Sudahlah Pak Menteri

Lembaran media dan layar kaca televisi dalam sepekan ini penuh dihiasi wajah kusam dunia pendidikan kita, menjadi topik hangat dalam berbagai perbincangan, menjadi headline dalam berbagai media dan membuat nama serta wajah Mendikbud menjadi akrab ditelinga dan dimata publik.

Beritanya seakan tak beranjak dari kacau balaunya pelaksanan Ujian Nasional, tak ada yang enak untuk didengar, tak ada yang menarik untuk disimak, kecuali rintihan pilu yang menyayat kalbu mengeluarkan desahan nafas dari rongga dada yang sempit, sempit hati dan pikiran seakan membuat mata tak kuat menatap kedepan, menatap masa depan pendidikan kita.

Bangsa lain sudah bolak balik kebulan, Amerika sudah sudah berencana akan bercocok tanam diangkasa, mungkin juga China sedang berpikir bagaimana memindahkan sebagian penduduknya ke Bulan, sementara kita masih berkutat soal ujian yang terlambat, lembaran ujian yang tak sampai dan harus diphoto copy, jadwal ujian yang molor, percetakan yang tidak becus, dan anehnya lagi disela-sela ketidak pastian kapan sebagian anak didik kita akan ujian, menterinya malah berkata galau, merasa tengah diuji, entah diuji oleh siapa ?

Pelaksanaan Ujian secara Nasional yang disebut sebagai UN ini sejak awal sudah bermasalah, lahir dari sebuah perencanaan yang kurang matang, terkesan dipaksakan dan barangkali juga ada suatu kepentingan bisnis dibalik itu yang dibungkus dengan kata manis untuk kesetaraan nilai dan mutu pendidikan yang berstandar Nasional.

Namun kenyataannya menjadi lain, setiap tahun menuai masalah, soal harus dikawal oleh polisi bersenjata lengkap, tentara dikerahkan mengantar soal yang terlambat sampai ketujuan, anak didik dibayang-bayangi oleh rasa takut, UN bagi mereka yang sekolah didaerah terpencil bermetafora menjadi hantu yang menakutkan, mereka takut yang disoalkan dalam UN nanti adalah sesuatu yang belum mereka pelajari.

Suasana jadi mencekam, tiap tahun korban berjatuhan terjerat kasus membocorkan soal, mengirim jawaban soal lewat BBM dan pesan singkat, mengedarkan kertas jawaban palsu dalam bentuk salinan dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mengorbankan anak didik kita, sungguh memilukan.

Bagaimana dengan Pak Menteri, apa tanggapannya atas kejadian ini, beranikah dia mengatakan bahwa gagasan UN ini sudah gagal, dan tak perlu dilanjutkan lagi, sehingga tahun depan suasana mencekam seperti sekarang ini sudah tidak muncul lagi, anak didik kita tidak perlu takut dengan soal ujian yang berbeda dengan pelajaran mereka, polisi tidak perlu mengerahkan personilnya hanya untuk mengawas soal ujian, tentara tak perlu berkeringat lagi karena harus berjalan kaki menyusuri lereng dan mendaki bukti yang terjal hanya karena harus mengantar soal.

Sudahlah Pak, mari sama-sama kita akhiri semuanya ini, mari sama-sama kita pikirkan kembali bagaimana sebaiknya memberikan ujian terhadap anak didik kita, apakah tidak lebih kita serahkan saja kepada guru yang mendidiknya.

Satu hal yang perlu menjadi bahan renungan adalah ujian yang disebut berstandar Nasional ini bukanlah jaminan mutu bagi dunia pendididikan itu sendiri, justeru karenanya sudah sepantasnya lembaran UN ini kita tutup sebelum masa jabatan pak Menteri berakhir.

2:05 AM | 0 comments | Read More

Jangan Gunakan Istana Untuk Kegiatan Partai

Semula saya menduga bahwa SBY tampil diistana negara pada Rabu malam (17 April 2013), akan berbicara masalah kenegaraan yang kini sedang menghangat, mungkin soal Ujian Nasional yang amburadul, sehingga perlu ditegaskan bahwa Menteri Nuh akan dipecat atau diberi penghargaan. Atau soal bendera Aceh yang belum tuntas, atau mungkin juga ada hal penting lainnya yang menyangkut nasib rakyat seperti misalnya masalah subsidi BBM yang kini belum usai diperbinbcangkan.

Ternyata dugaan saya keliru, kehadiran SBY malam itu bukan sebagai seorang presiden, tapi tampil sebagai seorang ketua umum Partai Demokrat untuk memberikan klarifikasi masalah batalnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat.

"Saya harus klarifikasi karena pemberitaan telah merugikan nama baik Mbak Yenny maupun nama baik saya sendiri karena seolah-olah ada tawar-menawar. Bukan seperti itu," kata SBY di Kantor Presiden, Rabu (17/4/2013).

Sungguh sangat mengecewakan, karena disaat-saat rakyat sedang menunggu kehadirannya untuk bicara masalah urusan negara, dia malah tampil bicara tentang urusan partai, sebuah urusan yang semestinya tidak dibicarakan oleh SBY diistana negara, dan tidak pula dibahasnya disela-sela tugasnya sebagai kepala negara.

Bukankah dulu, sebelum terpilih sebagai ketua Partai, SBY pernah berjanji akan mengurusi partainya di akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara. Lalu kenapa kini janji  itu dia langgar sendiri, apakah seorang SBY sudah lupa dengan janjinya atau menganut faham lain dimulut lain dihati. Bukankah dulu SBY pernah mengingatkan para menterinya agar fokus dalam tugasnya sebagai pejabat negara, lalu kenapa kini dia malah berbuat sebaliknya, 

Bahwa seorang SBY memimpin sebuah partai adalah hak pribadinya, hak yang melekat pada dirinya dan dijamin oleh UU, tapi sebagai seorang presiden dia harus bisa memilih dan memilah mana tugas partai dan mana tugas negara, jangan dicampur adukkan dan jangan dibuat menjadi tidak jelas, apalagi sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY semuanya itu untuk dan atasa nama kepentingan negara.

Bahwa dia perlu membuat Klarifikasi soal Yenny Wahid yang batal masuk ke Partai Demokrat itu kita maklumi. Boleh saja SBY menggunakan waktu luangnya untuk bicara dan mengurus partai, dengan memilih tempat di Kantor DPP Partai Demokrat, atau kediaman pribadinya di Puri Cikeas, atau bahkan jika ingin terkesan lebih santai dan tak terikat protokoler kenegaraan dia bisa berbicara diwarung kopi, warung kopi Lung Bisar misalnya, tapi bukan diistana negara.

Mengunakan Istana Negara untuk kepentingan lain diluar kepentingan rakyat, adalah suatu tindakan yang tidak bijak, bahkan terkesan mencampur adukkan tugas negara dengan tugas partai. Untuk itu seorang ketua partai yang juga kepala negara harus bisa menempatkan dirinya dengan baik, jangan sampai semua apa yang dilakukannya disamaartikan sebagai kepentingan negara.

 

2:04 AM | 0 comments | Read More

Nomor Urut Caleg dan Nomor Sepatu Lung Bisar

Begitu masuk toko sepatu, Lung Bisar langsung minta dicarikan sepatu merek Pertakus ukuran No. 9, tapi pelayan toko itu tetap saja diam dan tak beranjak dari hadapannya, seumur-umurnya jadi pelayan dia tak pernah tau ada sepatu merek Pertakus dengan size No. 9. Tapi dia tidak mau membuat pelanggannya yang satu ini merasa kecewa, diapun memutar otaknya mencari akal bagaimana Lung Bisar bisa membeli sepatu merek lain, atau pertakus dengan ukuran yang lebih kecil.

Dia coba menawarkan sepatu merek yang lain, bentuknya lebih bagus, mengkilat dan terbuat dari kulit Buaya, ukurannya pas dengan kaki Lung Bisar. Tapi dengan tegas Lung Bisar menolak tawaran itu, dia tak mau berpindah kelain sepatu selain merek pertakus, “dari dulu saya tetap setia dengan merek itu, ringan dipakai dan tidak membuat kaki lecet.”  Katanya memberi alasan.

“Ini juga ringan lho pak, nyaman dikaki dan terbuat dari kulit Buaya lagi, bahan langka,” ucap pelayan itu. Lung Bisar kontan menolak dengan alasan sepatu yang ideal baginya hanya “Pertakus” akronim dari Pertanda tidak rakus,”  katanya dengan mimik yang serius.

“Maksudnya Pak ?”

“Saya tak mau menjadi manusia tamak dan rakus, jangan sampai produksi sepatu memusnahkan Buaya dilaut, populasinya sudah makin berkurang sementara Buaya Darat makin berkembang,” Jawab Lung Bisar.

“Ini ada Pertakus tapi sizenya no 7,” jawab pelayan toko itu sambil tersenyum nakal.

“Wah, kalau untuk nomor urut yang kecil itu kamu kasikan saja sama caleg, mereka sekarang sedang berebut nomor yang rendah agar ada jaminan bekerja selama lima tahun lagi.”  Pelayan itu agak bingung mendengarnya, tapi belum sempat dia bertanya Lung Bisar langsung menimpalinya lagi. “Sekarang ini para politisi kita sedang kasak kusuk berebut nomor urut terkecil.”

Hening sejenak, dan perbincangan merekapun beralih dari sepatu kenomor urut Caleg, “para caleg kita saat ini memang sedang dilanda persoalan nomor urut, mereka khawatir nomor urut besar akan mempengaruhi pilihan rakyat. Makanya ada partai yang terpaksa menunda pengajuan DCS ke KPU gara-gara kadernya mengundurkan diri karena tak dapat nomor urut rendah, dan ada pula partai yang menempatkan wajah-wajah lamanya diurutan teratas sementara caleg yang baru berada diurutan bawah, dengan kata lain para politisi kita masih terganjal perasaan trauma masa silam ketika pemilu ditentukan oleh nomor urut.”

“Ironis sekali, orang-orang yang bakal duduk diparlemen memperdebatkan sesuatu yang sudah tidak ada artinya lagi. Seharusnya mereka sadar, bahwa sistem pemilu negeri ini sudah berubah, tidak tergantung pada nomor urut pada daftar yang dibuat oleh parpol, tapi sangat-sangat tergantung pada pilihan rakyat. Berada diurutan teratas sekalipun seorang caleg, akan bernasib malang jika rakyat tidak memilihnya, sebaliknya caleg dinomor buntut akan duduk jika mampu meraup suara pemilih.”  

“Ini pertanda apa Pak ?” Tanya pelayan toko itu.

“Inilah pertanda ketidak beresan akal sehat para caleg, jika mereka memang benar-benar menjalankan amanah rakyat selama lima tahun ini tentu mereka tidak akan tergagap-gagap menghadapi persoalan ini, wakil rakyat yang selama ini memang merakyat pasti tidak akan mempersoalkan nomor urut berapa dia dipasang, dia yakin akan terpilih meskipun berada dinomor buntut dan diatasnya diisi oleh para artis ternama.” Sela pelayan toko itu.

“Ya, pintar kamu,” Potong Lung Bisar. “Tapi, mencari caleg yang legowo seperti itu saat ini agak susah, yang mau nomor besar itu hanya saya sendiri, itupun untuk ukuran sepatu, bukan nomor urut caleg,” jelas Lung Bisar menutup pembicaraannya.

2:00 AM | 0 comments | Read More

Menolak Tawaran SBY

Akhirnya Yenny Wahid memutuskan untuk tidak bergabung ke Partai Demokrat. Puteri mantan presiden ke 4 ini lebih memilih untuk tetap setia di Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Kendatipun partai yang dipimpinnya itu tidak bisa ikut pemilu pada tahun depan.

Berita tentang bergabungnya Yenny ke  PD  rencananya akan diumumkan pada tanggal 9 April di Kalibata (eks Ktr DPP PKB)

"Besok Mbak Yenny akan bicara di pers. Mungkin besok siang di Kalibata (eks Kantor DPP PKB)," kata jubir keluarga Gus Dur, Imron Rosyadi Hamid, sebagaimana yang dikutipoleh beberapa media pada Senin (8/4/2013). Dan konon kabarnya pula Yenny ditawari posisi wakil ketua umum PD.

"Saya dengar memang itu (Waketum). Tapi saya tanya ke Pak Syarif Hasan, belum tentu. Kalau masuk jadi kader iya. Partai ini kan partai terbuka, kan boleh-boleh saja. Dikasih posisi strategis juga nggak apa-apa. Nggak ada permintaan dari Mbak Yenny seperti itu," kata Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sebagian elite Partai Demokrat merasa bersyukur atas kehadiran Yenny dan sebagiannya lagi ada juga yang mewanti-wanti agar kader yang baru masuk tidak diistimewakan.

Pihak yang menyambut gembira kehadirannya, berharap agar Yenny bisa menjadi lokomotif penarik gerbong, Hal itu terungkap dengan pernyataan Sutan Bhatoegana yang menyebutkan bahwa Yenny masuk ke PD dengan membawa rombongan, PD akan diperhitungkan menjadi besar.

"Nanti bakal ada beberapa kelompok ulama yang akan muncul lagi. Nanti banyak lagi. Minimal menandakan bahwa Partai Demokrat ini masih bercita-cita sebagai partai bersih. Insya Allah sebelum Pemilu 2014 ini sudah berlalu," Kata Sutan dengan gayanya yang khas.

Hari ini, setelah dinihari tadi Yenny mengirimkan twit pada akun twiternya dan disambung dengan jumpa pers dikantor DPP PKBIB Kalibata, jelaslah sudah barang tu (meminjam istilah Sutan) Yenny batal bergabung ke PD, keputusan itu diambilnya setelah menimbang dan mendengarkan saran dari 9 Kiyai serta teman dan kerabatnya, alasan lain yang tak kalah pentingnya adalah karena dia ingin  tetap memimpin PKBIB., partai yang didirikannya pasca konflik internal PKB.

Yenny Batal bergabung ke PD merupakan hal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa , hanya saja para petinggi PD sudah terlanjur membesar-besarkannya sejak awal, padahal yang bersangkutan belum memberikan keputusan, dan ketika keputusan menolak bergabung diumumkan oleh Yenny, maka berita itu menjadi besar dan bumerang bagi PD. 

3:04 PM | 0 comments | Read More

UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan ujian nasional bukan hanya untuk pelajar. "Kami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga diuji secara nasional," kata Nuh di SMA Negeri 3 Jakarta, Senin, 15 April 2013. Sebagaimana dikutip oleh Tempo.co.

Ungkapan pak Menteri tersebut barangkali ingin mengatakan bahwa antara siswa dan Pemerintah pada hari ini mengalami nasib yang sama, yakni sama-sama diuji oleh suatu keadaan yang disebut UN.

Sebagai penyemangat, ucapan itu bisa difahami, menjadi cambuk agar para siswa tidak merasa sendirian dalam menghadapi ujian. Pada saat yang sama masih ada pihak lain yang juga sedang diuji, yakni pemerintah. Kalau siswa diuji kemampuan menguasai materi pelajaran sementara pemerintah diuji dalam hal penyelenggaraan UN itu sendiri.

Namun persoalannya saat ini bukanlah masalah bersemangat atau loyonya para siswa dalam menghadapi UN itu, tapi sejauh mana kesiapan pemerintah menyelenggarakan Ujian yang bertaraf Nasional itu dilakukan. Logikanya, jika siswa akan diuji secara nasional maka proses belajar mengajar seharusnya juga bertaraf nasional. Apa yang diperoleh oleh siswa  yang belajar di Jakarta juga harus dirasakan oleh siswa lain diseluruh pelosok nusantara ini, termasuk para siswa yang belajar di pedalaman Papua dan di Pematang Ibul Rohil. Atau dengan kata lain pemerataan pendidikan itu harus benar sudah dirasakan oleh siswa secara nasional.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah penyelenggaraan pendidikan  (termasuk sarana dan prasarana, fasilitas dan tenaga pengajarnya) sudah merata secara nasional ?  Jika sudah, ya Alhamdulillah, tapi jika belum, maka sebaiknya pemerintah berpikir ulanglah untuk melakukan ujian secara nasional.

Akan halnya hari ini pak Menteri merasa sedang diuji, ya diujilah situ,  tidak ada korelasinya dengan UN yang sedang dihadapi oleh siswa kita. Ujian yang dihadapi oleh para siswa kita sesungguhnya sudah berlangsung sejak dia masuk sekolah dulu, diuji dengan keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, diuji dengan keharusan membeli pakaian seragam  dan kemungkinan juga diuji dengan berbagai pungutan.

Ujian-ujian seperti itu, berlangsung selama mereka dalam pendidikan, maka ketika pak menteri mengatakan pemerintah sedang diuji, secara samar-samar terdengarlah jawaban siswa dengan menggunakan istilah “Lebay” , sebuah kosa kata yang belum kita jumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia, dan kita diuji untuk memahaminya.

7:03 PM | 0 comments | Read More

Anas dan SBY

Anas dan SBY, dua tokoh yang saat ini banyak diperbincangkan publik, terlebih-lebih setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat, partai yang mengantarkan SBY kekursi poresiden.  

Dari awal, hubungan keduanya  terlihat baik-baik saja, sering terlihat tampil berdua, dalam setiap acara partai selalu duduk berdampingan  , tidak pernah terdengar suara berbantahan, isi pidato SBY selalu disambut positif oleh Anas dan begitulah sebaliknya.

Hubungan baik itu berlanjut terus, hingga akhirnya terlihat sedikit agak tegang beberapa hari menjelang Anas menyatakan berhenti. Hubungan yang tegang itu semakin tak terkendalikan lagi setelah Anas benar-benar berhenti dari jabatannya dan menyampaikan pidato yang diyakini publik bernada menyerang SBY. Setelah itu keduanya mulai berseberangan, bahkan terkesan berseteru.

Sebagai orang awam sebenarnya perseteruan mereka ini sangatlah disayangkan, Anas dan SBY adalah dua kekuatan yang jika bersatu akan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa, asal saja keduanya tidak bersatu dalam pemufakatan jahat, misalnya melakukan korupsi bersama dan saling melindungi antara satu sama lain.

Kini kedua tokoh ini sudah terlanjur berseteru, meskipun tidak saling serang secara terbuka, tapi  dari beberapa berita dimedia masa dan tuit  Anas dimedia sosial bisa dibaca betapa tajamnya perseteruan itu. Bahkan saat berlangsungnya KLB Partai Demokrat di Bali Anas merasa dirinya dibuntuti oleh oknum yang disebutnya sebagai alat negara.

Jika celotehan Anas dimedia sosial ini benar, tentu ini merupakan sebuah indikasi bahwa SBY tidak melepaskan Anas dengan begitu saja bebas dialam terbuka, meskipun sudah bukan ketua partai lagi gerak-gerik Anas tetap masih dipantau oleh SBY. 

Semestinya,  Anas yang sudah berhenti dari PD , dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu menjadi urusan penegak hukum untuk mengawasinya,  gerak-geriknya dipantau, dan dicekal bepergian keluarnegeri agar tidak lari dari tanggung jawab hukum.

Sebaliknya sebagai orang muda, Anas harus menghentikan tuit-tuitnya yang halus dan menusuk itu, tak ada gunanya lagi melakukan perlawanan disaat pertandingan sudah usai, kalau mau membuka borok SBY kenapa tidak dari dulu, sebelum dirinya berhenti sebagai Ketua Umum. Hari ini seharusnya Anas berpikir bahwa dia masih punya waktu sementara SBY sudah harus mengejar waktu,

Demikian juga halnya dengan SBY, semestinya dia sadar bahwa sebagai seorang kepala negara Anas itu hanyalah rakyat biasa, dia bisa bilang sama Anas, bahwa dia telah berhasil menggantikan Anas sebagai ketua umum partai tapi Anas tidak mampu menggantikannya sebagai presiden. 

Anas dan SBY seharusnya sadar akan keunggulan dirinya masing-masing, dan selanjutnya dengan keunggulan yang dimilikinya itu mereka melangkah kedepan, yang satu membawa partainya menghadapi pemilu tahun 2014, dan satunya lagi kepengadilan tipikor. Selamat berpikir

7:00 PM | 0 comments | Read More

Wakil Rakyat, Bercerminlah

Apa yang diharapkan oleh rakyat dengan hasil pemilihan umum tidak lain adalah memiliki rasa keterwakilan dalam penyelenggaraan negara, makanya tuan-tuan yang kini duduk di Senayan itu disebut sebagai wakil rakyat dan ditambah embel-embel “yang terhormat” , maksudnya orang yang mendapat kehormatan sebagai penyambung lidah rakyat.

Selama duduk di DPR mereka mendapat fasilitas sebagai pejabat negara, mendapat hak pensiun diakhir masa tugasnya. Gajinya dibayar dengan uang rakyat,  jumlahnya hampir 40 kali lipat dari UMR yang diperjuangkan oleh buruh setiap tahunnya. Komponen upahnya juga macam-macam, terdiri dari berbagai tunjangan, ada uang sidang meskipun diantara mereka ada yang mangkir, ada yang ngantuk-ngatuk saat sidang. Ada uang reses meskipun saat reses mereka tidak menemui konstituennya melainkan pulang kampung menemui sanak saudaranya.

Selain itu ada lagi uang saku bagi yang sedang melakukan studi banding, nilainya membuat kalkulator rakyat tidak mampu menghitungnya, mata anggarannyapun bukan rupiah tapi dolar karena pada umumnya studi banding itu dilakukan keluar negeri.

Uang Sidang, Uang Reses, Uang saku, kesemuanya itu merupakan penerimaan anggota Dewan diluar gaji resminya, dan itu saja tidak cukup, masih ada lagi tambahan berupa uang siluman dari pemerintah daerah, dari direksi BUMN, dari para kontraktor berskala besar dan lain sebagainya,  jenis penerimaan yang satu ini tidak tertulis tapi tebungkus rapi, serah terimanyapun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, takut tertangkap tangan sama KPK.

Dari sejumlah hak yang diterima oleh anggota Dewan itu, semestinya mereka kembalikan kerakyat dalam bentuk pengabdian, kinerja yang baik, keputusan yang bernas yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat, bukan ngantuk dan tidur saat sidang soal rakyat, bukan ngobrol dengan rekan sesama anggota dewan, bukan membuka tablet saat paripurna, dan bukan pula mangkir dengan seribu alasan.

Dipenghujung masa bakti anggota dewan ini, selayaknya mereka melakukan evaluasi,  apakah mereka sudah memenuhi harapan rakyat yang telah memilihnya, apakah mereka sudah layak menyandang gelar terhormat sebagai wakil rakyat dan apakah janji-janji kampanyenya sudah ditepati. Dan (ini yang penting) apakah selama menjadi anggota dewan mereka benar-benar memegang amanah atau malah sebaliknya numpang hidup mengais rezeki ?

Evaluasi Ini penting bagi wakil rakyat, karena tanpa mereka sadari rakyat sudah memilik catatan khusus terhadap mereka. Perbanyaklah bercermin sambil bertanya pada diri sendiri, apakah masih layak untuk mencalonkan diri dalam pemilu yang akan datang ?

Semoga dengan banyak bercermin mereka menemui jawabannya, itupun jika anggota dewan yang terhormat itu terdiri dari orang-orang yang tau diri.

11:14 PM | 0 comments | Read More

Menolak RUU Ormas

DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Jum’at 12 April mendatang. Entah apa yang ingin dicapai oleh DPR dan Pemerintah sehingga pengesahan RUU dimaksud begitu digesakan, padahal kalau dilihat dari urgensinya masih banyak hal lain yang harus mendapat perhatian, salah satunya termasuk masalah anggota Dewan yang selalu mangkir dalam sidang.

Sementara itu diluar gedung DPR terdengar suara penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan, terutama oleh ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU. Kedua Ormas ini selain memiliki basis masa dan ruang lingkup kegiatan yang luas juga merupakan Ormas yang jauh lebih tua dari usia republik ini.

Penolakan terhadap RUU Ormas ini, lebih disebabkan karena didalamnya banyak pasal-pasal yang tidak memenuhi unsur demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. RUU ini terlalu memberian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Ormas, sehingga kebebasan berserikat sebagaimana yang dijamin oleh UUD terancam menjadi kebebasan yang semu.

RUU ini memberikan wewenangan kepada Pemerintah  (pusat maupun daerah) untuk mengatur dan mengawasi Ormas, terutama dalam hal mendirikan dan mendaftarkan Ormas. Pasal-pasal ini ditutup dengan kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut dengan peraturan.

Semisalnya soal pendirian Ormas yang berbadan hukum, diatur pada BAB IV, pasal 11 ayat 1 huruf ( i ) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kemudian untuk Orgnaisasi yang tidak berbadan hukum diatur dalam pasal 14

ayat (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai alamat dan domisili.

Kedua pasal tersebut secara gamblang menyebutkan adanya kewenangan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah dalam hal pengesahan berdirinya sebuah organisasi, padahal UUD menjamin kebebasan bagi tiap-tiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat tanpa harus disyhakan oleh pemerintah.

Lazimnya, kewenangan pengesahan itu tentunya akan melekat pula kewenangan untuk mencabut/membubarkannya. Pasal ini tentunya akan menjadi momok yang menakutkan, karena suatu saat pemerintah bisa memanfaatkannya, dan ini tentunya akan mengurangi keberanian para pengurus Ormas untuk mengkritisi pemerintah.

Pasal 11, 13 dan pasal 18 dalam RUU ini, ditutup dengan kalimat ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, dengan demikian RUU ini telah memberikan mandat penuh kepada Pemerintah untuk membuat aturan dan syarat-syarat mendirikan dan mendaftarkan Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Kejanggalan lain dalam RUU ini adalah soal pengakuan sebuah Ormas yang hanya sampai pada tingkat pemerintahan Kabupaten Kota, organisasi yang berada ditingkat kecamatan atau desa tidak dikenal oleh RUU Ormas ini, padahal realitanya kita memiliki organisasi kemasyarakatan pada tingkat terendah yakni RT dan RW.

Pendirian sebuah Ormas merupakan hak yang melekat dan dijamin oleh UUD, justeru karenanya, Pemerintah dan DPR selayaknya bisa memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap publik dengan mengajukan RUU Ormas yang lebih baik dari UU No. 8 Th 1985. Tidak terlalu jauh mengatur, mengawasi apalagi sampai membubarkan sebuah Ormas.

Memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Ormas, akan menjadi bias dan bisa berakibat pengekangan terhadap Ormas itu sendiri, akibatnya kebebasan yang dijamin oleh UUD akan terbelenggu.

Jika dalam praktiknya ada pengurus atau anggota Ormas yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti tindakan anarkis, makar dan kejahatan lainnya, maka pemerintah dapat menindak para pelakunya dengan UU yang sudah ada, tetapi tidak dengan cara membubarkan organisasinya, karena membubarkan sebuah organisasi bertentangan dengan pasal 28 UUD negara kita. Dan oleh karena itu pulalah Muhammadiyah dan NU, serta beberapa ormas lainnya  menolak RUU tersebut disyahkan menjadi Undang-Undang.

11:11 PM | 0 comments | Read More

Eyang Subur Jadi Caleg

Berita tentang Eyang Subur menemptakan urutan teratas diantara berita-berita penting dinegeri ini. Media masa, terutama televisi seakan berlomba-lomba memberitakan soal paranormal beristeri delapan ini. Berbagai sisi kehidupan Eyang dikupas, mulai dari cerita soal mesin jahit hingga sampai kemesin duitnya.

Adalah seorang Adi Bing Slamet yang pertama kali membawa urusan Eyang ini menjadi tumbuh “subur” ditengah pulik, setelah itu Eyang menjadi buah bibir banyak orang dan bahkan institusi sekaliber MUI juga ikut terlibat membicarakannya, bahkan belakangan kita dengar selentingan berita bahwa MUI mengirimkan tim investigasi untuk memantau kegiatan Subur. Wal hasil bil husal nama Eyang Subur yang dulu hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja kini sudah menasional, namanya menjadi populer, akrab dimulut dan ditelinga masyarakat hingga sampai kedusun –dusun terpencil.

Malam inipun  sosok lelaki misteri ini dibicarakan sebuah stasion tv swasta dalam dua acara berbeda secara berturut-turut. Menariknya lagi ,  seberapa hebohpun orang membicarakannya namun lelaki yang dipanggil Eyang ini tak pernah muncul, selalu saja ada orang  lain yang bersedia menjadi juru bicaranya, dan seberapa besarpun hujatan yang diarahkan kepadanya sebesar itu pula pembelaan datang dari simpatisannya.

Para pengikut, murid atau simpatisannya seakan siap sedia setiap saat Eyang membutuhkan,  mereka rela jadi kawat berduri untuk memagari  Eyang, bila diperlukan berbicara mereka siap menjadi penyambung lidah, dan bila perlu menjadi pelapis dada sekalipun mereka siap.

Melihat kondisi pemberitaan yang sedemikian gencarnya ini bukan tidak mungkn ada  partai politik ada yang mau mencalonkan Eyang sebagai Anggota Legislatif atau bahkan mungkin sebagai calon presiden.  Ditinjau dari beberapa sisi Eyang memang mungkin untuk itu. Beliau memiliki pengikut dan simpatisan yang cukup banyak, dikenal oleh publik terlebih-lebih setelah perseteruannya dengan beberapa artis mencuat.  Punya harta dan uang yang melimpah sehingga bisa digunakan sebagai dana kampanye, punya 8 isteri yang bisa dikerahkan sebagai tim sukses yang solid.

Akan halnya soal kemampuan dan intelektual Eyang tidak perlu dibicarakan dulu, bagi parpol yang penting ketenaran Eyang bisa dimanfaatkan untuk mendulang suara (Vote Getter). Ini memang sebuah ide gila tetapi bukan tidak mungkin terjadi ,  sebab kecenderungan partai politik dinegeri kta disaat ini adalah mencari figur yang layak jual . Dengan alasan untuk meningkatkan elektabilitas partai boleh mengambil kebijakan, meskipun dikemudian hari terbukti kebijakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bijak, jadi kepada Eyang Subur bersiap-siaplah untuk menjadi calon anggota legislatif. 

10:34 PM | 0 comments | Read More

Listrik Padam, TDL Naik Terus

Dua hari yang lalu kita mendengar berita naiknya tarif dasar listrik sebesar 4,3 %, kabar buruk ini merupakan rangkaian dari keputusan pemerintah diakhir tahun 2012 yang lalu, keputusan itu memberi wewenang kepada PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 % pada tahun 2013, hasilnya sejak januari hingga April ini PLN sudah dua kali menaikkan Tarif Dasar Listrik.

Naiknya tarif dasar listrik tidak berdiri sendiri, dia merupakan lokomotif yang akan menyeret harga komoditas yang lain menjadi naik, termasuk diantaranya harga kebutuhan bahan pokok, dan pada gilirannya menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

Alasan pemerintah menaikkan TDL dari dulu sampai sekarang selalu sama, yakni untuk menutupi devisit anggaran dan mengurangi subsidi. Dan diharapkan dari kenaikan tarif dasar listrik ini dapat mengurangi subsidi sebesar Rp. 14 T dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp. 78,63 T .

Besarnya subsidi untuk listrik ini menjadi pembicaraan klasik, setiap ada rencana kenaikan TDL selalu menjadi alasan yang mengemuka, tapi tak pernah terdengar ada upaya yang jelas untuk mengatasinya. Pemerintah dan PLN lebih cenderung menempuh jalan pintas dengan cara menaikan tarif dasar listrik, dan kalau masih tetap juga memberatkan APBN TDL diusulkan naik lagi dan DPR meskipun terkesan menolak tapi pada akhirnya tetap saja setuju.

Tak pernah terdengar upaya yang serius untuk mencari alternatif pembangkit listrik, semisal pembangkita tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik bio diesel atau  pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber arus listrik.,

Satu hal yang lebih penting lagi adalah apakah sebelum menaikkan tarif dasar listrik, PLN sudah melakukan efisiensi dilingkungan internalnya, apakah PLN sudah berupaya untuk meningkatkan produktivitas karyawannya dalam melayani pelanggan, dan apakah PLN sudah bekerja keras untuk mengantisipasi pencurian arus listrik yang berkemungkinan juga melibatkan orang dalam PLN sendiri.

Pertanyaan - pertanyaan diatas  perlu menjadi perhatian pemerintah bersama PLN, karena selama ini PLN tak ubahnya seperti sedang melakoni senandung anak TK yang berbunyi “Naik …….. naik kepuncak gunung // tinggi ……… tinggi sekali, lagu ini menyiratkan sikap PLN yang tak pernah mengenal kata turun soal tarif dasar listrik.

Lebih ironisnya lagi disaat pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik , lampu malah sering padam, sehingga cucu saya si Gebo terpaksa menyelesaikan PRnya dalam gelap, dan tulisan inipun menjadi tertunda dipublikasikan karenaterputusnya pengantar interkoneksi yang berakibat kota Pekanbaru menjadi gelap gulita.

7:57 PM | 0 comments | Read More

Mampukah Sby

Marzuki dan  kader partai boleh berbesar hati dan berharap, tetapi rakyatlah yang memutuskan apakah Partai Demokrat masih layak diberikan kepercayaan.

"Tiga bulan kedepan, elektabilitas partai ini menjadi 15 persen," kata Marzuki saat berbincang dengan wartawan di Sanur Paradise Hotel, Sanur, Bali, Minggu (31/3/2013).

Itulah ungkapan kegembiraan hati seorang Marzuki Alie atas putusan KLB Partai Demokrat yang telah memilih SBY sebagai ketua umum. Ketua DPR yang juga wakil ketua majelis tinggi PD ini merasa yakin bahwa terpilihnya SBY akan menjadi titik awal bagi Partai Demokrat dalam upaya meningkatkan elektabilitas partai.

Tidak dinafikan bahwa Ketua Umum merupakan pemegang kendali utama dalam segala aktivitas partai, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan,  termasuk kegiatan dalam usaha merebut hati rakyat pemilih. Terpilihnya SBY sebagai ketua umum mungkin mampu menjadi perekat dan meredam isu perpecahan ditubuh partai. Dengan segenap kemampuan dan kharisma yang dimilikinya SBY akan merapatkan barisan, bahu membahu dengan seluruh kader untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.

Marzuki bolehlah berbesar hati, tapi jangan lupa bahwa elektabilitas partai bukan semata-mata karena faktor ketua umum, bukan hanya faktor internal belaka, banyak faktor lain diluar partai yang menentukan, salah satunya adalah faktot kepercayaan rakyat terhadap partai itu sendiri. Internal partai barangkali bisa dikendalikan oleh SBY, tetapi membujuk hati rakyat pemilih adalah sesuatu yang sulit, butuh kerja keras dan kesungguhan dari seluruh kader PD.

Dua kali pemilu rakyat menjatuhkan pilihannya kepada PD, memberikan kepercayaan yang sedemikian besar kepada SBY dengan Partainya untuk mengendalikan pemerintahan ini dengan harapan kesejahteraan rakyat akan meningkat, bisa menciptakan aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mampu bergerak dari titik terendah peninggalan orde baru menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Kenyataanya kemudian menjadi lain, aparat pemerintah selaku penyelenggara negara yang diharapkan bersih dan berwibawa malah lebih banyak kotornya, prilaku korup dipertontonkan kehadapan publik, wajah-wajah para koruptor tampil dilayar kaca dengan senyum sumringah tanpa rasa malu sedikitpun. Ketimpangan pembangunan antara Wilaya Indonesia Timur dan Barat bagaikan jurang yang menganga. Rakyat sulit berobat karena RSU menolak pasien yang tak punya uang. Listerik byarpet tanpa pernah ada solusinya, biaya pendidikan masih cukup tinggi, tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti daging dan kedelai bahkan belakangan ini harga bawangpun ikut melonjak empat puluh kali lipat, sementara petani bawang di Brebes tetap juga melarat.

SBY yang dulunya menyatakan dirinya berdiri paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi, malah dibelakangnya berbaris para koruptor itu sendiri, terbukti dengan banyaknya kader partai yang dipimpinnya tersangkut kasus suap dan korupsi, bahkan belakangan ini nama Ibas santer disebut-sebut ikut menikmati uang haram dari kasus suap Hambalang. Benar tidaknya berita keterlibatan putera presiden itu masih menuggu kepastian dari penegak hukum, tapi opini publik sudah terlanjur terbentuk. Berbagai Peristiwa tersebut diatas membuat pupusnya kepercayaan rakyat terhadap PD.

Disamping itu ada lagi faktor yang tak kalah pentingnya untuk diperhitungkan, yakni faktor Anas Urbaningrum, mantan ketua HMI ini dalam pidatonya saat berhenti dari Demokrat berjanji akan membuka lembaran-lembaran yang katanya bisa membuktikan apakah Partai Demokrat merupakan partai yang bersih atau kotor, partai yang baik atau partai brutal, dan banyak lagi ucapannya yang penuh dengan makna menyerang ke PD.

Elektabilitas Partai mungkin akan meningkat, jika SBY dan segenap jajaran pengurus partai, mulai dari pusat hingga kedusun mampu meyakinkan rakyat bahwa setelah KLB tidak ada lagi kader partai yang terlibat korupsi, tidak ada lagi kader partai yang asal ngomong dimedia, tidak ada lagi narapidana narkoba dan koruptor yang mendapat remisi, tidak ada lagi kader partai yang mengusulkan pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran berlebihan.

Dan satu hal yang teramat sangat penting adalah kemampuan SBY membuktikan kepada rakyat bahwa sebagai ketua umum partai dia tetap akan mendahulukan tugas-tugas negara, selebihya waktu jualah yang akan membuktikan apakah elektabilitas PD akan meningkat. 

2:32 AM | 0 comments | Read More