Reshufle Kabinet

Saat akan menyusun Kabinet dulu, Jokowi – Jk bersikap sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban dan membuat rakyat tidak sabar menunggu. Disamping meminta masukan dan saran dari partai pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Jokowi –Jk juga melibatkan PPATK dan KPK, dua lembaga ini diminta menjadi filter pengaman agar orang-orang yang yang terindikasi cacat dan bermasalah secara hukum tidak terlanjur masuk dalam kabinetnya.
Selain seleksinya yang sedemikian ketat, Jokowi juga mensyaratkan agar para pengurus Parpol yang diangkat menjadi menteri mengundurkan diri dari partainya. Artinya, Jokowi menginginkan pengabdian menteri itu dicurahkan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Namun kewajiban mengundurkandiri tersebut tidak berlaku bagi Puan Maharani, hingga sekarang namanya masih tercantum sebagai pengurus partai, dia hanya dinyatakan non aktif (bukan mengundurkan diri). Dan anehnya lagi Puan bersama rekan separtainya Cahyo Kumolo sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR.
Kabinet yang disusun Jokowi dengan bersusah payah itu kini mendapat desakan dari berbagai pihak agar segera dirombak. Desakan itu muncul karena ada beberapa menteri yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan publik dan ada pula pihak yang merasa tidak puas karena tidak kebagian jatah menjadi anggota kabinet. Setakat ini belum ada tanggapan dari istana apakah presiden akan melakukan reshufle atau tidak, namun dalam rapat paripurna kabinet tanggal 13 Mei yang lalu, presiden memberikan catatan dan peringatan keras terhadap beberapa menteri.
Peringatan presiden itu diartikan oleh sementara pihak sebagai sinyal akan ada reshufle kabinet dalam waktu dekat, setidak-tidaknya menteri yang mendapat teguran itu akan dicopot dan digantikan oleh yang lain. Jika pergantian menteri itu dilakukan oleh presiden untuk memperbaiki dan meningkat kinerja para menteri, tentu akan mendapat sambutan baik dari masyarakat, karena apa yang diinginkan publik sejalan dengan tindakan yang diambil oleh presiden.
Namun, yang membuat publik menjadi khawatir adalah keputusan merombak kabinet itu dilakukan hanya karena ingin mengakomodir kehendak elite partai politik. Kekhawatiran itu muncul dari statement beberapa elite partai politik yang awalnya mendesak presiden melakukan reshufle dengan alasan buruknya kinerja menteri dan ujungnya meyatakan siap memberikan kader terbaik.
Dalam kalimat bersayap itu terkandung maksud jika presiden melakukan reshufle jangan lupakan kader partai kami. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa dukungan yang diberikan Partai Politik kepada pasangan Jokowi – JK bukanlah dukungan tulus ikhlas dan gratis, tetapi merupakan dukungan politis yang dibaliknya terdapat hitungan tertentu dalam berbagi kekuasaan.
Keinginan itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena salah satu alasan orang mendirikan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Kepentingan untuk meningkatkan kinerja para menteri dan kepentingan memelihara dukungan Partai Politik merupakan dua hal yang harus dijaga keseimbangannya. Keduanya harus dirajut menjadi satu kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa ini.

3:47 PM | 0 comments | Read More

Darurat KPK

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menginginkan adanya perwira TNI yang masuk kejajaran KPK, minimal untuk dua jabatan, pertama sebagai sekjen KPK dan kedua sebagai Pengawas Internal. Permintaan itu dijawab dengan gamblang oleh Panghlima TNI bahwa itu bisa saja dilakukan dengan catatan setelah masuk KPK perwira tersebut harus melepas baju TNI, alias Pensiun.
Permintaan itu sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, mungkin Ruki ingin menghimpun tenaga dari berbagai unsur sehingga KPK menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Namun karena situasi kekinian yang mendera KPK, dimana dua pimpjnan dan satu penyidik seniornya menjadi bulan-bulanan pihak lain, maka permintaan Ruki itu seakan menyiratkan bahwa KPK butuh perlindungan.
Melibatkan TNI dalam urusan masyarakat Sipil tentu merupaka sebuah penyimpangan, namun dalam siatusi darurat, kehadiran TNI justeru menjadi suatu kebutuhan, dan permintaan Ruki bisa diartikan bahwa pemberantasan Korupsi sedang dalam keadaan DARURAT. Sebenarnya, keberadaan KPK itu sendiri sudah melambangkan situasi darurat, karena disebuah negara yang dalam kondisi normal tidak mengenal lembaga ad hock seperti KPK, penegakan hukum cukup ditangani oleh Polisi dan Jaksa, namun karena situasinya sudah sedemikian daruratnya, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi berlangsung secara biasa, maka lahirlah lembaga anti rasuah yang diberi nama KPK.
Tantangan bagi KPK memang sangat dahsyat, meskipun keberadaan lembaga ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia namun bukan berarti KPK bisa bekerja dengan lancar dan tenang. Pelaku korupsi pasti tidak tinggal diam, dan mereka itu bukanlah orang bodoh sekelas maling jemuran tetapi terdiri dari orang – orang berpengaruh, berpangkat tinggi, bependidikan dan memiliki banyak pengikut. Mereka maling uang rakyat bukan karena kurang makan tetapi karena kurang moral. Berbuat jahat bukan karena tidak mengerti hukum, tetapi mahir memutarbalik fakta hukum.
Karena tingkat kecerdasan dan besarnya pengaruh pelaku kejahatan Korupsi itu pula menurut sementara pihak menjadi penyebab timbulnya benturan antara sesama penegak hukum. Perseteruan antara Polisi dan KPK misalnya hanyalah kulit luarnya saja sementara “dalang”nya ada dibalik layar dan sulit dijangkau, mereka itulah yang senantiasa berkepentingan melemahkan KPK.
Upaya melemahkan KPK ini memang sudah sering terjadi, mulai dari tindakan anggota parlemen yang ingin merevisi UU dan mengurangi kewenangan KPK sampailah pada cara-cara kasar dengan membenturkan sesama penegak hukum yang hasil akhirnya Samad dan Bambang Wijoyanto menjadi rontok, keduanya terpaksa meninggalkan kursi pimpinan KPK.
Perseteruan antara lembaga penegak hukum itu jelas sangat menguntungkan para Koruptor, merekalah yang menikmati hasilnya, upaya pemberantasan korpsi menjadi lambat dan akhirnya KPK menjadi lemah. Namun kenyataan ini tidak membuat para penegak hukum kita sadar, bahkan terkesan kian menjadi-jadi, dan itulah sebabnya barangkali Ruki memandang perlu minta bantuan TNI. Jika memang TNI masuk dalam jajaran KPK, maka tugas khusus yang diembannya adalah menumpas dalang yang dimaksudkan diatas, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain dibelakang layar, membenturkan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan kita yakin TNI mampu melakukannya.

1:58 PM | 0 comments | Read More

Anggota Dewan, BEGO dan LUCU

Semula saya menduga bahwa semua anggota DPR itu adalah orang pilihan, otaknya cerdas dan serius memikirkan nasib rakyat yang diwakilinya, siap duduk di Senayan sebagai penyambung lidah rakyat, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki hati yang lapang, cerdas dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bernas untuk disumbangkan sebesar-besarnya demi demi kepentingan rakyat yang diwakilinya, dan itulah sebabnya rakyat menyebutnya sebagai anggota DEWAN yang terhormat.
Ternyata, dugaan saya itu keliru, adalah seorang Fachri Hamzah yang telah membuka rahasia gedung Parlemen itu bahwa tidak semuanya diisi oleh orang-orang yang cerdas dan pintar, “mereka sama saja dengan rakyat ada yang Bego, ada yang LUCU,” ujar Fachri sebagaimana dikutip oleh beberapa media.
Keterbukaan Fachri tentang wakil rakyat yang BEGO dan LUCU ini telah menambah khasanah pengetahuan saya, setidak-tidaknya Fachri telah menghapus kekeliruan pikir dan kesalahan cara pandang saya terhadap wakil rakyat, sekaligus saya acungkan jempol untuk Bung Fachri yang sudah berkata jujur tentang koleganya.
Saya sepakat dengan Fachri Hamzah, bahwa wakil rakyat yang BEGO dan LUCU itu harus dicarikan solusinya, tapi saya tidak sependapat dengan ide yang dia tawarkan bahwa untuk mengatasinya perlu dibangunkan gedung DPR yang baru lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang sehingga wakil rakyat yang BEGO menjadi berisi. Membangunkan gedung yang baru untuk orang BEGO dan LUCU adalah sebuah perbuatan yang sia-sia, seharusnya Fachri menawarkan ide yang lebih realistis.
Koleganya yang BEGO itu dikirim kesekolah-sekolah formal atau informal untuk dididik menjadi manusia pintar. Bila upaya ini gagal dan mereka masih tetap juga BEGO, maka kepalanya perlu diletakkan dibawah mikroskop untuk diteliti apakah masih ada otaknya atau tidak, atau kirim saja ke Panti Rehab Mental sebagai solusi terakhir.
Sementra untuk anggota DPR yang LUCU, solusi yang paling tepat adalah membangunkan mereka pentas lawak, dan dipersilakan mereka untuk mengekpresikan dirinya, menampilkan berbagai kelucuan yang barangkali bisa menjadi obat pelipur lara bagi rakyat yang haus hiburan.
Sesungguhnya, masalah wakil rakyat yang BEGO dan LUCU ini tidak boleh ada, wakil rakyat itu harus smart, pintar dan cerdas, berani berjuang untuk kepentingan rakyat. Mampu merumuskan pikirannya, memberi saran dan pendapat kepada pemerintah agar rakyat dilayani dan ditingkatkan taraf hidupnya mencapai cita-cita bersama yakni masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Tanggung jawab menghadirkan wakil rakyat yang sedemikian rupa itu berada dipundak Partai Politik. Kader yang dicalonkan sebagai wakil rakyat itu bukanlah orang BEGO yang tidak tau mau berbuat apa, atau pelawak yang hanya pandai melucu, tetapi benar-benar orang pilihan yang memiliki kemampuan, sehingga siap lahir bathin menyandang prediket sebagai wakil rakyat yang terhormat.
Munculnya orang-orang BEGO dan LUCU di DPR itu disebabkan oleh ketidak siapan PARPOL dalam melahirkan kader-kader terbaiknya, rekrut anggota dan pendidikan kader terkesan amburadul sehingga ketika datang musim pemilu parpol menjadi gagap menyusun daftar nama calon anggota legislatif.
Celakanya lagi, karena ingin meraup suara pemilih yang lebih banyak, parpol berlomba-lomba mencari orang-orang populer untuk dicalonkan, tanpa memandang apakah otaknya berisi atau tidak, setelah terpilih mereka minta dibangunkan gedung baru lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang agar otaknya lebih berisi, selanjutnya seperti yang selalu disorot oleh media mereka duduk-duduk ngantuk dibalai sidang. Jadi, masalah anggota
Dewan yang BEGO dan LUCU itu bukanlah soal sarana dan fasilitas gedung, tetapi karena cara rekrut dan pembinaan kader partai politik yang keliru, lebih dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Fachri yang sudah membuka cakrawala berpikir saya tentang wakil rakyat yang ternyata tidak semuanya siap mewakili rakyat tetapi ada juga diantaranya yang BEGO dan LUCU.

1:51 PM | 0 comments | Read More

Negeri Ini Makin Gaduh

Kian kemari suasana dinegeri ini semakin gaduh oleh pernyataan-pernyataan tak bermutu para pemimpinnya. Sebut saja Megawati yang dengan sombongnya menyebut istilah petugas Partai, meskipun tidak menyebut nama, tapi publik menafsirkan ucapannya itu ditujukan kepada Jokowi sang kader PDI-P yang juga Presiden RI.
Ucapan ketua umum PDI-P itu menuai kritik dari berbagai pihak, dianggap berlebihan dan terkesan sombong karena melecehkan lembaga Negara. Jokowi memang seorang kader PDI-P, namun ketika dia sudah dilantik menjadi presiden maka seketika itu pula dia harus melepas jubah partainya untuk berdiri sebagai kepala negara dan mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Karena jabatannya, Jokowi tidak bisa lagi dianggap sebagai Petugas partai, karena tidak semua kepentingan Partai sama dan sebangun dengan kepentingan negara. Kepentingan Negara itu sangat luas cakupannya meliputi kepentingan seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, sementara kepentingan Partai hanya terbatas untuk sekelompok kader dan simpatisannya saja.
Hiruk pikuk soal petugas partai yang tak jelas maknanya itu menjadi bagian dari kegaduhan politik yang sebelumnya sudah dimulai oleh PPP dan Golkar. Dua partai politik warisan Orde Baru ini masih kusut masai soal kepengurusan Ganda ditingkat pusat yang implikasinya membingungkan kadernya didaerah dan terancam tidak bisa ikut pemilukada tahun ini.
Suasana ditubuh PPP memang terkesan agak adem sedikit, tidak terlalu gaduh seperti Golkar yang masih sibuk dengan urusan dipengadilan TUN. Keputusan sela PTUN memang menjadi angin segar untuk kelompok ARB , tapi itu itu belum final, dan diperkirakan masih memnerlukan waktu yang panjang karena masing-masing pihak yang kalah sudah mempersiapkan langkah untuk banding. Artinya kegaduhan itu masih akan terus berlanjut.
Kegaduhan berikutnya muncul dari Ahok, gubernur DKI yang dikenal sebagai manusia mulut tanpa filter ini berseteru dengan DPRD DKI dalam hal APBD. Berhamburanlah kata-kata kasar yang sulit diterima oleh telinga orang Timur. Alhasil, meskipun Ahok berpikir positif untuk menyelamatkan uang rakyat DKI, namun karena ungkapannya yang kasar maka yang mendengar tetap saja menilainya seperti TAIK. Belum reda urusannya dengan DPRD, Ahok kembali membuat kegaduhan baru soal penjualan BIR, dan terakhir dia sibuk ingin membuka lapak bercinta dengan cara melegalkan prostitusi, saking semangatnya mengurus masalah LONTE ini Ahok sempat menyebut dan membawa-bawa nabi, masya Allah.
Urusan Ahok tentang BIR dan LONTE itu belum selesai, mencuat pula debat kusir antara presiden dengan mantan presiden. Bermula dari pidato Jokowi dalam pembukaan acara peringatan KAA soal pinjam meminjam dana pada IMF yang kemudian ditanggapi oleh SBY sebagai sebuah kebohongan.
Menurut SBY , Jokowi menyampaikan informasi bohong soal utang Indonesia pada IMF, utang tersebut sudah dibayar SBY saat dia berkuasa dulu, semuanya sudah lunas, satu senpun tak bersisa lagi. Pernyataan SBY itu diperkuat oleh Edi Baskoro. Ketua Fraksi PD yang juga putera bungsu SBY itu dengan tegas mengingatkan presiden Jokowi agar jangan sembarangan bicara, intinya Ibas menyebutkan utang yang ditinggalkan rezim orde baru itu sudah dilunasi bapaknya pada tahun 2006 yang lalu.
Pernyataan Ibas dan SBY tersebut ditanggapi oleh menseskab Andi Widjajanto, menurut Andi, tak ada yang salah dengan pidato Jokowi yang disampaikan dalam forum internasional Konferensi Asia Afrika kemarin. Utang Indonesia pada IMF memang sudah dilunasi oleh SBY pada tahun 2006 yang lalu, tapi melalui Bank Indonesia, negara kembali berhutang ditahun 2009. "Pada 2009 muncul 3,093 miliar dolar AS," kata Menseskab di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/4), tanpa menjelaskan siapa yang membuat utang dan untuk apa utang itu dibuat, yang pasti menurut statistik BI dan Menkeu, Indonesia masih memiliki utang 2,79 miliar dolar AS pada IMF, dan dianggarkan pembayarannya dalam APBN.
Berbeda dengan Menseskab, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan Utang Indonesia kepada IMF sudah lunas. Angka sebesar 2,79 miliar dolar AS yang disebut "hutang" adalah special drawing rights (SDR). Semacam dana standby yang bisa digunakan oleh negara anggota apabila terdesak. Menjadi Utan bila digunakan, dan karena kondisi ekonomi Indonesia masih diangap baik dan stabil maka dana kuota SDR itu tidak dipakai, atau dengan kata lain kita tidak ber UTANG pada IMF.
Presiden bilang ada utang kepada IMF, mantan presiden bilang sudah lunas, menseskab bilang benar ada Utang, menkeu menyebutnya itu bukan utang. Masing-masing punya dalil dan refrensi, entah keterangan siapa yang benar, satu sama lainnya memberikan keterangan yang berbeda-beda sehingga membuat negeri ini semakin gaduh

1:45 PM | 0 comments | Read More

Menuntut Janji Jokowi - JK

Jokowi – Jk maju berpasangan sebagai calon presiden pada tahun lalu dengan mengusung program Nawa Cita, program yang berisikan sembilan butir konsep membangun Indonesia dimasa depan untuk kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera.
Konsep ini didukung pula oleh penampilan Jokowi yang low profile, berwajah polos apa adanya dan ditambah dengan aksi blusukan. Media cetak maupun elektronik plus akun milik para pendukung Jokowi dijejaring sosial berlomba-lomba memblow up sepak terjangnya, sehingga terbangunlah citra positif tentang Jokowi.
Nilai tambahnya yang lain adalah JK sebagai calon wapresnya, tokoh senior ini sudah sekian lama malang melintang dikancah perpolitikan negeri ini, berpengalaman mendampingi presiden sebelumnya dan menanam banyak jasa untuk perdamaian Aceh dan Poso. Perpaduan dua hal tersebut diatas, maka lengkaplah penampilan kedua tokoh yang kini menjadi pemimpin dinegeri ini. Jokowi – Jk berhasil meraih simpati rakyat dan memenangkan pertarungan dalam pemilihan presiden yang lalu.
Setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wapres, rakyat berharap keduanya bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya yang termaktub dalam Nawa Cita dimaksud. Namun harapan itu seakan makin jauh dari kenyataan. Benar bahwa Jokowi – Jk baru 6 bulan menjalankan roda pemerintahan, tapi tanda-tanda awal pelaksanaan program tersebut belum nampak.
Dalam satu semester ini yang ada hanyalah keributan politik atas campur tangan pemerintah terhadap dua partai Politik yakni PPP dan Golkar. Selain itu muncul pula dugaan publik terhadap sikap pemerintah yang seakan-akan ingin melemahkan KPK. Perseteruan antara KPK dan Polri tidak diselesaikan secara sigap dan segera. Isu kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK dan penggiat anti korupsi bukannya terselesaikan dengan baik, tetapi memunculkan perbedaan pendapat antara Presiden dan Wakilnya, presiden ingin tindak kriminalisasi dihentikan, sementara JK membantah adanya perlakuan kriminalisasi terhadap penggiat anti korupsi.
Perbedaan kedua pimpinan negara ini terdedah sedemikian jelasnya, yang kemudian diperpanjang dengan perbedaan pandangan masalah kewenangan kepala staff kepresidenan. Konon Joowi memutuskan sendiri dan dianggap oleh wapres melebihi porsinya. Janji tentang kehidupan yang lebih sejahtera sebagaimana tertuang dalam Nawa Citra itu juga semakin jauh dari harapan, dalam enam bulan masa pemerintahan Jokowi – Jk harga BBM sudah tiga kali naik, dan kemungkinan dalam waktu dekat akan kembali dinaikan lagi.
Pemerintah menetapkan harga BBM sesuai dengan harga pasar dunia, langkah ini dimaksudkan untuk menjaga agar APBN tidak mengalami defisit, tetapi akibatnya negara gagal menjamin stabilitas harga BBM sebagai konsumsi pokok bagi rakyatnya. Harga BBM menjadi turun naik tak menentu mengikuti kehendak pemain minyak dipasar dunia.
Selain harga BBM, pemerintah juga gagal menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok rakyat, Gas Elpiji, Tarif Dasar Listrik, Tarif Tol, tarif angkutan umum, beras, kedele naik secara bersamaan, kemudian disusul pula dengan nasib malang rupiah yang nilai tukarnya terhadap mata uang asing merosot.
Berbagai kebijakan pemerintah Jokowi – JK saat ini mulai mendapat reaksi keras dari publik, seperti penambahan uang muka untuk pembelian mobil pribadi pejabat negara, pembekuan Situs Islam.
Demikian juga halnya kebijakan menteri Kelautan Perikanan tentang larangan memakai alat tertentu bagi Nelayan, ditentang oleh Nelayan Pantai Utara Batang. Dari berbagai catatan diatas kita berharap pemerintah memulai langkah untuk mewujudkan Nawacita yang sudah dijanjikan saat kampanye dulu. Jangan biarkan Nawacita itu menjadi pepesan kosong. Dan rakyat juga berharap agar Presiden dan wakilnya agar tetap setia kepada pemilihnya melebihi kesetiaan terhadap para pendukung dan pengusungnya.

1:38 PM | 0 comments | Read More

Ujian Buat SBY

Kongres Partai Demokrat akan berlangsung pada bulan Mei mendatang, sebagaimana tradisi Partai Politik dan Ormas dinegeri ini bila melangsungkan helat nasional entah itu namanya Munas, Muktamar, atau Kongres maka agenda pokok yang paling hangat dibicarakan adalah pemilihan ketua umum, agenda lain biarlah menjadi urusan ke enambelas.
Prihal ketua umum ini biasanya jauh sebelum pelaksanaan Kongres sudah menjadi pembicaraan hangat dikalangan internal partai. Ada langkah-langkah untuk mengusung, mendukung dan meminta dukungan.
Begitu juga halnya dengan Partai Demokrat, jauh-jauh hari sudah menyebut nama SBY sebagai calon terkuatnya, bahkan menurut Ruhut, dukungan buat SBY sudah bulat, hampir 90 %. Dengan dukungan yang bulat itu SBY hampir dipastikan akan terpilih kembali. Tidak ada tokoh dalam tubuh Partai Demokrat yang bisa menyainginya, nama-nama seperti Marzuki Alie dan Pasek Suardhika harus tau diri, mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding nama besar SBY. SBY dianggap memiliki daya rekat yang kuat sehingga mampu menjaga keutuhan partai dari pertikaian seperti yang dialami oleh Golkar dan PPP.
Diyakini juga bahwa SBY akan mampu mengembalikan kejayaan PD seperti masa silam, meskipun perolehan suara PD menurun tajam sewaktu dipimpin oleh SBY. Kuatnya dukungan terhadap SBY membuat mantan presiden ini menjadi serba salah, PD seolah mengalami krisis kepemimpinan.
Seperti tidak ada lagi pilihan lain kecuali SBY sendiri, kalaupun ada paling Edi Baskoro, Ani Yudhoyono atau Pramono Edhi yang tak lain adalah keluarga Cikeas, padahal dalam beberapa kesempatan SBY menyampaikan keinginannya agar Partai Demokrat menjadi partai modern yang tidak tergantung pada satu orang dirinya saja.
SBY terpilih menjadi ketua dalam kongres luar biasa pada akhir Maret 2013 yang lalu, menggantikan Annas Urbaningrum yang tersangkut perkara di KPK. Waktu itu dia harus menerima jabatan itu karena situasinya amat sulit. PD sedang mengalami terpaan badai kasus korupsi yang melibatkan elite partainya. Langkah penyelamatan Partai harus dilakukan dan satu-satunya pilihan hanyalah SBY.
Dalam pidatonya saat itu beliau mengisyaratkan bahwa dirinya menjadi ketua partai hanya untuk waktu terbatas. “Jabatan ketua umum ini sifatnya benar-benar sementara dalam proses penyelamatan dan konsolidasi partai. Waktunya paling lama 2 tahun,” ujar SBY waktu itu. “Dari dulu, saya tidak berniat menjadi ketua umum, rasanya lebih tepat jika saya tetap menjadi ketua dewan pembina,” ujarnya SBY lebih lanjut.
Sekarang tenggat waktu yang diminta SBY itu sudah lewat, apakah dalam masa dua tahun kepemimpinannya itu, beliau sudah mempersiapkan dirinya untuk turun dan telah pula mempersiapkan beberapa calon penggantinya ? Jika SBY Konsisten dengan apa yang pernah diucapkannya, maka dia akan menolak untuk dicalonkan kembali. Jika SBY memang tidak berniat menjadi Dewa Partai yang bercokol untuk selamanya, maka dapat dipastikan dia sudah mempersiapkan kader penggantinya, sehingga PD tidak lagi tergantung pada seorang figur, tetapi memiliki kader militan untuk menjadi pemimpin dimasa depan.
Sekarang, perhatian publik tertuju kepada SBY, apakah dia tetap bertahan dikursi ketua umum seperti yang diinginkan oleh kader partainya, atau dengan tegas mengatakan tidak. Jika dia memilih bertahan, berarti SBY menutup peluang bagi yang lain untuk maju, sebab tidak ada kader PD yang mampu menyainginya.
Sikap itu sangat bertentangan dengan cita-citanya untuk menjadikan Demokrat sebagai partai modern. SBY pasti sudah maklum bahwa partai bukanlah tempat bagi orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai DEWA, tetapi merupakan tempat menempa kader yang akan melahirkan pemimpin bangsa dimasa mendatang. Justeru itulah kiranya Kongres Partai Demokrat yang akan datang merupakan ujian bagi SBY, apakah dia benar-benar seorang Demokrat tulen yang konsisten dengan pendiriannya, atau larut dalam punjian dan sanjungan.

1:22 PM | 0 comments | Read More

Wakil Rakyat, Kasar dan Bringas

Saat berlangsungnya rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Meneg BUMN, terjadi pertengkaran antara anggota Fraksi PD dengan rekan satu komisinya dari Fraksi PPP, Akibatnya rapat terpaksa dihentikan, dan salah satu wakil rakyat yang bertinju itu koyak berdarah pada bagian pelipisnya.
Siapa yang salah dan apa yang menyebabkan keduanya bertengkar sampai berarah-darah tidak penting untuk dibicarakan disini, kita serahkan saja kepada polisi untuk mengusutnya, namun prilaku anggota Dewan yang katanya terhormat itu sudah masuk dalam kategori MEMALUKAN.
Sejatinya Anggota DPR itu terdiri dari kumpulan orang-orang terhormat, mereka merupakan orang pilihan yang diajukan partainya untuk duduk dilembaga tinggi negara dengan menyandang prediket sebagai wakil rakyat.
Duduknya mereka diparlemen melalui seleksi yang ketat dan tahapan yang panjang, mereka dipilih melalui pemilu dan bukan pula diundi seperti lotere. Mereka yang terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat itu diharapkan bisa menjadi representasi dari rakyat yang memilihnya.
Dihati dan pikiran merekalah ditumpangkan harapan rakyat untuk hidup lebih baik dimasa yang akan datang. Karena menyandang prediket terhormat itu pulalah, mereka tidak bisa berbuat seenak perutnya, seperti melakukan adu jotos, membanting meja kursi layaknya sekelompok preman yang berebut lahan dan jatah isi perut.
Apa yang terjadi hari ini dikomisi VII DPR RI merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan , ini bukan kali pertama terjadinya keributan digedung parlemen kita. Sebelumnya pada bulan Oktober tahun lalu juga pernah terjadi insiden banting meja oleh salah seorang anggota fraksi PPP, dan pada priode DPR sebelumnya keributan seperti ini juga pernah terjadi.
Prilaku wakil rakyat yang kasar dan beringas ini akan menular kemasyarakat kita, bukan karena lemahnya pengajaran agama dan tradisi yang beretika, tetapi karena terlalu sering melihat contoh dan prilaku yang tidak baik dari para pemimpin dan wakilnya dilembaga tinggi negara.
Dibulan-bulan terakhir ini kita baru saja dijejali oleh berita perseteruan antara wakil rakyat di DKI dengan Gubernur DKI, umpat dan maki yang keluar dari mulut kedua belah pihak terdedah sedemikian rupa dan menjadi santapan publik yang menjijikan.
Kisruh wakil rakyat dengan Gubernur DKI tersebut sampai hari ini belum terselesaikan, kemudian muncul pula adegan adu jotos antara wakil rakyat di DPR. Sebelumnya telah pula terjadi pencongkelan pintu ruang rapat salah satu fraksi. Peristiwa demi peristiwa kasar dan beringas yang terjadi diparlemen ini akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap wakilnya.
Ditambah pula sikap sebagian anggota Dewan yang sering bolos, ngantuk dan tidur saat sidang, merokok diruang sidang dan memiliki hobbi plesiran keluar negeri dengan dalih studi banding, kesemuanya itu membuat rakyat semakin jijik muak. Jijik dan muak, melihat tingkah laku wakilnya yang sudah tidak pantas lagi disebut sebagai wakil rakyat yang terhormat.

1:15 PM | 0 comments | Read More

Keliru

“hujan dan panas permainan hari, salah dan khilaf pakaian manusia.”

Jokowi mencabut kembali peraturan yang telah dia keluarkan, tentang pemberian fasilitas DP bagi pejabat yang ingin membeli mobil perorangan. Keputusan ini semula disanjung oleh wakil presiden Yusuf Kalla sebagai tindakan penghematan, namun karena banyaknya kritik dan  tekanan publik akhirnya presiden mencabut keputusan tersebut.

KELIRU, barangkali itulah istilah yang paling pas disematkan kepada presiden atas keputusannya yang maju mundur itu, dan sebagai manusia hal itu wajar-wajar saja terjadi, karena tidak ada manusia yang luput dari kekeliruan, bak pribahasa menyebutkankan “hujan dan panas permainan hari, salah dan khilaf pakaian manusia.”

 k

Namun sangatlah disayangkan, ketika akan mencabut kembali keputusan dimaksud, prsiden seakan cuci tangan atas kekeliruannya itu dengan melemparkan kesalahan kepada menteri keungan, yang dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik, seingga presiden terlanjur mengeluarkan sebuah peraturan yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Dalam hal Menteri keuangan harus bisa menyeleksi penting atau tidaknya dibuatkan sebuah perpres yang menyangkut keuangan negara, itu betul, tetapi ketika perpresnya sudah terbit maka tidak ada lagi alasan bagi presiden untuk melemparkan tanggung jawabnya kepada menkeu. Publik tidak memandang perpres itu lahir atas inisiatif dari Menkeu atau pihak lain, publik tidak mau tau apakah keputusan itu merupakan rangkaian usulan yang datang dari ketua DPR.

Rakyat hanya tau bahwa perpres itu adalah keputusan seorang presiden. Jadi apapun bentuk dan asal usulnya, jika presiden sudah mengeluarkan keputusan maka segala resiko dan manfaatnya, buruk dan baiknya menjadi tanggung jawab presiden, lha dia yang tanda tangan. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan Menteri, apalagi menjadikannya sebagai dalih untuk membenarkan keputusan yang keliru tersebut.

Melemparkan kesalahan kepada menteri sama artinya cuci tangan, ingin benar sendiri dan seolah tidak pernah salah, ini sebuah perbuatan yang tak terpuji, karena seharusnya seorang pemimpin itu memikul tanggung jawab, bukan melempar tanggung jawab, dan sikap cuci tangan ini merupakan kekeliruan presiden yang kedua Selain melempar kesalahan kepada bawahan, presiden juga mengaku perpres itu ditandatangani dengan tanpa membaca isinya terlebih dahulu, dan ini merupakan tindakan keliru berikutnya.

Sulit bagi  kita untuk memahami kerja seorang kepala negara yang tanpa usul periksa menandatangni sebuah keputusan. Kita tau bahwa tugas presiden itu banyak, keputusan yang harus diambil menumpuk dimejanya , kesibukannya sepanjang hari luar biasa sehingga tak cukup waktu untuk menyelesaikannya, namun sesibuk apapun seorang presiden dia harus menyempatkan diri untuk membaca sebuah surat keputusan yang akan ditandatanganinya.

Karena dia seorang kepala negara, dan keputusan yang dibuatnya itu menyangkut nasib dan hajat hidup bangsa yang dipimpinnya, maka sebuah keputusan yang akan diambil harus dibuat secara cermat dan teliti, agar tidak menjadi beban bagi rakyat  negerinya. Semoga kekeliruan yang sama tidak terulang lagi dikemudian hari, (keliru saja tak boleh terulang apa lagi sesuatu yang disengaja).

4:26 PM | 0 comments | Read More

Remisi Untuk Koruptor

Hari-hari terakhir ini ruang kita dipenuhi oleh wacana pemberian Remisi untuk koruptor, Menkum HAM berkutat soal hak seorang narapidana yang harus diberikan secara tidak pandang bulu, siapapun dia selagi menjadi napi berkelakuan baik harus mendapatkan remisi, termasuk diantaranya para koruptor.

Bicara soal hak, Menkum HAM boleh jadi benar, sejahat apapun seseorang itu hak hukumnya harus dihargai, kejahatan yang dilakukannya tidak menghapus haknya sebagai seorang warga negara. Tapi kalau bicara soal rasa keadilan, tunggu dulu, hukum itu ditegakkan bukan sebatas apa yang tertulis dalam kitab, tetapi juga meliputi apa yang tersirat dihati masyarakat, yang didalamnya terkandung nilai yang disebut dengan nurani.

Korupsi itu kejahatan luar biasa, ditangani secara luar biasa pula, koruptor tidak sama dengan pelaku tindak pidana umum, tetapi masuk dalam kelompok pidana khusus dan ditangani secara khusus. Sakingkan khususnya, dibentuklah KPK sebagai badan ad hock yang secara khusus bekerja  menangani perkaranya, lengkap dengan pengadilan Tipikornya. Korupsi memerlukan kerja ekstra  keras dari para penegak hukum, mulai dari pencegahan sampai pada upaya pemberantasan, dengan harapan ruang gerak pelakunya menjadi sempit dan bila terbukti bersalah dihukum dengan seberat-beratnya diserta denda yang sebesar-besarnya.

Seluruh rakyat negeri ini sepakat, bahwa koruptor adalah musuh bersama, musuh bangsa secara keseluruhan, dampak dari kejahatannya menyengsarakan rakyat dalam kurun waktu yang panjang, menjauhkan rakyat dari cita-cita bangsa yang ingin hidup makmur dan sejahtera. Justeru itulah, perlakuan terhadap koruptor tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana lainnya, haknya sebagai seorang narapidana juga harus dibedakan. Harus ada diskriminasi agar para koruptor itu tau betapa bangsa ini tidak menginginkan kehadiran mereka.

Mereka mengeruk keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri sehingga orang lain menjadi miskin, hidup hedonis ditengah rakyat yang sulit mencari sesuap nasi. Beton bertulang mereka sulap menjadi besi bersilang sehingga jembatan yang mereka bangun roboh sebelum waktunya lalu menelan korban jiwa. Adukan pasir dan campuran semen bangunan mereka kurangi takarannya, sehingga berlaku pribahasa tak ada gedung yang tak retak.

Para koruptor ini berlindung dibalik jubah jabatannya, sambil bercuap-cuap demi kepentingan rakyat ternyata kerjanya menghisap darah rakyat, bermobil mewah dan tinggal dirumah yang dibiayai negara tetapi kerjanya hanya memperkaya diri mereka sendiri, sehingga bangsa ini berjalan terseok-seok hidup dalam kemiskinan ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Kebencian publik terhadap para koruptor semakin menjadi-jadi, manakala mereka tampil membela diri dipersidangan, mengaku tak bersalah dan menganggap diri sebagai korban, berbicara didepan media dengan senyum-senyum tanpa sedikitpun merasa berdosa, dan tidak pernah meminta maaf secara terbuka kepada khalayak ramai.

Maka ketika seorang pejabat negara setingkat menteri bicara soal remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor, rakyat merasa kecewa, katanya preiden berkomitmen untuk memberantas korupsi, tapi menterinya malah kasak kusuk ingin memberikan remisi, sebuah wacana yang sangat kontradiksi dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Presiden dan menterinya seakan – akan sedang tampil dalam satu panggung sandiwara yang tidak layak untuk dipentaskan.

4:03 PM | 0 comments | Read More

Politik Makin Gaduh, Rupiah Makin Lemah

Rupiah masih lemah, terkulai layu bagaikan bayi yang menderita gizi buruk, sementara para pengambil kebijakan dinegeri ini tetap saja percaya diri, tampil didepan publik mengumbar senyum sambil berujar agar publik tidak terlalu merisaukannya.

Orang yang bisa tersenyum dan menyambut bahagia atas naiknya nilai dolar ini tentulah mereka yang memiliki simpanan dolar atau mereka yang menerima penghasilan dalam bentuk dolar. Sementara orang yang berpenghasilan pas-pasan (dalam nilai rupiah) mungkin akan tersenyum kecut, merasa frustasi karena tidak tau lagi apa yang harus dilakukan.

Bagi sebagian orang, jatuhnya nilai rupiah merupakan berkah, mereka ini sebagian besar adalah pengusaha kakap yang hasil produksinya diekspor keluar negeri, sementara bagi peternak unggas dan industri Tahu Tempe akan meleleh keringat dikepalanya.

Pengusaha kakap akan meraup keuntungan dari terpuruknya nilai tukar rupiah, biaya produksi mereka tetap karena berbahan baku yang dibeli dengan rupiah sementara hasil hasil produksinya dibayar dalam dolar. Selisih kurs dolar terhadap rupiah itu menjadi bonus bagi kegiatan usaha mereka.

Sebaliknya bagi peternak Ayam potong dan Ayam petelor, akan mengalami kesulitan yang sangat berarti, kewalahan menghadapi musibah rupiah yang jatuh nilai tukarnya. Hasil produksi dilepas kepasar ditengah suasana melemahnya daya beli masyarakat, sementara pakan ternak dan obat-obatan harus dibeli dengan dolar. Demikian juga dengan nasib pembuat Tahu dan Tempe, pengrajin isi perut pengganjal lapar mayarakat kelas bawah ini akan terseok-seok.

Melonjaknya nilai dolar akan berdampak pada naiknya harga Kedele yang sampai hari ini masih dipasok dari luar negeri. Jadi, melemahnya nilai tukar rupiah melahirkan dua sisi kehidupan yang bertolak belakang, pengusaha kakap akan tersenyum riang sementara peternak dan produsen Tahu Tempe akan tersenyum kecut. Jadilah rakyat kecil yang menanggung goncangan ekonomi bangsa ini.

 

“Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin melarat”  mirip dengan lagu yang didendangkan Rhoma Irama. Apakah pemerintah akan terus membiarkan kondisi rupiah tetap seperti pasien rumah yang kehabisan obat, atau akan ada kebijakan seperti yang pernah dilakukan Soeharto dimasa Orba dulu dengan menerapkan TMP ( Tigh Monetary Policy) atau yang lebih dikenal dengan istilah pengetatan ikat pinggang.

Menerapkan kebijakan ekonomi ketat seperti dulu bisa berdampak pada turunya hasil produksi, mesin-mesin pabrik akan berkurang geraknya, PHK pun tak akan terhindari, pengangguran makin bertambah yang pada gilirannya akan menambah berat beban sosial. Sekali lagi kebijakan itu akan berdampak buruk pada rakyat kecil.

Kita tidak tau seperti apa langkah kongkrit yang akan diambil oleh tim ekonomi kabinet Jokowi sekarang ini, sementara presiden sendiri sibuk pula dengan berbagai urusan lain seperti isu penyadapan, gonjang ganjing politik dan hukum yang entah sampai kapan bisa selesainya, justeru itulah mungkin terlihat para menteri bidang ekonomi selalu tampil dengan senyum, entah senyum optimis entah senyum karena frutasi, hanya TUHAN lah yang tau.

3:53 PM | 0 comments | Read More