Festival Batuk dan Kabut Asap

Asap tebal membubung kelangit, bahkan sampai kedapur tetangga kita di Malaysia dan Singapore, napas jadi sesak, kepala menjadi pusing dan hawa panas melampaui 36 derjat celcius. Dan inilah derita tahunan bagi masyarakat Riau, dan berimbas kenegara tetangga.
Musibah kabut asap yang menyelimuti langit di Riau ini bukanlah hal yang baru, sudah berlangsung sejak lama. Bermula dari akhir tahun 1996, hingga sekarang masih tetap berlanjut, puncaknya pada awal tahun 1998 yang menyebabkan sebagian warga di Riau mengungsi ke Pulau Jawa.
Kabut asap datang bersamaan dengan musim panas, penyebabnya tak lain adalah karena pembukaan lahan pertanian atau land clearing dalam skala besar dengan cara membakar hutan. Asap pembakaran lahan itu mengepul keudara dan Pemerintah tau keadaan itu dengan menyebutkan ada sekian ratus titik api.
Disinilah letak permasalahannya, masalah kabut asap tidak ernah teratasi karena memang tidak pernah ada upaya yang serius untuk menyelesaikannya. Meskipun pemerintah tau ada titik api, tapi tidak pernah terdengar ada pelaku pembakar hutan yang berhasil diseret kepengadilan. Pemerintah hanya berusaha memadamkan api , dengan cara membuat hujan buatan atau mendatangkan pasukan bomba dari Malaysia, atau membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
Ketika musim berganti, perbincangan soal kabut asap menjadi hilang dengan sendirinya, tanpa pernah dipikirkan apa tindak lanjutnya dan bagaimana petaka yang sama tidak terulang dimusim kemarau yang akan datang, pihak-pihak yang awalnya sibuk berbicara soal musibah kabut asap seakan kehabisan energi dan menutup pembicaraan hinga tiba saat musim kemarau tahun berikutnya.
Tak pernah ada penyelesaian yang tuntas, tidak ada tindakan yang serius untuk mengantisipasi keadaan. Seharusnya bangsa ini belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, jika musim kemarau selalu dibarengi kabut asap, maka seyogyanya diakhir musim penghujan pemerintah segera melakukan antisipasi dengan mengirimkan petugas pemantau agar para perambah hutan tidak bisa main bakar dengan seenaknya.
Tanpa langkah – langkah nyata dalam melakukan antisipasi dan ditambah dengan tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakar lahan, maka upaya untuk mengatasi kabut asap itu akan sia-sia, persis sama dengan melakukan pekerjaan menggantang asap. Musibah kabut asap tetap akan muncul setiap tahun, dan berbarengan dengan itu mari kita nikmati festival batuk secara massal.

12:37 AM | 0 comments | Read More

Golput

Karena kami makan akar dan terigu menumpuk digudangmu
Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan
Maka kita bukan sekutu

Dan ketika  kau mengajak, kukepalkan tangan
dan kujawab
TIDAK

Orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, menyebut dirinya atau disebut sebagai GOLPUT, Golongan putih. Tak ada yang tau pasti dari mana asal istilah ini, mereka ada  ditengah kita dan meskipun tidak ada yang mengorganisirnya tetapi keberadaan mereka tetap utuh dan jumlahnya semakin bertambah disetiap pemilu.

Penguasa orde baru mengelompokan golongan ini secara keliru, dianggap sebagai warga negara yang tidak sadar akan hak dan kewajibannya, dituding ikut mencederai makna demokrasi , tidak menghargai niat baik pemerintah yang sudah bersusah payah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan biaya yang amat mahal dan lain sebagainya.  

Tetapi pihak Golput punya alasan sendiri, tidak ikut pemilu juga merupakan hak dan pilihan, mereka memilih haknya untuk tidak  memilih, dan tidak ada aturan yang dilanggar, serta tidak pula ada UU yang mewajibkan rakyat untuk ikut dalam pemilihan umum.

Bermacam alasan orang untuk tidak ikut memilih (Golput), tetapi secara sederhanya dapat disebutkan bahwa Golongan ini merasa kecewa terhadap wakil rakyat yang dipilihnya pada pemilu terdahulu, lalu pada pemilu berikutnya mereka mengambil sikap  “daripada salah dalam menentukan pilihan maka lebih baik tidak ikut pemilu,”  atau lebih ekstrimnya  lagi “Tidak ada calon yang pantas untuk dipilih.”  Fenomena  Golput ini juga muncul  dalam skala yang lebih kecil pada pemilihan kepala desa dipulau Jawa, sebagaimana  yang kita kenal dengan istilah kotak kosong.

Rabu kemarin, Presiden dalam pidatonya di acara ulang tahun harian Rakyat Merdeka ke-14 di Hotel Mulia, Senayan, mengajak rakyat untuk tidak Golput dalam pilpres 2014 mendatang.

"Jangan golput, karena rakyat yang memegang kedaulatan. Kedaulatan bukan hanya milik elit politik, milik insan pers, pengamat, tapi milik rakyat Indonesia," 

Dalam hal ajakan  pak SBY ini, maka jawabnya tentu tergantung pada calon presiden yang diajukan oleh Partai Politik dalam pilpres mendatang. Jika rakyat menilai ada calon    yang layak untuk dipilih, kenapa tidak, rakyat pasti berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi jika sebaliknya, maka bukan tak mungkin rakyat akan memilih  Golput, untuk apa bersusah payah datang ke TPS, kalau tidak ada calon yang pantas untuk dipilih.

Memang, tidak ada calon presiden yang bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang mampu menciptakan kesejahteraan secara seketika langsung jadi seperti superman, tetapi setidak-tidaknya parpol harus berpikir untuk mengajukan calon presiden yang memiliki rekam jejak sebagai manusia Indonesia yang peduli akan nasib rakyatnya.

Akhirulkalam tulisan ini saya tutup dengan sebagian dari  sajak Rendra  yang masih sempat saya ingat.

Karena kami makan akar dan terigu menumpuk digudangmu
Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan
Maka kita bukan sekutu

Dan ketika  kau mengajak, kukepalkan tangan
dan kujawab
TIDAK

10:07 PM | 0 comments | Read More

Perahu Negeriku

Perahu negeri ku, perahu bangsa ku // Jangan retak dindingmu
Semangat rakyat ku derap kaki tekadmu // Jangan terantuk batu

Syair itu ditulis oleh Em Ha Ainun Najib  puluhan tahun silam, dan dipopulerkan oleh Franky Sahilatua dalam lagu berirama country.  Meskipun rentang waktu sudah terlalewati sedemikian jauh namun masih terasa relevan dengan situasi bangsa kita saat ini, terlebih-lebih saat pemerintah dan parlemen bersitegang urat leher, adu argumentasi soal apakah BBM perlu naik atau tidak ?

Pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM yang berlangsung selama ini merupakan sebuah kebijakan yang keliru, tidak tepat sasaran, dan menjadi penyebab beratnya beban anggaran negara, justeru karenanya subsidi BBM harus dikurangi secara bertahap dengan cara menaikan harga BBM. Sikap pemerintah ini didukung oleh Fraksi Partai Demokrat bersama anggota fraksi partai yang tergabung dalam setgab / Koalisi, sementara PDIP, PKS dan Gerindra menyatakan penolakannya.

Diluar parlemen, sejumlah mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat berunjuk rasa menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM. HMI misalnya dengan tegas menolak rencana pemerintah itu, karena berdampak pada naiknya harga kebutuhan bahan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat.

Dua pendapat berbeda, dan dua pihak yang berbeda pendapat itu kini sedang berhadap-hadapan, masing-masing bertahan dengan pandangannya. Semuanya berbicara untuk dan atas nama rakyat semuanya mengaku sebagai pihak yang berjuang demi kepentingan rakyat.  Sementara dilain pihak rakyat menyaksikannya dengan penuh tanda tanya ,  kemanakah arah perjalanan bangsa ini dibawa oleh para elitenya ?

Naiknya harga BBM sudah pasti akan berdampak buruk pada nasib rakyat, tetapi meneruskan kekeliruan subsidi yang tak tepat  sasaran ini juga akan memperburuk nasib bangsa dalam jangka panjang. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang mampu dibanding kaum duafa.  

Namun mencabut subsidi bukan berarti tidak beresiko bagi rakyat kecil, naiknya harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari, para kuli bangunan dan pekerja harian tentu akan merasakan langsung dampaknya. Bantuan langsung yang diberikan pemerintah dengan istilah yang dipelesetkan sebagai BALSEM itu hanya bersifat sementara, dan jika tiba waktunya akan dihentikan seketika.

Rakyat maklum semaklum-maklumnya, bahwa subsidi BBM plus prilaku korup telah membuat beban anggaran negara menjadi berat, namun apakah pemerintah tidak punya cara lain menguranginya selain dengan cara mencabut subsidi tersebut.  Misalnya saja dengan melakukan pengetatan anggaran dan peningkatan efisiensi, mencegah praktik korupsi, menelaah ulang kebijakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi,  berupaya agar minyak dan gas yang terkandung dalam perut bumi pertiwi ini menjadi sesuatu yang mampu mensejahterakan rakyat.

Negeri ini dikenal sebagai penghasil minyak , tetapi anehnya sepanjang tahun kita ribut soal subsidi minyak. Di Senayan,  terjadi perdebatan sengit antara sesama anggota parlemen dan pemerintah, ada yang secara tulus membela kepentingan rakyat dan ada pula yang memanfaatkan momen ini sebagai pencitraan.  

Diluar parlemen mahasiswa berhadap-hadapan dengan pihak kemanan, mereka berteriak menolak kenaikan harga BBM sambil menahan derasnya gas air mata yang ditembakan oleh polisi,  sementara dirumah dan dikampung para orang tua mereka menunggu dengan denyut jantung yang semakin kencang, alhasil waktu dan energi kita terbuang percuma sementara minyak yang menjadi kekayaan negeri ini tetap saja menjadi sesuatu yang mahal bagi pemiliknya. Akhirulkalam tulisan ini ditutup sambil mendendangkan lagu mendiang Franky.

Tanah Pertiwi, anugerah illahi
Jangan ambil sendiri 

10:02 PM | 0 comments | Read More

PKS, Bukan Partai Malaikat

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lebih kurang 5 ribu kader PKS di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Presiden PKS Anis Matta dengan lantang menyebutkan "PKS bukanlah partai para malaikat yang tidak akan pernah berbuat salah. Karena itu, lupakan badai yang sudah melanda." (Sabtu 15 Juni 2013)

Pidato Anis yang berapi-api dan penuh semangat ini amat menarik untuk disimak, karena ucapan itu menjadi pengakuan tulus dari seorang pimpinan partai bahwa meskipun terlihat bersih bukan tidak mungkin ada keslahan, dan ini merupakan pelajaran berharga bagi para kadernya, terutama kader-kader fanatik dan yang memandang PKS sebagai satu-satunya rumah kebenaran.

Pernyataan presiden PKS ini perlu dicerna dengan akal sehat oleh para kadernya, agar tidak salah menyikapi pandangan kritis orang yang berada diluar partai yang beranggapan  bahwa tidak ada partai yang mampu menciptakan kadernya menjadi manusia bersih, yang ada hanyalah terlihat bersih karena belum tertangkap melakukan kesalahan.

Pernyataan ini menjadi lebih menarik lagi karena pada awal tahun ini, dikota yang sama mantan Presiden PKS LHI dalam safari dakwahnya menyampaikan pesan Amar makruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan berupaya mencegah perbuatan mungkar.

Tidak berapa lama setelah pulang  dari Pekanbaru LHI diciduk oleh KPK, dia diduga terlibat kasus suap quota impor daging sapi yang melibatkan konco balangkinnya Ahmad Fatonah, dalam roses  pemeriksaan para saksi dan tersangka dalam kasus dimaksud terungkap bahwa LHI tidak hanya sekedar melakukan safari dakwah tetapi juga memanfaatkannya untuk melakukan lobby dan mempengaruhi para menteri kabinet asal PKS  agar membuat kebijakan yang menguntungkan teman dan kerabat dekatnya.

Apa yang disampaikan oleh LHI saat di Pekanbaru sungguh bertolak belakang dengan apa yang terungkap dalam pemeriksan yang dilakukan oleh KPK. LHI yang menyerukan amar makruf dan nahi mungkar dalam safari dakwahnya ternyata tiedak sebersih ucapannya dan kini meringkuk dalam tahan KPK.

Kita tentunya berharap, sepulangnya dari Pekanbaru Anis Matta tetap segar bugar dan bisa memimpin PKS hingga akhir masa jabatannya, tidak mengalami nasib yang sama dengan LHI, tetapi jika sejarah kelam itu harus terulang apa boleh buat, toh PKS bukanlah partai Malaikat, tetapi kumpulan ara politisi yang tak luput dari perbuatan salah dan silap. Bak kata pribahasa Melayu “Hujan Panas permainan hari, salah dan khilaf pakaian manusia”.

9:58 PM | 0 comments | Read More

Debat Panjang Dalam Koalisi

Berhari-hari sudah kita dijejali oleh berita retaknya perahu koalisi, taik kuping rakyat seperti menari-nari dibuatnya dan berita ini seakan menjadi higangan yang mau tidak mau harus disantap. Wajib hukumnya bagi mata dan telinga rakyat Indonesia untuk mendengar dan menyaksikan debat sengit antara SBY dan PD disatu sisi dengan PKS dilain pihak.

Para elite bangsa ini seakan menempatkan pembicaraan soal koalisi ini menjadi sesuatu yang harus didahulukan, yang lainnya meskipun lebih penting dari itu boleh dilupakan. Pembicaraan yang tidak berhubungan dengan cerita Koalisi harap disimpan rapat-rapat dalam almari besi dan diberi tujuh lapis gembok.  Yang  diperbincangan hanyalah soal  “apakah” PKS akan hengkang dari Koalisi, atau “apakah” SBY akan mendepak PKS dari Koalisi.

Pertanyaan tentang  “apakah” yang menyiratkan banyak makna dan jawabannya  inilah yang diurai sepanjang waktu, mulai dari matahari terbit diufuk Timur hinga terbit kembali esok paginya.  Meskipun tak menemui jawaban pasti , pertanyaan itu tetap saja digulirkan, dan kalaupun ada pihak yang berkesempatan memberikan jawaban maka isinya tetap saja ngambang, bahkan semakin menambah daftar “Apakah”.

Dengan logika sederhana, sebenarnya mudah saja bagi SBY untuk mendepak PKS. Selaku pimpinan Koalisi dia bisa saja mengucapkan “Selamat jalan PKS, perbedan sikap dan pandangan diantara kita sudah menganga sedemikian lebarnya, sudah tidak bisa dikatup lagi, maka saya putuskan untuk mengeluarkan kamu dari perahu ini”, urusannya selesai dan perdebatan ditutup.

Atau sebaliknya PKS tampil dengan ksatria bilang sama SBY, “Pak presiden, kita sudah tidak sepaham lagi soal harga BBM dan demi memperjuangkan nasib rakyat kami angkat kaki dari koalisi.

Tapi sayangnya, pihak-pihak yang berpolemi ini tidak satupun yang berani bersikap, baik SBY selaku pimpinan Koalisi maupun PKS sebagai anggotanya, keduanya saling menunggu pihak lawan membuat keputusan, dan dalam situasi menunggu inilah perut rakyat serasa mau muntah mual dibuatnya,  mual disebabkan oleh perangai para elite yang asik dengan pencitraan.

SBY sepertinya sengaja menunggu agar PKS  berinisiatif untuk mengatur langkah mundur , sehingga dia tidak dicitrakan seperti habis manis sepah dibuang, demikian juga dengan PKS, bersikap menuggu didepak oleh SBY agar bisa dicitrakan sebagai Partai yang terzolimi. Kedua-duanya bertahan dalam sebuah perahu retak yang bernama koalisi, dan ini sungguh sangat tidak menguntungkan rakyat. Karena diujung perdebatan panjang ini rakyat hanya menunggu keputusan tentang harga BBM yang sudah pasti akan naik.

9:53 PM | 0 comments | Read More

Jangan Sepelekan Kerusuhan Jeddah

Mennakertrans Muhaimin Iskandar beranggapan  bahwa Kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah itu hanyalah sebuah insiden kecil yang dibesar-besarkan. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa ukuran yang dipakai oleh Cak Imin (begitu beliau biasa dipanggil) sehingga dia sampai pada kesimpulan seperti itu, sementara peristiwa itu sendiri telah merenggut nyawa Marwah binti Hasan dan melukai tubuh seorang Satpam KJRI yang hingga kini masih terkulai layu disebuah rumah sakit.

 "Itu hanya plastik yang dibakar, dilebih-lebihkan saja,"  kata Muhaimin kepada para pemberita yang nongkrong di Senayan.

Pernyataan Menakertrans ini terkesan memandang sepele akan peristiwa tersebut, padahal persoalannya tidaklah sesederhana itu. Peristiwa ini bukanlah semata membakar plastik lalu menimbulkan kepulan asap hitam keudara, tetapi inilah cerminan dari bobroknya pelayanan birokrasi negara terhadap warganya.

Berkumpulnya ribuan TKI di KJRI Jeddah itu merupakan akumulasi dari keteledoran pemerintah RI akan nasib warganya yang berada di Arab Saudi. Mereka ini sudah lama hidup terlunta-lunta dinegeri orang tanpa memiliki dokumen yang syah. Terkatung-katung tanpa kepastian, tidur dibawah kolong jembatan Kandara atau menumpang dirumah Warga Indonesia.

Berita tentang WNI yang menggelandang di Arab Saudi ini sudah lama diberitakan oleh berbagai media.  Sebagian besar dari mereka adalah para TKI yang kabur karena tak tahan oleh perlakuan kasar majikannya, paspor dan dokumen kemigrasian lainnya ditahan oleh majikan mereka. Akibatnya mereka jadi pendatang haram dan tidak leluasa untuk bekerja. Luntang lantung tanpa penghasilan tetap sementara perhatian pemerintah RI sangat minim.

Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan untuk memulangkan mereka ketanah air, tanpa kebijakan dari pemerintah sulit bagi mereka untuk pulang, bagaimanapun mereka adalah WNI yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Dan sebagian diantaranya pernah ikut menyumbangkan devisa untuk negara. 

Jumlah TKI yang terlunta-lunta tanpa dokumen yang syah itu hingga kini terakumulasi hingga puluhan ribu orang, satu-satunya harapan bagi mereka untuk memperoleh dokumen itu hanyalah melalui amnesty yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Justeru itulah dengan penuh antusias mereka mendatangi KJRI di Jeddah dengan harapan setelah memperoleh Paspor atau SPLP mereka bisa hidup sebagaimana layaknya manusia lain, bisa mencari kerja atau bisa pulang  ketanah air.

Harapan itulah yang sudah lama menumpuk didada mereka, terpendam dan menyesakan setiap tarikan nafasnya. Saat mereka ingin menggapai harapannya ternyata mereka harus berhadapan dengan pelayanan yang lelet dari aparat birokrasi. Antrean panjang dalam jumlah ribuan orang dibawah terik matahari padang pasir dengan suhu diatas 40 Derjat Celsius.  Kondisi inilah yang telah membakar kemarahan mereka, sehingga terjadilah peristiwa itu, peristiwa yang memilukan sekaligus memalukan bangsa ini.

Jadi, sungguh sangat tidak bijak bila Muhaimin beranggapan bahwa peristiwa itu hanya sebuah insiden kecil. Ledakan kemarahan para TKI itu adalah puncak dari segala rasa tidak puas mereka terhadap sikap aparat birokrasi kita yang mereka anggap lelet dan tidak becus mengurus mereka. Jadi, jangan anggap sepele peristiwa ini, tapi bergegaslah untuk menyelesaikannya, menyelesaikan nasib anak bangsa yang berada dinegara orang.

9:46 PM | 0 comments | Read More

Spanduk Pencitraan

Partai Keadilan Sejahtera menebar Spanduk diseluruh pelosok tanah air, bunyinya “MENOLAK  KENAIKAN HARGA BBM” ,  sementara 3 kadernya yang duduk di kabinet terus  melakukan sosialisasi tentang kenaikan harga BBM. 

Dua hal yang bertolak belakang tersebut mengundang sejuta pertanyaan dihati rakyat, ada apa dengan PKS ?  Apakah PKS  mengalami  perpecahan, atau sedang memainkan drama babak tunggal dibawah judul “Pencitraan”.

Isu perpecahan telah dibantah oleh hampir seluruh petinggi PKS, mereka mengaku masih tetap solid dan satu suara, yang terjadi saat ini hanyalah dinamika demokrasi dalam tubuh partai yang teramat sangat menghargai perbedaan.

Jika benar tidak ada perpecahan ditubuh PKS, maka mungkin saja  spanduk yang bertebaran dibumi Allah ini adalah bagian dari upaya PKS dalam melakukan pencitraan, dan dugaan ini pastilah akan dibantah oleh berjuta-juta kader PKS.

Jika PKS benar –benar serius ingin menolak  rencana pemerintah menaikan harga BBM maka yang harus mereka lakukan adalah berjuang secara all out di Parlemen. Menggalang dukungan dari sesama anggota dewan agar satu suara melawan kehendak pemerintah. Menyusun strategi dan taktis, adu argumentasi dengan alasan yang kuat dan meyaknkan pemerintah bahwa menaikan harga BBM adalah keputusan yang keliru dan menyengsarakan rakyat. Di Senayanlah tempat yang pas bagi PKS untuk menyatakan penolakan itu,  bukan dengan cara memasang spanduk  disetiap perempatan jalan.

Tapi hal itu belum mereka lakukan, sebaliknya malah menulis spanduk dengan isi penolakan kenaikan harga BBM. Sebuah tindakan yang keliru tentunya, karena sebesar apapun jumlah spanduk yang ditebar diluar parlemen , tidak berpengaruh apa – apa jika anggota parlemen di Senayan kompak menyatakan setuju.

Justeru itulah publik menduga bahwa tindakan menebar spanduk itu hanyalah sebuah pencitraan belaka,    bagian dari upaya PKS untuk mengimbangi isu suap quota impor daging Sapi yang sudah membuat citra partai ini terpuruk. Dugaan ini diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat diinternal mereka sendiri, dan sampai saat ini PKS secara institusi belum mengeluarkan keputusan yang bulat tentang sikapnya terhadap rencana pemerintah dimaksud.

Adalah Tifatul Sembiring, anggota Dewan Syuro PKS menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap terhadap rencana pemerintah tersebut. PKS baru akan melaksanakan rapat pada Rabu (12  Juni) mendatang dan wacana penolakan yang sekarang berhamburan dari mulut para tokoh PKS itu hanya merupakan pendapat pribadi.

Jika demikian adanya, maka tidak syak lagi bahwa spanduk yang berisi penolakan kenaikan harga BBM sengaja ditebar keseluruh pelosok negeri untuk tujuan pencitraan, bukan sebuah keputusan serius untuk membela kepentingan rakyat. 

4:33 PM | 0 comments | Read More

Menumpang Riak Pada Gelombang

( Catatan Ringan Menjelang Pemilihan Gubernur Riau)

Majelis Tinggi Partai Demokrat telah memutuskan pasangan Achmad-Masrul Kasmy, sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang kan maju dalam pemilihan gubernur Riau pada September mendatang. Keputusan yang tertuang dalam SK No. Nomor: 27/2013 , ditandatangani langsung oleh Ketua dan sekretaris Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jero Wacik itu merupakan penamat cerita atas persaingan ketat antara HR Mambang Mit dengan Achmad.

Bagaimana Sikap Mambang Mit ?

Secara struktural, Achmad berada dibawah HR. Mambang Mit, karena Achmad yang juga Bupati Rokan Hulu ini adalah ketua DPC PD Kabupaten Rohul sementara Mambang yang juga wakil gubernur Riau adalah ketua DPD PD Propinsi Riau. Namun menurut Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan, Achmad lebih unggul dibandingkan HR Mambang Mit, kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh PD.

Pencalonan Achmad dari PD ini tentunya akan berjalan mulus bila Mambang Mit menerima dengan lapang dada hasil keputusan DPP, namun sebaliknya jika Mambang Mit yang kerap disapa Ayah oleh para pendukungnya  ini melakukan perlawanan, maka PD akan mengalami kesulitan besar dalam pengajuan Achmad  sebagai Calon Gubernur.

Selentingan kabar menyebutkan bahwa tekad Mambang Mit untuk maju dalam pemilihan Gubernur ini tidak akan surut, diperkirakan jika Partai Demokrat tidak mencalonkannya, maka masih ada alternatif lain yakni maju sebagai calon dari partai lain. Setakat ini, masih ada 2 Partai besar yakni PKS dan PDI-P yang belum menyatakan secara jelas akan mendukung siapa, sementara itu PAN yang memiliki 6 Kursi di DPRD Riau hingga saat ini sudah memiliki calon gubernur tetapi belum memiliki calon pendamping.

Peluang bagi Mambang Mit untuk maju kegelanggang pertarungan masih terbuka lebar, setidak-tidaknya dia bisa meminjam perahu PKS dan PDIP untuk jadi calon Gubernur, atau membonceng dibelakang Jhon Erizal sebagai calon wakil gunbernur. Keduanya kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Bila Mambang Mit benar – benar dicalonkan oleh partai lain seperti perkiraan diatas, maka dengan segala konsekwensinya dia harus mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD PD Riau. Hal ini tentu tidak sulit bagi Mambang Mit, tinggal sewa seperangkat alat pengeras suara lalu dia berdiri dikantor DPD PD untuk menyampaikan pidato pengunduran dirinya, sama halnya seperti yang dilakukan Anas Urbaningrum saat berhenti dari Ketua umum DPP PD dulu.

Selanjutnya, tinggallah Achmad yang mungkin akan ternganga-nganga kebingungan  karena orang yang akan menandatangani berkas pencalonannya sudah mengundurkan diri, dan AD/ART organisasi mengatur bahwa pergantian ketua harus melalui mekanisme Musyawarah Daerah. Pengajukan Berkas pencalonan dirinya ke KPU terpaksa ditunda sampai ada hasil keputusan lebih lanjut tentang pengganti Mambang Mit sebagai ketua DPD PD Riau, sementara tenggat waktu yang tersia hanya 1 (satu) hari lagi, dan besar kemungkinan Achmad akan kandas ditengah jalan, dan rekomendasi dari Majelis tinggi itu hanya bagaikan “Menumpang Riak Pada Gelombang”.

4:29 PM | 0 comments | Read More