Rencana
PKS ingin keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah sudah sejak lama
didengung-dengungkan oleh para elitenya, terutama saat-saat presiden akan
melakukan reshuffle kabinet, dan gaungnya sangat menggema dengan istilah
tijitibeh (mati siji mati kabeh), maksudnya jika 4 menteri KIB dari PKS itu berkurang satu, PKS akan
menarik semua kadernya dari kabinet dan keluar dari koalisi.
Ketika
SBY benar-benar mencopot Menristek yang dijabat oleh kader PKS Suharna
Surapranata, PKS diam tak berkutik. Istilah mati siji mati kabeh betul-betul “MATI”
dengan sendirinya, tak ada reaksi apapun
dari PKS . Suara keras yang dikenal dengan istilah tijitibeh itu ternata hanya
sekedar gertak sambal belaka, dan sampai hari ini PKS masih tetap setia bersama
partai-partai lain menjadi anggota pendukung pemerintah.
Setelah SBY memberhentikan kader PKS dari kabinet
dengan lantang Ketua Fraksi Demokrat Jakfar hafsah memberikan penjelasan.
"Sebenarnya di sini pilihannya adalah berada di
koalisi dan tidak ada di koalisi, tidak ada rumus tengahnya. Jadi di sini
pilihannya yes or no kan bahasanya sederhana," tegas Ketua FPD, Jafar
Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2011).
Penjelasan Jakfar itu seakan menegaskan kalau mau
berkoalisi ya silakan jia tidak yang angkat kaki dan lebih tegas lagi Wasekjen
PD Ramadhan Pohan mengatakan bahwa SBY dengan sengaja mengurangi
jatah PKS dikabinet sebagai hukuman.
"Kalau mau koalisi, koalisilah yang baik. Kalau
mau jadi oposisi, oposisilah. Tapi, jangan dua kaki. PKS tidak konsisten dalam
menjalankan peran sebagai partai koalisi. PKS sering menyerang motor koalisi
yakni Presiden SBY. Jadi, PKS harus tahu kewajibannya jangan cuma tahu haknya
di koalisi," ujar tokoh yang pernah populer dengan istilah Mr. A ini.
Kini, ditengah hiruk pikuknya kasus suap kuota impor daging Sapi yang melibatkan
salah satu kader terbaiknya, desakan untuk keluar dari koalisi mencuat kembali,
meskipun tak sekeras sebelunya dan tidak ada lagi istilah tijitibeh, tapi
wacana itu jelas terdengar keluar lingkungan partai.
Kasus suap ini seakan tidak berhenti sampai pada LHI
saja tetapi isunya melebar kekader lain yang kini duduk dikabinet. Beberapa
media memberitakan bahwa LHI merencanakan anggaran pemenangan pemilu 2014
mendatang sebesar Rp. 2 T. Dananya akan
diambil dengan memanfaatkan fee dari proyek dikementerian yang dipimpin oleh
beberapa kadernya, meskipun belum terbukti kebenarannya, tapi opini publik
sudah terlanjur terbentuk, dan ini sangat merugikan partai. Barangkali inilah alasan kuat kenapa beberapa
kader PKS dan segenap anggota dewan syuro kembali melontarkan wacana keluar
dari koalisi.
Alasan lainya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wasejen
Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, PKS merasa pemerintah tak
terlalu mendengar suara partai koalisi dalam penetapan kenaikan harga BBM. PKS
merasa, pemerintah hanya menggiring dan memanfaatkan partai pendukung
pemerintah untuk memluskan rencananya dengan mengabaikan usulan-usulan dari partai
lain.
Tapi, apakah kali ini PKS akan benar-benar keluar dari
Koalisi ? Atau ini hanya sekedar wacana semata ? Wallahu’alam, namun satu hal
yang pasti, kursi menteri itu sangatlah empuk , dan bila telah duduk sulit
untuk meninggalkannya. Bukankah begitu pak menteri ?
0 comments:
Post a Comment