Kisah Pilu, Pemilu Kada Pekanbaru

Pemilukada seyogyanya menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak konstitusinya dalam negara yang menganut faham demokrasi, sekaligus menjadi ajang untuk menguji apakah calon kepala daerah yang diajukan parpol adalah seorang tokoh yang mampu dan diterima oleh rakyatnya.

Pemilukada seharusnya menjadi sebuah pesta Demokrasi dimana rakyat dengan senang hati hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya, dengan tanpa tekanan memilih pemimpinnya, dan dengan ikhlas menerima hasil akhir dari perhitungan suara itu sendiri.
Tapi yang terjadi di Kota Pekanbaru justeru sebaliknya, pemilukada tidak lagi semata-mata menjadi  tempat rakyat menggunakan hak suaranya dan tidak pula hanya sekedar pesta demokrasi bagi warganya, tetapi juga menjadi sesuatu yang membingungkan. Urusannya menjadi bertele-tele dan menimbulkan polemik yang tak berkesudahan.
Awalnya Pemungutan suara dilaksanakan pada 18 Mei 2011, Pasangan Firdaus - Ayat (PAS) yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS menang atas pasangan Septina - Erizal (Berseri), kemudian pasangan Berseri dengan Golkar sebagai pendukung utamanya menggugat ke MK dan MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU)
PSU dilaksanakan pada 21 Desember 2011, dan keputusan rapat pleno tanggal 27 Desember 2011, tantang hasil penghitungan suara KPUD menyatakan pasangan Firdaus - Ayat kembali unggul atas lawannya Septina - Erizal, artinya dalam dua kali pemilihan ( Mei dan Des 2011) warga kota Pekanbaru tetap memilih Firdaus dan Ayat sebagai pemimpin mereka.
Anehnya, tanggal 28 Desember 2011 KPU mengeluarkan surat keputusan yang membatalkan pencalonan Firdaus sebagai calon walikota dengan alasan telah melakukan kebohongan publik. Keputusan itu keluar sepekan setelah KPUD melaksanakan PSU dan sehari setelah mengumumkan hasil rapat plenonya.
Sikap KPUD Kota yang sedemikian inilah yang telah membingungkan publik, terutama masyarakat awam yang tidak mengerti hal ikhwal politik, dan kebingungan warga kota ini menimbulkan keresahan yang berujung dengan keributan, setidak-tidaknya sudah dua kali massa mendatangi kantor KPUD Kota untuk meminta penjelasan prihal keputusan tersebut, tapi tak seorangpun dari anggota KPUD yang bersedia menjelaskannya.
Sampai setakat ini para pengunjuk rasa masih bersikap santun dan tidak anarkis, namun karena tidak mendapat jawaban dari KPUD mereka berjanji akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi, dikhawatirkan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan, massa yang terkonsentrasi dalamn jumlah yang besar bisa jadi akan disusupi oleh penumpang gelap yang tak bertanggung jawab, akibatnya pesta Demokrasi yang semestinya berakhir damai dan bahagia itu justeru menjadi sesuatu yang memilukan, kedamaian warga Kota akan tercabik olehnya.
Jika sudah begini, rakyat jualah yang menanggung bebannya.