Wapres dan Corong Masjid

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Dewan Masjid Indonesia yang dipimpinnya sedang merumuskan aturan yang melarang pembacaan Alqur’an (atau yang dikenal dengan istilah MENGAJI) dengan menggunakan kaset.
"Kita sudah buat rumusan di Dewan Masjid, mengaji tidak boleh pakai kaset," kata JK saat membuka ijtima' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura Tegal Jawa Tengah, pada Senin (8/6), sebagaimana yang diberitakan oleh Antara.
Barangkali maksud JK itu baik, agar pembacaan Alqur’an itu tidak memakai perangkat audio atau sejenisnya tetapi benar-benar dilantunkan oleh manusia, sehingga larangan tersebut menjadi cambuk pemacu bagi ummat Islam untuk belajar membaca Alqur’an dengan baik dan benar. Namun demikian, kiranya pak JK tidaklah perlu terlalu jauh mencampuri urusan tersebut, tidak perlu meminta MUI atau lembaga apapun namanya untuk mengeluarkan larangan memutar kaset mengaji.
Pak JK itu seorang wakil presiden, orang kedua dinegara ini, terlalu boros rasanya jika urusan kaset mengaji harus beliau tangani sendiri, sementara urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat masih banyak yang harus diperhatikan. Urusan Kaset mengaji ini hanyalah sebuah persoalan kecil yang semestinya bisa diselesaikan oleh aparatur pemerintah ditingkat bawah. Pejabat lokal setingkat Camat atau Lurah, atau bahkan mungkin ketua RT setempat bisa mengajak pihak-pihak terkait untuk berbicara dari hati ke hati.
Tidak perlu ada aturan yang melarang, dan tidak harus menunggu fatwa ulama, lakukan saja dengan cara sederhana semisal pendekatan personal. Mencampuri urusan sekecil itu, akan menimbulkan kesan bahwa JK seperti kurang kerjaan, padahal negeri ini sedang dalam keadaan membutuhkan tenaga dan pikiran yang serius dari para penyelenggara negara yang pintar dan bijak.
Seorang wakil kepala negara sebaiknya JK memikirkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Rakyat tentu merasa tidak rela jika harus membayar mahal gaji seorang wakil presiden, sementara kerjanya hanya mengurus corong Masjid yang bising dan menimbulkan polusi suara.
Rakyat yang berbondong-bondong ke TPS saat pilpres yang lalu itu berharap pesiden dan wakil presiden pilihannya bisa membawa kemajuan bagi negeri dan bangsa ini, mampu meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, serta membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.
Oleh karenanya, urusan corong Masjid itu tidak usahlah terlalu dirisaukan, apalagi sampai harus meminta fatwa dari majelis ulama, disamping masalahnya terlalu kecil buat seorang wapres, bacaan ayat-ayat suci Alqur’an itu juga dibutuhkan oleh sebagian kaum Muslimin yang berharap Rahmat dari Allah, sesuai dengan firmannya yang berbunyi “Bila dibacakan (Alqur’an) maka hendaklah kamu diam dan dengarkan, semoga kamu mendapat rahmat.”

2:22 PM | 0 comments | Read More

TOL Laut Makin Larut

SBY dulu menyebutnya dengan istilah Pendulum Nusantara, lalu Jokowi dalam masa kampanye Pilpres yang lalu menyebutnya sebagai TOL LAUT, kedua-duanya sama-sama memiliki tujuan mulia, yaitu ingin merangkai Nusantara menjadi kesatuan yang utuh, keduanya sama-sama ingin menjadikan laut bukan sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa.
Bak syair dalam lagu Koesplus, "ribuan pulau tergabung menjadi satu, sebagai ratna mutu manikam," maka gagasan TOL LAUT yang dicanangkan oleh pemerintah ini disambut oleh PT. Atosim Lampung Pelayaran (ALP) dengan mendatangakan kapal dari Jepang berukuran 15.000 GT, dengan kapasitas 500 penumpang plus 200 truk barang. Kapal tersebut direncanakan akan melayari trayek Lampung - Surabaya secara tetap, mengangkut truk bermuatan atau kosong untuk mengurai kemacetan dijalur darat dan diperkirakan akan memotong masa perjalanan dari 3 hari menjadi 40 Jam.
Menurut perhitungan orang cerdik pandai yang duduk dibelakang meja, usaha ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha angkutan truk maupun perusahaan pelayaran sama-sama diuntungkan. Pengusaha truk beruntung karena waktu perjalanan menuju sumatera menjadi lebih singkat, konsumsi BBM menjadi berkurang dan kecelakaan bisa diminimalisir.
Pemilik kapal juga diuntungkan dengan adanya muatan yang jelas dan tetap, dan pemerintah dapat memotong jalur logistik serta memangkas ongkos angkut, sehingga harga bahan kebutuhan bisa lebih rendah. Tetapi kenyataannya tidak semanis apa yang dibayangkan, kapal yang diberi nama Mutiara Persada ini pertama berlayar dari Lampung ke Surabaya hanya memperoleh muatan sebanyak 38 unit truk dan sebaliknya dari Surabaya menuju Lampung hanya bermuatan 11 unit truk. Minat pemilik truk untuk menggunakan jalur laut ternyata sangat rendah, mereka lebih cenderung berjalan seperti biasa dijalan darat karena dengan cara itu mereka mendapat nilai tambah.
Meskipun perjalanan yang mereka tempuh lebih jauh tetapi kemungkinan mendapat muatan lebih terbuka. Meskipun resiko dan biaya yang harus mereka keluarkan lebih tinggi terutama untuk BBM dan pungli dijalan lintas, namun pengusaha truk lebih cenderung memilih jalan darat karena tidak semua muatan yang mereka angkut itu menuju satu titik di Pulau Sumatera, ada yang harus mereka bongkar didaerah tertentu di Jawa sesuai pesanan pelanggan mereka.
Dalam sebulan ini pihak ALP nampaknya mencoba untuk bertahan dengan jadwal tetap melayani jalur Lampung - Surabaya, sebanyak 3 trip perminggu. Bila ada perkembangan membaik tentu mereka akan menambah jumlah trip dan dalam jangka yang panjang mungkin akan menambah armada.
Namun jika melihat keadaan awal yang sedemikian rupa, sulit rasanya keinginan itu akan tercapai, dan tidak tertutup kemungkinan armada tersebut akan berubah haluan dengan mengangkut cargo atau peti kemas, berlayar menuju pelabuhan lain sesuai dengan kehendak pasar. Bila ini yang terjadi, maka keinginan untuk memperpendek jalur logistik tidak tercapai dengan sendirinya, dan barangkali usaha merangkai Nusantara dengan gagasan TOL LAUT adalah sesuatu yang harus diperhitungkan secara matang, dengan melibat orang-orang yang berkompeten dalam bidang perniagaan dan kemaritiman.

2:19 PM | 0 comments | Read More

Pertarungan Dibawah Pohon Beringin

Pertaruangan sengit antara kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) memasuki babak baru, keputusan Menkumham yang sebelumnya menjadi senjata ampuh bagi kelompok Agung telah dipatahkan oleh hakim PTUN. Keputusan pengadilan tersebut menempatkan kubu Abu Rizal menjadi diatas angin dan berhak duduk manis menikmati rimbunnya pohon Beringin.
Menyikap keputusan PTUN tersebut, pihak Agung Laksono tidak mau kalah, meskipun harus tersenyum kecut sesaat hakim mengetukan palu, dia tetap semangat untuk meneruskan pertarungan selanjutnya. Dengan penuh semangat mantan Ketua Umum Ampi itu menyatakan banding, bahkan Agung meyakinkan semua pihak bahwa Kemenangan pihak ARB itu hanya untuk waktu 15 menit.
“Kami mengajukan banding dan sudah didaftarkan, sudah ada akta bandingnya, tinggal kami siapkan memori bandingnya,” jawab Agung ketika usai menghadap JK. Penjelasan Agung tersebut seakan memberi gambaran bahwa pertarungan memperebutkan pohon Beringin masih panjang, keputusan PTUN yang memenangkan kubu ARB itu belum bisa dianggap selesai karena masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak Agung.
Pertarungan sengit dibawah pohon Beringin ini membuat kader Golkar didaerah menjadi ketar ketir, jadwal pemilukada serentak semakin dekat, sementara PKPU menyebutkan bahwa untuk parpol yang sedang bersengketa seperti Golkar dan PPP, dinyatakan boleh ikut pemilukada jika sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah.
Ketentuan PKPU inilah yang membuat jantung kader Golkar berdenyut lebih kencang, karena pertarung ditingkat elite Golkar masih akan berlangsung lama, kedua kubu yang berseteru masih mengedepankan egonya masing-masing. Belum ada yang mau mengalah, bahkan sudah kalahpun masih mau melawan.
Abu Rizal dan Agung sama-sama merasa diatas angin, sama-sama merasa berhak memimpin Golkar. Memang ada upaya dari sebagian politisi Senayan untuk menyelamatkan Golkar dalam pemilukada ini dengan cara mengajukan revisi UU Parpol dan UU Pemilukada, tapi nampaknya upaya itu akan kandas karena PDI-P dan Demokrat dengan tegas menolaknya, sementara itu Pemerintah lewat Mendagri juga menolak dengan alasan belum ada urgensinya.
Upaya banding yang akan ditempun oleh Agung dan kelompoknya masih dalam tahap pendaftaran, memori bandingnya sedang disiapkan. Hakim ditingkat banding sudah pasti tidak akan memutuskan dalam sekali sidang, prosesya memakan waktu yang panjang pula, dan bila sudah ada keputusan banding nantinya masih terbuka peluang bagi pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum ditingkat kasasi, dan bila diteruskan lagi bisa sampai kepada tingkat peninjauan kembali.
Pertarungan sengit antar elite Golkar ini menjadi tontonan yang menarik sekaligus menjijikan, menarik karena Golkar yang selama ini dianggap solid dan kokoh itu ternyata rapuh dan menyimpan bibit perpecahan. Terasa menjijikan karena sengketa parpol seperti yang dialami oleh Golkar ini telah membuka mata publik, betapa tidak arifnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa ditubuh parpol.
Dalam menyelesaikan sengketa pengurus Parpol, Menkumham lebih cenderung menggunakan kekuasaan dari mengedepankan hukum. Terbukti dengan Keputusan PTUN yang membatalkan keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan dua parpol yang bersengketa (Golkar dan PPP). Itu artinya, Menkumham telah melanggar hukum dalam mengambil keputusan.

2:15 PM | 0 comments | Read More

Uang Perahu dan Pilkada

“Calon yang maju dalam pemilukada harus merogoh sakunya lebih dalam, karena makin tinggi ruang dan wilayah kekuasaan pengurus partai tentu semakin besar pula jumlah yang harus disetorkan”.

Rapat Kerja Nasional PAN yang diselenggarakan baru-baru ini telah melahirkan sebuah keputusan penting, berkait kelindan dengan helat serentak Pemilukada yang akan berlangsung pada tahun ini, keputusan penting itu menyangkut “UANG PERAHU.” Uang yang dikeruk dari saku Calon kepala Daerah untuk disetor ke Partai pengusung calon. “Baik DPD kab/kota, DPW provinsi sampai pusat tidak boleh ambil uang satu rupiah pun dari calon kepala daerah di luar kepentingan kampanye.
Selama ini disebut 'uang perahu' atau uang pendaftaran. PAN tidak membenarkan ini,” kata ketua instruktur pengkaderan PAN Ahmad Farhan Hamid. Apa yang dinamakan dengan Uang Perahu ini memang sudah sangat lama menjadi kabar buruk yang merusak tatanan Demokrasi kita. Penentuan nama calon kepala daerah jadi melenceng dari tujuan awalnya mencari figur terbaik menjadi figur yang berduit.
Alhasil bil husal, penentuan calon sangat tergantung pada besar kecilnya setoran mahar alias uang perahu. Celakanya lagi, adakalanya setoran Uang Perahu ini tidak cukup hanya diberikan kepada pengurus partai ditingkat cabang (DPC) tetapi harus mengalir sampai kepusat.
Akibatnya, dapat dipastikan bahwa calon yang maju dalam pemilukada harus merogoh sakunya lebih dalam, karena makin tinggi ruang dan wilayah kekuasaan pengurus partai tentu semakin besar pula jumlah yang harus disetorkan.
Munculnya istilah Uang Perahu ini biasanya terjadi karena partai tidak memiliki tokoh yang layak untuk dicalonkan, atau bisa juga karena perolehan suaranya tidak cukup untuk mengajukan calon sendiri dan harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kedua faktor ini menjadi celah bagi pengurus partai untuk menawarkan kepada calon yang tak berperahu, dan biasanya kesepakatan diambil dalam loby-loby yang penuh canda tawa yang ditutup dengan kalimat pendek “Wani piro ?”
Kalimat pendek “Wani Piro” inilah pangkal balanya, dia menghilangkan nilai obyektif tentang sang calon dan sekaligus melahirkan calon pemimpin yang menggunakan uang untuk membeli perahu. Pada tahapan selanjutnya sang calon akan kembali menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, dan seterusnya bila sudah terpilih akan mencari uang untuk mengembalikan modal.
Untuk itulah kiranya, keputusan PAN yang mengharamkan uang perahu ini perlu diapresiasi, perlu diacungkan jempol, karena PAN sudah memulai sebuah langkah awal menuju pemilukada yang bersih dari politik uang. Kita berharap langkah PAN ini diikuti oleh partai-partai yang lain, tidak menjual perahu kepada figur yang tidak jelas, sehingga rekrutmen calon pemimpin didaerah berlangsung secara fair dan transparan. Calon yang diusung benar-benar calon yang capable dan acceptable, mampu dan diterima oleh seluruh masyarakat didaerahnya. Yang menjadi pertanyaannya kini adalah, siapkah Kader PAN didaerah untuk melaksanakan keputusan tersebut ? “Jawabnya tertiup diangin lalu”.

3:51 PM | 0 comments | Read More

Reshufle Kabinet

Saat akan menyusun Kabinet dulu, Jokowi – Jk bersikap sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban dan membuat rakyat tidak sabar menunggu. Disamping meminta masukan dan saran dari partai pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Jokowi –Jk juga melibatkan PPATK dan KPK, dua lembaga ini diminta menjadi filter pengaman agar orang-orang yang yang terindikasi cacat dan bermasalah secara hukum tidak terlanjur masuk dalam kabinetnya.
Selain seleksinya yang sedemikian ketat, Jokowi juga mensyaratkan agar para pengurus Parpol yang diangkat menjadi menteri mengundurkan diri dari partainya. Artinya, Jokowi menginginkan pengabdian menteri itu dicurahkan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Namun kewajiban mengundurkandiri tersebut tidak berlaku bagi Puan Maharani, hingga sekarang namanya masih tercantum sebagai pengurus partai, dia hanya dinyatakan non aktif (bukan mengundurkan diri). Dan anehnya lagi Puan bersama rekan separtainya Cahyo Kumolo sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR.
Kabinet yang disusun Jokowi dengan bersusah payah itu kini mendapat desakan dari berbagai pihak agar segera dirombak. Desakan itu muncul karena ada beberapa menteri yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan publik dan ada pula pihak yang merasa tidak puas karena tidak kebagian jatah menjadi anggota kabinet. Setakat ini belum ada tanggapan dari istana apakah presiden akan melakukan reshufle atau tidak, namun dalam rapat paripurna kabinet tanggal 13 Mei yang lalu, presiden memberikan catatan dan peringatan keras terhadap beberapa menteri.
Peringatan presiden itu diartikan oleh sementara pihak sebagai sinyal akan ada reshufle kabinet dalam waktu dekat, setidak-tidaknya menteri yang mendapat teguran itu akan dicopot dan digantikan oleh yang lain. Jika pergantian menteri itu dilakukan oleh presiden untuk memperbaiki dan meningkat kinerja para menteri, tentu akan mendapat sambutan baik dari masyarakat, karena apa yang diinginkan publik sejalan dengan tindakan yang diambil oleh presiden.
Namun, yang membuat publik menjadi khawatir adalah keputusan merombak kabinet itu dilakukan hanya karena ingin mengakomodir kehendak elite partai politik. Kekhawatiran itu muncul dari statement beberapa elite partai politik yang awalnya mendesak presiden melakukan reshufle dengan alasan buruknya kinerja menteri dan ujungnya meyatakan siap memberikan kader terbaik.
Dalam kalimat bersayap itu terkandung maksud jika presiden melakukan reshufle jangan lupakan kader partai kami. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa dukungan yang diberikan Partai Politik kepada pasangan Jokowi – JK bukanlah dukungan tulus ikhlas dan gratis, tetapi merupakan dukungan politis yang dibaliknya terdapat hitungan tertentu dalam berbagi kekuasaan.
Keinginan itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena salah satu alasan orang mendirikan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Kepentingan untuk meningkatkan kinerja para menteri dan kepentingan memelihara dukungan Partai Politik merupakan dua hal yang harus dijaga keseimbangannya. Keduanya harus dirajut menjadi satu kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa ini.

3:47 PM | 0 comments | Read More

Darurat KPK

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menginginkan adanya perwira TNI yang masuk kejajaran KPK, minimal untuk dua jabatan, pertama sebagai sekjen KPK dan kedua sebagai Pengawas Internal. Permintaan itu dijawab dengan gamblang oleh Panghlima TNI bahwa itu bisa saja dilakukan dengan catatan setelah masuk KPK perwira tersebut harus melepas baju TNI, alias Pensiun.
Permintaan itu sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, mungkin Ruki ingin menghimpun tenaga dari berbagai unsur sehingga KPK menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Namun karena situasi kekinian yang mendera KPK, dimana dua pimpjnan dan satu penyidik seniornya menjadi bulan-bulanan pihak lain, maka permintaan Ruki itu seakan menyiratkan bahwa KPK butuh perlindungan.
Melibatkan TNI dalam urusan masyarakat Sipil tentu merupaka sebuah penyimpangan, namun dalam siatusi darurat, kehadiran TNI justeru menjadi suatu kebutuhan, dan permintaan Ruki bisa diartikan bahwa pemberantasan Korupsi sedang dalam keadaan DARURAT. Sebenarnya, keberadaan KPK itu sendiri sudah melambangkan situasi darurat, karena disebuah negara yang dalam kondisi normal tidak mengenal lembaga ad hock seperti KPK, penegakan hukum cukup ditangani oleh Polisi dan Jaksa, namun karena situasinya sudah sedemikian daruratnya, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi berlangsung secara biasa, maka lahirlah lembaga anti rasuah yang diberi nama KPK.
Tantangan bagi KPK memang sangat dahsyat, meskipun keberadaan lembaga ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia namun bukan berarti KPK bisa bekerja dengan lancar dan tenang. Pelaku korupsi pasti tidak tinggal diam, dan mereka itu bukanlah orang bodoh sekelas maling jemuran tetapi terdiri dari orang – orang berpengaruh, berpangkat tinggi, bependidikan dan memiliki banyak pengikut. Mereka maling uang rakyat bukan karena kurang makan tetapi karena kurang moral. Berbuat jahat bukan karena tidak mengerti hukum, tetapi mahir memutarbalik fakta hukum.
Karena tingkat kecerdasan dan besarnya pengaruh pelaku kejahatan Korupsi itu pula menurut sementara pihak menjadi penyebab timbulnya benturan antara sesama penegak hukum. Perseteruan antara Polisi dan KPK misalnya hanyalah kulit luarnya saja sementara “dalang”nya ada dibalik layar dan sulit dijangkau, mereka itulah yang senantiasa berkepentingan melemahkan KPK.
Upaya melemahkan KPK ini memang sudah sering terjadi, mulai dari tindakan anggota parlemen yang ingin merevisi UU dan mengurangi kewenangan KPK sampailah pada cara-cara kasar dengan membenturkan sesama penegak hukum yang hasil akhirnya Samad dan Bambang Wijoyanto menjadi rontok, keduanya terpaksa meninggalkan kursi pimpinan KPK.
Perseteruan antara lembaga penegak hukum itu jelas sangat menguntungkan para Koruptor, merekalah yang menikmati hasilnya, upaya pemberantasan korpsi menjadi lambat dan akhirnya KPK menjadi lemah. Namun kenyataan ini tidak membuat para penegak hukum kita sadar, bahkan terkesan kian menjadi-jadi, dan itulah sebabnya barangkali Ruki memandang perlu minta bantuan TNI. Jika memang TNI masuk dalam jajaran KPK, maka tugas khusus yang diembannya adalah menumpas dalang yang dimaksudkan diatas, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain dibelakang layar, membenturkan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan kita yakin TNI mampu melakukannya.

1:58 PM | 0 comments | Read More

Anggota Dewan, BEGO dan LUCU

Semula saya menduga bahwa semua anggota DPR itu adalah orang pilihan, otaknya cerdas dan serius memikirkan nasib rakyat yang diwakilinya, siap duduk di Senayan sebagai penyambung lidah rakyat, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki hati yang lapang, cerdas dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bernas untuk disumbangkan sebesar-besarnya demi demi kepentingan rakyat yang diwakilinya, dan itulah sebabnya rakyat menyebutnya sebagai anggota DEWAN yang terhormat.
Ternyata, dugaan saya itu keliru, adalah seorang Fachri Hamzah yang telah membuka rahasia gedung Parlemen itu bahwa tidak semuanya diisi oleh orang-orang yang cerdas dan pintar, “mereka sama saja dengan rakyat ada yang Bego, ada yang LUCU,” ujar Fachri sebagaimana dikutip oleh beberapa media.
Keterbukaan Fachri tentang wakil rakyat yang BEGO dan LUCU ini telah menambah khasanah pengetahuan saya, setidak-tidaknya Fachri telah menghapus kekeliruan pikir dan kesalahan cara pandang saya terhadap wakil rakyat, sekaligus saya acungkan jempol untuk Bung Fachri yang sudah berkata jujur tentang koleganya.
Saya sepakat dengan Fachri Hamzah, bahwa wakil rakyat yang BEGO dan LUCU itu harus dicarikan solusinya, tapi saya tidak sependapat dengan ide yang dia tawarkan bahwa untuk mengatasinya perlu dibangunkan gedung DPR yang baru lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang sehingga wakil rakyat yang BEGO menjadi berisi. Membangunkan gedung yang baru untuk orang BEGO dan LUCU adalah sebuah perbuatan yang sia-sia, seharusnya Fachri menawarkan ide yang lebih realistis.
Koleganya yang BEGO itu dikirim kesekolah-sekolah formal atau informal untuk dididik menjadi manusia pintar. Bila upaya ini gagal dan mereka masih tetap juga BEGO, maka kepalanya perlu diletakkan dibawah mikroskop untuk diteliti apakah masih ada otaknya atau tidak, atau kirim saja ke Panti Rehab Mental sebagai solusi terakhir.
Sementra untuk anggota DPR yang LUCU, solusi yang paling tepat adalah membangunkan mereka pentas lawak, dan dipersilakan mereka untuk mengekpresikan dirinya, menampilkan berbagai kelucuan yang barangkali bisa menjadi obat pelipur lara bagi rakyat yang haus hiburan.
Sesungguhnya, masalah wakil rakyat yang BEGO dan LUCU ini tidak boleh ada, wakil rakyat itu harus smart, pintar dan cerdas, berani berjuang untuk kepentingan rakyat. Mampu merumuskan pikirannya, memberi saran dan pendapat kepada pemerintah agar rakyat dilayani dan ditingkatkan taraf hidupnya mencapai cita-cita bersama yakni masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Tanggung jawab menghadirkan wakil rakyat yang sedemikian rupa itu berada dipundak Partai Politik. Kader yang dicalonkan sebagai wakil rakyat itu bukanlah orang BEGO yang tidak tau mau berbuat apa, atau pelawak yang hanya pandai melucu, tetapi benar-benar orang pilihan yang memiliki kemampuan, sehingga siap lahir bathin menyandang prediket sebagai wakil rakyat yang terhormat.
Munculnya orang-orang BEGO dan LUCU di DPR itu disebabkan oleh ketidak siapan PARPOL dalam melahirkan kader-kader terbaiknya, rekrut anggota dan pendidikan kader terkesan amburadul sehingga ketika datang musim pemilu parpol menjadi gagap menyusun daftar nama calon anggota legislatif.
Celakanya lagi, karena ingin meraup suara pemilih yang lebih banyak, parpol berlomba-lomba mencari orang-orang populer untuk dicalonkan, tanpa memandang apakah otaknya berisi atau tidak, setelah terpilih mereka minta dibangunkan gedung baru lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang agar otaknya lebih berisi, selanjutnya seperti yang selalu disorot oleh media mereka duduk-duduk ngantuk dibalai sidang. Jadi, masalah anggota
Dewan yang BEGO dan LUCU itu bukanlah soal sarana dan fasilitas gedung, tetapi karena cara rekrut dan pembinaan kader partai politik yang keliru, lebih dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Fachri yang sudah membuka cakrawala berpikir saya tentang wakil rakyat yang ternyata tidak semuanya siap mewakili rakyat tetapi ada juga diantaranya yang BEGO dan LUCU.

1:51 PM | 0 comments | Read More

Negeri Ini Makin Gaduh

Kian kemari suasana dinegeri ini semakin gaduh oleh pernyataan-pernyataan tak bermutu para pemimpinnya. Sebut saja Megawati yang dengan sombongnya menyebut istilah petugas Partai, meskipun tidak menyebut nama, tapi publik menafsirkan ucapannya itu ditujukan kepada Jokowi sang kader PDI-P yang juga Presiden RI.
Ucapan ketua umum PDI-P itu menuai kritik dari berbagai pihak, dianggap berlebihan dan terkesan sombong karena melecehkan lembaga Negara. Jokowi memang seorang kader PDI-P, namun ketika dia sudah dilantik menjadi presiden maka seketika itu pula dia harus melepas jubah partainya untuk berdiri sebagai kepala negara dan mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Karena jabatannya, Jokowi tidak bisa lagi dianggap sebagai Petugas partai, karena tidak semua kepentingan Partai sama dan sebangun dengan kepentingan negara. Kepentingan Negara itu sangat luas cakupannya meliputi kepentingan seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, sementara kepentingan Partai hanya terbatas untuk sekelompok kader dan simpatisannya saja.
Hiruk pikuk soal petugas partai yang tak jelas maknanya itu menjadi bagian dari kegaduhan politik yang sebelumnya sudah dimulai oleh PPP dan Golkar. Dua partai politik warisan Orde Baru ini masih kusut masai soal kepengurusan Ganda ditingkat pusat yang implikasinya membingungkan kadernya didaerah dan terancam tidak bisa ikut pemilukada tahun ini.
Suasana ditubuh PPP memang terkesan agak adem sedikit, tidak terlalu gaduh seperti Golkar yang masih sibuk dengan urusan dipengadilan TUN. Keputusan sela PTUN memang menjadi angin segar untuk kelompok ARB , tapi itu itu belum final, dan diperkirakan masih memnerlukan waktu yang panjang karena masing-masing pihak yang kalah sudah mempersiapkan langkah untuk banding. Artinya kegaduhan itu masih akan terus berlanjut.
Kegaduhan berikutnya muncul dari Ahok, gubernur DKI yang dikenal sebagai manusia mulut tanpa filter ini berseteru dengan DPRD DKI dalam hal APBD. Berhamburanlah kata-kata kasar yang sulit diterima oleh telinga orang Timur. Alhasil, meskipun Ahok berpikir positif untuk menyelamatkan uang rakyat DKI, namun karena ungkapannya yang kasar maka yang mendengar tetap saja menilainya seperti TAIK. Belum reda urusannya dengan DPRD, Ahok kembali membuat kegaduhan baru soal penjualan BIR, dan terakhir dia sibuk ingin membuka lapak bercinta dengan cara melegalkan prostitusi, saking semangatnya mengurus masalah LONTE ini Ahok sempat menyebut dan membawa-bawa nabi, masya Allah.
Urusan Ahok tentang BIR dan LONTE itu belum selesai, mencuat pula debat kusir antara presiden dengan mantan presiden. Bermula dari pidato Jokowi dalam pembukaan acara peringatan KAA soal pinjam meminjam dana pada IMF yang kemudian ditanggapi oleh SBY sebagai sebuah kebohongan.
Menurut SBY , Jokowi menyampaikan informasi bohong soal utang Indonesia pada IMF, utang tersebut sudah dibayar SBY saat dia berkuasa dulu, semuanya sudah lunas, satu senpun tak bersisa lagi. Pernyataan SBY itu diperkuat oleh Edi Baskoro. Ketua Fraksi PD yang juga putera bungsu SBY itu dengan tegas mengingatkan presiden Jokowi agar jangan sembarangan bicara, intinya Ibas menyebutkan utang yang ditinggalkan rezim orde baru itu sudah dilunasi bapaknya pada tahun 2006 yang lalu.
Pernyataan Ibas dan SBY tersebut ditanggapi oleh menseskab Andi Widjajanto, menurut Andi, tak ada yang salah dengan pidato Jokowi yang disampaikan dalam forum internasional Konferensi Asia Afrika kemarin. Utang Indonesia pada IMF memang sudah dilunasi oleh SBY pada tahun 2006 yang lalu, tapi melalui Bank Indonesia, negara kembali berhutang ditahun 2009. "Pada 2009 muncul 3,093 miliar dolar AS," kata Menseskab di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4), tanpa menjelaskan siapa yang membuat utang dan untuk apa utang itu dibuat, yang pasti menurut statistik BI dan Menkeu, Indonesia masih memiliki utang 2,79 miliar dolar AS pada IMF, dan dianggarkan pembayarannya dalam APBN.
Berbeda dengan Menseskab, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan Utang Indonesia kepada IMF sudah lunas. Angka sebesar 2,79 miliar dolar AS yang disebut "hutang" adalah special drawing rights (SDR). Semacam dana standby yang bisa digunakan oleh negara anggota apabila terdesak. Menjadi Utan bila digunakan, dan karena kondisi ekonomi Indonesia masih diangap baik dan stabil maka dana kuota SDR itu tidak dipakai, atau dengan kata lain kita tidak ber UTANG pada IMF.
Presiden bilang ada utang kepada IMF, mantan presiden bilang sudah lunas, menseskab bilang benar ada Utang, menkeu menyebutnya itu bukan utang. Masing-masing punya dalil dan refrensi, entah keterangan siapa yang benar, satu sama lainnya memberikan keterangan yang berbeda-beda sehingga membuat negeri ini semakin gaduh

1:45 PM | 0 comments | Read More

Menuntut Janji Jokowi - JK

Jokowi – Jk maju berpasangan sebagai calon presiden pada tahun lalu dengan mengusung program Nawa Cita, program yang berisikan sembilan butir konsep membangun Indonesia dimasa depan untuk kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera.
Konsep ini didukung pula oleh penampilan Jokowi yang low profile, berwajah polos apa adanya dan ditambah dengan aksi blusukan. Media cetak maupun elektronik plus akun milik para pendukung Jokowi dijejaring sosial berlomba-lomba memblow up sepak terjangnya, sehingga terbangunlah citra positif tentang Jokowi.
Nilai tambahnya yang lain adalah JK sebagai calon wapresnya, tokoh senior ini sudah sekian lama malang melintang dikancah perpolitikan negeri ini, berpengalaman mendampingi presiden sebelumnya dan menanam banyak jasa untuk perdamaian Aceh dan Poso. Perpaduan dua hal tersebut diatas, maka lengkaplah penampilan kedua tokoh yang kini menjadi pemimpin dinegeri ini. Jokowi – Jk berhasil meraih simpati rakyat dan memenangkan pertarungan dalam pemilihan presiden yang lalu.
Setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wapres, rakyat berharap keduanya bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya yang termaktub dalam Nawa Cita dimaksud. Namun harapan itu seakan makin jauh dari kenyataan. Benar bahwa Jokowi – Jk baru 6 bulan menjalankan roda pemerintahan, tapi tanda-tanda awal pelaksanaan program tersebut belum nampak.
Dalam satu semester ini yang ada hanyalah keributan politik atas campur tangan pemerintah terhadap dua partai Politik yakni PPP dan Golkar. Selain itu muncul pula dugaan publik terhadap sikap pemerintah yang seakan-akan ingin melemahkan KPK. Perseteruan antara KPK dan Polri tidak diselesaikan secara sigap dan segera. Isu kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK dan penggiat anti korupsi bukannya terselesaikan dengan baik, tetapi memunculkan perbedaan pendapat antara Presiden dan Wakilnya, presiden ingin tindak kriminalisasi dihentikan, sementara JK membantah adanya perlakuan kriminalisasi terhadap penggiat anti korupsi.
Perbedaan kedua pimpinan negara ini terdedah sedemikian jelasnya, yang kemudian diperpanjang dengan perbedaan pandangan masalah kewenangan kepala staff kepresidenan. Konon Joowi memutuskan sendiri dan dianggap oleh wapres melebihi porsinya. Janji tentang kehidupan yang lebih sejahtera sebagaimana tertuang dalam Nawa Citra itu juga semakin jauh dari harapan, dalam enam bulan masa pemerintahan Jokowi – Jk harga BBM sudah tiga kali naik, dan kemungkinan dalam waktu dekat akan kembali dinaikan lagi.
Pemerintah menetapkan harga BBM sesuai dengan harga pasar dunia, langkah ini dimaksudkan untuk menjaga agar APBN tidak mengalami defisit, tetapi akibatnya negara gagal menjamin stabilitas harga BBM sebagai konsumsi pokok bagi rakyatnya. Harga BBM menjadi turun naik tak menentu mengikuti kehendak pemain minyak dipasar dunia.
Selain harga BBM, pemerintah juga gagal menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok rakyat, Gas Elpiji, Tarif Dasar Listrik, Tarif Tol, tarif angkutan umum, beras, kedele naik secara bersamaan, kemudian disusul pula dengan nasib malang rupiah yang nilai tukarnya terhadap mata uang asing merosot.
Berbagai kebijakan pemerintah Jokowi – JK saat ini mulai mendapat reaksi keras dari publik, seperti penambahan uang muka untuk pembelian mobil pribadi pejabat negara, pembekuan Situs Islam.
Demikian juga halnya kebijakan menteri Kelautan Perikanan tentang larangan memakai alat tertentu bagi Nelayan, ditentang oleh Nelayan Pantai Utara Batang. Dari berbagai catatan diatas kita berharap pemerintah memulai langkah untuk mewujudkan Nawacita yang sudah dijanjikan saat kampanye dulu. Jangan biarkan Nawacita itu menjadi pepesan kosong. Dan rakyat juga berharap agar Presiden dan wakilnya agar tetap setia kepada pemilihnya melebihi kesetiaan terhadap para pendukung dan pengusungnya.

1:38 PM | 0 comments | Read More

Ujian Buat SBY

Kongres Partai Demokrat akan berlangsung pada bulan Mei mendatang, sebagaimana tradisi Partai Politik dan Ormas dinegeri ini bila melangsungkan helat nasional entah itu namanya Munas, Muktamar, atau Kongres maka agenda pokok yang paling hangat dibicarakan adalah pemilihan ketua umum, agenda lain biarlah menjadi urusan ke enambelas.
Prihal ketua umum ini biasanya jauh sebelum pelaksanaan Kongres sudah menjadi pembicaraan hangat dikalangan internal partai. Ada langkah-langkah untuk mengusung, mendukung dan meminta dukungan.
Begitu juga halnya dengan Partai Demokrat, jauh-jauh hari sudah menyebut nama SBY sebagai calon terkuatnya, bahkan menurut Ruhut, dukungan buat SBY sudah bulat, hampir 90 %. Dengan dukungan yang bulat itu SBY hampir dipastikan akan terpilih kembali. Tidak ada tokoh dalam tubuh Partai Demokrat yang bisa menyainginya, nama-nama seperti Marzuki Alie dan Pasek Suardhika harus tau diri, mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding nama besar SBY. SBY dianggap memiliki daya rekat yang kuat sehingga mampu menjaga keutuhan partai dari pertikaian seperti yang dialami oleh Golkar dan PPP.
Diyakini juga bahwa SBY akan mampu mengembalikan kejayaan PD seperti masa silam, meskipun perolehan suara PD menurun tajam sewaktu dipimpin oleh SBY. Kuatnya dukungan terhadap SBY membuat mantan presiden ini menjadi serba salah, PD seolah mengalami krisis kepemimpinan.
Seperti tidak ada lagi pilihan lain kecuali SBY sendiri, kalaupun ada paling Edi Baskoro, Ani Yudhoyono atau Pramono Edhi yang tak lain adalah keluarga Cikeas, padahal dalam beberapa kesempatan SBY menyampaikan keinginannya agar Partai Demokrat menjadi partai modern yang tidak tergantung pada satu orang dirinya saja.
SBY terpilih menjadi ketua dalam kongres luar biasa pada akhir Maret 2013 yang lalu, menggantikan Annas Urbaningrum yang tersangkut perkara di KPK. Waktu itu dia harus menerima jabatan itu karena situasinya amat sulit. PD sedang mengalami terpaan badai kasus korupsi yang melibatkan elite partainya. Langkah penyelamatan Partai harus dilakukan dan satu-satunya pilihan hanyalah SBY.
Dalam pidatonya saat itu beliau mengisyaratkan bahwa dirinya menjadi ketua partai hanya untuk waktu terbatas. “Jabatan ketua umum ini sifatnya benar-benar sementara dalam proses penyelamatan dan konsolidasi partai. Waktunya paling lama 2 tahun,” ujar SBY waktu itu. “Dari dulu, saya tidak berniat menjadi ketua umum, rasanya lebih tepat jika saya tetap menjadi ketua dewan pembina,” ujarnya SBY lebih lanjut.
Sekarang tenggat waktu yang diminta SBY itu sudah lewat, apakah dalam masa dua tahun kepemimpinannya itu, beliau sudah mempersiapkan dirinya untuk turun dan telah pula mempersiapkan beberapa calon penggantinya ? Jika SBY Konsisten dengan apa yang pernah diucapkannya, maka dia akan menolak untuk dicalonkan kembali. Jika SBY memang tidak berniat menjadi Dewa Partai yang bercokol untuk selamanya, maka dapat dipastikan dia sudah mempersiapkan kader penggantinya, sehingga PD tidak lagi tergantung pada seorang figur, tetapi memiliki kader militan untuk menjadi pemimpin dimasa depan.
Sekarang, perhatian publik tertuju kepada SBY, apakah dia tetap bertahan dikursi ketua umum seperti yang diinginkan oleh kader partainya, atau dengan tegas mengatakan tidak. Jika dia memilih bertahan, berarti SBY menutup peluang bagi yang lain untuk maju, sebab tidak ada kader PD yang mampu menyainginya.
Sikap itu sangat bertentangan dengan cita-citanya untuk menjadikan Demokrat sebagai partai modern. SBY pasti sudah maklum bahwa partai bukanlah tempat bagi orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai DEWA, tetapi merupakan tempat menempa kader yang akan melahirkan pemimpin bangsa dimasa mendatang. Justeru itulah kiranya Kongres Partai Demokrat yang akan datang merupakan ujian bagi SBY, apakah dia benar-benar seorang Demokrat tulen yang konsisten dengan pendiriannya, atau larut dalam punjian dan sanjungan.

1:22 PM | 0 comments | Read More