Reshuffle, Jangan Seperti Ular Berganti Kulit

Wacana reshuffle kembali membahana setelah pemerintahan SBY-Boediono hampir mencapai 2 tahun, ditahun ini saja sudah berkali-kali mencuat. Bulan Juli yang lalu UKP 4 menyampaikan hasil evaluasinya 50 % kinerja menteri sekarang ini mendapat nilai merah alias tak becus bekerja.

Sekarang ini sejumlah kementerian didera oleh isu dugaan korupsi. Di Kemnakertrans, muncul dugaan suap yang melibatkan dua pejabat di kementerian dan seorang rekanan, bahkan sampai menyentuh nama Menannakertran Muhaimin Iskandar. Selain itu, di Kemenpora muncul pula dugaan suap pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan Sekretaris Menpora Wafid Muharam, serta menyeret ama lain seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan juga bermuara ke nama Menpora Andi Malarangeng.

Sebagaimana biasanya, setiap muncul isu reshuffle maka Parpolpun ikut berbicara, terutama parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat sebagai Partai Pemerintah, atau yang biasa disebut sebagai anggota Setgab. Inti ungkapan kalangan elite parpol koalisi itu tak lain adalah soal siapa mendapat apa, atau lazimnya dikenal dengan istilah bagi-bagi kekuasaan.

Presiden SBY sendiri terkadang seakan terperangkap dalam kesepakatan dengan Parpol pendukungnya saat membangum koalisi dimasa yang lalu, dimana mungkin saat itu dibuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat sehingga dia tidak begitu leluasa menggunakan hak prerogatifnya.

Pergantian kabinet selayaknya ditujukan untuk kepentingan meningkatkan kinerja pemerintah, menteri sebagai pembantu presiden dituntut memenuhi janjinya dan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dijanjikan presiden sewaktu berkampanye dulu bisa diwujudkan semasa pemerintahannya. Para menteri yang tidak bekerja maksimal atau bahkan menjadi beban bagi presiden untuk apa dipertahankan.

Presiden dimasa kampanyenya dulu berjanji akan berada dibarisan paling depan dalam membasmi korupsi, kenyataannya saat ini banyak koruptor yang berlindung diketiak para menteri kabinetnya, inilah yang perlu dibenahi.

Pergantian kabinet selayaknya dibarengi dengan perubahan kinerja dan pembenahan birokrasi dijajarannya, termasuk merubah pola pikir para pejabat dibawahnya sebagai pelayan publik dan bukan kaum feodal yang minta dilayani oleh publik. Oleh karenanya Presiden tidak hanya menitik beratkan pada pertimbangan dukungan Parpol, tapi lebih pada profesionalitas seseorang. Dukungan Parpol itu memang dibutuhkan, tapi itu saja tidak cukup, karena rakyat saat ini sedang menunggu presiden untuk memenuhi janjinya terdahulu, yakni meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memberantas korupsi

Singkat kata, reshuffle kabinet adalah perubahan kearah yang lebih baik, bukan hanya sekedar pergantian personel yang didasari oleh pertimbangan berbagi kekuasaan, jika pola bagi-bagi kekuasaan masih tetap diteruskan maka reshuffle kabinet ini hanya bagikan seekor ular yang berganti kulit, isinya tetap saja ular yang berbisa.