Dua pejabat kemennakertran tertangkap tangan karena diduga terlibat suap bersama seorang pengusaha, lalu ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya kita dihebohkan oleh kasus suap dalam pembangunan wisma atelit Sea Games yang mau tak mau juga melibatkan kemenpora.
Surut
lagi kebelakang, ada pula kasus Gayus dengan julukan Mafia Pajaknya,
kasus Gayus ternyata tidak hanya sekedar urusan pajak semata, ada lagi
tindak kejahatannya yang didukung oleh aparat dengan melenggang keluar
tahanan mako brimob, pergi nonton oertandingan tenis ke Bali, bahkan
diduga sang tokoh yang pegawai Ditjen Pajak ini sempat jalan-jalan
keluar negeri dengan memakai nama orang lain. Karenanya pula ada kasus
pemalsuan dokument keimigrasian.
Dharnawati pengusaha
yang tertangkap tangan dalam Kasus suap dikemennakertrans tersebut
melibatkan sejumlah nama staf khusus Muhaimin yang aktif bertindak
selaku makelar mengutip fee proyek, bahkan sampai menyebut nama Muhaimin Iskandar.
Sebagai
mana biasanya pejabat yang dikaitkan dengan sebuah kasus, Muhaiminpun
sibuk membantah keterlibatannya dengan dalih berargumentasi bahwa dana
pembangunan proyek transmigrasi di Papua itu tidak masuk ke
kementeriannya, tetapi berada di daerah. Di pusat dana itu berada di
Kementerian Keuangan. Bahkan dia mengaku tidak kenal dengan nama staff ahli yang disebutkan oleh Dharnawati tersebut.
Demikian
juga halnya kasus suap pembangunan Wisma Atelit yang melibatkan nama
Nazaruddin, keterlibatan Nazaruddin yang juga petinggi Partai Demokrat
ini tak ayal merangkai nama-nama tokoh PD yang lainnya, sampailah ke
Menpora Andi Malarangeng. Sama halnya dengan Muhaimin, Andi juga
membantah dengan tegas. Kedua menteri yang namanya saat ini sedang
santer dikaitkan dengan kasus korupsi tersebut sibuk meminta bukti
keterlibatan mereka.
Kasus
ini juga menyeret nama Anas Urbaningrum, sang ketua partai yang selalu
tampil dengan gayanya yang santun itu, disamping juga menyeret nama
Angelina Sondag anggota DPR dari partai Demokrat.
Kasus Suap Wisma Atelit masih dalam pemeriksaan pihak KPK, sudah ada tersangka tapi belum disidangkan. Kasus
suap dikemennakertran juga tengah heboh-hebohnya, dan tak kalah juga
menariknya kasus surat palsu MK, hingga kini dinilai banyak pihak masih
mengambang. Tersangka memang sudah ditetapkan tapi Panja Mafia Pemilu
DPR belum puas karena belum menyentuh aktor utamanya. Dalam kasus surat
palsu MK, yang ditengarai kuat keterlibatannya adalah Andi Nurpati,
mantan anggota KPU yang juga seorang fungsionaris partai Demokrat. Kasus
surat palsu MK ini juga tidak menutup kemungkinan akan melebar
kemasalah kursi HARAM yang diduduki oleh sebagian anggota Dewan.
Jika
diurai satu persatu kasus hukum dan penyelewengan yang terjadi diegeri
ini, maka sebagian besar pelakunya adalah orang-orang yang berada
dilingkaran kekuasaan, para menteri atau koleganya, pengurus partai
berkuasa atau orang yang berada disekitarnya. Dan
penyelesaiannya secara hukum tidak pernah tuntas, sehingga mengganggu
rasa keadilan publik. Dan satu hal yang paling tidak jelas ujung
pangkalnya adalah mega skandal “Century” yang hingga kini entah bagaimana kabarnya, entah siapa yang harus bertanggung jawab ? Bagaikan jamur dimusim hujan, yang satu belum diberantas tuntas yang lain sudah tumbuh lagi.
0 comments:
Post a Comment