (KLB).

Digagaslah KLB, dan Ibas ditunjuk sebaga Stering Comitee yang bertanggung jawab penuh  atas penyelenggaraannya pada tanggal 30 sampai 31 Maret di Bali. Cuma persoalannya, PD kesulitan mencari figur pemimpin yang mumpuni, yang mampu meningkatkan elektabilitas partai, yang bersedia mengabdi full timer tapi tak boleh minta dicalonkan sebagai presiden. Ketua terpilih harus mengundurkan diri dari jabatan formalnya karena Majelis tinggi menetapkan ketua umum Partai tidak boleh merangkap jabatan.

Karena kesulitan mencari calon ketua umum itulah kiranya 25 DPD Partai Demokrat datang ke Cikeas meminta kesediaan SBY untuk turun gunung, meninggalkan jabatan Ketua Majelis Tinggi untuk menjadi ketua umum partai.

Bersediakah SBY ?

Konon kabarnya beliau yang bijak bestari ini sempat tercenung selama 10 menit, suasana menjadi hening hingga SBY menjawab akan memikirkan usulan DPD itu. Jawaban yang diberikan SBY ketika itu baru pada tahap memikirkan, belum menyatakan kesediaannya.

Memang tidak ada larangan bagi seorang presiden untuk memimpin partai, tapi lazimnya yang terjadi didunia politik adalah ketua Partai yang mencalonkan diri sebagai presiden bulan sebaliknya. Presiden itu seorang negarawan, tidak berada dalam satu kelompok atau golongan tertentu, tetapi menjadi milik seluruh bangsanya. Justeru itulah sering kita dengar seorang presiden melepaskan seluruh atribut partainya dan mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negaranya. 

Tidak bisa dinafikan bahwa tugas seorang ketua partai itu amat berat, khususnya saat  berada ditahun politik ini. Tiap-tiap partai sedang mengatur strategi untuk memenangkan pertarungan, memasang kuda-kuda untuk berpacu digelanggang pemilu ditahun depan. Tiap-tiap ketua partai akan disibukan urusan pemilu, mulai dari menyusun daftar calon sementara sampai kepada menyusun rencana pemenangan pemilu.

Tenaga dan pikiran ketua partai akan terkuras, agar partainya mampu meraup suara pemilih, dan oleh karenanya akan menjadi sulit bagi seorang presiden memisahkan dirinya antara seorang ketua partai dengan seorang presiden, termasuk memisahkan fasilitas negara yang dipergunakannya. 

KLB Partai Demokrat ini seakan menjadi batu ujian bagi SBY, beliau berada pada dua pilihan yang sama sulitnya, partai atau negara, meskipun sesungguhnya menjadi ketua partai belum tentu mengabaikan tugas-tugas negara.

Partai boleh berharap penuh kepada SBY, namun sebagai seorang negarawan tentu SBY tidak akan gegabah memutuskan, karena beliau tau bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus didahulukannya yakni kepentingan rakyat  Indonesia yang telah memilihnya.

Tapi, jika SBY benar-benar bersedia menjadi calon ketua umum,  tentu para elite partai tak perlu lagi ke Bali, tidak ada yang harus dikongreskan lagi. Pengganti ketua umum sudah terpilih dengan sendirinya karena tak mungkin ada calon lain yang akan maju menjadi pesaing SBY.  Dan sejarah akan mencatat bahwa dinegeri ini ada partai politik yang katanya menjadi pilar demokrasi dipimpin oleh sebuah keluarga, dimana ketua dan sekjennya terdiri dari bapak dan anak.

Wallahu’alam

11:08 PM | 0 comments | Read More

Apakah PD akan Tenggelam

jika salah menghitung, langkah akan terpuruk dijurang yang dalam, dan nama besar PD akan tinggal kenangan belaka.

Semula diyakini bahwa turunnya Anas dari kursi ketua umum akan mampu memperbaiki elektabilitas partai, kenyataannya malah PD menjadi repot sendiri mencari penggantinya dan elektabilitas partai tak juga membaik.

Perkara elektabilitas inilah yang memusingkan kepala para elite partai, mereka resah mencari jalan keluarnya, sementara Anas berhenti sambil menebar kata-kata tajam yang bagaikan anak panah lepas dari busurnya.

Diluar perhitungan banyak pihak, Anas yang kesehariannya terlihat santun itu ternyata mampu melakukan perlawanan, meskipun tidak dengan cara yang prontal, namun langkah-langkah yang dilakukannya merupakan serangan balik terhadap pihak-pihak yang menggusurnya dari PD.

Siapakah figur yang bisa dihandalkan oleh Demokrat itu ? Sejumlah nama memang sudah digadang-gadang menjadi calon ketua umum. Dari kalangan internal, muncul nama Marzuki Alie, dan Saan Mustopa, sementara dari Puri Cikeas disebut-sebut pula nama Ani Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Marzuki dan Saan Mustopa nampaknya sudah melakukan sejumlah manuver diberbagai  daerah. Saan mengaku terus melakukan komunikasi intensif dengan para pengurus didaerah  meskipun dia sendiri tak pernah mengungkapkan daerah mana yang akan mendukungnya.

Sementara itu kubu Marzuki sudah mulai melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan pengurus DPC-DPC di Makassar beberapa waktu lalu, terakhir mereka berkumpul di Ancol dan konon kabarnya konsolidasi yang dilakukannya itu berbuah teguran dari ketua majelis tinggi.

Dari kubu Cikeas, meski tidak pernah terdengar suara mereka ingin mencalonkan diri, tapi kader Demokrat seakan berlomba-lomba ingin mencalonkannya, belum ada jawaban pasti apakah diantara ketiganya akan menolak atau menerima pencalonan itu.

Jika Saan dan Marzuki terpilih, mampukah kedua fungsionaris partai ini merebut hati pemilih, apakah mereka memiliki daya juang yang baik untuk mendongkrak elektabilitas partai, apakah keduanya punya nilai jual yang tinggi guna meraih simpati rakyat ? Jawabnya tentu kader PD yang tau, namun satu hal yang harus dimaklumi, bahwa melorotnya elektabilitas partai bukan hanya karena faktor ketua umum, tetapi juga karena terungkapnya beberapa kasus korupsi yang melibatkan elite partai ini.

Demikian juga halnya dengan pencalonan trio Cikeas (SBY, Ani Yudhono dan Ibas) meskipun hingga hari ini ketiganya relatif bersih dari sangkaan negatif dan diyakini mampu membersihkan partai ini dari para pencoreng nama baik, namun apa jadinya partai ini, jika ketua dan sekjennya adalah ibu dan anak, plus ketua majelis tinginya dipegang oleh sang suami. Publik akan menilai PD hanya milik keluarga Cikeas, dan pada gilirannya nanti ketika ikut pemilu hanya sedulur mereka yang berkenan memilih.

Untuk itulah, PD harus menghitung ulang dengan cermat, agar KLB yang akan dilaksanakan akhir Maret ini bisa menjadi langkah awal kebangkitan partai, bisa memulihkan kepercayaan publik, dan pada gilirannya sukses mendulang suara pada pemilu 2014 mendatang.

jika salah menghitung, langkah akan terpuruk dijurang yang dalam, dan nama besar PD akan tinggal kenangan belaka.

11:39 PM | 0 comments | Read More

SBY Memang Harus Turun

Terbuktilah sudah bahwa apa yang disebut-sebutkan sebagai isu kudeta itu hanyalah isapan jempol belaka, hari ini Jakarta aman-aman saja, tak ada pasukan bersenjata yang mendatangi istana untuk memaksa SBY turun dari kursi kekuasaannya. Tidak ada kekerasan yang mengarah pada tindakan merampas kekuasaan, dan tidak ada pula peristiwa tembak menembak antara tentara dengan pelaku kudeta. Alhamdulillah, hari ini berlalu dengan damai, tanpa pertumpahan darah sebagaimana yang kita khawatirkan dalam beberapa hari ini.

Memang ada aksi MKRI, tapi tidaklah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mereka hanya sebatas berkumpul didepan kantor YLBHI, dan berteriak meminta SBY – Boediono turun. tak satupun diantaranya yang membawa senjata  dan tidak pula didukung oleh jumlah massa yang besar.  

Apakah aksi mereka ini bisa dikategorikan sebagai tindakan coup d’etat (kudeta), tentu saja tidak,  karena mereka hanya sebatas menuntut  agar SBY turun dari jabatannya , tetapi tidak melakukan tindakan apapun yang bersifat pemaksanaan.

Aksi serupa sebenarnya sudah sering terjadi, berbagai pihak sudah sering meminta SBY turun, hal ini dimungkinkan terjadi karena pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, terutama dalam hal memberantas kejahatan korupsi dan penyelesaian masalah hukumnya. Sebut saja kasus Mafia Pajak, hukum hanya sampai pada seorang Gayus sementara mafianya tidak terungkap. Bail Cntury hingga hari ini tidak jelas ujung pangkalnya, yang terdengar malah teriakan nasabahnya yang menjerit karena uang mereka menguap.

Lebih celakanya lagi, beberapa skandal besar seperti kasus Wisma Atelit dan Hambalang malah melibatkan elite Partai Demokrat. Partai pemerintah yang seharusnya bersih dari skandal. Kasus Wisma Atelit melibatkan Nazaruddin yang waktu itu menjabat sebagai Bendahara PD, sehingga menuai tudingan miring bahwa isi kas PD bersumber dari dana yang tidak bersih. Nazar tak mau sendiri , diapun menyebut nama Anas Urbaningrum Ketua Umum PD, dan terakhir terselip pula nama Ibas Sekjen Partai yang tak lain adalah Putera SBY sendiri, jadi tiga nama penting (yang dalam istilah orang Minang disebut 3 tungku sajarang) ditubuh PD terlibat dalam pusaran kasus besar.  

Anas Urbaningrum yang tersangkut dalam kasus Hambalang akhirnya berhenti dari jabatannya, berhentinya Anas berbuntut pada kesibukan SBY mencari penggantinya lewat KLB dan akhirnya publik menilai SBY lebih sibuk mengurus partai dari pada mengurus rakyat.

Tapi cukupkah alasan diatas sebagai dasar untuk menurunkan SBY ? Tentu saja tidak,  karena presiden dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung secara demokrasi, ada aturan main yang harus dihormati dan ada pula prosedur baku yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, salah satu diantaranya adalah presiden berhenti setelah habis masa jabatannya.

Jadi, sabarlah menunggu waktunya, karena SBY memang harus turun tahta setelah masa jabatannya yang kedua ini berakhir.

11:39 PM | 0 comments | Read More

Kancil dan Harimau

“Itulah pintarnya Kancil, dan oleh karena pintarnya itulah maka disebut “Kancil Luar Biasa, disingkat menjadi KLB.” 

Sudah menjadi tradisi bagi anak-anak dusun Pasir Berdengung, bahwa bila musim purnama mengambang mereka berduyun-duyun mendatangi rumah Lung Bisar untuk mendengar cerita dongeng dari orang tua yang mereka panggil dengan sebutan Pak Lung itu. Tak terkecuali pada malam itu, saat mana saya yang secara kebetulan sedang numpang bermalam dirumah beliau.

“Malam ini kita bercerita tentang Kancil Luar Biasa,” kata Lung Bisar memulai dongengnya, dan seperti biasanya anak-anak itupun duduk dengan tertib sambil menyimak kata demi kata yang keluar dari mulut Lung Bisar.

“Bermula kisah dari seekor Harimau yang bermaksud hendak menyatukan seluruh warga hutan dalam sebuah perkumpulan. Rencananya itu mendapat sambutan baik dari kawan-kawannya yang lain, hampir semua warga hutan belantara yang mendengar rencana Harimau itu menyatakan setuu. Bahkan Singa dan Gajah yang dikenal sebagai seterunya juga setuju, sedikitpun mereka  tak membantah, semuanya menyatakan dukungan dengan sepenuh hati kecuali Kancil, makhluk yang satu ini memberikan dukungan dengan sedikit catatan.” Kata Lung Bisar  sambil menghentikan sejenak ceritanya untuk menyeruput kopi yang disediakan oleh nCik Kenah., kemjudian sambil menyulut sebatang rokok dia lanjutkan ceritanya lagi.

“Maka terjadilah dialog antara Kancil dengan Harimau, debat mereka semakin alot ketika sampai pada pembicaraan siapa nanti yang akan dipilih sebagai pimpinan.” Kata Lung Bisar dengan gayanya yang khas, dan anak – anak belia itu duduk tertib mendengarkannya.

“Saya lebih cenderung Singa yang jadi Ketua,”  kata Harimau.

“Ooooo saya kurang setuju, ...... Singa itu kukunya panjang, rambutnya gondrong, kalau dia jadi ketua kita nanti apa kata dunia,” sanggah Kancil.

“Bagaimana kalau Gajah ? Kata Harimau lagi.

“Kalau Gajah saya sih setuju, tapi Gajah itu tak pandai duduk, apa jadinya nanti kalau pimpinan kita mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi kerjanya berdiri terus.” Jawab Kancil sambil memamah dedaunan.

“Kalau begitu saya usulkan Lembu yang jadi ketua,” kata Harimau lagi dengan nada setengah putus asa.

“Ooo mak, Lembu itu hampir sama dengan keledai, mereka lebih terkenal bodohnya, saking bodohnya, Lembu yang punya susu Sapi yang dapat nama, saya keberatan.” Jawab Kancil dengan tegas.

“Siapa lagi nCil,” sergah Harimau dengan emosinya.

“Bagaimana kalau saya yang jadi ketuanya,” jawab Kancil dengan senyum dikulum. “Dan Tuan Harimau akan saya nobatkan sebagai Datuk Panglima Hutan, pemangku adat tertinggi dibelantara ini,” sambung Kancil lagi.

“Cocok juga tu,” jawab Harimau, kemudian mereka  bersalam-salaman mengakhiri perdebatan dengan sebuah kesepakatan, dan konon kabarnya kesepakatan  antara Harimau dan Kancil itu menjadi keputusan kongres yang akan mereka laksanakan.

“Lho, koq ada keputusan sebelum kongres?” Tanya salah seorang anak dengan penuh keheranan,

“Itulah pintarnya Kancil, dan oleh karena pintarnya itulah maka disebut “Kancil Luar Biasa, disingkat menjadi KLB.”  Jawab Lung Bisar mengakhiri ceritanya.

11:06 AM | 0 comments | Read More

Kudeta

Dihari-hari terakhir ini kita dikejutkan oleh ISU tentang akan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang syah. Isu tersebut semakin santer terdengar manakala para jenderal yang sudah purna bhakti bertemu dengan presiden tanggal 13 Maret yang lalu. Konon kabarnya isu tersebut sangat akurat dan bersumber dari laporan intelijen.

Kita patut merasa cemas akan isu ini, karena istilah kudeta itu sendiri mengandung makna penjungkirbalikan kekuasaan secara paksa. Bila benar terjadi, Kudeta tidak hanya akan menjatuhkan penguasa, tetapi juga akan menjatuhkan korban yang tak sedikit. Pertempuran akan sulit dihindari, tentara yang setia dengan republik akan berhadap-hadapan dengan pihak yang melakukan kudeta. 

Desingan peluru akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita sepanjang waktu, dan ditiap-tiap letusan senjata dengan sendirinya akan menelan korban. Para pengurus Masjid dan yayasan sosial akan tunggang langgang dalam penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, menyolatkan hingga sampai pada menguburkan jasad korban. Para penggali kubur juga kebagian getahnya, mereka harus bekerja ekstra sepanjang hari agar tidak ada korban yang terlantar dan terlambat masuk keliang lahat.

Kudeta yang sudah terlanjur dilancarkan sulit untuk dihentikan, pihak yang menang sementara waktu boleh naik tahta, tapi bukan berarti pihak yang dikudeta akan bungkam selamanya, mereka diam sambil menyusun strategi dan taktis sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik, demikianlah seterusnya hingga perang saudara menjadi sesuatu sulit dihindari, dan pada akhirnya rakyat jualah yang akan menanggung beban deritanya.

Tapi, benarkah akan ada kudeta ? siapakah yang berada dibalik rencana kudeta itu, sebesar apakah kekuatan yang dimilikinya, rentetan pertanyaan itu datang bertubi-tubi, bermain-main dalam benak kita. 

Biasanya kudeta itu dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata, dan dinegeri ini senjata yang paling lengkap itu hanya dimiliki oleh TNI, kalaupun ada teroris dan kelompok separatis, jumlahnya tidak seberapa, paling banter mereka hanya mampu membuat bom rakitan dan diledakkan didepan hotel atau tempat hiburan malam. Tindakannya hanya sebatas mengacaukan keamanan, tidak sampai mengganggu stabilitas politik apalagi sampai melakukan kudeta.

TNI dipastikan tidak akan mau melakukan kudeta, karena tentara kita adalah prajurit Sapta Marga yang setia pada negara, tindakan itu amatlah nista dimata mereka. Kita haqqul yakin bahwa TNI adalah orang-orang yang mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Justeru itu kita tidak yakin kalau TNI mau melakukan kudeta.

Kelompok besar lainnya adalah Partai Politik. Partai memang memiliki anggota dalam jumlah yang besar, tapi bukan rahasia lagi bahwa partai – partai yang ada dinegeri ini bukanlah partai yang mendapat dukungan sepenuh hati. Dukungan yang mereka peroleh adalah dukungan semu, tergantung pada buah tangan yang mereka bawa saat kampanye. Jangankan dukungan untuk melakukan kudeta, dukungan dalam pemilu saja sulit mereka peroleh, justeru itulah sering kita dengar besarnya jumlah Golput pada setiap pemilihan umum maupun pemilukada.

Ada pula kelompok barisan sakit hati, mereka ini merupakan kumpulan orang-orang yang dulunya pernah berada dilingkungan kekuasaan, yang oleh sebab sesuatu dan lain-lain hal kini terpinggirkan. Sebagian diantaranya ada yang dihinggapi penyakit post ower syndrome, latah dan lain sebagainya tetapi masih ingin tetap eksis. Mereka bersatu bukan karena persamaan ideologi dan cita-cita tetapi berkumpul karena merasa senasib sepenanggungan. Jumlahnya tidaklah terlalu besar dan rentan perpecahan, serta tidak pula memiliki kekuatan untuk melakukan kudeta. 

Jadi, kelompok mana lagi yang mungkin melakukan kudeta? Pertanyaaan ini sulit dijawab oleh akal sehat kita. Jika ada kelompok yang dengan sengaja berani merencakan kudeta terhadap pemerintahan yang syah, barangkali tindakan itu hanya akan sia-sia belaka karena tidak akan pernah mendapat dukungan dari rakyat.

Tetapi, dalam situasi tertentu, ketika penguasa sudah tidak lagi berlaku adil terhadap rakyatnya, korupsi terjadi dimana-mana, hukum tidak lagi ditegakkan, para pejabat negara berlomba-lomba menumpuk kekayan , pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenangnya, republik seakan menjadi taming bagi praktik politik dinasti dan perkoncoan, maka bukan tidak mungkin rakyat akan turun kejalan sambil berujar “Raja Alim Raja disembah, Raja zalim Raja disanggah,” dan bila itu yang terjadi, maka bukan Kudeta lagi namanya, tetapi people power, sebuah istilah yang saya sendiri sudah lupa maknanya.

8:50 AM | 0 comments | Read More