Mungkinkah Ahok Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Sanusi, Ariesman, dan Trinanada Prihantoro, personal assistant PT APL. sebagai tersangka dalam kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Anti Rasuah itu juga mencekal Sunny Tanuwijaya, Aguan, dan, Richard Halim Kusuma, anak kandung Aguan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Agung Sedayu

Akar suap Sanusi ini berasal dari pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dari sekian nama yang terkait dengan kasus ini yang menarik adalah nama Suny Tanuwijaya, konon yang bersangkutan memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur DKI Basuki T. Purnama, alias Ahok. Suny kadang disebut sebagai anak MAGANG, yang mangkal dikantor AHOK untuk menulis disertasi doctoral tentang sepak terjang AHOK dalam pemerintahan. Terkadang pula disebut sebagai Staff Gubernur DKI, dan AHOK sendiri juga mengakui Suny sudah mengenalnya sejak tahun 2010 yang lalu.

Kedekatan personal anatar Suny dan AHOK ini membuat orang ingin melihat sejauh mana pengaruh Suny terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh AHOK terutama tentang hal yang  menyangkut Ranperda Reklamasi yang bermasalah itu.

Menurut Krisna Murthi, Sunny berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, pihak dewan, dan pengusaha, hari-hari sibuk dalam pembahasan ranperda itu peran Suny dinilai cukup besar, tapi tidak dijelaskan untuk kepentingan siapa Suny bekerja, mengingat ranperda itu merupakan keputusan bersama antara eksekutif dan legislative dan menyangkut kepentingan pengusaha. Suny  kabarnya pernah menghubungi Sugianto Kusuma alias Aguan, bos raksasa properti Agung Sedayu Group yang kini juga dicekal KPK.

Mereka membicarakan kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Aguan menanyakan peluang menurunkan kontribusi tambahan jadi lima persen. “Ada indikasi Sunny menjanjikan sesuatu kepada Aguan,” katanya.

Selama pembahasan Raperda, Sanusi beberapa kali menghubungi Sunny, untuk menanyakan apakah AHOK sudah setuju soal penurunan kewajiban kontribusi tambahan bagi pengembang. Komunikasi itu dibangun karena Suny dianggap orang yang paling dekat dengan AHOK sebagai pihak Eksekutif.

Dalam salah satu keterangannya kepada Majalah Tempo, Sunny juga mengakui pernah berbicara dengan Aguan beberapa kali. “Kadang di kantor, kadang sambil makan pempek,” katanya.

Pada kesempatan, Aguan juga meminta agar kontribusi tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur saja agar pembahasan Raperda tak berlarut-larut. “Saya bilang nanti saya atur,” kata lulusan ilmu politik Northern Illinois University, Amerika Serikat, itu. Ia lalu meneruskan pesan Aguan kepada Ahok. “Gubernur bilang terserah, asalkan 15 persen tetap masuk.”  Ujar Suny waktu itu.

Dalam Raperda itu, Ahok meminta pengembang untuk menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatan di proyek reklamasi. Sementara DPRD DKI bertahan di angka 5 persen. Soal angka 5 persen ini yang diduga keluar karena lobi pengembang. Dan Sanusi, kabarnya hanya salah satu anggota DPRD DKI yang mendapat 'lobi' untuk angka 5 persen.

Walaupun kedekatan personal antara Ahok dan Suny sudah berlangsung lama dan terjalin akrab Namun Ahok tetap menampik bahwa, stafnya yang bernama SUNY itu tak akan bisa mempengaruhi kebijakannya. “Jangankan dia Emak aja enggak gue dengerin,” kata Ahok. Ah yang benar Hok ?

12:12 PM | 0 comments | Read More

Melawan Koruptor Lewat Pilkada Serentak

Pemilihan umum tahun lalu telah menghasilkan wakil rakyat yang hari ini duduk di Senayan, mereka sudah satu tahun lebih mewakili kita yang katanya bekerja dan berbakti untuk kepentingan rakyat. Maka sesuai dengan janji-janji manis mereka sewaktu kampanye dulu kini giliran kita menuntut untuk mewujudkannya. 

Tuntutan kita tidaklah muluk-muluk, hanya berharap agar mereka berpikir dan berbuat untuk kepentingan rakyat  yang telah bersusah payah memilihnya, bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan memamerkan kontroversi perebutan kursi dan kelengkapan DPR, dan bukan pula untuk melemahkan KPK

Dalam kurun waktu setahun ini , hampir tiap bulan ada usulan dan gagasan yang aneh-aneh, yang tidak ada relevansinya dengan  kepentingan rakyat, padahal mereka sadar bahwa mereka itu dipilih langsung oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Mereka berantam dalam sidang pleno, melakukan kunjungan kerja yang mewah, memperjuangkan proyek gedung mewah yang menakjubkan, mengajukan proyek kasur empuk, usulan kenaikan gaji dan tunjangan yang terpaksa harus ditolak oleh pemerintah, dan  yang terakhir upaya melindungi diri dengan jalan mematikan KPK yang berfungsi melindungi kekayaan negara dan uang rakyat. 

Rangkuman cerita diatas membuat rakyat merasa miris dan hilang kepercayaan kepada wakilnya. Sepak terjang wakil rakyat yang memuakan ini diyakini tidak merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, berkait kelindan dengan Partai Politik yang semestinya bertanggung jawab terhadap kadernya. 

Bisa jadi pola rekrutmen yang salah sehingga Parpol salah dalam menempatkan kadernya  sebagai wakil rakyat, dan tidak tertutup pula kemungkinan, bahwa apa yang dilakukan wakil rakyat hari ini adalah perintah partai politik yang harus dijalankannya. Kemungkinan – kemungkinan itu mencerminkan betapa tidak siapnya Parpol dalam menopang usaha menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi. Kekuasaan yang diraih lewat PEMILU tidak mereka manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan partai dan golongannya. 

Belajar dari peristiwa diatas, hari ini rakyat seharusnya mengevaluasi kembali akan pilihannya dimasa lalu agar tidak terjebak untuk kedua kalinya dalam Pemilukada serentak yang akan berlangsung pada Desember mendatang. Pemilu yang sudah kita ikuti berkali-kali menghasilkan sesuatu yang mengecewakan dan kita tidak mau kekecewaan itu muncul kembali dalam PEMILUKADA kali ini. 

Hiruk pikuk soal pengajuan revisi Undang-Undang KPK yang berkembang pada akhir-akhir ini cukup membuat kita kecewa, dalam materi yang mereka usulkan itu terdapat unsur-unsur yang melemahkan KPK,  padahal mereka tau bahwa rakyat masih sangat membutuhkan KPK sebagai lembaga yang melindungi segenap harta dan kekayaan negara dari tangan penjarah yang bernama KORUPTOR. Partai yang berusaha melemahkan KPK itu dengan sengaja bersikap melawan kehendak rakyat dan oleh karenanya mari kita lawan dengan cara TIDAK MEMILIH Kepala Daerah yang dicalonkannya.

12:03 PM | 0 comments | Read More

Reshufle Kabinet

Pertumbuhan ekonomi kina melambat, nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melorot, daya beli masyarakat juga terus melemah dihantam harga kebutuhan bahan pokok yang merangkak naik. Beban rakyat kian berat lagi oleh keputusan pemerintah yang mencabut subsidi bagi rakyat pengguna listrik daya rendah dibawah 900 KWH.

Keadaan ini diperparah pula oleh sikap wakil rakyat di Senayan yang bersikeras meminta dana aspirasi, minta dana parpol ditingkatkan, dan recok soal revisi UU KPK, kesemuanya itu menimbulkan kegaduhan politik yang tentu saja menguras energi bangsa ini.

Presiden juga terlihat berpacu dengan waktu, sampai harus turun ke Tg. Priok melihat kondisi ril dilapangan, bagaimana roda perekonomian diputar oleh pelaksana ditingkat bawah. Presiden memilih pelabuhan, karena diyakini benar bahwa pelabuhan merupakan pintu gerbang masuknya devisa, dari sinilah bermulanya lalu lintas perdagangan dari dan keluar negeri.

Ditengah keadaan perekonomian yang semakin tak jelas ini terdengar laungan agar presiden segera memperbaiki keadaan, jangan sampai negeri ini terpuruk dan mengalami krisis total seperti masa lalu. Diyakini bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh adalah melakukan perombakan kabinet, terutama menteri dibawah koordinator perekonomian.

Namun demikian presiden harus berhati-hati, jangan sampai desakan perombakan kabinet yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ini beralih menjadi lahan perebutan kekuasaan. Para elite poitik dan partai pendukung pemerintah sudah ada yang bersuara lantang meminta tambahan jatah menteri dan mendesak presiden agar mengurangi jumlah menteri dari kalangan profesional.

Pembagian jatah kursi yang selama ini seakan belum usai, banyak pihak merasa belum kebagian sesuai dengan sumbangannya dalam pilpres yang lalu. Terdengar pula kegaduhan sesama anggota kabinet. Adalah Mendagri Cahyo Kumolo yang juga pentolan PDIP mengungkapkan adanya menteri yang menghina presiden, ucapan Cahyo itu diamini oleh rekan separtainya Masinton dan didukung oleh Akbar Faisal dari Partai Nasdem dengan transkrip percakapan masenggernya.

Secara tersirat disebutkan menteri yang dimaksudkan itu adalah Rini Sumarno, meneg BUMN yang berasal dari kalangan profesional. Keriuhan itu meledak keruang publik, dan tak ayal lagi ditafsirkan sebagai ledakan perseteruan antara anggota kabinet yang berasal dari parpol dengan kalangan profesional.

Kesemuanya ini tentu membuat beban pikiran bagi presiden, kita berharap semoga para pemimpin negeri ini selalu bijak dan arif dalam menyikapi keadaan ini, reshufle kabinet memang sudah sangat mendesak, perombakan harus dilakukan demi menyelamatkan keadaan ekonomi negara yang kian terpuruk. Presiden harus segera menggunakan hak prerogatifnya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh apapun yang ada disekelingnya. Karena sasaran perombakan kabinet itu adalah menteri dibidang ekonomi, maka presiden harus bersikap hati-hati.

Bidang ini sangat menggiurkan, banyak orang yang mengincarnya, terutama menteri BUMN yang dibawahnya ada ratusan usaha negara dan memiliki aset triliyuanan rupiah. Jika presiden salah pilih dan salah menempatkan orang, akibatnya akan fatal, tujuan merombak kabinet yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan malah sebaliknya menjadi semakin runyam, dan bila itu yang terjadi maka siap-siaplah presiden untuk ditinggalkan oleh rakyat yang dulu memilihnya.

Justeru itu kita berharap, bahwa reshufle kabinet yang mungkin sebentar lagi akan dilakukan oleh presiden benar-benar meletakan kepentingan banga dan negara diatas segala-galanya. Menteri yang tidak becus diganti dengan figur yang lebih kompeten, tidak menerima personal titipan parpol yang hanya bergantung pada dukungan politik semata tetapi tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam mengelola negara.

Dan satu hal yang lebih penting presiden harus bisa memastikan bahwa anggota kabinetnya benar-benar bebas dari keterikatannya dengan partai politik karena sesungguhnya seorang menteri itu adalah penyelenggara negara, dia bukan petugas partai, tetapi seorang warga negara yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.

4:11 PM | 0 comments | Read More

Umar dan Bakri

Dengan langkah gontai Umar dan Bakri memasuki sebuah warung kopi, kemudian dengan matanya yang berlapis kaca menyisir ruangan, mencari tempat duduk yang masih kosong. Mak Sumiati , pemilik warung menyapanya dengan nada sedikit genit.

“Mau sarapan Pak ?” “Ya,” jawab Umar dan Bakri serentak. “Kopi secangkir, buat kental-kental kopinya tapi jangan pahit,” kata Umar dengan mimik serius, kemudian disambung oleh Bakri memesan sepiring lontong, “pisahkan lontong dan sayurnya dalam piring yang berbeda,” kata Bakri pula, seakan tak mau kalah dengan Umar.

Umar dan Bakri adalah guru disebuah sekolah dasar, umur mereka sudah mendekati setengah abad, menjadi guru karena tuntutan hidup dan panggilan jiwa. Lima belas tahun yang lalu mereka pulang kampung dngan membawa ijazah sarjana, lowongan kerja yang sesuai dengan disiplin ilmunya tidak ada, sementara sekolah didusun tempat tinggalnya kekurangan guru.
Kedua sarjana yang baru menenteng Ijazah dari kampus ini bertemu dengan keadaan sekolah yang kurang guru. Kenyataan sekolah yang seperti ini membuat keduanya merasa terpanggil untuk memberikan sumbangan tenaga dan ilmunya, dan lama kelamaan mereka diikat oleh sepucuk surat keputusan pejabat setempat yang mengangkat mereka sebagai Guru Bantu.

Kopi kental dan lontong yang mereka pesan terhidang sudah, semua mata yang ada diwarung itu memandang keduanya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Kedua lelaki yang dihormati masyarakat sekampung itu memesan makanan dan minuman dengan cara yang aneh. “Pinjam gelas kosong,” kata Umar kepada pelayan warung, dan sejenak kemudian Bakri buka mulut menyambung ucapan Umar dengan meminjam sendok.

Ucapan keduanya memancing keinginan orang yang ada disekitar itu untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang akan mereka lakukan. Setelah gelas kosong dan sebuah sendok diantarkan oleh pelayan warung itu, mulailah Umar beraksi, membagi secangkir kopi kental tadi menjadi dua gelas, kemudian dengan tanpa menoleh kiri dan kanan keduanya langsung menambah air hangat kedalam cangkir kopi mereka masing-masing, maka secangkir kopi kental itu kini sudah menjadi dua cangkir kopi yang siap diseruput.

Dan sama seperti Kopi kental itu, Lontong yang berpisah piring dengan sayur itupun mereka olah bagi menjadi dua piring lontong. Mak Sumiati, pemilik warung itu geleng-geleng kepala melihat ulah dua guru tersebut, dan orang-orang yang berada didalam warung itupun hanya terdiam, tidak sanggup berkomentar karena bagaimanapun keadaannya, kedua orang tersebut merupakan orang yang sangat dihormati oleh masyarakat didusun itu, mereka adalah pendidik yang sudah banyak melahirkan generasi cerdas didusunnya.
Sejenak kemudian Lung Bisar masuk kedalam warung, lelaki tua yang menjadi pelanggan setia Mak Sumiati itu datang dan langsung mengambil tempat duduk semeja dengan kedua guru tersebut, lalu ketiga orang ini terlibat pembicaraan yang diiringi dengan derai tawa, susanapun mencair.

“Perut kami lapar Lung,” kata Umar disela canda dan tawanya.

“Tapi kalian tak punya cukup uang untuk memesan Kopi dan Lontong,” sambung Lung Bisar.

“Lha ........ koq tau Lung ?” “Ya, saya baru saja baca berita, gaji Guru Bantu belum dibayarkan sementara uang sertifikasi yang semestinya kalian terima hari ini dipotong habis dengan alasan tidak memenuhi standar kehadiran dalam mengajar.” Jawab Lung Bisar.

“Itulah Lung, itulah nasib kami,” Honor belum keluar, utang sudah menumpuk, uang sertifikasi terpotong pula.” Jawab Umar.

“Ini bukan nasib kalian, tapi nasib negeri ini.” Jawab Lung Bisar dengan nada serius. “Ini negeri sudah kacau balau, yang mengabdi tak dihargai, orang yang tunggang langgang berbakti untuk kepentingan bangsa gajinya selalu terlambat dibayar, sementara orang-orang yang duduk tenang dikursi empuk diberi dana milyaran rupiah.” Lanjutnya lagi.

Kemudian Lung Bisar bercerita panjang lebar, memuntahkan rasa muak dan jengkelnya terhadap penyelenggara negara yang seakan tak memikirkan nasib para pendidik. Padahal peran mereka dalam mencerdaskan anak bangsa sangat besar. Merekalah yang bersetungkus lumus membebaskan anak negeri ini dari keterbelangkan berpikir.

“Terima kasih Lung,” jawab Umar.

“Ya, terima kasih Lung,” sambung Bakri pula.

Ungkapan prihatin dan rasa keberpihakan yang barusan kami dengar itu sudah membuat kami merasa bangga dan puas dengan keadaan nasib kami Lung, kami bangga jadi pendidik, kami jadi tetap semangat menjadi guru, langkah kami digugu dan ditiru, meskipun suap kami kadang terganggu,” katanya lagi.
“Tidak ada yang perlu dirisaukan, akan kami jalani lakon hidup ini dengan penuh canda dan tawa Lung,” sambung Umar pula, lalu keduanya berdiri, beranjak dari duduknya untuk kembali kesekolah tempat mereka mengajar, sementara dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara Iwan Fals mendendangkan lagu “Oemar Bakri”.

4:08 PM | 0 comments | Read More

Terkecoh Oleh Si Dungu

Sore, menjelang mentari tenggelam diufuk Barat, pak Erte didatangi seseorang yang melaporkan bahwa diujung kampung ada dua orang warga yang sedang ribut berparang-parangan. Pelapor tersebut meminta agar pak Erte segera turun tangan untuk melerai pertengkaran, karena dikhawatirkan akan berakibat fatal jika dibiarkan berlarut-larut.
Dengan tidak berpikir panjang lagi pak Erte bergegas bangkit dari duduknya, dan langsung bergerak menuju lokasi. “Dari pada terjadi pertumpahan darah lebih baik secepatnya dilerai,” desis pak Erte dalam hatinya. Seketika hampir sampai dilokasi, dari kejauhan dia melihat sosok dua lelaki gempal, keduanya sedang sejadi-jadinya adu mulut sambil mengacung-acungkan tangan, sesekali terlihat pula mengacungkan parang panjangnya.
Pak Erte mempercepat langkahnya dan tak berapa lama kemudian dia tiba dilokasi tersebut. Kedua lelaki yang terlihat gaduh itu adalah Karyo dan Karmin, keduanya merupakan orang upahan Lek Salekan sebagai pencari rumput makanan ternak.
“Stop, stop ....... ! terdengar lantang suara pak Erte menghentikan aksi keduanya. Dan suara pak Erte itu membuat Karyo dan Karmin terdiam sambil bertatapan.
“Ada apa ini ? Tanya pak Erte dengan degup jantung yang bergemuruh. “Ini pak, gara – gara Karyo yang lancang membabat kaki Kambing piaraan saya,” jawab Karmin dengan mimik serius.
“Patah dua Kaki Kambing saya dipukul Karyo pakai kayu,”
“Dia sendiri yang salah pak, punya Kambing dilepas berkeliaran, tidak dipelihara dengan baik,” potong Karmin pula sambil menuding Karmin dengan tangannya. “Kambingnya masuk kedalam kebun saya, tanaman saya rusak semua, pucuk dedaunan dan sayur mayur dikebun saya dimakan oleh Kambing Karmin,” sambungnya lagi.
“Salah dia sendiri pak, potong Karmin dengan nada yang lebih tinggi. “Punya kebun, tapi tak berpagar,” sambungnya lagi.
“tidak bisa pak, ..... wa...
“Sudah, ........ sudah, kalian ini bisa diam nggak?” sergah pak Erte.
“Bisa pak,” jawab Karyo dan Karmin serentak.
“Mau didamaikan nggak ? Tanya pak Erte lagi “Mau pak,” jawab keduanya dengan nada yang agak gemetar.
Karyo dan Karmin terdiam, tak sepatah katapun kata yang keluar dari mulutnya, pak Erte juga terdiam sambil memutar otaknya mencari solusi untuk mendamaikan dua warga yang rusuh itu. Sementara senja semakin larut jua, semburat mentari dengan warna kemerah-merahan kian meredup, pertanda sebentar lagi waktu maghrib akan masuk.
“Sekarang mana Kambing kamu yang patah itu Min ?” Tanya pak Erte. Karmin makin terdiam, dia nampak kebingungan mencari kata untuk menjawab pertanyaan pak Erte itu.
“Kamu juga Yo, mana kebunmu itu, berapa banyak yang dirusak Kambing Karmin ?”
Karmin dan Karyo saling berpandangan, keduanya diam dan kebingungan membuat pak Erte merasa tak sabar melihatnya, beberapa saat kemudian pertanyaan yang sama dia ulangi kembali, namun tetap tidak mendapat jawaban dari Karmin dan Karyo.
“Begini asal mulanya pak Erte, jawab Karmin memulai penjelasan. Pak Erte mendengarkannya dengan khusuk. “Tadi kami mendapatkan suatu benda berwarna Kuning, kami kira emas tapi ternyata sebungkah tanah liat yang keras,” sambungnya lagi.
“Terus ? Tanya pak Erte dengan sedikit penasaran.
“Terus saya bilang sama Karmin,” potong Karyo pula. “Kalau itu benar-benar emas mau kami jual kepasar, hasilnya bisa dijadikan modal usaha” sambungnya lagi. “Nah Karyo maunya uang itu buat beli kebun, sementara saya maunya untuk membeli kambing, dari sinilah mulainya, kami tak sepakat dalam hal menggunakan uang itu,” jawab Karmin pula.
“Akhirnya uang itu kami bagi dua,” jawab Karyo pula. Bagian saya buat beli kebun dan bagian Karmin untuk membeli Kambing,” ujarnya lagi.
“Jadi Kambing dan kebun yang ada dalam hayalan kalian itulah yang membuat kalian ribut sampai mau bunuh-bunuhan ?” tanya pak Erte dengan geram.
“Iya pak,” jawab Karyo dan Karmin serentak, “kami hanya mencoba melakoni hidup seperti pengusaha kaya,” jawab Karmin. “Tetapi entah kenapa kegaduhan itu berlanjut, menjadi sesuatu yang nampak serius, seolah-olah kami betul-betul sedang bertengkar soal Kambing dan Kebun,” jawabnya lagi.
“Jadi .............” tanya pak Erte dengan nada kesal.
“Iya pak, kami hanya berhayal.”
“Dasar kalian ini manusia dungu,” bentak pak Erte dengan nada suara yang tinggi dan dia bergegas melangkah pulang kerumah, dalam perjalanan pulang itu dia bergumam dalam hatinya, “siapa sebenarnya diantara kami yang dungu ?” Pertanyaan itu dia simpan baik-baik dikepalanya agar warga yang lain tidak tau bahwa sebagai orang yang mengaku pintar dia pernah terkecoh oleh ulah orang dungu.

3:28 PM | 0 comments | Read More

Sri Mulyani Melempar Bola Panas

Hiruk pikuk suara yang mengarah pada keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus korupsi penjualan kondensat kepada PT. TPPI menjadi sunyi senyap. Wanita cerdas yang juga mantan menteri keuangan era SBY itu tidak hanya sekedar memberikan keterangan kepada pemeriksa di Bareskrim Polri tetapi juga memuntahkan peluru yang mengarah kepada Jusuf Kala.
Menurut Sri Mulyani, Jusuf Kalla yang pada waktu itu menjabat sebagai wapres adalah pihak yang memegang kendali dalam penjualan kondensat tersebut. Tak ayal pernyataan Mulyani itu menjadi bola panas yang membuat Kepala Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Victor Simanjuntak menjadi tunggang langgang memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa JK tidak bersalah.
Sikap keras dan perlawanan terbuka yang dilakukan Mulyani terhadap Jusuf Kalla bukan kali ini saja, pada tahun 2007 yang lalu dia pernah menolak rencana Jusuf Kalla dalam proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt, proyek yang dibiayai oleh dana asing itu, rencananya akan diserahkan kepada perusahaan dibawah holding company Kalla Group, sebagai pelaksananya.
Meskipun waktu itu Kalla menjawab bahwa resiko yang timbul dikemudian hari bukan tanggung jawab menteri tetapi menjadi tanggung jawab presiden dan wakil presiden, namun Mulyani tetap menolaknya, hingga rencana pembangunan pembangkita listrik itu menjadi gagal.
Setahun sebelumnya, Mulyani juga pernah bersinggungan dengan JK, dia memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menahan dan menyegel 12 unit Hlikopter yang diimpor oleh PT. Air Transport Service milik Achnad Kalla, karena belum melunasi Bea masuk dan pajak-pajak terhutang yang jumlahnya Rp. 2 milyar lebih. Meskipun dia tau bahwa impor helikopter itu atas permintaan Jusuf Kalla namun Mulyani tetap bersikeras untuk menyegelnya sampai kewajiban importir terhadap negara dipenuhi.
Sewaktu Jusuf Kalla melontarkan rencana akan membuat peraturan tentang pengalihan konsesi jalan Tol bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu pembangunannya selesai juga ditentang oleh Sri Mulyani dengan alasan akan menyebabkan jual beli konsesi menjadi tak beraturan.
Kini, meskipun dirinya tidak lagi berada dilingkungan kekuasaan, namun Sri Mulyani tetap melakukan perlawanan. Sesaat setelah usai diperiksa oleh bareskrim Polri dia memberikan keterangan pers, isinya bagaikan bola panas yang bergulir kearah Jusuf Kalla. Seperti biasanya jika sudah berhadapan dengan Mulyani, JK nampaknya lebih memilih diam. Entah itu diam karena tergoda oleh pribahasa yang menyebutkan “Diam itu Emas”, atau diam sebagai tanda setuju, waktu jualah yang akan menjawabnya.

3:22 PM | 0 comments | Read More

Wapres dan Corong Masjid

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Dewan Masjid Indonesia yang dipimpinnya sedang merumuskan aturan yang melarang pembacaan Alqur’an (atau yang dikenal dengan istilah MENGAJI) dengan menggunakan kaset.
"Kita sudah buat rumusan di Dewan Masjid, mengaji tidak boleh pakai kaset," kata JK saat membuka ijtima' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura Tegal Jawa Tengah, pada Senin (8/6), sebagaimana yang diberitakan oleh Antara.
Barangkali maksud JK itu baik, agar pembacaan Alqur’an itu tidak memakai perangkat audio atau sejenisnya tetapi benar-benar dilantunkan oleh manusia, sehingga larangan tersebut menjadi cambuk pemacu bagi ummat Islam untuk belajar membaca Alqur’an dengan baik dan benar. Namun demikian, kiranya pak JK tidaklah perlu terlalu jauh mencampuri urusan tersebut, tidak perlu meminta MUI atau lembaga apapun namanya untuk mengeluarkan larangan memutar kaset mengaji.
Pak JK itu seorang wakil presiden, orang kedua dinegara ini, terlalu boros rasanya jika urusan kaset mengaji harus beliau tangani sendiri, sementara urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat masih banyak yang harus diperhatikan. Urusan Kaset mengaji ini hanyalah sebuah persoalan kecil yang semestinya bisa diselesaikan oleh aparatur pemerintah ditingkat bawah. Pejabat lokal setingkat Camat atau Lurah, atau bahkan mungkin ketua RT setempat bisa mengajak pihak-pihak terkait untuk berbicara dari hati ke hati.
Tidak perlu ada aturan yang melarang, dan tidak harus menunggu fatwa ulama, lakukan saja dengan cara sederhana semisal pendekatan personal. Mencampuri urusan sekecil itu, akan menimbulkan kesan bahwa JK seperti kurang kerjaan, padahal negeri ini sedang dalam keadaan membutuhkan tenaga dan pikiran yang serius dari para penyelenggara negara yang pintar dan bijak.
Seorang wakil kepala negara sebaiknya JK memikirkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Rakyat tentu merasa tidak rela jika harus membayar mahal gaji seorang wakil presiden, sementara kerjanya hanya mengurus corong Masjid yang bising dan menimbulkan polusi suara.
Rakyat yang berbondong-bondong ke TPS saat pilpres yang lalu itu berharap pesiden dan wakil presiden pilihannya bisa membawa kemajuan bagi negeri dan bangsa ini, mampu meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, serta membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.
Oleh karenanya, urusan corong Masjid itu tidak usahlah terlalu dirisaukan, apalagi sampai harus meminta fatwa dari majelis ulama, disamping masalahnya terlalu kecil buat seorang wapres, bacaan ayat-ayat suci Alqur’an itu juga dibutuhkan oleh sebagian kaum Muslimin yang berharap Rahmat dari Allah, sesuai dengan firmannya yang berbunyi “Bila dibacakan (Alqur’an) maka hendaklah kamu diam dan dengarkan, semoga kamu mendapat rahmat.”

2:22 PM | 0 comments | Read More

TOL Laut Makin Larut

SBY dulu menyebutnya dengan istilah Pendulum Nusantara, lalu Jokowi dalam masa kampanye Pilpres yang lalu menyebutnya sebagai TOL LAUT, kedua-duanya sama-sama memiliki tujuan mulia, yaitu ingin merangkai Nusantara menjadi kesatuan yang utuh, keduanya sama-sama ingin menjadikan laut bukan sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa.
Bak syair dalam lagu Koesplus, "ribuan pulau tergabung menjadi satu, sebagai ratna mutu manikam," maka gagasan TOL LAUT yang dicanangkan oleh pemerintah ini disambut oleh PT. Atosim Lampung Pelayaran (ALP) dengan mendatangakan kapal dari Jepang berukuran 15.000 GT, dengan kapasitas 500 penumpang plus 200 truk barang. Kapal tersebut direncanakan akan melayari trayek Lampung - Surabaya secara tetap, mengangkut truk bermuatan atau kosong untuk mengurai kemacetan dijalur darat dan diperkirakan akan memotong masa perjalanan dari 3 hari menjadi 40 Jam.
Menurut perhitungan orang cerdik pandai yang duduk dibelakang meja, usaha ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha angkutan truk maupun perusahaan pelayaran sama-sama diuntungkan. Pengusaha truk beruntung karena waktu perjalanan menuju sumatera menjadi lebih singkat, konsumsi BBM menjadi berkurang dan kecelakaan bisa diminimalisir.
Pemilik kapal juga diuntungkan dengan adanya muatan yang jelas dan tetap, dan pemerintah dapat memotong jalur logistik serta memangkas ongkos angkut, sehingga harga bahan kebutuhan bisa lebih rendah. Tetapi kenyataannya tidak semanis apa yang dibayangkan, kapal yang diberi nama Mutiara Persada ini pertama berlayar dari Lampung ke Surabaya hanya memperoleh muatan sebanyak 38 unit truk dan sebaliknya dari Surabaya menuju Lampung hanya bermuatan 11 unit truk. Minat pemilik truk untuk menggunakan jalur laut ternyata sangat rendah, mereka lebih cenderung berjalan seperti biasa dijalan darat karena dengan cara itu mereka mendapat nilai tambah.
Meskipun perjalanan yang mereka tempuh lebih jauh tetapi kemungkinan mendapat muatan lebih terbuka. Meskipun resiko dan biaya yang harus mereka keluarkan lebih tinggi terutama untuk BBM dan pungli dijalan lintas, namun pengusaha truk lebih cenderung memilih jalan darat karena tidak semua muatan yang mereka angkut itu menuju satu titik di Pulau Sumatera, ada yang harus mereka bongkar didaerah tertentu di Jawa sesuai pesanan pelanggan mereka.
Dalam sebulan ini pihak ALP nampaknya mencoba untuk bertahan dengan jadwal tetap melayani jalur Lampung - Surabaya, sebanyak 3 trip perminggu. Bila ada perkembangan membaik tentu mereka akan menambah jumlah trip dan dalam jangka yang panjang mungkin akan menambah armada.
Namun jika melihat keadaan awal yang sedemikian rupa, sulit rasanya keinginan itu akan tercapai, dan tidak tertutup kemungkinan armada tersebut akan berubah haluan dengan mengangkut cargo atau peti kemas, berlayar menuju pelabuhan lain sesuai dengan kehendak pasar. Bila ini yang terjadi, maka keinginan untuk memperpendek jalur logistik tidak tercapai dengan sendirinya, dan barangkali usaha merangkai Nusantara dengan gagasan TOL LAUT adalah sesuatu yang harus diperhitungkan secara matang, dengan melibat orang-orang yang berkompeten dalam bidang perniagaan dan kemaritiman.

2:19 PM | 0 comments | Read More

Pertarungan Dibawah Pohon Beringin

Pertaruangan sengit antara kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) memasuki babak baru, keputusan Menkumham yang sebelumnya menjadi senjata ampuh bagi kelompok Agung telah dipatahkan oleh hakim PTUN. Keputusan pengadilan tersebut menempatkan kubu Abu Rizal menjadi diatas angin dan berhak duduk manis menikmati rimbunnya pohon Beringin.
Menyikap keputusan PTUN tersebut, pihak Agung Laksono tidak mau kalah, meskipun harus tersenyum kecut sesaat hakim mengetukan palu, dia tetap semangat untuk meneruskan pertarungan selanjutnya. Dengan penuh semangat mantan Ketua Umum Ampi itu menyatakan banding, bahkan Agung meyakinkan semua pihak bahwa Kemenangan pihak ARB itu hanya untuk waktu 15 menit.
“Kami mengajukan banding dan sudah didaftarkan, sudah ada akta bandingnya, tinggal kami siapkan memori bandingnya,” jawab Agung ketika usai menghadap JK. Penjelasan Agung tersebut seakan memberi gambaran bahwa pertarungan memperebutkan pohon Beringin masih panjang, keputusan PTUN yang memenangkan kubu ARB itu belum bisa dianggap selesai karena masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak Agung.
Pertarungan sengit dibawah pohon Beringin ini membuat kader Golkar didaerah menjadi ketar ketir, jadwal pemilukada serentak semakin dekat, sementara PKPU menyebutkan bahwa untuk parpol yang sedang bersengketa seperti Golkar dan PPP, dinyatakan boleh ikut pemilukada jika sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah.
Ketentuan PKPU inilah yang membuat jantung kader Golkar berdenyut lebih kencang, karena pertarung ditingkat elite Golkar masih akan berlangsung lama, kedua kubu yang berseteru masih mengedepankan egonya masing-masing. Belum ada yang mau mengalah, bahkan sudah kalahpun masih mau melawan.
Abu Rizal dan Agung sama-sama merasa diatas angin, sama-sama merasa berhak memimpin Golkar. Memang ada upaya dari sebagian politisi Senayan untuk menyelamatkan Golkar dalam pemilukada ini dengan cara mengajukan revisi UU Parpol dan UU Pemilukada, tapi nampaknya upaya itu akan kandas karena PDI-P dan Demokrat dengan tegas menolaknya, sementara itu Pemerintah lewat Mendagri juga menolak dengan alasan belum ada urgensinya.
Upaya banding yang akan ditempun oleh Agung dan kelompoknya masih dalam tahap pendaftaran, memori bandingnya sedang disiapkan. Hakim ditingkat banding sudah pasti tidak akan memutuskan dalam sekali sidang, prosesya memakan waktu yang panjang pula, dan bila sudah ada keputusan banding nantinya masih terbuka peluang bagi pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum ditingkat kasasi, dan bila diteruskan lagi bisa sampai kepada tingkat peninjauan kembali.
Pertarungan sengit antar elite Golkar ini menjadi tontonan yang menarik sekaligus menjijikan, menarik karena Golkar yang selama ini dianggap solid dan kokoh itu ternyata rapuh dan menyimpan bibit perpecahan. Terasa menjijikan karena sengketa parpol seperti yang dialami oleh Golkar ini telah membuka mata publik, betapa tidak arifnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa ditubuh parpol.
Dalam menyelesaikan sengketa pengurus Parpol, Menkumham lebih cenderung menggunakan kekuasaan dari mengedepankan hukum. Terbukti dengan Keputusan PTUN yang membatalkan keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan dua parpol yang bersengketa (Golkar dan PPP). Itu artinya, Menkumham telah melanggar hukum dalam mengambil keputusan.

2:15 PM | 0 comments | Read More

Uang Perahu dan Pilkada

“Calon yang maju dalam pemilukada harus merogoh sakunya lebih dalam, karena makin tinggi ruang dan wilayah kekuasaan pengurus partai tentu semakin besar pula jumlah yang harus disetorkan”.

Rapat Kerja Nasional PAN yang diselenggarakan baru-baru ini telah melahirkan sebuah keputusan penting, berkait kelindan dengan helat serentak Pemilukada yang akan berlangsung pada tahun ini, keputusan penting itu menyangkut “UANG PERAHU.” Uang yang dikeruk dari saku Calon kepala Daerah untuk disetor ke Partai pengusung calon. “Baik DPD kab/kota, DPW provinsi sampai pusat tidak boleh ambil uang satu rupiah pun dari calon kepala daerah di luar kepentingan kampanye.
Selama ini disebut 'uang perahu' atau uang pendaftaran. PAN tidak membenarkan ini,” kata ketua instruktur pengkaderan PAN Ahmad Farhan Hamid. Apa yang dinamakan dengan Uang Perahu ini memang sudah sangat lama menjadi kabar buruk yang merusak tatanan Demokrasi kita. Penentuan nama calon kepala daerah jadi melenceng dari tujuan awalnya mencari figur terbaik menjadi figur yang berduit.
Alhasil bil husal, penentuan calon sangat tergantung pada besar kecilnya setoran mahar alias uang perahu. Celakanya lagi, adakalanya setoran Uang Perahu ini tidak cukup hanya diberikan kepada pengurus partai ditingkat cabang (DPC) tetapi harus mengalir sampai kepusat.
Akibatnya, dapat dipastikan bahwa calon yang maju dalam pemilukada harus merogoh sakunya lebih dalam, karena makin tinggi ruang dan wilayah kekuasaan pengurus partai tentu semakin besar pula jumlah yang harus disetorkan.
Munculnya istilah Uang Perahu ini biasanya terjadi karena partai tidak memiliki tokoh yang layak untuk dicalonkan, atau bisa juga karena perolehan suaranya tidak cukup untuk mengajukan calon sendiri dan harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kedua faktor ini menjadi celah bagi pengurus partai untuk menawarkan kepada calon yang tak berperahu, dan biasanya kesepakatan diambil dalam loby-loby yang penuh canda tawa yang ditutup dengan kalimat pendek “Wani piro ?”
Kalimat pendek “Wani Piro” inilah pangkal balanya, dia menghilangkan nilai obyektif tentang sang calon dan sekaligus melahirkan calon pemimpin yang menggunakan uang untuk membeli perahu. Pada tahapan selanjutnya sang calon akan kembali menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, dan seterusnya bila sudah terpilih akan mencari uang untuk mengembalikan modal.
Untuk itulah kiranya, keputusan PAN yang mengharamkan uang perahu ini perlu diapresiasi, perlu diacungkan jempol, karena PAN sudah memulai sebuah langkah awal menuju pemilukada yang bersih dari politik uang. Kita berharap langkah PAN ini diikuti oleh partai-partai yang lain, tidak menjual perahu kepada figur yang tidak jelas, sehingga rekrutmen calon pemimpin didaerah berlangsung secara fair dan transparan. Calon yang diusung benar-benar calon yang capable dan acceptable, mampu dan diterima oleh seluruh masyarakat didaerahnya. Yang menjadi pertanyaannya kini adalah, siapkah Kader PAN didaerah untuk melaksanakan keputusan tersebut ? “Jawabnya tertiup diangin lalu”.

3:51 PM | 0 comments | Read More