Kegaduhan Politik

Sambil menemani ibu negara yang terbaring sakit di RSPAD, Presiden berpesan dalam pidato tutup tahunnya dengan harapan agar tahun 2012 mendatang tidak ada lagi "Kegaduhan Politik".
Sebuah harapan yang tak berlebihan tentunya, dan seluruh rakyat setuju bahwa kegaduhan dalam bentuk apapun tetap tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyusahkan, apalagi yang namanya kegaduhan politik tentu akan lebih menyengsarakan lagi.
Tapi, jika melihat gejala dipenghujung tahun 2011, dimana para politisi dan partai politik sudah memasang kuda-kuda menghadapi pemilu dan pilpres 2014, maka bukan mustahil kegaduhan politik akan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Kegaduhan ini akan memuncak manakala rakyat semakin jenuh melihat prilaku para politisi Senayan yang lebih cenderung mendahulukan  kepentingan diri dan kelompoknya, dari pada kepentingan rakyat banyak. Seperti misalnya Studi banding ke luar negeri.  Meskipun banyak dikritik namun tetap saja dilakukan setiap tahun dengan anggaran mencapai Rp 251 miliar. Disamping gemar plesiran keluar negeri, para wakil rakyat juga rajin bolos, gaya hidupnya hedonis, dan lain sebagainya.
Disamping itu, masih ada kasus-kasus besar yang secara hukum belum terselesaikan dengan tuntas, sebut saja misalnya kasus bail out Bank Century, kasus suap Cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI, mafia pajak, korupsi Wisma Atlet, pemalsuan surat MK, pengetatan remisi, kasus Mesuji dan terakhir penembakan terhadap warga oleh polisi di Bima, NTB, kesemuanya ini akan pemicu kegaduhan politik dimasa yang akan datang,  kasus-kasus tersebut akan menggelinding dan bakal menimbulkan reaksi keras baik di parlemen maupun di kalangan masyarakat.
Lain lagi kegaduhan yang bersumber dari partai politik dilingkungan kekuasaan, khususnya dari tubuh partai yang tergabung dalam setgab. Belum apa-apa, diawal tahun2012 ini Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok meminta anggota partai koalisi menahan diri dari syahwat politik di 2012. Khususnya PKS dan Golkar. 2 Partai itu dinilai kerap tak sejalan dengan pemerintah.
"Kalau PDIP jelas oposisi. Kalau Golkar dan PKS itu kan koalisi. Kita harap tidak mementingkan partainya dahulu, kita kawal SBY sampai 2014. Toh SBY sudah tidak akan naik lagi di Pilpres mendatang. Kalau suksesi tertib kan yang untung negara juga," kata Mubarok (detikcom, Senin 2/1/2012).
Ucapan Mubarok tersbut menggambarkan bahwa didalam setgab ada ketidak beresan, dan itu akan semakin memuncak manakala masing-masing partai sibuk dengan urusannya masing-masing menghadapi 2014, lebih celakanya jika  ucapan Mubarok itu akan menimbulkan reaksi keras dari PKS dan Golkar, maka sesungguhnya kegaduhan Politik justeru sudah dimulai dari sekarang, sehari setelah SBY berusaha meredamnya.