Negeri Gaduh

Negeri ini nampaknya tidak pernah lepas dari soal kegaduhan, mulai dari sikap pemerintah yang begitu ngotot mengeluarkan Perpu tentang pembubaran Ormas, hingga sampailah kepada urusan dapur, yakni kelangkaan Garam.

Masih soal urusan dapur, baru-baru ini kita dikejutkan oleh hebohnya berita tentang Beras oplosan, yang kemudian menimbulkan polemik tak berkesudahan ditengah masyarakat, disatu pihak polisi menganggap ada pelanggaran hukum sementara dipihak lain muncul pembelaan bahwa apa yang dilakukan oleh pedagang beras murni urusan bisnis.

Urusan Beras ini tidak urung memancing perdebatan, mulai dari pernyataan menteri Sosial, bulog hingga sampai ke Senayan, pokoknya heboh dan gaduh, padahal yang dibutuhkan rakyat bukan kegaduhan yang memuakkan, tapi ketenteraman dan ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga terjangkau.

Pekerjaan wakil rakyat di Senayan juga masih menimbulkan kegaduhan, Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sudah digodok sedemikian lama akhirnya diputuskan dengan cara  vooting, bukan  diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat sebagaimana yang diamanatkan oleh sila keempat dari Pancasila, meskipun sudah disyahkan menjadi Undang-Undang, namun bukan berarti polemik soal UU Pemilu akan berhenti dengan sendirinya, tapi malah tetap gaduh karena pihak yang merasa tidak puas masih memiliki kesempatan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Diluar mahkamah, terdengar suara para politisi yang saling berbantahan, ketua umum partai Demokrat dan Gerindra menyebut UU itu mencederai Demokrasi dan menzolimi rakyat sementara pemerintah dan partai pendukungnya tersenyum riang sambil menunggu kesempatan untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam pencalonan presiden.

Masih diseputar Parlemen, terdengar pula  gaduh antara KPK dengan Pansus Hak Angket, Pansus berdalih ingin menguatkan KPK sementara Publik memandang Parlemen sedang berusaha melemahkan KPK. Masing-masing pihak bersitegang urat leher dalam adu argumentasi, disamping itu tidak pula kalah gaduhnya soal status ketua DPR yang sudah jadi tersangka, dengan alasan demi martabat lembaga perwakilan rakyat, banyak pihak yang meminta agar sang ketua mengundurkan diri, itu lebih baik daripada dimundurkan secara paksa.

Kegaduhan yang sedemikian rupa disusul pula dengan kelangkaan garam yang terjadi di berbagai daerah. Sulitnya mendapatkan Garam menimbulkan harganya jadi melejit, ujung-ujungnya para pedagang kecil yang memproduksi makanan skala rumahan jadi menjerit.
Kelangkaan terjadi di semua jenis garam, mulai dari Garam dapur, Garam halus, hingga garam kasar semuanya langka. Kelangkaan ini membuat harganya naik tinggi, berlipat-lipat, yang tidak langka barangkali hanya rokok merk Gudang Garam yang tentunya tidak sehat bila dicampur dengan bumbu masakan.

Dampak hilangnya Garam dipasaran ini membuat rakyat yang usahanya menggunakan garam untuk pembuatan produk. Usaha Ikan Asin, Telur Asin, dan usaha-usaha kecil lainnya menjadi terpukul, dan lebih terpukul lagi, kelangkaan ini terjadi diluar perhitungan, sebab tidak masuk akal rasanya negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini akan mengalami krisis garam, semestinya menjadi produsen Garam terbesar dunia.

Hilangnya Garam dipasaran ini bukan hanya sekedar menimbulkkan kegaduhan, tetapi memunculkan kecurigaan, jangan-jangan ada tangan kotor yang bermain sehingga Garam menjadi hilang dan pemerintah didesak untuk mengatasinya dengan cara mengimpor Garam dari luar, kalau ini yang terjadi tentulah akan membuat keringat petani Garam menjadi lebih asin dan semakin gaduh.