Biaya Kampanye Parpol, Ditanggung oleh Negara

Nampaknya ketua DPR Marzuki Alie tidak pernah kehabisan bahan untuk menciptakan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Setelah reda soal rencana pembubaran KPK yang menuai kritik berbagai pihak , maka  beberapa jam yang lalu beliau kembali melontarkan ide agar biaya kampanye untuk Parpol ditanggung oleh negara.

"Bagaimana kalau partai politik dibiayai oleh negara saja. Jadi semuanya sama. Asas keadilannya jelas," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, Rabu (24/8). Alasannya untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang makin marak terjadi, karena kampanye parpol yang seperti sekarang ini banyak dibiayai oleh pihak ketiga/pemodal  dan pada gilirannya nanti menuntut imbalan, istilahnya menurut Marzuki disebut sebagai pemburu Rente.

Pernyataan Marzuki ini lalu diamini oleh Keta Umum PBR Bursah zarnubi, “APBN kita kuat kok menanggung biaya kampanye partai."

Ada apa sebenarnya yang bersarang dalam kepala kedua pimpinan parpol ini. Apakah benar negara memiliki kemampuan untuk menanggung biaya kampanye Parpol  yang sedemikian besarnya. Berpuluh-puluh parpol akan mengeruk anggaran dari APBN untuk biaya kampanyenya, dan bahkan mungkin orang akan berlomba-lomba mendirikan partai untuk mendapatkan biaya kampanye, setelah itu tidur dan bangun kembali saat mau kampanye.

Apakah ada jaminan jika biaya kampanye parpol ditanggung oleh negara, akan menutup pintu masuknya bantuan dana dari pihak ketiga ? Dan bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan dana kampanye tersebut, lalu siapa pula yang akan mengawasi penggunaannya ? Semuanya masih sangat ngambang dan tak jelas ujung pangkalnya.

Jika pengawasan penggunaan dana kampanye dimaksud diserahkan ke BPK, sebagaimana yang diusulkan oleh Bursah Zarnubi, apakah tidak akan menambah beban BPK, sementara dengan tugas yang ada sekarang ini saja BPK seakan sudah keteteran menjalankan fungsinya.

Usulan Marzuki ini terasa aneh dan ganjil sekali karena sesungguhnya bagi negara masih ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan, terutama bagaimana melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, meringankan biaya pendidikan dan biaya pelayanan kesehatan, dari pada menanggung biaya kampanye parpol.

Sebaiknya para tokoh dan pimpinan parpol sepakat untuk tidak menghambur-hamburkan uang saat berkampanye, bila perlu dibuat aturan yang lebih ketat lagi soal dana kampanye dan dibarengi dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya.

Jika ada parpol yang tak sanggup membiayai kegiatan kampanyenya, sebaiknya tidak usah berkampanye, bila perlu membubarkan diri saja. Itu lebih baik dari pada menggunakan dana dari APBN untuk biaya kampanye.