Politik Uang, Sara dan Hoax

Tahun 2017 telah berlalu dan hari ini kita mulai menapak ditahun baru, tahun 2018 yang juga disebut sebagai tahun politik, tahun diselenggarakannya pemilukada serentak disejumlah daerah di Indonesia. Pemilukada ini sendiri juga merupakan pemanasan menuju tahun politik berikutnya 2019 saat diselenggarakannya pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Partai politik yang merupakan pemegang teraju dan pemain utama dalam kontestasi ini sudah terlihat mengambil ancang-ancang, mempersiapkan diri untuk merebut hati rakyat. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari mempersiapkan kandidat terbaik hingga sampai dengan membajak kader partai yang hobby lompat pagar.

Tiap-tiap kader parpol ditempa agar mampu meningkatkan elektabilitas diri dan partainya, sehingga terkadang ada pula parpol yang sengaja merekrut artis dengan harapan dapat menjadi pengumpul suara, tak perduli apakah sang artis tersebut mumpuni atau sebaliknya.

Pertarungan politik ini juga bakal menumbuh suburkan Politik uang, penyebaran Berita Hoax dan isu Sara, ketiganya merupakan masalah yang selalu muncul berbarengan dengan penyelenggaraan Pemilu, dan inilah  penyakit akut yang bergelayutan pada sendi-sendi demokrasi kita.

Ketiganya merusak dan menodai kemurnian nilai demokrasi itu sendiri, kandidat tidak lagi menggunakan cara yang sopan dan beradab dalam memenangkan pertarungan, dan pemilih juga tidak lagi menggunakan akal sehatnya dalam menentukan pilihan. Pemilu yang seperti ini sudah dapat dipastikan akan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang tidak sehat pula, dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa.

Untuk mencegah hal tersebut diatas, tidak berlebihan kiranya jika rakyat menaruh harapan kepada Partai politik, KPU, Penegak Hukum. Partai politik hendaknya dapat menempa kadernya agar menjadi kader militant yang berdedikasi, cerdas, inisiatif ulet dan mahir serta mengedepankan sikap politik yang santun. Tidak menggunakan uang uantuk membeli suara, tidak mengompori rakyat dengan mehembuskan isu Sara dfan tidak menyebarkan berita Hoax untuk menyerang lawan politik.

KPU sebagai pihak yang diamanahkan menyelenggarakan Pemilu, dan para penegak hukum yang dipercaya sebagai benteng keadlian, harus benar-benar mampu menjadi lembaga yang independen, tidak berpihak kemanapun dan tidak pula bisa diintervensi oleh siapapun, berdiri kokoh untuk dan atas nama kepentingan rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Pemilu ini bisa berlangsung sebagaimana mestinya.

Intinya, ketiga institusi tersebut diatas harus benar-benar menjalankan amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, jika abai,  maka bukan tidak mungkin Politik Uang, Isu Sara dan Hoax akan tetap mewarnai kontestasi ditahun politik mendatang, hasil akhirnya negeri ini semakin kencang larinya menuju jurang kehancuran.